Upaya Penurunan Emisi Berbasis Lahan REDD+

Jakarta – Partisipasi Indonesia dan Komitmen Provinsi Kaltim terkait program Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim penurunan emisi secara peuh (Result Based Payment) melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund menjadi momentum penting dalam implementasi program penurunan emisi berbasis lahan atau REDD+.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Ir. Emma Rachmawati, M.Sc,mengatakan tahapan baru paska diterimanya dokumen Emission Reduction Program Document (ERPD) adalah dengan menyiapkan dokumen Emission Reduction Payment Agreement (ERPA).

“Untuk dapat melakukan negosiasi ERPA, Indonesia harus telah menyiapkan beberapa kelengkapan dokumen pendung antara lain adalah dokumen kerangka pengaman atau Safeguards dan juga Benefit Sharing Plan” ujar Emma saat memberikan Sambutan Konsultasi Publik Nasional di Santika Hotel Slipi Jakarta pada Rabu (7/8).

Dia juga mengatakan pada Juli 2019, dokumen Safeguards yang dipersiapkan sesuai standard dan kebijakan World Bank telah selesai disusun.

“Dokumen tersebut antara lain SESA-ESMF (Social and Environmental Strategic Analysis- Enviromental and Social Management Framework) Feedback, Grievance Redress Mechanism (FGRM),  Indigenous People Plan Framework (IPPF) dan Resettlement Framework Plan (RFP).” Katanya.

Menurutnya, Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menyampaikan update perkembangan pelaksanaan Program FCPF Carbon Fund World Bank Kalimantan Timur dan kelengkapan dokumen pendukung khususnya kerangka pengaman (Safeguards).

“Selain mengupdate perkembangan FCPF Carbon  Fund, pertemuan ini juga difokuskan untuk menjaring saran dan masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan demi menyempurnakan dokumen kerangka pengaman (Safeguards)SESA-ESMF,FGRM, IPPF dan RPF.” Tukas Emma. (Diskominfo/dir)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 + 20 =