Pemerintah Terus Tingkatkan Budaya dan Ekosistem Digital di Bumi Etam
Samarinda - Era revolusi industri 4.0 yang tengah berlangsung menjadi momentum penting untuk mentransformasikan digital bukan lagi sebagai pilihan, tetapi sebagai keharusan. Pemerintah mendorong seluruh pihak untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor di tanah air.
Provinsi Kalimantan Timur tidak terkecuali. Di era digital ini, berbagai tantangan terus dihadapi. Pemerintah Provinsi Kaltim telah merancang strategi untuk meningkatkan kompetensi pimpinan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang juga dilakukan dalam rangka mendukung Implementasi Kebijakan Nasional (IKN) sebagai Smart City.
Salah satu program yang dicanangkan terutama berfokus pada ranah digital, mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Salah satu Faktor yang mempercepat transformasi ini adalah kepemimpinan digital atau digital leadership. Bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, saat ini ada empat tantangan dalam kepemimpinan digital, yaitu mendorong transformasi digital sebagai gaya hidup baru, memfasilitasi tata kelola e-government dan bisnis digital, serta menyusun kebijakan atau legislasi untuk mendukung transformasi digital.
Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai upaya membangun budaya digital, Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan pelatihan digital leadership dengan format Chief Government Information Officer, yang diikuti oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat eselon III, dengan tujuan membangun budaya digital di lingkungan kerja.
“Bicara digital bukan hanya tugas yang diampu tenaga teknis, tetapi perlu komitmen pimpinan,” ujar Sekda Sri Wahyuni saat menjadi narasumber pada program Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (25/03/2024).
Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mempercepat pertumbuhan transformasi digital di berbagai sektor, mengubah sejumlah aktivitas masyarakat yang sebelumnya offline menjadi online tanpa perlu kontak fisik.
“Perkembangan layanan publik berbasis digital pun semakin luas. Kita dorong terus terutama dengan membangun arsitektur SPBE, sehingga layanan publik dapat diakses lebih mudah secara digital. Hal yang dibangun ini tidak boleh terputus. Karena itu kita juga lakukan penguatan kompetensi ASN,”sambungnya.
Selain Sekda Sri, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Hary Budiarto, juga turut berbicara. Dalam mempercepat transformasi digital, Kementerian Kominfo memiliki beberapa program, termasuk Digital Talent Scholarship (DTS).
“Program ini merupakan beasiswa yang ditujukan bagi masyarakat umum, mahasiswa, ASN maupun profesional. Bukan berupa uang, tetapi berbentuk pelatihan gratis yang dilanjutkan dengan sertifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, untuk para pimpinan eselon II dan I, ada program Digital Leadership Academy yang berkolaborasi dengan universitas-universitas terkemuka di luar negeri. (cpy/pt)
Foto: Adding