Kaltim Siap Implementasikan FCPF-Carbon Fund

SAMARINDA—Program penurunan emisi merupakan bagian upaya yang signifikan dari pemerintah Provinsi dan Nasional dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan untuk memastikan langkah untuk pembangunan hijau kaltim dan Indonesia.

Menurut Gubernur Kaltim H. Isran Noor, menyebutkan  masyarakat Kaltim telah lama bertindak dalam menekan terjadinya penurunan  emisi dengan cara menjaga hutan-hutan Kaltim agar lestari. Meskipun Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) belum ditandatangani, Kaltim sudah lebi dulu memprogramkan, terbukti  kaltim sudah melakukan penurunan emisi karbon.

Untuk itu, Kaltim siap mengimplementasikan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund) tahun 2020-2024. Hal ini selaras dengan visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, khususnya dalam misi keempat yakni Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Penting menjadi catatan, bahwa setiap gerak pembangunan Kaltim harus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

“Saya meminta agar daerah menjalankan program ini secara sungguh-sungguh, karena Kaltim ditunjuk sebagai percontohan awal pelaksanaan program ini dan juga melibatkan negara dalam kesepakatannya,” ucapnya pada Launching dan Talkshow proses Pre- Negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund di Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/9)

Dengan Talkshow yang dilaksanakan hari ini Gubeenur Isran berharap dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para peneliti, masyarakat lokal dan pihak-pihak lainnya, sehingga nantinya hasil dari kegiatan ini bisa dimuat dalam kesepakatan.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Emma Rachmawaty bahwa dalam implementasi program penurunan emisi melalui mekanisme FCPF-Carbon Fund tahun 2020-2024 di Kaltim masih memerlukan dukungan kebijakan nasional. Tidak itu saja, upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim untuk menginternalisasikan program penurunan emisi ke dalam RPJMD provinsi dan kabupaten merupakan keniscayaan. Keterlibatan  pihak swasta, masyarakat adat dan lokal, serta mitra pembangunan lainnya sangat diperlukan agar program ini berhasil.

Selain itu, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto mengatakan memasuki tahap negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund ini, saya berharap dapat semakin memperkuat komitmen Kaltim dalam melaksanakan pembangunan rendah emisi. Walaupun proses pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru di Kaltim, namun upaya pembangunan rendah emisi akan tetap menjadi komitmen Pemprov Kaltim. (diskominfo/ris)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four − one =