Lampaui Target, Hadi Apresiasi Kinerja Dukcapil

Tenggarong – Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, maka OPD wajib menggunakan data kependudukan untuk keperluan perencanaan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membuka Rapat Koordinasi Daerah Tindak Lanjut Rakornas Penyelenggaraan Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Hotel Grand Fatma Teggarong, Kamis (9/5).

Ditambahkan, terjadi perubahan dan kemajuan besar dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan gratis, terintegrasi, online dan digital.

“Banyak perubahan yang telah dilakukan Dukcapil. Saya berikan penghargaan kepada Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim atas target penyelenggaraan Dukcapil lebih cepat, bahkan melampaui target yang telah ditentukan,” ujarnya

Lanjutnya, terkait perekaman KTP-el di Kaltim berdasarkan laporan kabupaten/kota per 28 Maret 2019, dari 2.495.606 penduduk wajib KTP, yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.539.096 jiwa atau mencapai 101,74%. Sementara target pemberian akta lahir usia 0-18 tahun, dari 1.181.370 jiwa dan yang memiliki akta lahir sebesar 1.144.109 jiwa atau 96%.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad dalam laporannya mengatakan pada Rakornas I Dukcapil tanggal 7-9 Februari 2019 di Makassar lalu menghasilkan rumusan yang disepakati Bersama. Salah satunya memastikan 14 langkah besar Dukcapil bisa diimplementasikan dengan baik.

Diantaranya layanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1 sampai 6 in 1, pembuatan KTP-el tanpa perantara RT RW Desa/kelurahan, perekaman dan pembuatan KTP-el yang tidak merubah elemen data, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk percepatan cakupan akta kelahiran, bangun ekosistem data dan dokumen kependudukan serta akta kelahiran online. (diskominfo/ris)

Tren Digital, Pelaku Ekonomi Perlu Ikuti Perkembangan

Samarinda — Pelaku ekonomi perlu memahami karakteristik konsep ekonomi digital yang berbeda dengan ekonomi klasik. Tidak jarang, saat ini banyak perusahaan melakukan transformasi bisnis agar bisa mengikuti perkembangan. Hal ini disebabkan diperlukannya implementasi model bisnis baru.

“Statistik menunjukan sebagian besar perusahaan lama ingin memanfaatkan ekonomi digital guna perubahan proses bisnisnya. Salah satunya belanja online yang menjadikan arus informasi dan tawaran produk banyak. Juga mengharuskan konsumen harus cerdas memilih,” ujar Agnes Susanto dari Asosiasi e-commerce Indonesa Bidang Perlindungan Konsumen pada edukasi konsumen cerdas bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (9/5).

Agnes menjelaskan belanja online saat ini menjadi tren di seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan pola hidup dan kemajuan teknologi. Akibatnya menjadikan konsumen harus cerdas apalagi  76% pengguna gadget sudah belanja online.

Atas dasar tersebut, Kementrian Kominfo mengeluarkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content.

Tujuan kebijakan ini agar terselenggara sistem elektronik aman, andal dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan ekosistem perdagangan sistem elektronik dan perlindungan hukum penyedia platform, pedagang dan pengguna.

“Caranya memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik,” ujar Agnes. (diskominfo/tp)

Belajar SIM Pemerintahan, Mahasiswa Untag Kunjungi Diskominfo Kaltim

Samarinda — Sebanyak 42 mahasiswa Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda kunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim. Tujuannya belajar lebih jauh mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan, Rabu (8/5).

Rombongan diketuai Dosen Administrasi Negara Gufron mengaku kunjungan ini untuk mengenalkan mahasiswa mengenai SIM di Pemerintahan melalui studi lapangan.

“Kalau selama ini kami hanya belajar teori di kelas, hari ini kami bawa mahasiswa untuk studi lapangan langsung ke pemerintahan. Sehingga nanti bisa memperoleh pengetahuan luas mengenai SIM khususnya yang dilaksanakan di Pemerintahan,” katanya.

Staf Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Kaltim Bambang Lukito menerangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak bisa dihindari saat ini dan itu menjadi bagian dari SIM. Kerenanya SIM berperan penting di Pemerintahan terutama di era teknologi yang terus berkembang.

