BPOM Gelar Workshop JKPD

Samarinda – Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda menggelar Workshop Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) di Hotel Haris Samarinda, Kamis (6/12). Tujuannya meningkatkan keamanan pangan nasional melalui kerjasama antar institusi di daerah dan mendukung peningkatan keamanan pangan global.

Perwakilan BPOM Pusat Ruki Fanaike mengatakan Jejaring Keamanan Pangan Daerah merupakan sistem keamanan pangan yang terintegrasi, satu pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaanya. Sistem ini terbagi tiga bagian yakni intelegensi makanan, pengawasan dan promosi makanan. Dalam jaringan intelegensi pangan menghimpun informasi kajian risiko keamanan pangan di lembaga terkait data surveilan, inspeksi dan riset keamanan pangan.

“Ini merupakan perwujudan sistem keamanan pangan terpadu di daerah. Maka pimpinan daerah harus berperan aktif dan bersinergis dalam menggalakkan program keamanan pangan,” ucap Ruki.

Dijelaskan, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017  tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Gubernur diberi instruksi untuk meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan, melakukan pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan SIUP B2 untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan.

Gubernur juga memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administratif berupa pencabutan pengakuan pedagang besar farmasi cabang, pencabutan izin usaha kecil obat tradisional dan pencabutan izin pengecer bahan berbahaya.

“Sanksi ini diberikan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Ruki.

Sedangkan untuk Bupati / Walikota, selain meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan juga memiliki kewenangan melakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin apotek, pencabutan izin toko obat berizin, pencabutan izin usaha mikro obat tradisional dan pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sanksi ini juga harus berdasar rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Baik itu Gubernur dan Bupati / Walikota melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Balai Besar POM Samarinda Abdul Rahim mengatakan kompleksitas pangan sangat besar. Maka dalam pengawasannya tidak  mungkin hanya dilakukan satu instansi melainkan melibatkan sektor terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara terintegrasi baik di Pusat maupun di Daerah.

“Kerjasama dan koordinasi lintas sektor di Kalimantan Timur telah berjalan baik. Ini terlihat dari banyaknya kerjasama (MOU) antara Balai POM dengan pemerintah daerah dan tim koordinasi yang terbentuk. Dalam rangka optimalisasi koordinasi tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota,” jelas Rahim ketika dikonfirmasi melalui telepon.

Kegiatan dihadiri peserta dari perwakilian Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Kabupaten / Kota se-Kaltim. (Win)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 + 10 =