Upaya Agar Masyarakat Tetap Merasakan Manfaat Ekonomi Hutan

Berau – Sosialisasi dan Konsultasi kegiatan FPIC/Padiatapa Kampung Iklim+ dalam rangka Program FCPF-Carbon Fund tingkat Kabupaten Region Berau merupakan kegiatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerjasama dengan Pemprov Kaltim, Pemkab Berau, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) digelar di Pagon Room Grand Parama Hotel pada Selasa (27/8).

Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo yang dalam kesempatan ini membuka acara secara resmi mengatakan bahwa program ini penting untuk berau terutama kampung-kampung yang memiliki kawasan hutan. Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang telah ditetapkan menjadi kampung iklim+ juga mengikuti kegiatan ini.

“Program ini sangat penting bagi kita di Berau, terutama bagi kampung-kampung yang memiliki kawasan perhutanan, serta bagaimanan kita menjaga hutan dan tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Yang terpenting masyarakat tetap diperhatian dan tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan yang mereka jaga” Ujar Agus Tamtomo.

Dia menambahkan dengan luas hutan Berau yang sekitar 1,1 juta hektar, Pemkab Berau terus menjajaki kerjasama dengan Universitas-universitas di luar Negeri yang memiliki Fakultas Kehutanan dengan tujuan mahasiswanya bisa melakukan praktik lapangan atau penelitian di wilayah hutan Berau.

“Itu adalah satu cara bagaimana tetap mendapatkan penghasilan dari keberadaan hutan di Berau tanpa adanya perambahan. Kampung yang memiliki hutan bagus juga bisa dimanfaatkan untuk wisata ecoturism” tambahnya.

Di kesempatan yang sama Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Nazrin mengungkapkan FPIC (Free Prior Informed Consent)/Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan) merupakan prasyarat untuk melaksanakan program kampung iklim+ (proklim+). Untuk itu mengundang sebanyak 39 kepala kampung/desa beserta BPK di wilayah Berau.

“Karena kita meminta ijin dan persetujuan dulu sebelum program bisa dilaksanakan. Dan kampung yang dipilih bebas untuk menentukan akan mengikuti program ini atau tidak. Karena ini terkait pemberian insentif kepada kinerja yang diperoleh terhadap kegiatan berbasis penurunan emisi karbon. Jadi masyarakat kampung atau desa harus menjaga areal yang berhutan alam baik dikawasan hutan maupun APL, dalam upaya enurunkan emisi karbon dan mempertahankan karbon yang ada di kawasan hutan,” jelas Nazrin.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − fifteen =