UPAYA-UPAYA PRAGMATIS DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA DALAM MENDUKUNG KOMISI INFORMASI DAERAH DAN PPID UTAMA BERSINERGI MENGIMPLEMENTASIKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI KALIMANTAN TIMUR

A. Latar Belakang – Mengapa Komisi Informasi Harus Didukung

Sejalan dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, salah satu diantaranya adalah Pemerintah Daerah diharuskan  membentuk Komisi Informasi (KI) di Daerah; dan faktanya di Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk kelembagaan KI ini sejak tahun 2012, dimana sampai dengan tahun 2018 sekarang ini belum memiliki fasilitas perkantoran cukup representatif, terutama fasilitas ruang untuk persidangan dan kerja. Walaupun disisi lainnya tersedia fasilitas SDM yang mencukupi, baik para Komisioner-nya sendiri yang berjumlah 5 orang, maupun SDM pendukung lainnya, yaitu 3 orang ASN, dimana 2 orang diantaranya adalah bertindak sebagai Panitera/ Panitera Pengganti, serta didukung 6 orang tenaga alih daya (TAD).

Fasilitas berupa dukungan SDM tadi, dan ditambah lagi dengan dukungan Keuangan berupa alokasi dana operasional dari APBD tahun berjalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadikan KI dapat berperan optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2011 tentang KI, dibuktikan dengan telah diselesaikannya sengketa informasi sebanyak 17 sengketa dari 23 sengketa yang masuk selama tahun 2018, atau sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 111 penyelesaian sengketa, baik melalui proses mediasi maupun judikasi.

Kedepannya, sejalan dengan dengan berkembangnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi dari badan publik, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dilingkup Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, maka diperkirakan akan berimplikasi terhadap semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan KI, khususnya layanan dalam penyelesaian sengketa informasi. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap peran Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelengkapan fasilitas gedung dan peralatan perkantoran dalam menunjang kinerja KI.

B. Penyelesaian Masalah Jangka Pendek

Surat Gubernur Kalimantan Timur perihal persetujuan penggunaan ruangan Ex. Bawaslu

Untuk penyelesaian jangka pendeknya Dinas KOMINFO telah memohon kepada Gubernur berdasarkan surat No. 011/508/Diskominfo tanggal 15 Agustus 2018 tentang Peminjaman Ruang Eks Bawaslu, selanjutnya bedasarkan surat Gubernur Kalimantan Timur No. 011/5401/2018-VI/BPAKD tanggal 12 September 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Ruangan Eks Bawaslu, merupakan jawaban resmi bahwa KI diperkenankan untuk menempati sementara ruangan eks Bawaslu yang berada di lingkungan perkantoran Perusahaan Daerah.

Pengaturan tata ruangan (setting layout) sudah mengakomodir kepentingan KI, yaitu tersedia :

  • Ruang persidangan berkapasitas 30 orang ;
  • Ruang kerja masing-masing untuk 5 orang anggota Komisioner KI ;
  • Ruang mediasi, untuk keperluan pertemuan antar pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa yang mengedepankan azas musyawarah mufakat.
  • Ruang kesekretariatan, didalamnya tersedia mini perpustakaan; dan
  • Ruang tamu/tunggu.
Surat Keluar perihal Peminjaman Ruang Ex. Bawaslu

Keseluruhan ruangan tersebut diatas dilengkapi dengan peralatan perkantoran yang cukup memadai, dan secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan.

Penyelesaian jangka pendek ini bersifat temporary (“sementara”) yang tujuannya adalah untuk; Pertama, tidak menggabungkannya pelaksanaan tugas dan fungsi KI dalam satu kantor (“berada”) di Dinas KOMINFO semata-mata hanya berkeinginan untuk mewujudkan independensi KI, karena dalam banyak fakta adalah sengketa informasi itu sendiri melibatkan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kadangkala harus diwakili oleh Dinas KOMINFO selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, sehingga dampak dari interaksi sehari-hari antara Komisioner dengan pegawai dilingkungan Dinas KOMINFO, khususnya PPID Utama dapat menimbulkan pretensi pihak lain (“pihak bersengketa”) yang tidak menguntungkan bagi KI maupun PPID Utama.

Oleh karenanya, jawaban untuk menjadikan independensi KI dan netralitas KI dalam mengambil keputusan adalah harus dilakukan pemisahan kantor, tanpa melepaskan kewajiban Dinas KOMINFO dalam pengelolaan administrasi perkantoran untuk  mendukung operasional KI.

Kedua, secara tidak langsung mewujudkan profesionalisme KI, karena didukung suasana kerja yang lebih independen. Dan ini paling prinsip, mengingat bahwa capaian predikat rata-rata OPD dalam keterbukaan informasi baru mencapai “cukup informatif”, sehingga ada kewajiban moril KI untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, yang sepenuhnya didukung oleh Wakil Gubernur, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Ketiga,masih dalam kaitannya dengan suasana kerja yang cukup representatif diharapkan menjadi stimulan dalam menumbuhkan semangat kerja, terutama dalam memantau secara rutin keterbukaan informasi disetiap OPD (selaku PPID Pembantu) memalui website, mengingat kunci utama keterbukaan informasi tergambarkan dalam website OPD, terutama update informasi terbaru dan relevan.

