PEMBINAAN STANDARISASI APLIKASI/ SOFTWARE LEGAL

  • Dasar
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016, Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
  5. Surat Edaran Menpan Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009, perihal pemanfaatan perangkat lunak legal dan Open Source Software
  6. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 05/SE/M.Kominfo/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005, perihal pemakaian dan pemanfaatan penggunaan piranti lunak legal di lingkungan instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 066/4765/2009 tanggal 17 April 2009, perihal Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software;
  10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim Nomor 476/011/II/Diskominfo/2016, tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Pernagkat Lunak (Software) Legal di Lingkungan Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2016.
  • Pengantar

Software terdiri dari program komputer, yaitu serangkaian instruksi untuk komputer. Proses pengkodingan dinamakan programming. Individu yang menjalankan tugas pengkodingan ini dinamakan programmer. Terdapat 2 (dua) tipe software, yaitu system software dan application software. System software merupakan kumpulan-kumpulan instruksi yang menyediakan perantara antara hardware dan application program.

Teknologi sharing file secara peer to peer (P2P) telah banyak mengurangi hambatan dalam mendapatkan informasi. Jaringan memang dibuat untuk menyebarluaskan pengetahuan, tetapi jaringan yang sama juga dapat digunakan untuk mendistribusikan materi yang melanggar hukum.

Pelanggaran hak cipta software sangat umum terjadi di negara-negara di berbagai belahan dunia seolah tidak ada hukum yang mengatur. Padahal sebagian besar negara telah memiliki hukum mengenai pelanggaran hak cipta software, namun tampaknya belum cukup kuat untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggaran hak cipta tidak hanya selalu mengenai penyebaran software ilegal atau penggunaan materi yang tidak sah. Ada banyak jenis pelanggaran lainnya yang semakin banyak dilakukan.

Berikut adalah jenis pelanggaran lainnya:

  • Memperbanyak dan atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran ini sering kita dengar sebagai pembajakan software dan merupakan pelanggaran paling populer di banyak negara, tentu saja termasuk Indonesia. Namun di beberapa negara ada juga hukum yang melegalkan penjualan untuk kepentingan pendidikan (khususnya bagi software non-edukasi) atau software yang telah dimodifikasi bagi penderita tuna netra.
  • Memperbanyak dan memberikannya kepada orang lain. Pelanggaran ini menyalahi banyak undang-undang dari hak cipta. Tetapi dalam keadaan khusus bisa jadi tindakan ini tidak termasuk pelanggaran. Misalnya di Israel dan beberapa negara lainnya, memperbanyak suatu karya (termasuk software) tidak melanggar hukum sepanjang dilaksanakan tanpa niat mencari untung.
  • Membuat copy sebagai backup data. Pada beberapa negara seperti Jerman, Spanyol, Brazil, Dan Filipina, tindakan ini menjadi hak utama bagi pembeli software. Namun dapat juga menjadi pelanggaran tergantung pada hukum dan keputusan-keputusan hakim terkait kasus yang pernah terjadi di negara yang bersangkutan, yang akhir-akhir ini mengalami banyak perubahan di banyak negara.
  • Menyewakan software orisinal kepada orang lain. Lisensi software biasanya membatasi hak pembeli untuk meminjamkan hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta. Tetapi beberapa undang-undang masih memperdebatkan tentang larangan tersebut sehingga jalan terbaik dapat dicapai dengan cara meminta izin dari pemegang hak cipta jika ingin menyewakan software.
  • Menjual kembali software orisinal. Lisensi software biasanya juga menyebutkan bahwa pembeli hanya membayar untuk mendapat hak menggunakan software tersebut. Penjualan kembali mungkin diizinkan jika dilakukan untuk tujuan pendidikan dan tindakan non-profit lainnya.
  • Pembajakan internet / Internet piracy. Pelanggaran ini terjadi ketika Operator Sistem menyebarluaskan suatu materi yang dilindungi hak cipta pada bulletin board atau di internet sehingga dapat didownload secara bebas.

