Pengarusutamaan Gender: Dimulai Dari Komitmen

SAMARINDA—- Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan  gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengintegrasikan gender dimandatkan dalam RPJMD 2013-2018 Bab VI pada strategis dan arah kebijakan dilanjutkan dengan komitmen Gubernur baru yang menuangkan isu gender dalam visi dan misi berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Hal tersebut diterangkan Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kaltim Hj. Meiliana saat membuka  Verifikasi Data, Pemantauan dan Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE), di ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa kemaren, (30/10).

“Puji Syukur Alhamdullilah” RPJMD 2019-2023 konsekuensinya seluruh perangkat daerah sungguh-sungguh mengusung guna terwujudnya kesetaraan gender, dimana perempuan dan laki-laki walau berbeda namun tidak dibeda-bedakan dalam partisipasi, akses, control dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Pada tahun 2011 dan 2012 provinsi Kaltim telah mendapatkan penghargaan APE dalam tingkat pratama dan tahun 2014 meningkatkan menjadi madya Sedangkan tahun 2016 mendapatkan peringkat pratama. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan dengan strategi pengarusutamaan gender tidaklah mudah dilakukan, karena melibatkan komitmen lintas sektor

“Kita patut berbangga karena Bappeda ketua POKJA pengarusutamaan gender berupaya mencari berbagai strategi dalam menggerakan seluruh potensi untuk mengintegrasikan gender di berbagai program, kegiatan, membangun komitmen, menetapkan kebijakan serta kelembagaan guna meningkatkan capaian kesetaraan gender di Kaltim khususnya melalui nilai Indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender,” tegasnya

Selain itu, Meiliana mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang sudah menetapkan Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat untuk diverifikasi atas isian aplikasi evaluasi PPPA 2018,

Kepada Tim verifikasi dipersilahkan untuk melaksanakan tugasnya semoga diperoleh  hasil yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di kaltim.

“Marilah kita manfaatkan ini untuk memberikan informasi, data, program dan kegiatan, kebijakan dan lain-lainnya terkait  pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kaltim,”tukasnya (diskominfo/ris)

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 2 =