Menurutnya, jika sistem informasi Pemerintahan berjalan baik maka hanya dengan command center bisa memantau kejadian hanya melalui satu tempat. Hal ini bagus bila diterapkan ke seluruh OPD di pemerintahan.

“Konsep SIM membawa yang manual ke otomatis dan merubah budaya kerja. Contohnya mengirim surat lewat email lebih cepat daripada manual. Disamping itu, manfaat SIM bisa mengawasi pelaksanaan pembangunan,” terangnya. (Diskominfo/Cht)

Diskominfo Bahas Rapergub Aspirasi Etam

Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Biro Perekonomian membahas Rapergub Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi Etam. Hal ini sebagai wujud pemanfaatan teknologi dalam membangun sistem pengaduan atau aspirasi masyarakat sekaligus mendukung program Forest Carbon Partnership Facilities Carbon Fund (FCPF-CF) di Kaltim, Jumat (3/5).

“Dalam pembahasan ini diharapkan apa yang menjadi perbaikan agar Aplikasi Aspirasi Etam beserta Peraturan Gubernurnya dapat segera tuntas,” ucap Kepala Diskominfo Diddy Rusdiansyah saat memberi arahan.

Kepala Diskominfo Diddy Rusdiansyah saat membuka Rapergub Aspirasi Etam, (3/5).

Aspirasi Etam ini salah satu inovasi Diskominfo yang diharap dapat digunakan PPID Pembantu di OPD lingkup Provinsi Kaltim.

Sementara, Pranata Komputer Diskominfo Ferry menjelaskan aplikasi Aspirasi Etam ini digunakan menampung atau menginspirasi aduan masyarakat. Ini merupakan pengembangan versi kedua setelah dilakukan perbaikan pada versi pertama.

“Diharapkan melalui Aplikasi Aspirasi Etam ini aspirasi dan aduan dari masyarakat mendapatkan respon yang cepat dari pemerintah,” ujarnya.

Adapun aspirasi dan aduan yang masuk Aspirasi Etam akan didistribusikan sesuai tupoksi OPD. Selanjutnya OPD menverifikasi dan melakukan umpan balik ke sistem.

Pada kesempatan itu juga Kasubbag Kehutanan, LH dan Perkebunan Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Istiko Tauhid Jati mengatakan saat ini sedang dilakukan kerjasama dengan Diskominfo dalam membangun sistem pengaduan online tingkat provinsi dengan jendela khusus FCPF-CF yang diberi nama Aspirasi Etam. Aspirasi Etam ini merupakan bentuk pelayanan publik yang sangat penting untuk kemajuan Kaltim. (Diskominfo – Rzk)

Sa’bani Minta Ojol Dan Masyarakat Manfaatkan Teknologi

Samarinda – Pelaksana harian (Plh) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SetdaProv Kaltim, M. Sa’bani  meminta ojol dan masyarakat memanfaatkan teknologi dengan baik dan tidak saling merugikan.

“Saya harap teknologi dapat dimanfaatkan masyarakat. Jika tidak, maka teknologi hanya menghancurkan dan kompetisinya pun tidak fair (adil),” ucapnya pada launching Ojek online (ojol) Bersama Lindungi Anak (berlian), di halaman kantor Gubernur Kaltim, Kamis (2/5).

Sa’bani mengatakan era digitalisasi dan teknologi mampu menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Teknologi memudahkan penyedia jasa dan konsumen namun tetap saling menghargai. Era ini semua dipermudah dan digunakan untuk pengembangan usaha berbagai bidang.

Untuk itu, diharapkan seluruh ojol harus memegang komitmen menjaga citra agar layanan yang diberikan berjalan sesuai yang diharpkan dan tidak menyalahi moral dan kehidupan.

Tambah Sa’bani, Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi atas launching ojol berlian. Karena ini merupakan bagian upaya mencegah terjadinya kekerasan anak dari sisi layanan transportasi.

“Hal ini penting dilakukan demi terciptanya lingkungan yang layak bagi anak,” tegas Sa’bani. (diskominfo/ris)

 

DKP3A Kaltim Segera Luncurkan Ojol Berlian

Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim akan meluncurkan OJOL Berlian. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Noer Adenany mengatakan ojol berlian merupakan bagian mekanisme yang dibangun sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di bidang layanan transportasi guna menciptakan lingkungan yang ramah anak.

