UPAYA DISKOMINFO PROV. KALTIM MEWUJUDKAN PROVINSI BERPREDIKAT INFORMATIF DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Pemikiran

Komisi Informasi (KI) Pusat pada tanggal 5 November 2018 lalu telah melaksanakan anugrah keterbukaan informasi tingkat nasional kepada badan publik, yang dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, menyebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Selanjutnya pada tanggal 16 November 2018, KI Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan hal yang sama di tingkat daerah, namun perbedaannya hanya penyebutan anugrah-nya saja yang tidak berbeda secara prinsip, dimana KI Pusat memberikan anugrah keterbukaan informasi dan sementara KI Daerah memberikan anugrah website. Namun demikian, dalam hal penilaian keterbukaan informasi tetap merujuk pada informasi yang tersajikan pada website badan publik, yang menggunakan cakupan indikator (konten website) tidak jauh berbeda.

Kedua penganugrahan tersebut merupakan implementasi dari pasal 28 F UUD 1945, yaitu memberikan jaminan bagi warga negara mendapat hak azasinya berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri, lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Artinya, dengan pemberian anugrah tersebut menjadi indikator keterbukaan badan publik, berupa pemberian informasi yang seharusnya kepada publik (“werga negara”), baik informasi berkala, informasi setiap saat maupun informasi sertamerta,   sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, terutama badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan. Apalagi perkembangan era digital saat ini menempatkan informasi/data sebagai komoditas bernilai ekonomi. Disamping kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah melalui keberadaan badan publik.

Menyadari hal ini maka kedepannya Dinas Komnuikasi dan Informatika (KOMINFO), terutama Dinas KOMINFO tingkat Provinsi yang berstatus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pasal 6 disebutkan PPID melekat di Dinas KOMINFO, dengan tugas sebagaimana tertuang  dalam pasal 12. Artinya, sebagai PPID Utama merupakan manifestasi dari keterbukaan informasi bagi Provinsi bersangkutan, tidak terkecuali bagi Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur, dimana  pada tahun 2018 ini predikat yang dicapai adalah “cukup informatif”, baik ditingkat Pusat maupun Daerah, sehingga untuk mencapai predikat menuju informatif atau bahkan informatif diperlukan upaya terencana dengan baik untuk mencapainya.

B. Laporan Yuridis

Dalam pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya dalam ayat (6) pasal yang sama menyebutkan bahwa badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Demikian pula pada pasal 13 ayat (1) huruf b menegaskan kembali bahwa badan publik dapat membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang  berlaku secara nasional.

Pasal  12 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan badan publik dapat membentuk PPID, dimana pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan tugas dan tanggungjawab PPID diantaranya adalah pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai aturan yang berlaku; dan untuk melakukan itu maka PPID harus menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan serta mengamankan informasi yang dikuasainya.

Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltim Tahun 2018 dari Komisi Informasi Pusat
Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (Website Award) Tahun 2018 untuk Dinas Kominfo Provinsi Kaltim dari Komisi Informasi Daerah

C. Indikator Penilaian Dan Hasil Pemeringkatan

Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (Website Award) Tahun 2018 PPID Utama dari Komisi Informasi Daerah

Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam mealakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi badan publik di tahun 2018 ini menerapkan metode berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018, yaitu merujuk dari  daftar questioner yang dijawab badan publik (termasuk PPID Utama di Provinsi), dengan memperhatikan indikator-indikator :

  1. Pengembangan website PPID  setiap badan publik.
  2. Pengumuman informasi publik oleh PPID yang merupakan konten dari website, sehingga informasi tersebut  dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemohon.
  3. Pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik oleh PPID yang tergambarkan pada daftar questioner yang dikembalikan, dan dapat dibuktikan  dari fitur-fitur website.

