Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah fokus mewujudkan kemandirian sektor pangan daerah. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik pun turut memberikan perhatian serius pada visi kedaulatan pangan.
"Berdaulat artinya mampu mengelola secara mandiri. Saya senang visi ini bagus untuk mentrigger. Walau harus jujur, apa langkah yang sudah kita lakukan? Seberapa besar anggaran yang kita spare untuk pangan. Ini yang belum kelihatan," kata Akmal mengevaluasi pengelolaan sektor pangan daerah.
Ia menilai, pengelolaan sumber daya pertanian yang ideal, harus dikelola langsung oleh masyarakat. Persoalan yang terjadi saat ini menurutnya, banyak lahan persawahan milik petani yang dialihfungsikan menjadi kebun sawit.
"Petani lebih memilih menanam sawit, karena air susah. Kemarin bersama TNI sudah dibangun 89 titik air untuk persawahan di Kukar. Kita harus lakukan itu di banyak titik. Isha Allah tidak ada kekurangan lahan untuk sawah," usulnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) ini, juga meminta seluruh stakeholders pertanian agar fokus dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan daerah.
Salah satunya adalah pengoptimalan peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Induk (BBI) Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam membangun lahan percontohan (Demontration Plot/Demplot) pertanian.
"Kita punya sekitar 85 BPP. Penyuluh pertanian kita, ada ribuan. Masing-masing BPP punya lahan setidaknya 5 hektare (ha). Coba tanami cabai semua itu, taruhlah produksinya 5 ton cabai dalam 1 ha lahan. Maka Kaltim tidak akan inflasi atau pesan cabai dari luar daerah," terang eks Pj Gubernur Sulbar ini.
Ia juga berpesan kepada penyuluh pertanian agar turun langsung bertani di sawah. Demi memberikan contoh bertani yang baik kepada petani.
"Penyuluh pertanian jangan ada yang tidak bisa bertani. Mengajak bertani ibarat memandikan kerbau di sungai. Caranya kita dulu yang masuk sungai, baru kerbaunya," ujarnya mengibaratkan.
Siapapun gubernur yang akan memimpin Kaltim nantinya, menurut Akmal, harus mampu mengorkestrasikan seluruh stakeholder pertanian demi mewujudkan kemandirian pangan daerah. (KRV/pt)