“Sumber daya manusia layanan jasa transportasi juga harus memiliki pemahaman tentang konvensi hak anak. Dengan dukungan nyata berbagai pihak diharapkan mampu memberikan layanan transportasi yang ramah, nyaman, aman bagi seluruh penumpang baik perempuan, anak dan penyandang disabilitas,” ucap Noer di Samarinda, Selasa (23/4)

Dia juga mengatakan nantinya layanan ini akan tersedia call center pengaduan bagi pengguna layanan maupun bagi driver ojol sebagai agen polopor dan pelapor. Transportasi yang ramah anak menjadi salah satu indikator Kabupten/Kota Layak Anak.

Ojol Berlian dijadwalkan akan diluncurkan awal Mei mendatang. Bekerjasama Dinas PPPA Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kaltim dan Kota Samarinda, Relawan TIK Kaltim, Komunitas Ojol Kota Samarinda dan Polresta Samarinda.

Songsong Kedaulatan Pangan, Lulusan Unmul Wajib Ikuti Perkembangan Teknologi

Samarinda – Pembangunan sering diartikan pertumbuhan. Jadi keberhasilan pembangunan pertanian diartikan terjadi perubahan signifikan sektor pertanian sekaligus masyarakat tani menjadi lebih baik.

Hal itu diungkap Pembantu Rektor III Unmul Encik Akhmad Syaifudin pada Seminar Nasional Potensi Sumber Daya Pertanian bertemakan Upaya Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertanian dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan 2045 di ruang serbaguna Rektorat, Rabu (13/3).

Sebagai gambaran, Universitas Mulawarman melepas lulusan sekitar 5000 orang dalam empat kali wisuda tiap tahunnya. Dari jumlah itu, 300 – 400 lulusan berasal dari Fakultas Pertanian.

“Kita berperan mengembangkan sumber daya manusia untuk menyongsong kedaulatan pangan di tahun 2045. Menghadapi hal itu, perkembangan teknologi harus diikuti oleh setiap lulusan,” ungkap Encik Akhmad.

Sektor pertanian di Indonesia, lanjutnya, dianggap penting terhadap penyediaan pangan, lapangan kerja, penyumbang devisa negara melaui ekspor dan sebagainya. Pertanian tanaman pangan di Indonesia terdapat urutan komoditas menurut kepentingannya. Tanaman Padi adalah tanaman utama. Meskipun secara ekonomis padi bukan yang paling menguntungkan, kebanyakan petani mengutamakan dalam usahanya.

“Kemajuan dan pembangunan bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Revolusi pertanian didorong penemuan mesin dan cara baru dalam bidang pertanian. Teknologi senantiasa berubah itu sebagai syarat mutlak adanya pembangunan pertanian,” tambahnya.

Kegiatan menghadirkan empat pembicara antara lain Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono dan Kabid Kewirausahaan dan Pengabdian Masyarakat BPP PISPI Boyke Setiawan. Hadir juga Kadis Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Kaltim Ibrahim dan Petani Inspiratif Agus Basuki. (diskominfo/tp)

Insan Pers Jangan Takut Digitalisasi

SURABAYA – Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara meminta insan Pers tidak takut dengan digitalisasi. Dirinya justru mengajak kondisi ini harus dimanfaatkan. Pers dan digitalisasi hadir bersama karena kemajuan ini tidak mengadakan konten tetapi digitalisasi hanya sebuah cara mengkonsumsi berita.

“Selama insan pers menjalankan etika dan profesionalisme, saya yakin digitalisasi tidak akan mempengaruhi perkembangan media,” ujarnya saat membuka konvensi Nasional Media Massa di Sheraton Hotel Surabaya, Jum’at (8/2).

Dalam industri media, ada dua hal yang dibedakan yaitu konten dan media. Karena kunci ketahanan media saat ini ada pada profesionalisme jurnalisnya.

“Insan pers akan tetap ada selama mampu menjaga profesionalisme dalam bekerja,” ucapnya.

