Era Isran – Hadi, APBD Kaltim Naik Signifikan dalam 5 Tahun
Samarinda – Era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor – Hadi Mulyadi mencatatkan rekor sejarah baru dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023 yang sebelumya ditetapkan senilai 17,2 triliun pada anggaran murni. Nilai APBD itu, bahkan diklaim tertinggi sepanjang sejarah fiskal Benua Etam.
"Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, APBD tahun ini Rp 25,3 triliun. Saya sepuluh tahun di sini, tidak pernah lebih Rp15 triliun. Alhamdulillah ini perjuangan Bapak Gubernur didukung seluruh rakyat Kaltim," kata Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi dalam suatu kesempatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
Peningkatan PAD dari sektor pajak, berkat inovasi yang terus dilakukan Pemprov Kaltim. Salah satu yang paling jitu adalah kebijakan relaksasi pajak berupa pemberian diskon pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi. Beleid ini berhasil menjadi stimulus positif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Termasuk melalui inovasi kemudahan dan digitalisasi pelayanan kesamsatan.
“Pada kurun waktu 4 tahun terakhir, struktur pendapatan daerah Provinsi Kaltim didominasi oleh komponen PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 55,02 persen. Selebihnya, pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,86 persen dan sisanya pada komponen lain dari pendapatan daerah yang sah,” terang Yusliando
Persentase itu, menurut Yusliando cukup baik. Karena artinya, Kaltim telah satu langkah lebih maju menuju kemandirian fiskal. Dimana APBD didominasi oleh PAD ketimbang pendapatan transfer dari pusat.
“PAD 55 persen, berarti tingkat kemandirian fiskal kita cukup baik ketimbang pendapatan dari DBH (Dana Bagi Hasil),” tandasnya.
Kaltim juga memiliki sumber pendapatan baru melalui skema pembiayaan alternatif dana karbon. Pemprov Kaltim telah menerima dana kompensasi penurunan emisi karbon tahap pertama dari World Bank senilai USD 20,9 juta dari total USD 110 juta. (KRV/pt)