Peran Penting APIP Dan APH Untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi

SAMARINDA—Bertempat Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur  telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur,Selasa(30/10).

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Bupati dan Walikota, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi, Kepala Inspektorat Wilayah Kaltim M Sa’duddin, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, Inspektur Jendral (Itjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih.

Dalam Kesempatan itu Sri Wahyuningsing dalam sambutannya mengatakan, latar belakang pentingnya perjanjian kerjasama tersebut. Disamping mandat dari pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Bertindak.

“Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan Provinsi ke-24 yang melakukan perjanjian kerjasama”, ujar Sri Wahyuningsih.

Sementara itu, dasar dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara APIP dan APH Kab/Kota se-Kalimantan Timur yakni,

Pertama, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI

Nomor : 700/8929/SJ

Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017

Nomor: B/108/XI/2017

tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI

Nomor: 119-49 Tahun 2018

Nomor: B-369/F/Fjp/02/2018

Nomor: B/9/II/2018

tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perjanjian Kerjasama tersebut bertujuan agar menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi untuk mendukung sinergisitas kerjasama diantara para pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, guna terwujudnya pemerintah daerah yang efektif,efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.(Diskominfo/Rey)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 − six =