Puluhan Guru Ikuti Diklat Pendidikan Era Revolusi industri 4.0

SAMARINDA –Puluhan Guru-Guru Se-Kalimantan Timur mengikuti Pelatihan Implementasi Pendidikan Industri 4.0. Pelatihan tersebut berkat kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim dengan Dinas Pendidikan Provinsi kaltim dan Kementrian Pendidikan, bertempat di Gedung Kudungga Kantor Diskominfo Provinsi Kaltim (20/8).

Dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiansyah dalam sambutanya menyampaikan pentingnya meningkatkan kecerdasan masyarakat dengan adanya aplikasi -aplikasi pendidikan yang ada di smartphone dan kedepanya akan bekerja sama dengan Perpustakaan daerah provinsi Kaltim untuk melakukan menyebarkan link buku online.

Lanjut, tujuan diadakannya pelatihan ini untuk membekali para guru yang terkendala teknis dalam aplikasi online. Adapun Tantangan yang dihadapi para guru saat ini iyalah semua kegiatan yg dilakukan para siswa sudhh beralih ke teknologi. Dimana para siswa memperoleh informasi dan ilmuu dari aplikasi di smartpone .

diharapkan dengan adanya pelatihan ini para guru bisa berkolaborasi kemajuan teknologi industri 4.0 dalam dunia pendidikan.

Dunia pendidikan sekarang mengikuti perkembangan zaman , dengan adanya aplikasi-aplikasi berkonten pendidikan mempermudah para siswa memperoleh ilmu secara langsung melalui smartphone .

Mempermudah Transaksi Pegelolaan Persediaan melalui Aplikasi SIKAP

Samarinda – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Kaltim mengadakan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP) Tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Olah Bebaya Halaman Kantor Gubernur Katim pada Senin (19/8).

Kepala BPKAD Prov Kaltim Muhammad Sa’duddin memberikan sedikit sambutan sekaligus membuka acara secara resmi mengatakan bahwa sosialisasi ini menjadi dampak positif dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman dikalangan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu terkait pengelolaan persediaan yang baik dan benar.

“Lakukan Gerakan perubahan dimulai dari sekecil apapun, karena pasti akan memberikan hasil. Saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah Pengurus Barang dan  Pengurus Barang Pembantu dalam menata pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan pengelola keuangan” ujarnya.

Dia mengatakan Pelaksanaan akutansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagi Pemerintah Daerah selama ini berbasis kas. Sejak 2015 penerapan Standar Akutansi  Pemerintah (SAP) yang mengacu pada Berbasis Akrual.

“Dengan penerapan kebijakan SAP yang berbasis akrual dituntut kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan lebih dini perangkat teknologi atau system aplikasi yang mempermudah Pengurus Barang dalam menjalankan  transaksi persediaan setiap saat secara periodik” katanya.

Dia menambahkan sejak 5 tahun terakhir ini Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu seluruh Perangkat Daerah dan UPTD Pemprov Kaltim telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan keuangan.

“System pengendalian intern ini sangat di perlukan dan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan persediaan serta pengelolaan keuangan. Peran dan fungsi nya juga dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan” tambahnya.

Harapnya, seluruh peserta Sosialiasasi SIKAP Tahun 2019 untuk Persediaan dapat menambah pengetahuan serta menambah wawasan terhadap pengelolaan persediaan.

Medsos Bantu Sosialisasikan Program Generasi Berencana

SAMARINDA— Generasi muda saat ini sangat erat dengan penggunaan teknologi, mulai dari mencari informasi, bermain maupun berinteraksi di media sosial. Hanya saja kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif.

Maraknya penggunaan media sosial di kalangan remaja menjadi salah satu tantangan dalam pembinaan remaja saat ini. Media sosial apabila digunakan dengan baik dapat membantu mensosialisasikan program generasi berencana dengan jangkauan yang sangat luas. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Kaltim, Eli Kisnaeli, usai membuka acara penguatan digital leadership bagi pengelola program BKR yang digelar di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Senin (5/8).

Eli mengatakan BKKBN selalu memberikan informasi dan mengedukasi para remaja agar dapat menjadi remaja yang berprestasi dan berkualitas, memanfaatkan media online agar dapat lebih dekat dengan para remaja.

