Tanaman Organik Diusung Dalam Gelar Pangan Murah Kali Ini

Samarinda – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura kembali mengadakan acara Gelar Pangan  Murah dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2019 dihalaman parkir Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim, Kamis (13/11) berlangsung sangat meriah.

Gelar Pangan murah yang digelar setiap tahunnya pada akhir tahun menjelang hari besar. Kegiatan yang khususnya menggelar berbagai produk bahan pangan dan bahan baku atau bahan pangan strategis ini salah satunya terdiri dari beras produksi dari Petani di Kaltim dan dari  Bulog, sayur-sayuran, buah-buahan yang dihasilkan dari produk-produk pertanian yang ada di Kalimantan Timur

Dalam sambutan Gubernur Kaltim, Isran Noor menyampaikan tujuan dari Gelar Pangan ini harus bisa meningkatkan produktivitas produksi dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

“Ini adalah merupakan tantangan bagi kita semua bagaimana meningkatkan pendapatan petani menjadi lebih baik untuk kesejahteraan mereka.” Ujarnya

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura H Ibrahim selaku ketua panitia saat membacakan laporan nya menerangkan bahwa Sayur-sayur dan buah-buahan organik yang tidak menggunakan bahan kimia seperti Peptisida.

Ia juga menambahkan Gelar Pangan Murah ini digelar guna membanu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2019, mengingat di semua pasar tradisional dan modern lonjakan harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik.

“Jadi kita menggelar pangan murah ini dalam rangka untuk bagaimana menekan kelonjakan harga di penghujung tahun, terutama harga pangan kita seperti beras, bawang merah dan bawang putih yang bisa naik sewaktu-waktu di pasaran dan saya juga menjamin yang kami jual disini lebih murah ketimbang yang di pasaran luar karena langsung dari petaninya begitu,” ujar Ibrahim.

Hadir juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H Riza Indra Riadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama H Sofyan Noor, dan tampak pula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hj Dayang Budiarti serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan HM Aswin serta beberapa pimpinan OPD lingkungan Pemrpov Kaltim. (Diskominfo/dir).

Laut Nusantara Sebagai Pemersatu Bangsa

Samarinda – Pelaksanaan Hari Nusantara yang dilaksanakan pada hari ini tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang pertama kali tercetus melalui “Deklarasi Juanda”. Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Isran Noor saat memimpin upacara peringatan Hari Nusantara ke XIX tahun 2018 di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (13/12).

Menurut dia, peringatan Hari Nusantara 2018 dengan tema “Perwujudan Kesatuan Nusantara yang utuh melalui Deklarasi Juanda” ini menegaskan kembali bahwa salah satu cara agar membuat laut kembali berjaya adalah dengan mengatasi segala polusi dan pencemaran yang mengancam sertamerusak kualitas sumber daya laut Indonesia.

Sebagai Negara Kepulauan dengan laut sebagai penghubungnya, sudah sepatutnya kita merasa bangga akan kondisi geografis tersebut. Ditambah sejarah telah bercerita panjang tentang kejayaan penggunaan laut pada masa lalu sebagai wahana untuk saling berkomunikasi.

Terbukti dengan adanya jejak-jejak kejayaan kerajaan maritim di Nusantara berabad-abad silam yang mengutamakan laut sebagai pusat segala kegiatan.

Lanjutnya, upaya pelestarian lingkungan perairan merupakan program yang sangat strategis dan meningkatkan produktivitas perikanan Indonesia agar kerugian secara ekologis dan ekonomis tidak semakin menyengsarakan masyarakat.

Oleh sebab itu, secara berkelanjutan kita masih perlu peningkatan secara kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk terus mengevaluasi dan menjaga kondisi sumber daya laut kita agar tetap terjaga dari ancaman kerusakan dan pencemaran, terangnya.

“Semoga peringatan Hari Nusantara 2018 dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, serta membantu daerah untuk lebih berkreatif dalam mengelola sumber daya diwilayah laut,” tutup Isran.

Dalam upacara peringatan Hari Nusantara, Gubernur Isran Noor membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo. Upacara diawali dengan pembacaan naskah Deklarasi Juanda. (Diskominfo – Rzk)

Penghargaan Sebagai Motivasi Untuk Tingkatkan Produktivitas

Samarinda – Acara Penutupan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Penyerahan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kaltim berlangsung di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (12/11).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan penghargaan Siddhakarya tahun 2018 kepada 6 perusahaan kategori Usaha Menengah dan Usaha Kecil di Kaltim. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai memiliki pencapaian Produktifitas kerja yang baik.

