Diseminasi Informasi, Faisal Harap Semua Bisa Jadi Juru Bicara Pemerintah
Balikpapan - Aparatur Kehumasan Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyebarkan informasi seputar kebijakan dan program Pemerintah. Kemampuan Humas dalam merespons cepat berbagai isu baik dari dalam maupun luar serta memberikan energi positif kepada masyarakat menjadi krusial.
Muhammad Faisal selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, mengamati bahwa dalam era digitalisasi, siapa pun bisa membentuk opini publik melalui media sosial. Namun, kurangnya sosialisasi, diseminasi informasi dan hak jawab Pemerintah sering kali memicu opini negatif dan isu publik yang menyesatkan.
"Fakta bahwa siapa pun kini dapat mengembangkan opini melalui media sosial. Namun, masih terbatasnya penyuluhan, penyebaran informasi, dan hak jawab dari Pemerintah berpotensi memicu opini publik yang merugikan," ujar Faisal dalam sambutannya saat acara Bimbingan Teknis Kebijakan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di Hotel Grand Jatra Balikpapan pada Selasa (15/8/2023).
Faisal mengingatkan bahwa ada aspek penting yang perlu diperhatikan saat semua pihak menjadi juru bicara Pemerintah. Informasi harus berasal dari sumber yang konsisten dan terkendali untuk menghindari kebingungan. Menggunakan satu platform akan memudahkan juru bicara dan membantu menjaga stabilitas situasi negara.
Selain itu, Ketua ASKOMPSI periode 2023 - 2025 juga mendorong pusat untuk memanfaatkan jaringan di daerah dalam rangka menyebarkan informasi.
"Kita adalah bagian dari NKRI. Kolaborasi antara pusat dan daerah diperlukan. Dukungan dari pusat untuk daerah akan sangat bermanfaat. Jika Kementerian Kominfo melakukan diseminasi informasi sendiri, itu akan menjadi tugas yang berat. Kami di provinsi saja mungkin akan kesulitan menyebarkan informasi ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Marilah kita bersatu untuk menghadapi isu-isu nasional demi keutuhan NKRI," ungkapnya.
Dalam mengakhiri sambutannya, Faisal mengingatkan agar semua pihak tidak berpikir terpaku pada kepentingan masing-masing, seperti hanya Kementerian yang ingin beroperasi sendiri, atau provinsi dan kabupaten/kota yang enggan berkoordinasi. Faisal mempertegas bahwa tujuan diseminasi informasi hanya akan tercapai jika semua pihak bekerja bersama.
"Marilah kita di pusat berkolaborasi dengan kami. Dengan 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia, saat informasi yang sama disampaikan dari pusat ke bawah, kita akan bersuara seragam. Mari kita tinggalkan pemisahan antara instansi vertikal, provinsi, dan kabupaten/kota. Bagaimana otonomi dapat berjalan dengan baik jika pemikiran seperti ini tetap ada," tegas Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda ini. (cht/pt)