Lanjutnya, Remaja sebagai pengguna aktif terbanyak dan hampir setiap hari menggunakan media sosial. Secara langsung pesan atau informasi yang ada di media sosial sangat cepat tersebar pada kalangan remaja. Belum sempurnyanya kematangan pemikiran remaja membawa pengaruh negarif terhadap informasi yang tidak baik melalui sosial. Seperti yang diketahui, media sosial merupakan wadah bagi remaja untuk menuangkan kebebbasan berekspresi baik itu bentuk gambar ataupun pesan-pesan yang terkadang menyesatkan.

Dia juga mengatakan saat ini mesia sosial dan internet menjadi sumber utama masyarakat dalam mencari informasi, oleh karena itu media sosial dapat dimanfaatkan dengan baik agar penyebarluasan informasi tentang program generasi berencana agar cakupan kelompok Bina Ketahanan Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) bisa berkembang dibera digital saat ini.

Diharapkan para remaja menjadi generasi penerus bangsa yang mampu dihandalkan dengan berkarya dan manfaatkan teknologi dengan baik dan mengisi dengan kegiatan yang positif. (diskominfo/ris)

24 Tim Berlomba Rubah Kawasan Citra Niaga Versi Digital

Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mengadakan Hackathon 2.0 ajang ini merupakan ajang berkumpulnya para penggiat teknologi, penggiat IT, mahasiswa, dan programmer untuk membangun aplikasi atau software yang menjadi solusi masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak yang ditujukan untuk kelompok penggiat bidang TIK yang berdomisili di Kalimantan Timur. Kegiatan kali ini mengusung tema “Smart Citra Niaga” Acara berlangsung 3 – 4 Agustus 2019 di Command Center Diskominfo Samarinda.

Sebanyak 24 tim akan memperebutkan total hadiah 22,5 Juta Rupiah, Mereka akan membuat aplikasi tentang pengembangan kawasan Citra Niaga dalam bentuk digital. “Bersama kita rubah image citra niaga, hari ini kita tantang semua para programmer untuk merubah image citra niaga dalam versi digital,” Ujar Kadis Kominfo Samarinda.

Citra Niaga pada tahun 1989 terpilih menjadi pemenang penghargaan di bidang arsitektur yaitu Aga Khan Award for Architecture (AKAA). Namun saat ini kawasan Citra Niaga mulai dilupakan

Aji Syarif hidayatullah, Kadis Kominfo Samarinda membuka acara ini mengungkapkan saya bangga berada disini saya tidak bekerja sendiri di Kota ini, namun banyak warga yang membantu mengambangkan Kota dengan julukan TEPIAN.

“Kalian yang membuat kota ini akan terkenal, kali ini objeknya Citra Niaga, buat kawasan Citra Niaga mampu menarik masyarakat untuk berkunjung kesana,” Tambah Syarif.

Citra Niaga harus jadi salah satu destinasi yang dikunjungi saat jalan-jalan ke ibu kota Kalimantan Timur ini. Dibangun di area seluas 2,7 hektare, Citra Negara merupakan pusat kerajinan dan oleh-oleh khas Samarinda. (diskominfo/tp)

Ibrahim Optimis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Berau – Puluhan peserta Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA X KTNA) dari 10 Kabupaten/Kota mengikuti temu teknis dengan lembaga penyuluh pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Kegiatan ini memberikan edukasi para petani memasuki era industri pertanian, di SDN 01 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Minggu (21/7).

Di kesempatan itu, Kepala Dinas Pangan dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim H. Ibrahim dalam pemaparannya mengatakan, keberadaan penyuluh saat ini memiliki paradigma berbeda. Yaitu tidak lagi menempatkan petani sebagai objek melainkan harus sebagai subjek pembangunan.

Ia juga menjelaskan memasuki industri 4.0, sektor pertanian lambat laun harus mengikuti perkembangan teknologi sistem penggunaan internet dalam prosesnya. Sektor pertanian menjadi subjek revolusi industri yakni menggunakan pertukaran data sebagai basis utama proses produksi.

Di masa depan, produsen mesin pertanian diprediksi berlomba-lomba menghadirkan teknologi pertanian yang semakin canggih.