C. Penyelesaian Masalah Jangka Panjang

Dalam jangka panjang KI harus memilki gedung perkantoran tersendiri dan representatif, dengan segala kelengkapan pendukungnya. Kondisi idealnya adalah Dinas KOMINFO, KI dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) berada dalam satu komplek perkantoran, dengan gedung yang terpisah. Untuk mewujudkannya, Dinas KOMINFO akan segera melakukan perencanaan detail engineering design (DED) dan survei lokasi di tahun 2019 – 2020 ini. Langkah ini memang tidak mudah, perlu adanya koordinasi yang intensif dengan OPD terkait.

Permasalahannya adalah tidak mungkin Dinas KOMINFO maupun KI menuntut fasilitas gedung baru, tanpa bisa membuktikan adanya peningkatan kinerja terlebih dahulu. Beberapa indikator kinerja yang menonjol adalah, Pertama, dari pihak KI berupa; (a) penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan secara cepat, dengan mengutamakan penyelesaiannya melalui tindakan mediasi antar pihak; (b) meningkatnya predikat keterbukaan informasi OPD yang saat ini sebagian besar berpredikat cukup informatif menjadi menuju informatif, dan bahkan dapat mencapai predikat informatif beberapa diantaranya; dan (c) walaupun bukan hal yang mendesak, KI dapat menyusun SOP Penilaian Keterbukaan Informasi, yang dapat menjadi rujukan OPD.

Kedua, dari pihak Dinas KOMINFO indikator kinerja-nya dalam fungsi sebagai PPID Utama adalah; (a) memastikan semua OPD sudah memiliki PPID Pembantu dan mengumumkan DIP-nya; dan (b) melakukan berbagai inovasi keterbukaan informasi.

D. Peningkatan Kinerja Melalui Capacity Building

Dinas KOMINFO dan KI adalah 2 (dua) lembaga yang saling independen, namun saling bersinergi dalam mewujudkan keterbukaan informasi, sehingga Dinas KOMINFO selaku PPID Utama berkewajiban untuk mendukung KI menjadi lebih professional, yang diindikasikan dengan pencapaian kinerja seperti disebutkan diatas.

Persentase Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Diskominfo tahun 2018

Untuk melakukan hal tersebut maka KI harus didukung untuk melakukan sosialisasi dan secara berkala mengevaluasi OPD yang saat ini masih berpredikat cukup informatif, lalu kemudian secara bertahap beberapa OPD meningkat predikatnya menuju informatif. Oleh karenanya, Dinas KOMINFO dengan alokasi dana yang relatif terbatas pada tahun 2019 ini dan diprediksikan tetap mendapatkan alokasi dana yang sama pada tahun-tahun mendatang akan tetap konsisten mendorong KI dan PPID Utama bersinergi melakukan beberapa upaya yang dapat dikonotasikan sebagai langkah strategis menjadikan performa kelembagaan KI dan PPID Utama menjadi lebih baik.

Adapun langkah-langkah strategis dimaksud adalah melakukan pengembangan kapasitas (capacity building), yang mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan kelembangan (termasuk sarana/prasarana) dan pengembangan sistem, baik untuk KI maupun PPID Utama, dengan rincian :

Sumber : diolah sendiri

E. Peningkatan Kinerja Melalui Capacity Building

Terlepas dari segala kekuarangan yang ada dengan berpindahnya KI ke gedung baru eks Bawaslu, namun ini menjadi momentum dalam melakukan perubahan mendasar; atau sebagai star point to move on menjadi lebih baik kedepannya. Oleh karenanya, dalam jangka pendek harus dilakukan perubahan mendasar sebagai pembuktiannya.

Indikator kinerja yang terukur diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Dinas KOMINFO secara keseluruhan, mengingat dalam jangka pendek terdapat beberapa program lainnya untuk mewujudkan ”telekomunikasi daerah yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi pedesaan”, sehingga pada tahun 2019 ini harus menuntaskan Rencana Induk Penanganan Blankspot, Rencana Induk TIK (RITIK) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang sudah mengakomodir muatan RPJMD 2019 – 2023, termasuk pula mempersiapkan aplikasi terapan untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning), Telecenter Pedesaan dan Telemedicene; disamping melakukan penyempurnaan berkelanjutan terhadap Data Center.

Penuntasan perencanaan tadi, berarti pada tahun anggaran 2020 – 2023 mendatang sudah merupakan tahapan implementasi program dalam bentuk DPA tahun berjalan, sekaligus dengan langkah evaluasi program tahunnya. Perencanaan yang tepat sasaran akan berkorelasi langsung pencapaian keberhasilan pencapaian visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 + 17 =