UMKM penerima penghargaan tersebut mulai dari kategori Usaha Kecil adalah Tirta Mitra Sejati Samarinda merupakan jenis Usaha air minum, BDS Snack Balikpapan dan CV. Azra Sentosa Jaya Balikpapan yang merupakan usaha pengelola makanan. Sedangkan, UMKM penerima penghargaan kategori Usaha Menengah adalah PT Kangaroo Lintas Nusantara Samarinda jenis usaha Transportasi, PT Eramart Samarinda jenis usaha Retail dan Panglima ROQIIQU Group usaha Pengolahan  Makanan.

Dalam hal ini Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang berkesempatan untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara ini menerangkan bahwa penghargaan ini harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik dan lebih produktif.

“Jangan pernah silau dengan penghargaan sebagai pekerja kita bersyukur bahwa kita di hargai, karena sebenarnya kita masih harus banyak bekerja keras. Bersyukur karena mendapatkan penghargaan berarti kinerja kita sudah baik. Makanya saya katakan kita tidak boleh silau dengan angka-angka.” Ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama hadir juga Eko Dwiyanto Perwakilan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker RI yang mengatakan Penghargaan Siddakarya ini menjadi perbaikan Kualitas SDM dan Pengembangan Produktivitas Perusahaan sehingga dapat pertukaran yang dapat di implentasikan kepada tega kerja mereka.

Ia juga menambahkan agar sejumlah perusahaan yang merima penghargaan tersebut tidak cepat berpuas diri dan tetap terus meningkatan produktivitas kinerja.

“Jangan berpuas diri dan lebih giat lagi dalam menciptakan produk-produk unggulan Kaltim” katanya.

Para Pelaku usaha diharapkan dapat menjadi pionir dalam mengembangkan perusahaan di masa depan. Keenam penerima penghargaan tersebut juga akan mendapatkan pembinaan lanjutan dalam rangka memperebutkan penghargaan Tingkat Nasional (Paramakarya) tahun 2019. (Diskominfo/dir)

Dokumentasi : Edo Permana (DinasTenga Kerja dan Transmigrasi Prov Kaltim)

DKP3A Kaltim Bentuk Tim Adhoc Untuk Mengawal Urusan Perlindungan Anak

SAMARINDA— Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) merupakan lembaga independen yang dibentuk Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 7 ayat (2) menyatakan “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, mengatakan pembentukan KPAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memang penting sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Keberadaan KPAD sejalan dengan era otonomi daerah bahwa pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Namun untuk saat ini, sesuai dengan hasil rapat pembentukan KPAD sebelumnya, pembentukan KPAD kita tangguhkan terlebih dulu karena urusan perlindungan anak di daerah telah ditangani oleh DKP3A Kaltim dan Dinas PPPA kabupaten/kota melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” ujarnya.

Tetapi, karena P2TP2A Kaltim akan dilikuidasi dalam waktu dekat dan menjadi UPTD PPA, maka selama tenggang waktu / masa transisi tersebut akan dibentuk Tim Adhoc. “Tim Adhoc dibentuk untuk mengawal pembentukan UPTD PPA, mengawal pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (Apsai) Kaltim dan melakukan penguatan lembaga masyarakat untuk perlindungan anak,” tuturnya. (DKP3AKaltim/rdg)

Harbolnas Membangun Ekonomi Indonesia Lewat Produk Lokal

JAKARTA – Mengangkat tema “Belanja untuk Bangsa” gelaran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun ini ditujukan membangun rasa gotong royong masyarakat agar semakin tertarik produk lokal. Terkait hal tersebut Menteri Perindustrian Airlangga Hartato melalui video singkat di laman harbolnas.com mengajak seluruh masyarakat mendukung para pelaku industri kecil dan menengah serta produsen Indonesia  agar semakin kreatif membangun industri lokal di era digital.

“Harbolnas adalah salah satu cara untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi Indonesia lewat pembelian produk lokal, dan kita perlu mendukung kegiatan harbolnas ini” ujarnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga mengajak kepada semua masyarakat Indonesia untuk bisa berpartisipasi, belanja secara daring (dalam jaringan) atau secara online yang diselenggarakan oleh platfrom-platform dari Indonesia.

