Konsep Smart Province

KOSEP SMART PROVINCE

  1. Pengantar

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good governance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.  Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh institusi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko.

Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Timur membawahi 10 (sepuluh) Pemerintahan Kabupaten / Kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang konsisten, terpadu, serasi dan selaras sehingga terbentuklah smart province Kalimantan Timur.

2. Dasar hukum

Penerapan Smart Province mengacu pada peraturan yang berlaku, adapun dasar hukum yang menguatkan penerapan dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

3. Membangun Kesiapan Menjadi Smart Province

Untuk mewujudkan smart province perlu diperhatikan kondisi dan keadaan sebagai berikut :

  1. Kondisi geografis

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km2 dan luas pengelolaan laut 25.656 km2 terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ Bujur Timur serta diantara 2º33’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan.

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umunya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai.

Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan diatas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, sehingga pemanfaatanlahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Tabel 1. Luas wilayah Kab/Kota

  • Kebudayaan

Etnis paling dominan di Kalimantan Timur yaitu etnis Jawa (30,24%) yang menyebar di hampir seluruh wilayah terutama daerah transmigrasi hingga daerah perkotaan. Etnis terbesar kedua yaitu Bugis (20,81%) yang banyak menempati kawasan pesisir dan perkotaan. Etnis terbesar ketiga adalah Banjar (12,45%) yang cukup dominan di Kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran asal Pulau JawaSulawesi dan Kalimantan Selatan.

Di urutan keempat yaitu Etnis Dayak (9,94%) yang menempati daerah pedalaman. Etnis Kutai (7,80%) yang mendiami Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat berada di urutan kelima. Di urutan keenam hingga sepuluh berturut-turut yaitu etnis Toraja (2,21%), Paser (1,89%), Sunda (1,57%), Madura (1,32%) dan Suku Buton (1,25%) serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Timur di atas adalah sebelum pemekaran (Kalimantan Utara).

  • Gaya hidup masyarakat

Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas merupakan sebuah tantangan yang sangat besar dalam hal penerapan smart province. Penyebaran jumlah penduduk dan pembangunan yang masih belum merata mengakibatkan perbedaan yang mencolok terhadap gaya hidup masyarakatnya.

Untuk daerah perkotaan dengan fasilitas penunjang akan kebutuhan IT dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakatnya sudah siap untuk menerapkan sistem pelayanan berbasis IT. Berbeda halnya dengan masyarakat di daerah perbatasan dan pelosok yang masih belum semuanya mendapatkan layanan komunikasi dan IT.

  • Sistem pemerintahan berbasis elektronik

Penerapan e-Government pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan. Hasil pemeringkatan e-government untuk 20 provinsi di Indonesia yang mengikuti PeGI Tahun 2015, seperti tabel di bawah ini. Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan keduabelas dengan urutan nilai sebagai berikut pada setiap dimensi:

Kebijakan : 2,80

Kelembagaan : 2,70

Infrastruktur : 2,80

Aplikasi : 2,50

Perencanaan : 1,80

Dengan skala penilaian sebagai berikut:

3,50 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4,00

2,50 ≤ BAIK < 3,50

1,50 ≤ KURANG < 2,50

1,00 ≤ SANGAT KURANG < 1,50

Tabel 2. PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015

Sumber : Laporan Hasil Pemeringkatan PeGI Tahun 2015

Tabel 3. Hasil Pemeringkatan e-Government Kab/Kota tahun 2016

Sumber : Laporan Hasil Pemeringkatan PeGI Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Tabel 4. Hasil Pemeringkatan e-Government Kab/Kota tahun 2017

Sumber : Laporan Hasil Pemeringkatan PeGI Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Dari beberapa tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan implementasi e-Government di tingkat kab/kota Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 1 (satu) kabupaten yang mengalami kemerosotan hasil yaitu Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan Kabupaten paling muda (Kab. Mahakam Ulu) masih belum menunjukkan peningkatan dan mendapatkan kategori sangat kurang.

  • Sumber Daya TIK yang dimiliki
  1. Infrastruktur

Infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

  • Pusat data / ruang server, tersedia fasilitas utama dan pendukung lengkap, memenuhi ketentuan, dan menampung sebagian kebutuhan secara terpadu, ketersediaan Disaster Recovery Center (DRC) yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga.
  • Network Operation Center (NOC), ketersediaan SDM, pemantauan, dan ruang khusus serta lengkap dengan SOP.
  • Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).
  • Tata Kelola Infrastruktur TIK, berupa kajian kebutuhan, perencanaan, penyediaan kompetensi,manajemen kinerja, monev, uji kesesuaian berkala
  • Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, meliputi ketersediaan kebijakan keamanan, mekanisme pengamanan, fasilitas kontrol akses, fasilitas pengamanan, rencana keberlangsungan, dan dilengkapi dengan sertifikasi independen.
  1. Sumber Daya Manusia
    • Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi TIK dan dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara mandiri.
    • Komite TI yang memiliki fungsi tata pamong (governance), yang berisi eksekutif pemerintah daerah dan unsur lain (pakar) sebagai pelengkap dan bebas konflik kepentingan.
    • Chief Information Officer (CIO) yang melakukan manajemen TI yang meliputi sekurang-kurangnya merencanakan, membangun, melaksanakan, mengevaluasi TI.
  1. Aplikasi

Aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:

  1. Saluran interaksi, pengelolaan sistem elektronik yang berfungsi sebagai saluran interaksi baik secara internal maupun eksternal yang terdiri dari situs internet, aplikasi mobile, pusat panggilan, SMS, sosial media, dan saluran/media lain yang mendukung layanan aplikasi.
  2. Aplikasi umum, merupakan aplikasi yang dikelola dan digunakan secara seragam oleh semua Badan Pemerintahan.
  • Aplikasi khusus, merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dikelola dan digunakan oleh badan pemerintahan tertentu sesuai fungsinya.
  1. Manajemen data, tata cara untuk menjaga kualitas data, standardisasi data, serta integrasi data.
  2. Interoperabilitas aplikasi, Kemampuan aplikasi untuk dapat saling bertukar data dan memanfaatkan data yang telah dipertukarkan.

Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari antara lain:

  1. Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain.
  2. Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
  • Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain.
  1. Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  2. Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.

4. Command Center

Command center merupakan sebuah sistem yang dibangun menggunakan konsep interoperabilitas sebagai pendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Command center pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terletak di ruang Heart of Borneo (HOB) lantai II Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan saat ini keberadaan command center masih dalam proses pengembangan.

5. Regulasi

Kebijakan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan bidang TIK yang sudah dimiliki oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah :

  1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 10 tahun 2014, tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2017, tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
  • Komponen Smart Province

Smart Province merupakan satu kesatuan yang utuh dari terbentuknya smart city. Komponen dasar smart city yang dapat diterapkan dalam smart province adalah :

  1. Smart Living, Pemanfaatan TI dalam pengelolaan sumber daya alam secara cerdas sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.
  2. Smart Environment, Pemanfaatan TI dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah.
  3. Smart Economy, Pemanfaatan TI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing (city branding)
  4. Smart Governance, Kemampuan pemerintah mengelola dan mengendalikan pemanfaatan TI dalam rangka pengembangan dan penerapan smartcity.
  5. Smart Branding, Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkenalkan potensi daerah.
  6. Smart People, Pemanfaatan TI terhadap kualitas manusia dari segi pengetahuan dan keterampilan
  • Langkah Penerapan

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penerapan smart province adalah sebagai berikut :

  1. Membentuk tim perumusan kebijakan smart province
  2. Melakukan penyamaan visi dan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dengan melibatkan smart city Kab/Kota
  3. Melakukan kajian kebutuhan daerah dan sinkronisasi konsep smart city dengan dokumen legal-formal terkait rencana pembangunan daerah
  4. Menyusun dokumen masterplan dan blueprint smart city daerah
  5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah
  6. Melaksanakan roadmap pembangunan smart city
  7. Melakukan inovasi
  • Penghargaan

Dalam penerapan smart province, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh penghargaan berupa sertifikat yang dianugrahkan oleh Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) yang merupakan salah satu sayap strategis dari Citiasia Inc, dalam menyebarkan semangat membangun bangsa menuju Indonesia Smart Nation.

  • Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan predikat sebagai “Best Smart Environment 3st Runner Up Smart Living” untuk kategori Smart Province.

    The 3rd Indonesia Smart Nation Award 2018 dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2018, di Nusantara 2 Hall, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan 50 lebih kepala daerah atau perwakilannya. Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Citiasia Center for Smart Nation (CCSN), Debindo, Visit Wonderful Indonesia (ViWI), dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Tabel 5. Hasil Penilaian The 3rd Indonesia Smart Nation Award 2018

Sumber : https://smartnation.id/

  • Kesimpulan

Pembentukan smart province Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh keberadaan smart city di lingkup Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Perlu disusun Grand Desain, Master Plan dan Renstra terkait pelaksanaanya. Koordinasi antar seluruh stakeholder dan komitmen pimpinan merupakan kunci keberhasilan pembentukan smart province. Diharapkan dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan konsep smart province.

  • Saran

Untuk mewujudkan penerapan smart province Kalimantan Timur, diberikan saran sebagai berikut :

  1. Perlu dibentuk tim perumusan kebijakan smart province yang nantinya akan merumuskan arah kebijakan dan rencana strategis penerapan smart province.
  2. Smart province Kalimantan Timur tergantung dari perkembangan smart city kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu dilakukan penyamaan visi dalam mewujudkannya.
  3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan rapat koordinasi tingkat provinsi kabupaten/kota se-Kaltim sehingga dalam penerapannya seluruh kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terlibat dan benar-benar komit terhadap penerapan smart city.