Setelah melalui tahapan evaluasi/penilaian berdasarkan ketiga kriteria diatas, dilanjutkan dengan tahapan presentasi badan publik, guna menilai komitmen, koordinasi,   dan inovasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa kunci pemeringkatan ini terletak pada konten website, inovasi yang dilakukan serta komitmen daerah(Pemerintah Daerah) dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

Merujuk dari tahapan dan ketiga indikator seperti telah diutarakan sebelumnya, KIP sudah merubah pula metode kualifikasi pemeringkatan badan publik, menjadi :

  • Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
  • Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
  • Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
  • Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
  • Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Adapun hasil akhir dari monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh KIP pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018

NoKualifikasi Badan Publik I
(BP)
MI
(BP)
CI
(BP)
KI
(BP)
TI
(BP)
1.Perguruan Tinggi Negeri17181593
2.BUMN223995
3.Lembaga Non Struktural323474
4.Lembaga Negara & Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
3106719
5.Pemerintah Provinsi456613
6.Kementerian210868
7.Partai Politik00961
Total BP =46015365353303
% Terhadap Total BP3,267,8311,5211,5265,87

Keterangan :

  • I adalah Informatif
  • MI adalah Menuju Informatif
  • CI adalah Cukup Informatif
  • KI adalah Kurang Informatif
  • TI adalah Tidak Informatif

Sumber : Komisi Informasi Pusat

Posisi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah cukup informatif bersama 5 Provinsi lainnya, yaitu selengkapnya Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Utara, Papua dan Bali.

D. Implikasi Pemeringkatan dan Upaya Peningkatannya

Peringkat cukup informatif Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan apabila ingin ditingkatkan menjadi peringkat menuju informatif, akan membutuhkan peningkatan skor penilaian ± 20 poin berdasarkan skor  terendah pada setiap peringkat; Atau, apabila ingin mencapai peringkat informatif dibutuhkan tambahan skor lebih tinggi lagi, yaitu 30 poin berdasarkan skor terendah setiap peringkat. Implikasinya harus mampu mencari faktor pengungkit berdasarkan indikator pengembangan website, cakupan konten informasi yang diumumkan dalam website serta penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Adapun faktor pengungkit dari setiap indikator yang harus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID Utama sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, setiap indikator dilakukan upaya tersendiri. Khususnya untuk indikator pengembangan website relatif lebih banyak, namun cukup dilakukan sekali saja pada awal tahun 2019. Sementara indikator pelayanan dan penyajian informasi publik relatif lebih berat, karena harus dilakukan secara kontinyu guna dapat menyampaikan informasi up to date dan valid kepada masyarakat luas, dan ini dimungkinkan dengan adanya aplikasi Sistem Integrasi Data Informasi Publik (SIDIK), yang merupakan salah satu inovasi yang akan segera diimplementasikan pada tahun 2019.

Tabel Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan PeringkatKeterbukaan Informasi Publik

Sumber : Diolah sendiri

Belajar dari pengalaman Provinsi lain, yang mengintegrasikan pengaduan masyarakat dalam ranah pelayanan PPID, maka langkah yang dilakukan PPID Utama adalah menjadikan Aplikasi ASPIRASI bagian dari pelayanan informasi, termasuk menata kembali media sosial berupa twitter, Instagram dan facebook terkait dengan dioptimalisasikanya kembali peran Media Center dan Contact Center, disamping itu upaya kedepannya untuk terus melakukan inovasi sudah merupakan keharusan, dimana pada tahun 2019 sudah segera diimplementasikan.

E. Pengembangan Sistem Informasi – Wujud Inovasi

Untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, maka pemanfaatn media berbasis teknologi informatika dan komunikasi (TIK) sudah merupakan keharusan, terutama pemanfaatan internet (website), dengan konten informasi yang merujuk pada PP Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Website Dinas KOMINFO (PPID Utama) Provinsi Kalimantan Timur yang dikategorikan cukup informatif, dapat diartikan bahwa konten informasi yang disajikan dalam website belum sepenuhnya berisi informasi terbuka untuk masyarakat umum (publik), terutama informasi yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh PPID Utama, atau masih perlu diolah lebih lanjut berdasarkan masukan dari badan publik (“perangkat daerah”) lainnya yang memiliki/menguasai informasi dimaksudkan.

