Realisasi Digital Government, Kaltim Jadi Lokasi Pembangunan Pusat Data Nasional
Realisasi Digital Government, Kaltim Jadi Lokasi Pembangunan Pusat Data Nasional
Cikarang – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) menargetkan efisiensi pelayanan publik dengan mulai membangun Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital.
Adapun sejumlah lokasi di Indonesia yang terpilih untuk dibangun PDN diantaranya adalah Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur), Kawasan Deltamas Industrial Estate (Jabodetabek), Nongsa Digital Park (Batam), serta Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Menurut Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono mengatakan keempat PDN tersebut berstandar global Tier- 4, tingkat yang sangat tinggi untuk standar pusat data.
“Penentuan lokasi sudah ditetapkan berdasarkan kriteria pemilihan lokasi yang ada di dalam Standar Pusat Data SNI 8799:2019, Uptime Institute maupun standar ANSI/TIA 942, ” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan PDN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong efisiensi, efektivitas, kedaulatan data negara, dan konsolidasi data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia.
“PDN merupakan salah satu direktif Presiden Republik Indonesia dalam rangka mempercepat transformasi digital di lingkungan instansi pemerintahan,” jelasnya dalam acara “Groundbreaking Ceremony Pembangunan Pusat Data Nasional (Strengthening of E-Government), di Cikarang, Jawa Barat, baru-baru ini.
Menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, dengan adanya Pusat Data Nasional maka akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang canggih dan modern.
“Dikarenakan teknologi yang dipasang pada ekosistem PDN, meliputi teknologi cloud computing, big data analytic dan kecerdasan buatan, blockchain, serta metaverse,” jelasnya.
Groundbreaking Pusat Data Nasional di GIIC Cikarang dilakukan Menteri Kominfo RI, Johnny G. Plate. Dalam kesempatan acara tersebut hadir pula Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Widodo Muktiyo; Staf khusus Menkominfo Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Rosarita Niken; Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakkan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi; serta Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asep Arofah Permana. (sw/pt)
Sumber : Kemenkominfo RI