Diskusi Temukan Formulasi Atasi Blank Spot
Samarinda- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sharing membahas blank spot yang berada di wilayah Kukar khususnya dan Kaltim umumnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal didampingi Kepala Bidang TIK, Drs.Dianto beserta Staf bersama Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Kaltim, Siswo Cahyono SE membahas hal tersebut, di ruang kerja, Kamis, (26/8).
Sharing tersebut dilakukan karena keterbatasan dan sulitnya akses memperoleh jaringan di wilayah yang berada di daerah hulu/pesisir di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Kaltim, Siswo Cahyono SE.
“Sulitnya memperoleh jaringan di wilayah kami (Kabupaten Kutai Kartanegara). Apalagi berbicara dimasa pandemi ini kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilakukan untuk bertatap muka (sekolah khususnya) dilakukan secara daring dan online sehingga masyarakat terkait mengeluhkan atas keterbatasan mengakses signal maupun jaringan, “ beber Siswo.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menanggapi di wilayah Kaltim, keterbatasan jaringan yang belum sampai ke beberapa daerah memang menjadi problem. Bahkan, Gubernur Kaltim, Isran Noor prihatin atas permasalahan ini. Kami (Diskominfo Kaltim) telah beberapa kali melakukan pembahasan, namun terhambat ketika kebijakan tersebut diambil alih oleh pusat.
Faisal menambahkan bahwa kebijakan dari pusat hanya mampu memberikan instruksi kepada penyedia jaringan agar memasang jaringan di seluruh indonesia dengan target bebas blank sopt di tahun 2022, yang progresnya sampai tahun ini di beberapa titik sudah dilaksanakan.
Untuk Permasalahan lainnya di wilayah Kaltim, lanjut Faisal yaitu dari geografis. Dimana wilayah Kaltim masih banyak terdapat hutan maka sangat diperlukan infestasi yang besar dan dari segi demografisnya ketika tower sudah terpasang dengan menggelontorkan biaya banyak namun pengguna di daerah tersebut sedikit. Sedangkan, penyedia jaringan swasta tidak dipungkiri ingin memperoleh keuntungan sehingga belum ada titik temu antara pemerintah dengan pihak swasta.
“Berharap dengan adanya diskusi bersama ini dapat menemukan formulasi yang baik untuk masyarakat daerah dalam membangun sebuah jaringan yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dan kami (Diskominfo) akan terus melakukan koordinasi baik ke pemerintah pusat, daerah, swasta maupun stakeholder yang ada, harap Faisal. (odi/pt)
