Isran Noor Bapak Honorer Kaltim
Samarinda – Sejak awal rencana penghapusan tenaga honorer berhembus, Isran adalah salah satu kepala daerah di Indonesia yang bersuara keras menolak wacana itu. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ini bahkan memasang badan, tidak akan menghapus tenaga honorer provinsi.
Rencana penghapusan tenaga honorer mulai didengungkan ke publik pada pertengahan tahun 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat itu yang dijabat oleh Almarhum Tjahjo Kumolo, mengeluarkan surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022 dan menyebut bahwa keberadaan tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023.
Tak mengindahkan rencana pemerintah pusat, Isran melawan arus dengan menolak kebijakan tersebut. Alih-alih penghapusan, Isran mengusulkan agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pada 26 Oktober 2022, Isran Noor dilantik sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Jabatan strategis itu kemudian semakin dimanfaatkan Isran untuk memperjuangkan penolakan penghapusan tenaga honorer ke pemerintah pusat.
Hubungan baiknya dengan Menpan RB yang baru, Abdullah Azwar Anas, memudahkan komunikasi perihal upaya mempertahankan pegawai non ASN. Pemerintah pusat akhirnya membatalkan rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 dan meyiapkan formula baru dalam mengakomodasi 2,3 juta pegawai non ASN seluruh Indonesia.
Di masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Kaltim, Isran bahkan masih menjamin keberadaan tenaga honorer tidak akan dihapus.
“Meski nanti saya tidak menjabat, saya masih pantau. Tenang saja, kalian (tenaga honorer) tidak akan dihapus,” ujar Isran dalam suatu kesempatan.
Ketua Forum Komunikasi Tenaga Non ASN (FKTNA) Kaltim, Roni Helpani mewakil para tenaga honorer daerah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Isran Noor. Ia dianggap sebagai Bapak Honorer Kaltim karena setia memperjuangakan nasib pegawai non ASN.
“Kami dari rekan-rekan forum sangat berterima kasih atas perjuangan beliau mempertahankan sekitar 6.531 tenaga non ASN Pemprov Kaltim. Bisa kami rasakan buah manis hasil perjuangan beliau,” kata Roni saat dihubungi melalui sambungan telpon, Selasa (26/9/2023).
Tak hanya itu, Roni menyebut baru di masa Gubernur Isran, berbagai manfaat diterima para tenaga honorer. Mulai dari Tunjangan Hari Raya (THR) dan tanggungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Beliau (Isran Noor) lah yang bersikeras supaya tenaga honorer diberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dan itu sudah kami rasakan manfaatnya,” ujar tenaga non ASN di DPMPTSP Kaltim ini.
Roni telah 13 tahun mengabdi sebagai tenaga non ASN. Delapan tahun sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan lima tahun sebagai pegawai non ASN di Pemprov Kaltim.
“Kami dari rekan non ASN berharap, siapapun yang maju sebagai Gubernur selanjutnya bisa meneruskan perjuangan Pak Isran. Syukur-syukur, kalau beliau maju lagi,” ucapnya memberikan dukungan kepada Isran Noor. (KRV/pt)