Undang-Undang KIP Kedepankan Azaz Keseimbangan

SAMARINDA—Untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan keterbukaan informasi yang dihadapi oleh PPID pembantu di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Informasi Provinsi Kaltim menggelar Forum Group Discussion (FGD) mengenai dengan tema Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Kota Bangun Ballroom Hotel Selyca Mulya,Senin (27/8).

Seluruh PPID di OPD di lingkungan Pempro Kaltim diundang untuk dapat terlibat dalam diskusi FGD pada hari itu. Dengan menghadirkan juga narasumber diantaranya Kepala Dinas Kominfo kaltim Didiy Rusdiansyah dan juga selaku Ketua PPID Utama,H. M. Balfas Syam selaku Komisioner Komisi Informasi, Suroto S.H Kepala Biro Hukum yang diwakili oleh Radiansyah. SH., M.Hum, serta Andik Riyanto dari biro Humas Kaltim.

“Fokus Group ini akan lebih banyak membicarakan terkait tentang keterbukaan dan implementasi pelaksanaan informasi publik dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), manfaatkan grup ini sebagai ajang sharing dan pemecahan masalah”.ujar M. Khaidir pada saat membuka acara FGD.

Pada kesempatan itu Khaidir juga melaporkan bahwa di Komisi Informasi tahun 2018 telah teregister sengketa informasi sebanyak 18 sengketa.

“kami tidak dapat menolak permohonan sengketa informasi walaupun kami mengetahui,kebanyakan pemohon informasi orangnya itu-itu saja. Terjadinya sengketa jelas adanya persoalan di PPID pembantu”. Tambahnya.

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kaltim Diddy Rusdiansyah memberikan contoh keberhasilan pelaksanaan pembukaan ASIAN GAMES 2018 dalam mengorganisir infromasi dan segala sesuatunya dikemas dalam bahasa entertaint.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Diddy Rusdiansyah menjadi narasumber di acara FGD keterbukaan Informasi Publik

“nanti tugas kita seperti itu yakni bagaimana cara kita mengelola informasi yang ada hanyalah kebersamaan, bagaimana kita mengorganisir informasi dengan baik memberikan data dan bagaimana mendokumentasikan dengan baik.” Ujar Diddy

“jika memahami secara mendalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ternyata mengedepankan azaz keseimbangan, memberikan hak kepada publik berimbang dengan kewajiban apa yang dilakukan oleh badan publik”. Jelasnya

Dalam Forum tersebut terbagi dalam 2 sesi yakni pemaparan narasumber dan sesi diskusi. Dalam sesi diskusi banyak permasalahan yang timbul dari pelayanan informasi PPID pembantu yang disampaikan kepada narasumber dapat terjawab dan ditemukan pemecahan masalahnya. Adapun permasalahan yang tidak dapat terselesaikan menjadi rujukan dan masukan kedepan bagi Komisi Informasi Kaltim.(diskominfo/Rey)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 3 =