Harbolnas merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan bersama oleh berbagai e-commerce di Indonesia pada 12 Desember 2018 dengan dukungan dari sejumlah mitra, seperti pelaku industri telekomunikasi, perbankan, logistik hingga media.

Diselenggarakan pertama kali pada tahun 2012 melalui inisiatif dari Lazada, Zalora, Blanja, PinkEmma, Berrybenka dan Bukalapak Harbolnas kini telah menginjak tahun keenam, dengan lebih dari 250 e-commerce yang berpartisipasi.(diskominfo/dsy – harbolnas.com)

Penyusunan dan Pelaporan DAK Untuk Samakan Persepsi Wujudkan Target Kinerja

Tenggarong — Di penghujung tahun 2018, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Penyusunan dan Pelaporan DAK Pelayanan Adminitrasi Kependudukan, berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), Kamis (6/12).

Hal ini bertujuan untuk menyamakan langkah dan persepsi dalam mewujudkan target kinerja dan memperkuat jiwa korsa jajaran dukcapil provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan target kinerja DKP3A Kaltim Bidang Fasilitasi Pelayanan Adminduk yakni dengan sasaran meningkatnya fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP-el dan data kependudukan kepada lembaga pengguna di Kaltim.

“Dengan indikator kinerja fasilitasi pengelolaan kegiatan penyelenggaraan adminduk kabupaten/kota, meliputi fasilitasi dalam penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el di kabupaten/kota dengan target 100 persen. Fasilitasi pencapaian cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun dengan target 90 persen,” ujarnya.

Sementara penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan telah dilaksanakan, dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh OPD Provinsi Kaltim juga telah diimplementasikan di semua OPD kabupaten/kota. Sedangkan tingkat realisasi penyerapan anggaran dengan target 94 – 98 %.

Halda menambahkan, kegiatan DKP3A Kaltim tahun 2019 dengan pembiayaan APBD meliputi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan kabupaten/kota melalui pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Pengadaan sarana pencetakan KTP-el untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Disdukcapil di kabupaten/kota (ribbon, film dan cleaning kit). Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el untuk OPD lingkup Pemprov Kaltim, dan validasi laporan kabupaten/kota melalui SIDASI dan penyajian data penduduk secara online melalui e-infoduk.

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan adminduk melalui DAK 2019 antara lain, Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Kependudukan, Rakorda dalam rangka Tindak Lanjut Rakornas Dukcapil 2019, Rakor Forum Penyelenggara Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim di Tenggarong Kabupaten Kukar, Rakorda dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Dukcapil Tahun 2019 dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020.

“Ditambah Bimtek PIAK, Bimtek Petugas Front Office, Bimtek ADB Pemula Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim, Bimtek Operator Pelayanan Online Akta Kelahiran, Bimtek Penyusunan Buku Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Kependudukan, serta Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana DAK Tahun 2019,” katanya.

Selain itu, ia juga memyampaikan laporan perekaman dan pencetakan KTP-el per November 2018 yaitu wajib KTP semester 1 2018 sebanyak 2.519.745, hasil perekaman bulan lalu sebanyak 2.462.891 (97,74%), hasil perekaman bulan ini sebanyak 2.476.988 (98,30%), belum melakukan rekaman sebanyak 42.757, belum cetak atau dengan status print ready record (PRR) sebanyak 46.270.

“Untuk data kependudukan berdasarkan kepemilikan akta kelahiran kelompok usia 0 – 18 tahun periode November 2018 kabupaten/kota se-Kaltim, pada bulan ini untuk anak memiliki akta sebanyak 1.119.920 (102.19%), sedangkan anak belum memiliki akta sebanyak 21.837 (-2.19%),” tutur Halda. (DKP3AKaltim/rdg)

Altaduri TNI : Mewujudkan Tali Persaudaraan Demi Manjaga Kedaulatan NKRI

SAMARINDA- Guna mempererat tali Silaturahmi antara Almamater Tamtama Angkatan Dua Ribu (Altaduri) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) wilayah Kalimantan Timur Kota Samarinda menggelar Syukuran dan Reuni ke 18, Altaduri Multi Corps Kaltim-Kaltara di Cafe Yens Delight Jl. IR. H. Juanda Gg 6 Samarinda, Minggu (9/12/2018).