“Prinsip industri 4.0 bagaimana bisa memanfaatkan teknologi, terutama bidang pertanian. Saya kira ini sangat bermanfaat bagi para petani khususnya. Yang penting kembali kepada manusianya, asal mau belajar dan mau mengembangkannya,” ujarnya.

Ibrahim berharap temu teknis ini mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan penyuluh terhadap inovasi teknologi, teridentifikasinya teknologi yang dibutuhkan dan perlu disempurnakan. Ia juga optimis tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Untuk itu, perlu kesiapan baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan alat-alat yang memadai.

“Harapan kita memasuki tahun 2045, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan harus dipersiapkan terutama Sumber Daya Manusia (SDM). Termasuk alat-alat dan teknologi dan membuatkan lahan sebagai sumber basis ekonomi kita,” imbuh Ibrahim.

Turut hadir Kepala Biro Ekonomi Kaltim H. Nazrin dan Sekjen Pekan Daerah X Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) Yadi Sofyan Noor.

Acara mengangkat tema Kita Wujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan di Kaltim Melalui Sinkronisasi Program Pembangunan Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Diskominfo/Rey)

 

Sa’bani : e-Katalog Upaya Cegah Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Samarinda – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Prov Kaltim Sa’bani membuka acara Sosialisasi E-Katalog di Hotel Midtown Samarinda pada Selasa (16/7). Sosialisasi ini merupakan acara penting guna memberikan wawasan step by step cara melakukan pemesanan barang melalui e-katalog.

“Tentu saja ini memberikan wawasan baru jika memerlukan barang dapat memanfaatkan aplikasi yang sudah diakui LKPP. Ini bagian dari e-Katalog yang memudahkan pengadaan barang dan jasa daripada mengadakan lelang terbuka,” ujar Sa’bani.

Dijelaskan, sebagai Center Of Excellence (Pusat Keunggulan) dan upaya modernisasi pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kaltim akan membentuk katalog Lokal dan sektoral daerah. Ini juga sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,

“e-catalog ini untuk mencegah korupsi dan kolusi bidang pengadaan barang dan jasa. Semoga saja kebijakan pengadaan barang/jasa dalam e-purchasing bisa diwujudkan khususnya di Kaltim, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat,” tambah Sa’bani.(Diskominfo/dir)

Masyarakat Harus Cerdas Bermedia Sosial

Samarinda – Media sosial banyak digunakan mulai kalangan remaja hingga dewasa. Fasilitas yang digunakan berupa whatsapp (WA) maupun facebook (FB). Selain mampu meningkatkan silaturahim juga memudahkan penggunanya berpartisipasi, berbagi dan bersosialisasi.

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengingatkan masyarakat harus cerdas dalam memanfaatkan media sosial (medsos) karena dianggap memiliki dampak buruk bila disalahgunakan.

“Jangan buat status atau komen di grup WA maupun facebook yang memancing menyinggung. Akibatnya bisa terjadi pertengkaran, bahkan bermusuhan dalam keluarga. Itu harus dihindari,” kata Hadi di samarinda belum lama ini.

Hadi mengatakan hal paling sering memicu pertengkaran grup medsos yakni status atau komentar yang berbau politik. Sebab pasti perbedaan pilihan dan pendapat.

“Kalau sudah begini susah jadinya, bukannya terjadi silahturahim malah bedebat aja isinya,” tambah Wakil Gubernur Kaltim.

Oleh sebab itu, Hadi berharap masyarakat cerdas memanfaatkan medsos agar tidak terjebak dalam hal-hal yang memicu permusuhan dan perpecahan. “Kalau boleh saran, Grup WA jangan dimasuki pendapat atau opini tentang politik karena sangat riskan adanya perbedaan pendapat,” ungkapnya.

Bagi Hadi, kemajuan teknologi informasi selayaknya digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan membuka jendela informasi tentang berbagai hal. Tidak hanya sebagai ajang komunikasi.(Diskominfo/dir)

Lampaui Target, Hadi Apresiasi Kinerja Dukcapil

Tenggarong – Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, maka OPD wajib menggunakan data kependudukan untuk keperluan perencanaan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membuka Rapat Koordinasi Daerah Tindak Lanjut Rakornas Penyelenggaraan Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Hotel Grand Fatma Teggarong, Kamis (9/5).

Ditambahkan, terjadi perubahan dan kemajuan besar dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan gratis, terintegrasi, online dan digital.

