Miliki Pengalaman dan Perangkat Lengkap, Kaltim Siap Laksanakan FCPF

Samarinda – Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat mengungkapkan Kaltim memiliki pengalaman dan perangkat daerah yang lengkap untuk melaksanakan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund tahun 2020-2024. Melalui program Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang merupakan mekanisme pengurangan deforestasi dan pengrusakan hutan dengan maksud mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan.

Hal ini diungkapkan saat acara Rencana Pelaksanaan Program Penurunan Emisi kerangka FCPF Carbon Fund, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (16/5).

“DDPI Kaltim sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kaltim siap mengkoordinasikan seluruh kegiatan implementasi FCPF Carbon Fund. Kaltim benar-benar siap melaksanakan program REDD+ ini sehingga bisa mengimplementasikan FCPF Carbon Fund. Ini jugasejalan dengan konsep Pembangunan Hijau Kaltim (Kaltim Green) melalui strategi transformasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah emisi,” papar Daddy.

Rencana implementasi FCPF CF di Kaltim merupakan program yang dirancang mendukung program penurunan emisi Pemerintah Indonesia untuk mencapai komitmen internasional. Untuk tingkat Nasional, ditargetkan penurunan emisi 29 persen pada 2030 dan 41 persen jika mendapatkan dukungan dunia internasional.

Skema REDD+ merupakan salah satu tumpuan pencapaian target penurunan emisi berbasis pengelolaan lahan. Banyak kebijakan pendukung yang telah dibuat dan dibangun untuk persiapan implementasi REDD+ di Indonesia. Di level nasional sudah ada strategi nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL) atau tingkat referensi emisi hutan, National Forest Monitoring System (NFMS) atau sistem monitoring hutan nasional.

Selain itu Sistem Monitoring Reporting and Verification atau sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi nasional atau yang dikenal dengan istilah Simontana, Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Informasi Safeguards (SIS). Semua ini langkah-langkah dan bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mempersiapkan REDD+ di Indonesia.

“Isu perubahan iklim itu nyata. Kita harus tanggap terhadap perubahan iklim, karena negara kita merupakan negara kepulauan. Jika kita tidak tanggap, maka banyak pulau kecil yang tenggelam. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penurunan emisi ini merupakan tindakan nyata mitigasi perubahan iklim, patut didukung semua pihak,” jelas Daddy. (Diskominfo/Cht)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × four =