Hadi Mulyadi : Apresiasi Kaltim yang Berhasil Dapatkan Insentif dari Bank Dunia untuk Pengendalian Perubahan Iklim
Balikpapan - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Kalimantan di Balikpapan, Kamis (20/7/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, serta Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Novia Widyaningtyas, sebagai tamu kehormatan.
Rakernis ini bertemakan peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), dengan fokus pada aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Pulau Kalimantan.
Pada kesempatan tersebut, Hadi Mulyadi mengungkapkan kebanggaannya atas Kaltim yang berhasil meraih insentif dari Bank Dunia senilai USD 110 juta karena berhasil mengurangi emisi karbon. Saat ini, Kaltim telah menerima pembayaran pertama sebesar USD 20,9 juta (sekitar Rp 313 miliar) dan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 260 miliar kepada Pemprov Kaltim dan 8 kabupaten/kota.
Hadi Mulyadi memberikan apresiasi atas keberhasilan Kaltim dalam menjaga hutan dengan baik meski dihadapkan dengan eksplorasi batubara dan kelapa sawit yang masif. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltim dan semua pihak terkait, termasuk KLHK, atas bimbingan teknis yang telah diberikan.
Wagub berharap kelestarian hutan Kaltim dapat terus terjaga dengan baik dan mengimbau seluruh Perangkat Daerah (OPD) hingga lingkungan pendidikan di Kaltim untuk menanam tanaman hidup daripada tanaman plastik.
Ditempat yang sama , Novia Widyaningtyas berharap Rakernis ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi dan swasta dalam implementasi aksi iklim di Pulau Kalimantan. Kolaborasi dan sinergi ini sangat penting dalam merespons perubahan iklim dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca serta ketahanan iklim di Indonesia.
Novia menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang menekankan peran pemerintah daerah dalam mencapai target Nationally Determined Contributions melalui upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Sebagai bagian dari pemerintahan yang berada dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Untuk mencapai target NDC, pemerintah daerah harus menyusun rencana aksi, melaksanakan tindakan di daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
Novia menyatakan bahwa rapat kerja teknis ini juga menjadi wadah untuk berbagi pembelajaran dan memperbarui kemajuan pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim. (hend/pt)
Sumber: Niaga Asia