Cegah Korupsi Menuju Good Governance

Samarinda – Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi salah satu caranya adalah melaksanakan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan dengan melakukan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu untuk kepentingan publik.

Ahamd Rizal selaku Inspektur Pembantu Kesra, inspektorat Prov.Kaltim mengatakan Pencegahan korupsi merupakan salah satu tupoksi dari inspektorak Prov.Kaltim berdasarkan Pergub 53 Tahu 2015 bahwa tugas daripada inspekorat adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Fungsinya melakukan pengawasan internal yang terkait dengan kinerja dan keuangan lembaga pemerintahan. Program pemeriksaan kinerja tahunan, program akuntabilitas kinerja dan pencegahan pemberantasan korupsi, hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publikan di Studio TVRI Kaltim. Rabu (13/12)

Dalam kesempatan yang sama dr. Lilik Lukitasari,S.Sos Komisioner Komisi Informasi prov. Kaltim menjelaskan salah satu tugas dari Komisi Informasi adalah mendorong dilaksanakannya standar layanan informasi oleh badan publik, agar pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) transparan dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh OPD diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang good governance.

Menurut Herdiansyah Hamzah selaku Humas Koalisi Masyarakat sipil, prinsip dasar Koalisi masyarakat sipil adalah ketika gerakan masyarakat sipil melemah maka proses atau ruang terjadinya penyimpangan kekuasaan akan lebih mudah terjadi sehingga kesempatan korupsi ada. Koalisi masyarakat sipil (KMS) mengharapkan dapat terpenuhinya hak-hak informasi masyarakat dan menginginkan proses keterbukaan informasi dilakukan secara aktif.

Tata cara memperoleh informasi diatur melalui peraturan komisi informasi publik yang dibentuk undang-undang dengan menciptakan peraturan berupa standar pelayanan informasi publik. Apabila ada sengketa antara pemohon pengguna informasi publik maka komisi informasi tersebut harus menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa sampai tuntas.(Diskominfo Kaltim/Rtn)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen − 8 =