Tim Pokja Penguatan Demokrasi Evaluasi Hasil IDI di Kaltim
Balikpapan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (Kesbangpol Kaltim) bersama dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengadakan rapat kerja dengan agenda evaluasi kinerja demokrasi di Bumi Etam, Selasa (08/08/2023) malam.
Rapat kerja Tim Pokja Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim ini bertujuan untuk mengevaluasi Nilai IDI Kaltim 2022 yang mencapai skor 83,58. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin dibadingkan tahun sebelumnya yang mencapai 81,02. Dengan peningkatan ini, Kaltim berhasil naik ke peringkat keempat nasional, setelah sebelumnya berada di peringkat kelima.
Beberapa aspek penilaian IDI Kaltim yang mengalami peningkatan meliputi Aspek Kebebasan yang meningkat dari 89,46 menjadi 91,40, Aspek Kesetaraan yang meningkat dari 76,67 menjadi 79,25 dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang naik dari 77,90 menjadi 81,06.
Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Iwan mengatakan rapat evaluasi oleh Tim Pokja ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk target peningkatan IDI di tahun berikutnya. Terlebih, pesta demokrasi politik Pemilu 2024 semakin dekat.
“Dengan pencapain IDI Kaltim yang cukup baik di beberapa tahun terakhir, kita harus terus jaga. Melalui rapat pokja ini sekaligus jadi ruang diskusi kita untuk menyempurnakan langkah-langkah berikutnya, sekaligus membahas tentang metode IDI yang baru” jelas Firdaus.
Hadir pada pertemuan tersebut Kepala Badan Pusan Statistik Kaltim yaitu Yusniar Juliana yang memaparkan tentang evaluasi capaian IDI Kaltim 2022 sekaligus metode pengukuran IDI 2023 yang akan berbeda.
“Sebelum IDI 2023 disosialisasikan, telah menjadi tugas kita sebagai Tim Pokja untuk dapat memahaminya terlebih dahulu. Mengingat, sesuai yang telah disampaikan Menteri Dalam Negeri bahwa IDI akan jadi program prioritas sebab nantinya IDI akan menjadi indikator kinerja pimpinan daerah.” ujar Yusniar.
Yusniar menekankan, untuk dapat menjaga dan meningkatkan IDI di Kaltim, tidak hanya oleh satu leading sector yakni Politik saja melainkan membutuhkan sinergi antar sesama. Hal ini karena ketika berbicara tentang kehidupan berdemokrasi maka tidak semata bicara politik seutuhnya tetapi juga ada aspek ekonomi, sosial, dan aspek lainnya saat kita ingin meningkatkan IDI sebagai gambaran kehidupan berdemokrasi di wilayah kita terutama.
IDI lanjutnya, menjadi pengukuran yang dibangun berdasarkan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. IDI dimaksudkan untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia, yang secara bersamaan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia.
Forum pun berjalan semakin menarik hingga akhir, dengan adanya sesi diskusi bersama antar Tim Pokja diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Rudiansyah, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, TGUP3 Kaltim Abdussamad, dan Tenaga Ahli Komisi 1 DPRD Kaltim Surahman. Hadir dalam rapat Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Yusuf Mustafa, Akademisi UNMUL Budiman, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim Irene Yuriantini, serta seluruh peserta rapat kerja Tim Pokja Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim. (sef/pt)