Pembangunan IKN di Kaltim, Gubernur Tekankan Tidak Boleh Ada Kesenjangan Sosial
Pembangunan IKN di Kaltim, Gubernur Tekankan Tidak Boleh Ada Kesenjangan Sosial
Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, menekankan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim, harus mendorong pemerataan pembangunan. Tidak boleh ada kesenjangan infrastruktur baik fisik maupun sosial di wilayah yang ada di sekitar IKN Nusantara, melainkan harus turut ditunjang adanya pembangunan di kawasan IKN.
Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada dialog CNN Indonesia New Chapter, Sabtu (28/01) malam.
“Jadi jangan sampai nanti di luar kawasan IKN itu terjadi kesenjangan. Makanya itu telah di desain formulasinya agar tidak terjadi. Kita juga inginkan semua merata dan tentunya dilibatkan dalam pembangunan,” tegas orang nomor satu di benua etam tersebut.
Menurut Isran, dalam pembangunan IKN sudah sepatutnya dirancang dengan baik agar tidak terjadi kesenjangan dengan daerah sekitarnya, khususnya yang berdekatan dengan IKN Nusantara seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan dan Samarinda.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu turut mengungkapkan target pembangunan Kaltim disisa akhir masa jabatannya. Menurutnya, masih terdapat cukup banyak catatan ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang belum maksimal di sejumlah wilayah Kaltim, terlebih dalam hal infrastruktur khususnya jalan. Kondisi itu kata Isran bertolak belakang dengan sumber daya alam (SDA) Kaltim yang amat melimpah ruah.
"Seperti misalnya jalanan di kawasan Mahakam Ulu (Mahulu) itu sangat tertinggal. Makanya, perpindahan IKN jangan sampai berikan kesenjangan, ini kesempatan agar kita bisa ratakan pembangunan, " imbuhnya.
Selain di Mahulu, masih ada juga jalanan di wilayah lain yang memiliki kondisi serupa yakni arah Berau sampai ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dengan adanya IKN di Kaltim, kawasan-kawasan di Kaltim harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur maupun lainnya.
Kendati meminta perhatian agar tak terjadi ketimpangan pembangunan, Mantan Bupati Kutai Timur itu mengaku tak terlalu menginginkan pula jika adanya sebuah prioritas keistimewaan bagi Kaltim.
"Jangan berharap terlalu istimewa, itu ga bagus juga. Karena bangsa kita memiliki hak dan keistimewaan yang sama," tandasnya. (sef/pt)