Hapus Diskriminsi Melalui RUU-KG

SAMARINDA— Kondisi sosial budaya sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya patriaki menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan, sehingga masyarakat menganggap wajar adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek dan ruangan kehidupan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah berupya memecahkan permasalahan tersebut dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi melalui penyusunan rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender (RUU-KG).

Mengingat hal tersebut, Kemen PPPA bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Workshop Perancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender di Provinsi Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (5/9)

Sekretaris DKP3A Kaltim, Zaina Yurda mengatakan pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi untuk menjadikan pemahaman yang komperhensif akan gender,  sebagai bagian yang integral dalam menjalakan pembangunan negara yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan negara yang dianggap masih kurang memperhatikan kesejahteraan hidup perempuan.

Lanjutnya, ketidak adilan gender terhadap perempuan dapat terjadi karena karena selama ini perempuan hidup didalam dunia yang didefisinikan oleh laki-laki. Dengan demikian moralitas yang terbentuk di dalam diri perempuan adalah moralitas yang sesungguhnya merupkan konstruksi gender atas pengharapkan masyarakat terhadap perempuan.

Didalam strategi pengarusutamaan gender juga perlu dilakukan setiap lembaga pengambil keputusan agar muncul kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk kehidupan perempuan indonesia.

“Saya minta Lembaga-lembaga Legislatif, eksekutif dan yudikatif berkewajiban melakukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender,”pintanya

Dengan adanya Workshop Perancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender diharapkan kehadiran peserta baik dari instansi Pemprov Kaltim, Instensi vertikal maupun instansi Pemerhati wanita diharapkan dapat menyamakan resepsi tentang kesetaraan gender dan masukan dalam penyususna draf Undang-Undang kesetaraan gender. (diskominfo/ris)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eight + fifteen =