“Banyak perubahan yang telah dilakukan Dukcapil. Saya berikan penghargaan kepada Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim atas target penyelenggaraan Dukcapil lebih cepat, bahkan melampaui target yang telah ditentukan,” ujarnya

Lanjutnya, terkait perekaman KTP-el di Kaltim berdasarkan laporan kabupaten/kota per 28 Maret 2019, dari 2.495.606 penduduk wajib KTP, yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.539.096 jiwa atau mencapai 101,74%. Sementara target pemberian akta lahir usia 0-18 tahun, dari 1.181.370 jiwa dan yang memiliki akta lahir sebesar 1.144.109 jiwa atau 96%.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad dalam laporannya mengatakan pada Rakornas I Dukcapil tanggal 7-9 Februari 2019 di Makassar lalu menghasilkan rumusan yang disepakati Bersama. Salah satunya memastikan 14 langkah besar Dukcapil bisa diimplementasikan dengan baik.

Diantaranya layanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1 sampai 6 in 1, pembuatan KTP-el tanpa perantara RT RW Desa/kelurahan, perekaman dan pembuatan KTP-el yang tidak merubah elemen data, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk percepatan cakupan akta kelahiran, bangun ekosistem data dan dokumen kependudukan serta akta kelahiran online. (diskominfo/ris)

Tren Digital, Pelaku Ekonomi Perlu Ikuti Perkembangan

Samarinda — Pelaku ekonomi perlu memahami karakteristik konsep ekonomi digital yang berbeda dengan ekonomi klasik. Tidak jarang, saat ini banyak perusahaan melakukan transformasi bisnis agar bisa mengikuti perkembangan. Hal ini disebabkan diperlukannya implementasi model bisnis baru.

“Statistik menunjukan sebagian besar perusahaan lama ingin memanfaatkan ekonomi digital guna perubahan proses bisnisnya. Salah satunya belanja online yang menjadikan arus informasi dan tawaran produk banyak. Juga mengharuskan konsumen harus cerdas memilih,” ujar Agnes Susanto dari Asosiasi e-commerce Indonesa Bidang Perlindungan Konsumen pada edukasi konsumen cerdas bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (9/5).

Agnes menjelaskan belanja online saat ini menjadi tren di seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan pola hidup dan kemajuan teknologi. Akibatnya menjadikan konsumen harus cerdas apalagi  76% pengguna gadget sudah belanja online.

Atas dasar tersebut, Kementrian Kominfo mengeluarkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content.

Tujuan kebijakan ini agar terselenggara sistem elektronik aman, andal dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan ekosistem perdagangan sistem elektronik dan perlindungan hukum penyedia platform, pedagang dan pengguna.

“Caranya memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik,” ujar Agnes. (diskominfo/tp)

Belajar SIM Pemerintahan, Mahasiswa Untag Kunjungi Diskominfo Kaltim

Samarinda — Sebanyak 42 mahasiswa Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda kunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim. Tujuannya belajar lebih jauh mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan, Rabu (8/5).

Rombongan diketuai Dosen Administrasi Negara Gufron mengaku kunjungan ini untuk mengenalkan mahasiswa mengenai SIM di Pemerintahan melalui studi lapangan.

“Kalau selama ini kami hanya belajar teori di kelas, hari ini kami bawa mahasiswa untuk studi lapangan langsung ke pemerintahan. Sehingga nanti bisa memperoleh pengetahuan luas mengenai SIM khususnya yang dilaksanakan di Pemerintahan,” katanya.

Staf Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Kaltim Bambang Lukito menerangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak bisa dihindari saat ini dan itu menjadi bagian dari SIM. Kerenanya SIM berperan penting di Pemerintahan terutama di era teknologi yang terus berkembang.

Menurutnya, jika sistem informasi Pemerintahan berjalan baik maka hanya dengan command center bisa memantau kejadian hanya melalui satu tempat. Hal ini bagus bila diterapkan ke seluruh OPD di pemerintahan.

“Konsep SIM membawa yang manual ke otomatis dan merubah budaya kerja. Contohnya mengirim surat lewat email lebih cepat daripada manual. Disamping itu, manfaat SIM bisa mengawasi pelaksanaan pembangunan,” terangnya. (Diskominfo/Cht)