Perkembangan Teknologi Wajib Dimiliki dan Diikuti Setiap Badan Publik

Samarinda—Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkup Pemprov Kaltim yang dilaksanakan di ballroom Kota Bangun Hotel Selyca Mulya Samarinda, Senin (28/8).  Acara yang dibuka oleh wakil ketua Komisi Informasi Haidir ini mengundang perbincangan dan perdebatan antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Komisioner Komisi Informasi Kaltim dan nara sumber. Diharapkan dengan adanya FGD ini semua OPD mengetahui dengan jelas tugas PPID pembantu, guna mendongkrak peringkat Kaltim di bidang Keterbukaan Informasi Publik tingkat Nasional.

Seleruh peserta FGD seruis mendengarkan pemaparan dari nara sumber.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat ditandai salah satunya oleh perkembangan komunikasi. Cepatnya perkembangan teknologi komunikasi ini dapat kita lihat melalui sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Perubahan ini jelas mempengaruhi  pola komunikasi dan hubungan yang kita lakukan dengan orang lain serta mempengaruhi kehidupan kita di bidang lainnya, misalnya dalam meningkatkan kapasitas internet dan updating website.

Dengan memperhatikan telah diberlakukannya UU KIP selama 7 tahun, maka untuk tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik masih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%; Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%; Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%. Tim Penilai KIP akan mengirimkan SAQ dalam bentuk softfile melalui email dan/atau SAQ dalam bentuk hardfile melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi Pusat (www.komisiinformasi.go.id). Pengiriman SAQ kepada 400 Badan Publik yang dilakukan pada bulan Juni 2017 dan terbagi atas 7 kategori.

Komisioner Komisi Informasi Kaltim berfoto bersama peserta FGD Keterbukaan Informasi Publik.

Website merupakan salah satu kriteria penilaian keterbukaan informasi publik kehadiran ICON+ sebagai anak perusahaan PT. PLN (Persero) mengembang misi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dalam penyediaan solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan yang handal bagi pelanggan tetapi juga pada kontribusi aktif perusahaan bagi pengembangan telekomunikasi nasional. Dalam mewujudkan misi tersebut, ICON+ secara proaktif melakukan peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan sehingga dapat memperluas jaringan sampai di pulau Kalimantan sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan perusahaan. “Icon+ menawarkan kepada pemerintah Provinsi Kaltim infrastruktur untuk solusi terintegrasi mengakses data, intinya dengan solusi dari kami penyimpanan data lebih efisien dan lebih cepat” ucap Rudy Mulyadi selaku Manajer bidang pendapatan. (diskominfo/tp)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − 6 =