Oleh karena itu, Rudiantara mengharap kepada insan Pers untuk tidak terlalu memusingkan digitalisasi yang ada. Karena itu adalah sebagian alat yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi dengan model-model bisnis baru. (diskominfo/ris)

LKBN ANTARA Kenalkan Layanan Newswire

SURABAYA – Dalam era digitalisasi, Kantor Berita Antara melakukan transformasi guna pelayanan terhadap pelanggan dan publik. Lembaga ini memperkenalkan satu bentuk layanan yaitu Antara Newswire 2019. Kegiatan konvergensi media ini akan diberlakukan pada bulan April mendatang.

“Oleh karena itu, usia LKBN Antara saat ini memasuki 82 tahun. Dan hingga saat ini tetap diminati masyarakat. Kebijakan manajemen untuk mengembangkan layanan. Maka untuk pelanggan dikenalkan Newswire dan untuk publik melalui antaranews.com,” ucap Direktur Antara, Muhammad Munir pada peluncuran Antara Newswire di auditorium Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis (7/2).

Dijelaskan, sekali klik pelanggan akan mendapat teks, foto, video, dan infografis. Juga mendapatkan fasilitas multi layanan lainnya. Contoh pelanggan mendapatkan foto dengan resolusi tinggi dan opsi lainnya mendapatkan foto berita. Begitu juga dalam tampilan video penyerta berita. Semua layanan akan melalui satu pintu yang terintergrasi dalam konten ANTARA X.

“Hal ini menunjukan transformasi telah terjadi Kantor Berita ANTARA. Dan tetap sesuai mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman,” ujar Munir.

Kristanto: Kalau Humas Bikin Hoax, Itu Bukan Humas

SAMARINDA—Menjadi penanggung jawab hubungan masyarakat (humas) di zaman now harus siap sedia setiap saat. Ketika ada berita yang tidak sesuai dengan fakta dan data, maka harus segera diluruskan. Penanganan berita negatif juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman now. Tentu saja tidak semua berita bengkok harus diluruskan. Perlu analisis dampak dan juga penelitian seberapa besar jangkauan berita tersebut di masyarakat.

Selain itu, ada juga berita yang dianggap harus diluruskan karena dapat merusak reputasi institusi. Dalam meluruskan berita, perlu juga penyampaian data dan fakta yang sebenarnya sehingga ada unsur edukasi kepada publik.

Hal itu di sampaikan oleh Kristanto Hartadi Selaku Head Of Departemen Media Relation PT. Pertamina Hulu Mahakam dalam acara Diskusi 2019 Media Digital Membangun Kaltim, Kemarin di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Prov. Kaltim, Selasa (29/1).

Dalam paparannya, kehadiran media online dan sosial media sangat berpengaruh dalam kehidupan. Dari Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa pada tahun 2018, yang menggunakan internet adalah 133 juta atau sekitar  50% penduduk Indonesia yang menggunakan internet.

“Tantangan kedepan bagi seorang praktisi humas adalah bagaimana membuat pesan yang bisa muat di smartphone, entah apa itu video apakah itu audio apakah itu infografis itu bisa kita pakai,” ujarnya.

Kristanto menuturkan, humas dari zaman dulu sampai hari ini  dan terus ke depan yang paling terpenting dalam mempengaruhi pekerjaan kita yaitu kehadiran internet dan sosial media. Kristanto juga memberitahukan terpenting dari praktisi humas adalah bisa menjadi content creator dan memproduksi content dalam bentuk format apapun dan platfrom apapun itu.

“Kita harus menjadi content creator. Kita harus bisa memproduksi content dalam format apapun dan platfrom apapun itu challenge kita ke depan. Karena sudah jelas dari statistik bahwa sebagian besar stakeholder ataupun khalayak ada di internet,” ucap Kristanto.

Dalam dunia kehumasan, Kristanto menegaskan seorang praktisi humas harus menjunjung tinggi etika profesi humas. ada 5 prinsip yang pertama Jujur, kedua tidak boleh merugikan pihak lain, ketiga harus selalu beritikad baik, keempat menjaga kerahasiaan atau privasi, dan yang kelima berlaku adil kepada siapa aja.

“Humas nggak boleh bikin hoax, kalau humas bikin hoax itu bukan humas. Kalau prinsip ini kita junjung tinggi kita akan menjadi humas yang baik,” tambahnya. (Diskominfo/Rey)