Badan Publik Wajib Publikasikan Informasi Publik

Balikpapan – Rapat Koordinasi Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kabupaten/Kota Se-Kaltim mengangkat tema Tantangan dan Peran Diskominfo Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Sesuai Urusan Kominfo Statistik dan Persandian Dalam Mewujudkan Kaltim Berdaulat di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (4/4).

Empat narasumber hadir memberi antara lain Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ober Tua Butar Butar, Direktur Tata Kelola dan Kementrian Komunikasi Publik Kemkominfo Salamatta Sembiring. Hadir juga praktisi dari Icon+ Lantip Warsito dan Inixindo Andi Junianto.

Salamatta Sembiring dalam paparannya menjelaskan kewajiban Badan Publik sesuai UU KIP adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menyusun dan mempublikasikan informasi publik serta melakukan uji konsekuensi informasi dikecualikan. Kewajiban lain membuat standar operasional layanan informasi dan mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

“Transisi demokrasi di Indonesia mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka,” ujarnya.

Salah satu regulasi dengan tegas memberi kewajiban badan publik membuka informasi berkaitan institusi, kebijakan dan kegiatan yang dilakukan. Termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran.

“Jika Diskominfo provinsi kabupaten/kota benar menyampaikan informasi program dan penggunaan anggaran dengan baik, tidak ada celah orang lain membuat HOAX OPD.

“Maksimalkan PPID jika ada orang mencari tahu informasi langsung ke PPID. Apalagi PPID saat ini sudah bisa terkoneksi melalui aplikasi,” ungkap Salamatta. (diskominfo/tp)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fifteen − six =