Lewat PUSPAGA, Peran Keluarga Diperkuat

SAMARINDA – Keluarga adalah tempat pengasuhan anak yang pertama dan utama. Juga sebagai wahana mencurahkan kasih sayang, bimbingan, arahan dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi anak. Peran orang tua sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan psikologis anak dalam proses pendewasaan. 

Namun dalam proses pendewasaan itu tidak jarang terjadi perlakuan yang salah pada anak. Baik dari menengah ke bawah (karena kemiskinan) dan masyarakat menengah (ambisi orang tua menginginkan anaknya selalu menjadi yang terbaik). Penyebab secara umum adalah kesalahan pola asuh, paparan media, tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah serta usia menikah orang tua.

“Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada,” tegas Kepala Bidang PPPA Noer Adenany mewakili Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA) Kaltim pada Pelatihan Pengasuh Anak Berbasis Hak Anak di Provinsi Kaltim, Kamis (29/11).

Oleh karena itu, Kementrian PPPA Republik Indonesia telah menyiapkan program unggulan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengatasi masalah ini. PUSPAGA merupakan Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan. 

Program PUSPAGA dalam meningkatkan kapasitas orang tua untuk menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak tidak terlepas dari peran tenaga profesi. Untuk Kalimantan Timur, terang Adenany, telah mulai menginisiasi pembentukan PUSPAGA yaitu Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan.

Konsep Puspaga dibuat seperti ruang keluarga dilengkapi area bermain anak sehingga seluruh keluarga tertarik berkunjung untuk melakukan pembelajaran terkait asah- asih- asuh dengan tepat sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga.

Diketahui bersama, Indonesia telah meletakkan pembangunan di bidang anak sebagai satu hal penting dan strategis. Sehingga dalam konstitusi tegas dinyatakan dalam pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu Indonesia turut serta berkomitmen dengan dunia international untuk menjunjung tinggi hak azasi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Sehingga Negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), salah satu upaya adalah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (diskominfo/ris)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 − two =