Kondisi seperti ini mengharuskan dilakukannya inovasi berupa pengembangan aplikasi web base multi users yang dapat mengkoneksikan PPID Utama dengan PPID Pembantu, sehingga validasi informasi dapat dilakukan lebih cepat, sehingga PPID Utama dalam hal ini harus melakukan klasifikasi informasi yang menjadi kewajiban PPID Pembantu. Saat ini, aplikasi tersebut sudah dalam tahap try and error dan akan segera disosialisasikan dalam rangka implementasi di OPD lainnya (PPID Pembantu). Aplikasi dimaksud sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu Sistem Integrasi Data Informasi Publik (SIDIK), dan akan terus dikembangkan fitur-fiturnya. Keunggulan aplikasi SIDIK ini adalah:

  1. Tidak lagi melakukan link system, karena setiap badan publik (perangkat daerah) dapat melakukan entry informasi secara langsung melalui fitur yang disediakan pada website PPID Utama. Link system tetap dipergunakan, apabila ada keinginan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut pada OPD bersangkutan.
  2. Setiap OPD bertanggungjawab untuk meng-entry data informasi publiknya dalam akun tersendiri, serta dilengkapi statistik untuk melihat data yang sudah dimasukan. Ini berarti, keharusan setiap OPD melakukan validasi informasi secara kontinyu dan mandiri.

Selain itu dikembangkan aplikasi yang disebut ASPIRASI, yang memberikan  kesempatan kepada masyarakat (publik) menyampaikan aspirasi/aduan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa hal yang menonjol dari aplikasi ASPIRASI ini adalah:

  1. Masyarakat selaku pengguna (user) dapat memilih kategori aduan atau aspirasi, dan setiap kategori ada pilihan sub kategorinya masing-masing.
  2. Pengguna dengan login berdasarkan KTP, dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan sesuai keinginan, dengan ada notifikasinya.
  3. Disediakan tracking system atas pengaduan atau aspirasi yang disampaikan berdasarkan ID berupa KTP, sehingga masyarakat (user) dapat mengetahui proses yang telah dilakukan oleh badan publik bersangkutan.  
  4. Setiap aduan atau asprasi yang masuk akan ditampilkan secara otomatis di halaman index depan, dengan kategori berserta isi aduan/aspirasi.
  5. Super admin (PPID Utama) dapat meng-creat petugas admin yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti aduan/aspirasi yang masuk.

Aplikasi lainnya adalah chat on line, yaitu fasilitas yang memanfaatkan smartphone untuk memberikan arahan kepada para pemohon memperoleh informasi; atau dengan memanfaatkan smartphone dapat pula mengakses Mobile Aplication melalui play store. Kedua aplikasi yang disebutkan terakhir sudah diimplementasikan, namun chat on line yang sering dimanfaatkan oleh pemohon, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut Mobile Aplication ini; apakah aplikasinya tidak praktis atau kurangnya sosialisasi. Namun demikian, terlepas dari itu semua, kedua aplikasi tadi perlu disempurnakan lebih lanjut.

Keempat inovasi tadi diharapkan dapat lebih mengakselerasi upaya peningkatan layanan informasi yang diberikan PPID Utama beserta PPID Pembantu; dan diharapkan dapat meningkatkan predikat keterbukaan informasi, karena salah satu kriterianya adalah inovasi.

F. Komitmen Pemerintah Provinsi

Perbaikan terhadap indikator penilaian keterbukaan informasi publik dan langkah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui PPID Utama, keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan kuat (komitmen) dari pimpinan daerah.  Komitmen dimaksud dilihat dari tindakan nyata berupa kebijakan dan dukungan terhadap peningkatan kinerja PPID.

Wakil Gubernur dalam tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah telah memberikan komitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui pernyataan resmi dihadapan Komisi Informasi Daerah (KID), dengan memberikan target bahwa pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah OPD yang mencapai peringkat menuju informatif. Dukungan ini sangat berarti untuk memotivasi kerja KID bersama PPID Utama dalam melakukan langkah-langkah nyata dan terprogram. Diawali dengan pengembangan website yang lebih informatif disetiap OPD, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan konten informasinya. Tentunya, secara berkala menjadi kewajiban KID untuk melaporkan kepada Wakil Gubernur terhadap perkembangan keterbukaan informasi publik disetiap OPD berdasarkan upaya kontinyu dalam menyampaikan informasi di website.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 − 1 =