Berau - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Tindakan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan terintegrasi.

"Penting bagi kita untuk membangun kapasitas SPBE sebagai salah satu indikator reformasi birokrasi," ujar Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, dalam keynote speech di Hotel Bumi Segah Berau, Kamis (5/10/2023).

Acara ini merupakan langkah strategis menuju visi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih baik dalam lingkungan Pemerintahan Se-Kalimantan Timur dengan tema besar "Membangun Kultur Digital Mindset di Lingkungan Kerja Pemerintahan."

"Digital Mindset adalah pemahaman mendalam tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi," tambah Sri.

Indikator untuk reformasi birokrasi adalah bagaimana kapasitas SPBE dapat dibangun di Kabupaten/Kota di Kaltim.

SPBE menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah dengan komitmen meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Ini juga termasuk dalam program unggulan, yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas melalui SDM yang profesional berbasis digital.

SPBE mendukung perubahan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara untuk mencapai birokrasi berkelas dunia dengan menerapkan sistem proses dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur.

Nara sumber dari CEO Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, dan Sony Fajar Surya dari Universitas Telkom Bandung turut berkontribusi dalam acara ini, yang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Berau, Hj. Maulidiyah. Hadir juga Kadis Kominfo Kaltim, H.M. Faisal, serta perangkat daerah di lingkup Kaltim dan Kabupaten Berau. (tp/pt)