Transparasi Menuju Good Governance

SAMARINDA——-Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN.

Konsep tata pemerintahan yang baik sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah Transparansi.

Inspektur Pembantu Pengawas Bidang Kesejahteraan Rakyat Achmad Rizal mengatakan dalam good governance maka diperlukan tata kelola yang baik. Untuk menjadi tata kelola yang baik salah satunya terkait transparasi.

Rizal menjadi narasumber dialog interaktif RRI Samarinda didampingi Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Herdiansyah Hamzah dan Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Lilik Rukitasari dengan tema transparasi cegah tindakan korupsi menuju pemerintahan provinsi kaltim yang Good Governance. Selasa (12/12)

Ada 3 hal yang mendasari yang pertama adalah partisipasi publik  bagaimana pemerintah mendorong kepada publik bisa menyatakan pendapatnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Yang kedua terkait dengan akuntabilitas dimana pemerintah selalui ingin meningkatkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintah. Seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintah provinsi kaltim beberapa tahun  berturut –turut menerima penghargaan terbaik untuk akuntabilitasnya.

Dan yang ketiga adalah partisipasi pemerintah menciptakan timbal balik antara masyarakat  dengan pemerintah dengan memberikan informasi data.

“Kita berharap inspektorat dapat menjadi teladan dan menjadi contoh OPD lainnya dalam memberikan informasi publik baik itu dokumen-dokumen dari mulai program pekerjaan, pelaksanaan, termasuk  dokumen pelaksanaan anggran.

Disisi lain Herdiansyah mengatakan Salah satu aspek tindakan korupsi bisa diantisipasi membuka semua akses semua informasi. transparansi merupakan salah satu pintu masuk Bagaimana kemudian mencegah tindak pidana korupsi.

Pemerintah Daerah rame-rame menyampaikan bahwa kita berkomitmen merupakan good governance salah satunya adalah terbuka menurut saya itu masih dalam tataran konsep/ide masih tersimpan di kepala. Ada ketidak mampuan Pemerintah untuk menterjemahkan itu dengan baik. Sebagai contoh Jawa Barat itu paling tidak bisa menjadi rujukan bagaimana akses terhadap data APBD yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Sementara Lilik menerangkan, dimana Komisi Informasi Prov kaltim selalu mendorong badan publik untuk merubah paradigma ketertupan itu agar menjadi paradigma keterbukaan. Masyarakat perlu diliterasi agar paham hak tahunya kalau masyarakat sudah tahu maka mereka akan menjadi faktor pendorong ke Badan Publik untuk terbuka.

Untuk  penilaian  yang dilakukan selama ini untuk badan publiknya komisi informasi itu tidak hanya menyelesaikan sengketa informasi tetapi juga mendorong badan publik untuk mau membuat standar layanan informasi yang baik, sehingga badan publik itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan akan informasi. (diskominfo/ris)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fifteen + 18 =