Beberapa peraturan yang melindungi Hak Cipta :

  • UU Hak Cipta no 28 tahun 2014 pasal 59 = “Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan Program Komputer (Software) mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan” Hal ini berarti, jika kita mengunakan software bajakan dalam masa waktu perlindungan 50 tahun tersebut, maka kita bisa dikenakan tindakan pidana
  • Menurut BAB XIII Tentang Ketentuan Pidana Pasal 72 : (3) dikatakan : “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
  • Maksud Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Standarisasi Aplikasi/Software Legal antara lain adalah :

  1. Terpantaunya penggunaan Aplikasi/Software legal dan ilegal di SKPD Pemprov. Kaltim
  2. Terpantaunya penggunaan Aplikasi/Software legal dan ilegal di Pemerintah Kab/Kota di lingkungan Pemprov. Kaltim
  3. Tersosialisasikan pemanfaatan legal software, sehingga dapat meminimalkan penggunaan aplikasi/software ilegal.
  • Uraian Tugas

Bedasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo di atas dan merupakan Tupoksi Bidang Aptel, maka tim pengelola kegiatan memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun anggaran dan rencana kegiatan
  2. Memonitoring penggunaan aplikasi/sofware legal dan ilegal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  3. Memonitoring penggunaan aplikasi/sofware legal dan ilegal Pemerintah Kab/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  4. Memberikan sosialisasi legal software
  5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai aplikasi legal yang sudah dan dapat dikembangkan.
  • Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan dimaksud adalah SKPD dan Pemerintah Kab/Kota di Lingkungan Pemprov. Kaltim.

  • Jadwal Kegiatan
Jadwal Kegiatan Monitoring Legal Software pada SKPD Prov. Kaltim
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2016
No. Badan / Dinas / Instansi Periode Tgl. Pelaksanaan
Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
1 Biro Pembangunan Daerah x 06 Januari 2016
2 Biro Pemerintahan x 11 Januari 2016
3 Biro Hukum x 13 Januari 2016
4 Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah x 25 Januari 2016
5 Biro Perekonomian x 03 Pebruari 2016
6 Biro Sosial x 10 Pebruari 2016
7 Biro Umum x 13 Pebruari 2016
8 Biro Perlengkapan x 19 Pebruari 2016
9 Biro Keuangan x 04 Maret 2016
10 Biro Organisasi x 11 Maret 2016
11 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol x 15 Maret 2016
12 Dinas Pendidikan x 21 Maret 2016
13 Dinas Pemuda dan Olahraga x 06 April 2016
14 Dinas Kesehatan x 12 April 2016
15 Dinas Sosial x 18 April 2016
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi x 23 April 2016
17 Dinas Perhubungan x 04 Mei 2016
18 Dinas Komunikasi dan Informatika x 10 Mei 2016
19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata x 17 Mei 2016
20 Dinas Pekerjaan Umum x 25 Mei 2016
21 Dinas Perindagkop dan UMKM x 02 Juni 2016
22 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan x 07 Juni 2016
23 Dinas Peternakan x 13 Juni 2016
24 Dinas Kelautan dan Perikanan x 20 Juni 2016
25 Dinas Perkebunan x 25 Juni 2016
26 Dinas Kehutanan x 04 Juli 2016
27 Dinas Pertambangan dan Energi x 08 Juli 2016
28 Dinas Pendapatan Daerah x 12 Juli 2016
29 Inspektorat x 18 Juli 2016
30 Badan Kepegawaian Daerah x 22 Juli 2016
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan x 04 Agustus 2016
32 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah x 09 Agustus 2016
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik x 13 Agustus 2016
34 Badan Penanganan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu x 18 Agustus 2016
35 Badan Perpustakaan x 23 Agustus 2016
36 Badan Arsip Daerah x 05 September 2016
37 Badan Lingkungan Hidup x 07 September 2016
38 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana x 13 September 2016
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah x 19 September 2016
40 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah x 26 September 2016
41 Badan Pembangunan Perbatasan Daerah x 06 Oktober 2016
42 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah x 10 Oktober 2016
43 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan x 15 Oktober 2016
44 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa x 20 Oktober 2016
45 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah x 26 Oktober 2016
46 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri x 04 Nopember 2016
47 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah x 08 Nopember 2016
48 Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim x 14 Nopember 2016
49 RSUD. Abdul Wahab Syahrani (Kelas B) di Samarinda x 21 Nopember 2016
50 RSUD. dr. Kanujoso Djatiwibowo (Kelas B) di Balikpapan x 29 Nopember 2016
51 RSUD. Tarakan (Kelas A) di Tarakan x 05 Desember 2016
52 RSJD. Atma Husada Mahakam (Kelas B) di Samarinda x 09 Desember 2016
53 Kantor Penghubung Jakarta x 13 Desember 2016
54 Badan Narkotika Nasional x 18 Desember 2016
55 Komisi Pemilihan Umum x 22 Desember 2016

Jadwal Kegiatan Monitoring Legal Software pada Kab. / Kota se-Kaltim

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2016

 

No.