Kegiatan ini bertemakan “Acara Silaturahmi Almamater 2000 Dalam Rangka Mewujudkan Tali Persaudaraan Di Dalam Tubuh TNI Demi Manjaga Kedaulatan NKRI”.

“Hadir Almamater 2000 ini adalah seluruh Altaduri dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan terdiri dari 1 matra yaitu, TNI Angkatan Darat dari Letting Tamtama Angkatan 2000. Walaupun beda Corps, yaitu Corps Merah, Hijau, Biru, Hitam, Cokelat, hingga kini tetap menjaga kekompakan melalui grup WhatsApp maupun media yang lainnya”, Jelas Sertu Malupi Hidayat.

Peringatan yang diselenggarakan setahun sekali di bulan Oktober ini di majukan bulan Desember di karenakan banyak kegiatan Letting di Satuan masing-masing, contohnya pelaksanaan TMMD 103. Selain itu bisa menambah kekompakan dan semangat jiwa korsa kita, “Satu sakit semua sakit, Satu seneng semua seneng,” Ungkapnya.

Acara pokok reuni kali ini melaksanakan koordinasi dan kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan Altaduri kedepannya. “Tak ketinggalan ibu-ibu Altaduri yang suaminya melaksanakan tugas di Kodim masing-masing Kabupaten/Kota, juga ikut memeriahkan gelaran reuni ini,” ujarnya.

“Semoga ke depan kita semua bisa berjumpa kembali dan tetap menjaga kekompakan dalam Silaturahmi antar angkatan Almamater Tamtama Angkatan Dua Ribu (Altaduri) Tentara Nasional Indonesia (TNI),” Tutupnya.

Sumber Penrem 091/ASN

Terakhir 30 Desember, Masyarakat Diimbau Segera Tukar Rupiah Lama

SAMARINDA – Bank Indonesia mengimbau masyarakat yang masih memiliki uang rupiah lama tahun emisi 1998 dan 1999 segera menukarkan paling lamat 30 Desember 2018.

Ada empat pecahan uang rupiah yang masa berlakunya sudah habis, yakni pecahan Rp 10.000 tahun emisi 1998 dengan gambar muka Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien. Kedua, pecahan Rp 20.000 tahun emisi 1998 dengan gambar muka Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Ketiga, pecahan Rp 50.000 tahun emisi 1999 gambar muka Pahlawan Nasional WR Soepratman. Dan pecahan Rp 100.000 tahun emisi 1999 gambar muka Pahlawan Proklamator Soekarno dan Hatta.

Dari keterangan resmi BI  Penarikan dari keterangan resmi BI melalui Peraturan Bank Indonesia No.10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008, empat pecahan uang rupiah lama itu sudah tidak berlaku. Untuk itu, bagi masyarakat yang masih memiliki uang pecahan emisi tersebut, dapat melakukan penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia hingga 30 Desember 2018.

Setelah 31 Desember 2018 atau 10 tahun masa penukaran, masyarakat tidak dapat lagi melakukan penukaran uang pecahan lama. 

Bank Indonesia secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah. Hal ini tersebut dilaku­kan atas dasar pertimbangan masa edar uang, adanya uang emisi baru dengan perkem­bangan teknologi unsur penga­man pada uang kertas. (diskominfo/ris)

Referensi: detik.com

Foto : www.google.com

Festival Pusbi Jadi Ajang Meningkatkan Gemar Membaca

SAMARINDA – Festival Pusbi menjadi salah satu agenda Generasi Bank Indonesia (GENBI) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Jadi Perpustakaan Bank Indonesia. Festival ini diisi berbagai lomba dan seminar dengan menghadirkan pembicara nasional. Kali ini, Keenan Pearce dan Rachel Amanda menjadi bintang tamu Seminar Nasional Festival PusBI bertema “Literasi dan Generasi Milenial”.

Sekitar 750 peserta, terdiri Mahasiswa terlihat antusias mengikuti materi yang dibawakan narasumber. Keenan Pearce dengan materi generasi milenialnya dan Rachel Amanda untuk materi literasi. Bertempat di Lantai 4 Gedung Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, sabtu (08/12).

Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur HM. Aswin dalam kesempatan itu menuturkan sosok-sosok inspirator yang dikagumi generasi milenial seperti Keenan dan Rachel ini dapat meningkatkan daya tarik pemahaman akan literasi.

