Menolak Upah Dibawah Minimum Kerja Sampai Dengan Tenaga Kerja Asing

Samarinda — Tanggal 1 Mei diperingatan sebagai hari buruh internasional, masih banyak permasalahan yang terjadi dan perlu dibahas dalam peringatan hari buruh ini. Selain menjadi hari libur internasional,hari buruh juga digunakan untuk menyalurkan pendapat kaum pekerja dengan cara lewat unjuk rasa atau protes. Para buruh menolak Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.

“Secara jelas tergambar bahwa pemerintah memberikan ruang kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia sementara pengganguran di Indonesia masih banyak sampai saat ini”. Ujar Sukarjo, Ketua Serikat Buruh Kahutindo.

Ditambahkan Sukarjo “bahwa masih banyak ditemukannya pengusaha yang membuat hubungan kerja outsourcing atau pekerja kontrak yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Masih banyak pengusaha yang membayar pekerjanya di bawah upah minimum kerja. Ini semua adalah pelanggaran undang-undang, dan dalam rangka hari buruh ini kami menuntut untuk adil dan memberikan perlindungan kepada kaum buruh. Selama ini kita mengandalkan dinas tenaga kerja untuk mengatasi masalah pelanggaran – pelanggaran yang terjadi kepada para buruh” katanya, saat menjadi narasumber pada Dialog Hallo Kaltim RRI Pro 1 Samarinda, Selasa (1/5).

Turut menjadi narasumber pada dialog Hallo Kaltim Rusman Yakub Ketua Komisi IV DPRD Prov.Kaltim, mengatakan “dihari buruh ini kita mencoba melakukan pembenahan dan perbaikan baik dari sisi regulasi (pemerintah) maupun dari sisi mekanisme dan sistem pengelolaan hubungan industri kerja”.

Dalam hal ini pemerintah harus adil dan tidak memihak salah satu. Dan apakah kebijakan yang telah dibuat pemerintah telah melindungi pekerja kita di Indonesia, sehingga apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari para pekerja dapat di apresiasi, tutur Rusman.

Rusman mengakui bahwa pengawasan di Indonesia masih sangat lemah, khususnya pengawasan dari pemerintah, sehingga dari komisi IV sendiri, disetiap bulannya menerima pengaduan pekerja dengan kasus upah yag tidak dibayar atau upah dibawah minimum daerah, perlakuan sepihak dari perusahaan dan ditambah lagi keluhan masuknya tenaga kerja asing di Kaltim.

Dan  diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga situasi ekonomi dapat kondusif. (DiskominfoKaltim/Rtn)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen − 5 =