Pendistribusian Insentif Guna Mendorong Pelaku Dalam Menurunkan Emisi

Jakarta – Konsultasi Publik Benefit Sharing Plan (BSP) Program Penurunan Emisi Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur di gelar di Santika Hotel Slipi Jakarta pada Kamis (8/8).

FCPF Carbon Fund adalah program pertama di Indonesia yang mengimplementasikan REDD+ secara yurisdiksi dibawah skema pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment/RBP).

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Ir. Emma Rachmawati, M.Sc, mengatakan Program ini akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020-2024. Adapun Dokumen Program Penurunan Emisi Emission Reduction Program Document (ERPD) telah di setujui dan Dokumen Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) akan di tandatangani akhir tahun 2019.

“Program Penurunan Emisi FCPF Carbon Fund ini akan di laksanakan di Kaltim pada tahun 2020-2024, dan dokumen ERPD sendiri telah disetujui pada meeting Carbon Fund Meeting ke-19 tanggal 5-7 Februari 2019 lalu di Washington DC, serta dokumen ERPA akan di tandatangani akhir tahun 2019 ini”  ujar Emma.

Dia juga mengatakan salah satu elemen penting dalam program ini terkait dengan elemen pendanaan dimana pembayaran didasarkan pada hasil penurunan emisi yang telah diverifikasi.

“Elemen pendanaan ini tidak lepas dari komponen bagaimana pendanaan diterima oleh Indonesia, bagaimana pembagian manfaat/insentif dari nasional ke sub nasional dan bagaimana distribusi manfaat/insentif dari sub ke nasional ke tingkat tapak” Ucapnya.

Menurut Emma, distribusi insentif untuk pengurangan  emisi menjadi penting dan dibutuhkan untuk mendorong pelaku untuk berpartisipasi secara aktif dan juga dapat membantu untuk memperlihatkan bagaimana peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam menurunkan emisi.

“Pembangunan mekanisme distribusi insentif yang jelas dengan prinsip yang efektif, efisien dan adil akan mendorong program penurunan emisi. Insentif disini juga dapat berupa insentif moneter maupun non moneter.” Kata Emma.

Dia juga menambahkan, terkait dengan distribusi insentif REDD+ ditingkat sub nasional sampai ke tingkat tapak sangatlah penting bagi kita untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana distribusi insentif tersebut dilakukan secara transparan, fair dan equitable sesuai tanggung jawab serta peran masing-masing.

“Dalam dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) ini akan mengatur terkait dengan siapa saja yang berhak menerima pembayaran, kriteria penerima manfaat, mekanisme penyaluran, jenis-jenis manfaat, alokasi pendanaan serta monitoring dan reporting.” Tukasnya.(diskominfo/dir)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × two =