Isu Penghapusan Honorer, Dibahas dalam Outlook APEKSI 2022
Balikpapan - Rencana penghapusan tenaga honorer pada instansi pemerintahan, turut dibahas forum wali kota se Indonesia dalam Outlook APEKSI 2022 yang dihelat di Kota Beriman, Balikpapan.
APEKSI atau akronim dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia merupakan forum pimpinan dari 98 kota di wilayah perkotaan. Sejak berdiri pada tahun 2000 silam, APEKSI selalu berkomitmen untuk mengakomodasi dan menuntaskan seluruh permasalahan yang terjadi di daerah. Agar menciptakan kondisi pemerintahan kota yang aman dan kondusif.
Pada pertemuan tahunan Outlook APEKSI tahun ini, para pimpinan kota di seluruh Indonesia turut membahas persoalan yang sedang berkembang di setiap Komisariat Wilayah (Komwil) untuk menemukan solusi bersama. Salah satunya, adalah rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023 yang juga telah menjadi isu nasional.
Ketua Umum Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, setiap wali kota pasti setia dan taat atas apapun keputusan pemerintah pusat. Namun di sisi yang sama, sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, wali kota harus turut menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Kita samina wa atona (setia dan taat) kepada pemerintah pusat. Tapi kita tidak tutup telinga jika ada keluhan dari rakyat, yang juga harus disampaikan kepada pemerintah pusat," kata Bima Arya saat memberikan Pidato Akhir Tahun dalam agenda Outlook APEKSI 2022 di atas Kapal Tongkang HL 270 yang mengarungi pesisir laut Balikpapan, Sabtu (17/12/2022).
Perihal rencana penghapusan tenaga honorer, Wali Kota Bogor ini meminta kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir kepentingan kelompok tenaga honorer. Harus ditemukan solusi bersama yang tidak merugikan salah satu pihak.
"Persoalan honorer harus selesai! Tahun depan jangan ada kabar buruk. Harus diberikan ruang kepada orang-orang yang telah lama membantu kita di pemerintahan. Jangan sampai karena penghapusan ini, lalu pelayanan publik lumpuh," tegasnya.
Pihaknya bersama APEKSI mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas perihal persoalan rencana penghapusan honorer tersebut. Ia pun bersyukur, pihak kementerian kini tengah mencari formulasi yang tepat dalam menuntaskan persoalan tenaga honorer.
"Kita bersyukur Pak Azwar Anas mau membuka ruang untuk membahas permasalahan ini. Hal ini memang harus jadi perhatian, apalagi tahun depan sudah masuk tahun politik. Jangan sampai isu ini, menjadi persoalan baru di tengah panasnya tahun politik," terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dalam pembahasan itu, hadir Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor yang selama ini turut getol memperjuangkan nasib tenaga honorer daerah. Bahkan ia telah berkomitmen tidak akan menghapus tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (KRV/pt).