Pemprov Kaltim Terus Kebut Program Listrik hingga Pedalaman
Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pedalaman dan kawasan terisolasi. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan menurunnya jumlah desa yang belum menikmati layanan listrik, dari 110 desa pada 2024 menjadi 72 desa pada 2026.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil masih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Berbagai intervensi dilakukan, terutama melalui pemanfaatan energi baru terbarukan yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Timur.
“Program penyediaan listrik bagi desa terjauh, terluar, dan terisolasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Intervensi dilakukan seperti melalui pemasangan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang dinilai lebih efektif untuk wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau,” ujar Bambang dilansir dari media Koran Kaltim, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, sejumlah desa seperti Batoq Kelo, Wana Pariq, dan Tri Pariq Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, menjadi contoh keberhasilan program elektrifikasi tersebut. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan genset berbahan bakar solar kini telah menikmati pasokan listrik yang lebih stabil melalui pemanfaatan energi surya.
“Dulu masyarakat harus mengeluarkan biaya rutin untuk membeli solar. Sekarang mereka menggunakan energi matahari melalui solar cell yang jauh lebih efisien dan membantu aktivitas sehari-hari,” katanya.
Dirinya menjelaskan, keberadaan listrik memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, akses listrik juga membantu peningkatan kualitas pendidikan karena anak-anak dapat belajar pada malam hari dengan lebih nyaman. Di sisi lain, berbagai aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi lebih produktif.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi dalam menjangkau desa-desa yang berada di kawasan sangat terpencil. Saat ini masih terdapat sekitar 36 desa yang masuk kategori terisolasi dan memerlukan pendekatan khusus dalam penyediaan energi listrik.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas ESDM Kaltim kini lebih memprioritaskan penggunaan sistem Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) atau pembangkit tenaga surya berbasis rumah tangga dibandingkan sistem komunal.
“Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, saat ini sistem APDAL lebih efektif dari sisi pengelolaan maupun pemeliharaan. Sistem komunal sering menghadapi kendala karena membutuhkan manajemen bersama dan jaringan distribusi yang panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar desa sasaran memiliki kondisi permukiman yang tersebar dengan jarak antardusun mencapai 4 hingga 8 kilometer. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan listrik komunal menjadi kurang efisien baik dari sisi investasi maupun operasional.
Karena itu, pendekatan berbasis rumah tangga dinilai lebih tepat untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses listrik yang andal dan berkelanjutan. Pemprov Kaltim pun optimistis jumlah desa yang belum berlistrik akan terus berkurang seiring berjalannya program pemerataan energi di seluruh wilayah provinsi.
“Kami terus berupaya agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Ini bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pembangunan yang lebih merata,” pungkasnya. (*/sef/pt)
Sumber : Media Mitra Koran Kaltim
