Diskominfo Tindak Cepat Empat Direktif Gubernur

SAMARINDA – Diskominfo Kaltim segera melakukan tindak cepat menyikapi direktif atau arahan langsung yang dikeluarkan Gubernur Kaltim saat memimpin rapat evaluasi pasca lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah/2017, Senin (3/7) kemarin.

Kepala Diskominfo Kaltim, Abdullah Sani langsung mengumpulkan jajarannya untuk menggelar rapat staf lingkup Diskominfo Kaltim untuk menindaklanjuti empat direktif yang dikeluarkan tersebut sesuai bidang tugas kominfo.

“Apa yang menjadi kebijakan pak gubernur (Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak,Red) harus didukung. Menurut saya semua direktif yang dikeluarkan ada kaitannya dengan bidang kominfo. Makanya kita akan fungsikan dengan baik semua bidang yang ada untuk mendukung kebijakan tersebut,” kata Abdullah Sani saat memimpin rapat staf jajaran Diskominfo Kaltim, Selasa (4/7).

Secara umum direktif ketiga yang bersinggungan langsung dengan bidang kominfo, yakni tingkatkan terus kualitas keterbukaan informasi publik. Mengingat Diskominfo Kaltim merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kaltim yang bertanggung jawab mengelola informasi publik lingkup Pemprov Kaltim.

Menyikapi itu, bidang terkait pelayanan informasi publik diminta meningkatkan kualitas pelayanannnya. Termasuk dalam hal pelaporan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik badan publik Provinsi Kaltim.

“Khusus pelaporan penyelenggaran keterbukaan informasi publik, ia meminta pejabat yang membidangi mulai menyusun laporan secara bertahap. Ini agar pelaporannya maksimal dan hasil pemeringkatan penilaiannya semakin baik,” sebutnya.

Menurutnya, sejauh ini pelaksanaan didukung penyusunan pelaporan keterbukaan informasi publik berhasil menempatkan Pemprov Kaltim sebagai badan publik terbaik kategori Pemerintah Provinsi. Diawali tahun 2012 peringkat kelima, 2013 peringkat pertama, serta 2014 – 2016  peringkat ketiga nasional.

Disisi lain, Sani menyebut direktif lainnya juga berkaitan dengan urusan bidang kominfo. Sebagai contoh berkaitan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menilai itu bukan sekedar tugas kepolisian, tapi juga bagian tugas Diskominfo. Khususnya dalam hal mengantisipasi penyebaran hoax dan situs radikalisme yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Termasuk dalam hal mengawasi konten siaran lembaga penyiaran publik. Meningkatkan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim yang menjadi bagian Diskominfo Kaltim mengantisipasi konten siaran yang bersifat menghasut dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.(diskominfo kaltim/arf)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 5 =