“Semoga akan terus muncul generasi-generasi milenial yang meningkatkan minat baca untuk menjadikan Indonesia gemar membaca,” tukas Aswin.

Ditambahkannya pula, literasi ini harus menjadi budaya dan pendidikan yang tanamkan sedari dini untuk menjadikan generasi yang memiliki daya saing tinggi. (DISKOMINFO/Lely)

 

Daya Saing Meningkat, Ekspor Peternakan 2018 Meningkat Tajam

Lombok –  Ekspor sub sektor peternakan terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita saat  Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) pada Rabu (5/12) di Hotel Lombok Raya, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, volume ekspor sub sektor peternakan pada tahun 2018 sejak Januari hingga September sebesar 183.414 ton dengan nilai USD 474.193.507. Dengan demikian terhitung volume ekspor naik sebesar 52,99 persen dan sementara nilai ekspor meningkat sebesar 194 persen, jika dibandingkan dengan volume dan nilai ekspor Januari-September tahun 2017 yaitu sebesar 119.885 ton dan USD 161.171.933.

“Kita harapkan volume dan nilai ekspor sub sektor peternakan di triwulan akhir tahun 2018 ini akan terus mengalami peningkatan,” ujar I Ketut di hadapan para peserta Rakonteknas yang terdiri dari seluruh Eselon 2 dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH, serta Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se Indonesia.

Berdasarkan data realisasi rekomendasi ekspor Ditjen PKH, capaian ekspor peternakan dan kesehatan hewan pada 3,5 tahun terakhir (2015-2018 semester I) mencapai Rp 32,13 triliun. Kontribusi ekspor terbesar pada kelompok obat hewan yang mencapai Rp 21,58 triliun menembus ke 87 negara tujuan. Selain itu, ekspor babi ke Singapura sebesar Rp 3,05 triliun.

Lalu, produk susu dan olahannya juga menghasilkan sebesar Rp 2,99 triliun menembus pasar di 31 negara. Kelompok pakan ternak asal tumbuhan menyumbang Rp 3,34 triliun masuk ke 14 negara. Beberapa produk lain seperti produk hewan non pangan, telur ayam tetas, daging dan produk olahannya, pakan ternak, kambing/domba, Day of Chicken (DOC), dan semen beku juga menyumbang devisa cukup besar tahun ini.

“Langkah dan kebijakan Kementan dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045 terus diupayakan bersama para pemangku kepentingan,” ucap I Ketut.

 

_*Kesehatan dan Keamanan Pangan Jadi Kunci*_

Saat ini masalah kesehatan hewan dan keamanan produk hewan menjadi isu penting dalam perdagangan internasional. Seringkali bahkan menjadi hambatan dalam menembus pasar global. Untuk memanfaatkan peluang ekspor, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sektor peternakan, terutama dalam penerapan standar-standar internasional mulai dari hulu ke hilir.

“Untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ekspor, Kementan terus mendorong komitmen semua pihak dalam mewujudkan konsep One Health dalam penanganan penyakit zoonosis,” jelas I Ketut.

Ditjen PKH sendiri terus membangun kompartemen-kompartemen Avian Influenza (AI) dengan penerapan sistem biosecurity. Kini, kompartemen tersebut sudah berkembang menjadi 141 titik dan ditambah 40 titik yang masih dalam proses untuk sertifikasi, padahal awalnya hanya 49 titik. “Kita terus mendesign kegiatan ini agar peternak lokal dapat menerapkan dengan baik dan kompartemen-kompartemen yang dibangun diakui oleh negara lain,” terang I Ketut.

Untuk penjaminan keamanan pangan, saat ini sudah ada 2.132 unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Nomor ini merupakan bukti tertulis yang sah bagi terpenuhinya persyaratan sanitasi higienis sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Peluang perluasan pasar untuk komoditas peternakan di pasar global, menurut I Ketut, masih sangat terbuka luas. Adanya permintaan dari negara di daerah Timur Tengah dan negara lain di kawasan Asia sangat berpotensi untuk dilakukan penjajakan karena keunggulan Indonesia salah satunya adalah produk halal.

“Jaminan kehalalan juga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk ekspor produk peternakan ke wilayah Timur Tengah dan negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya dan ini harus kita manfaatkan,” ungkap I Ketut.

 

Sumber : http://www.pertanian.go.id