Badan / Dinas / Instansi Periode

Tgl. Pelaksanaan

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
1 Diskominfo Kota Samarinda x 06 Januari 2016
2 Diskominfo Kota Balikpapan x 10 Pebruari 2016
3 Diskominfo Kota Bontang x 14 Maret 2016
4 Diskominfo Kab. Kukar (Tenggarong) x 25 April 2016
5 Diskominfo Kab. Kubar (Sendawar) x 03 Mei 2016
6 Diskominfo Kab. Kutim (Sangata) x 10 Juni 2016
7 Diskominfo Kab. Paser (Tana Grogot) x 13 Juli 2016
8 Diskominfo Kab. PPU (Penajam) x 10 Agustus 2016
9 Diskominfo Kab. Berau (Tj. Redeb) x 04 September 2016
10 Sekretariat Kota Balikpapan x 11 Oktober 2016
11 Sekretariat Kota Bontang x 15 Nopember 2016
12 Sekretariat Kab. Kukar (Tenggarong) x 10 Desember 2016
13 Sekretariat Kab. Kubar (Sendawar) x 15 Pebruari 2016
14 Sekretariat Kab. Kutim (Sangata) x 20 Maret 2016
15 Sekretariat Kab. Paser (Tana Grogot) x 05 April 2016
16 Sekretariat Kab. PPU (Penajam) x 17 Mei 2016
17 Sekretariat Kab. Berau (Tj. Redeb) x 20 Juni 2016
  • Anggaran

Besar anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Diskominfo Prov. Kaltim tahun anggaran 2016 untuk program fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, kegiatan sebesar RP. 137.500.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka sosialisasi, koordinasi dan monitoring penggunaan software legal, biaya konsumsi rapat tim monitoring dan rapat pelaksanaan Aplikasi open source.

  • Pelaksanaan Kegiatan
Jadwal Kegiatan Monitoring Legal Software pada Kab./Kota se-Kaltim Bidang Aptel Diskominfo Prov. Kaltim Tahun 2016
NoTanggal
Tujuan / Sasaran Uraian Kegiatan Koordinator
1
22 s/d 23 Feb 2016Pemerintah Kab. Kukar (Tenggarong)Monitoring Pemanfaatan Legal SoftwareKabid. Aptel
2
23 s/d 24 Mar 2016 Pemerintah Kota BalikpapanMonitoring Pemanfaatan Legal SoftwareKasi. Telematika
3
20 s/d 21 Apr 2016Pemerintah Kota BontangKoordinasi dan Konsultasi Pemanfaatan Perangkat Legal SoftwareKabid. Aptel
4
02 s/d 03 Jun 2016Pemerintah Kota BalikpapanKoordinasi dan Konsultasi Pemanfaatan Perangkat Legal SoftwareKasi. Medinfor
5
20 s/d 21 Jun 2016Pemerintah Kota BontangMonitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)Kasi. Medinfor

Untuk monitoring dan sosialisasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan dengan membawa Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 066/4765/2009 tanggal 17 April 2009, perihal Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software. Berdasarkan hasil koordinasi dan monitoring pada SKPD di lingkungan Pemprov. Kaltim, sebagian besar masih meminta waktu untuk pendataan penggunaan aplikasi/software legal di instansinya masing-masing.

  • PENUTUP

 

Para vendor pembuat software proprietary (Tertutup) seharusnya dapat menentukan harga yang mudah dijangkau oleh negara berkembang seperti Indonesia. Jika tidak, software proprietary yang legal dapat memberikan lisensi penggunaan untuk lebih dari 1 komputer. Hal ini pasti dapat meningkatkan penjualan software proprietary tersebut, khususnya untuk segmen pendididkan, kesehatan dan sosial. Karena menurut pasal 45 UU no 23 tahun 2014 poin yang dikatakan bahwa : “Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.”. Dari pasal tersebut, UU memberikan hak kepada pembeli software asli untuk melakukan back up sofwere asli dengan tujuan untuk cadangan, asal tidak untuk dikomersilkan kembali.

Maka, jika undang-undang memberikan keleluasaan ini, maka sudah saatnya vendor-vendor pembuat software proprietary memberikan penjualan lisensi untuk penggunaan lebih dari 1 komputer dengan harga yang terjangkau, sehingga akan meningkatkan penjualan dan masyarakat dapat membeli dengan biaya yang terjangkau.

Jika kita memiliki keterbatasan dana untuk mendapatkan software proprietary (Legal), maka kita dapat menggunakan software open source yang tersedia secara gratis. Pengembangan dan pemanfaatan open source menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta (pembajakan software).