Hampir Separuh Orang Golput di TPS 38 Samarinda

Samarinda – Kemeriahan pesta demokrasi 17 April 2019 ini berbeda. Pasalnya masyarakat menentukan lima suara mulai Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Di TPS 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda masyarakat antusias menyuarakan hak politiknya. Ini dapat dilihat dari antrian sejak TPS dibuka.

Ketua Didik Wahyono selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengatakan jumlah pemilih di TPSnya sebanyak 288 orang terdiri 167 laki-laki dan 121 perempuan.

“Setelah penghitungan dari 288 orang yang terdaftar, 156 menggunakan hak pilih sedangkan 132 orang golput,” ujar Didik usai melakukan penghitungan surat untuk presiden wakil presiden.

Ditambahkannya, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan hak suara. Ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Kedepan agar masyarakat dapat memahami hak politik menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara yang baik. Pemerintah dapat terus mensosialisasikan pentingnya pemilu dan memilih pemimpin melalui pesta demokrasi. (Diskominfo/Lely)

Pantau Kesiapan Daerah, Pemprov Gelar Video Conference

Samarinda – Menjelang Pemilu serentak, Pemprov Kaltim mengadakan Video Conference (vcon) dengan 10 Kabupaten/Kota.  Hal ini mengingat pada 17 April menjadi momentum masyarakat memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Memimpin vcon di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kepala Kesbangpol Yudha Pranowo mengatakan kegiatan dilaksanakan guna memantau situasi dan kondisi daerah agar perhelatan pesta demokrasi berjalan lancar dan tertib, Selasa (16/4)

“Laporan semua kabupaten/kota sudah siap. Harapannya pada Hari H semua TPS tidak ada masalah lagi,”ujar Yudha.

Selain itu dalam vcon ini, kabupaten/kota juga diingatkan pemenuhan dan distribusi logistik sampai ke TPS dengan aman terutama kecukupan surat suara. Ditambahkan pula seluruh TPS juga diingatkan mengenai pendistribusian formulir C6 (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) ke pemilih.

“Harapannya, pesta demokrasi besok berlangsung dengan aman dan lancar tanpa ada halangan yang berarti,” pungkasnya. (Diskominfo/Lely)

Perjuangkan Aspirasi, Perempuan Harus Terlibat Politik

Samarinda — Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kaltim Suryani Astuti Tomy menegaskan perempuan harus terlibat politik. Hal ini sebagai upaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan. Salah satu jalan adalah menjadi anggota partai dan kemudian mencalonkan diri sebagai legislatif.

“Perempuan harus terlibat politik. Karena jika tak berjuang, hak sebagai perempuan tidak akan terwakili. Tapi tetap harus sadar kodrat sebagai perempuan punya tugas mengurus keluarga. Kehadiran perempuan dalam kancah politik sangat membantu akselerasi peran perempuan,” tegas Suryani saat acara Sosialisasi Pemilu 2019 untuk Pemilih Perempuan kerjasama KPU dan BKOW belum lama ini.

Menurut wanita yang berprofesi dokter gigi ini, peran perempuan bukan masalah harus diutamakan, tapi menjadi utama karena kehadiran pemimpin perempuan bidang politik mampu mendorong pengurangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender.

Indonesia telah menerapkan aturan kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan begitu perempuan harus optimistis dalam partai karena memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

“Perempuan mesti bangkit. Itu salah satu cara membela sesama kaum perempuan melalui politik,” ujarnya. (Diskominfo/Cht)

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Kaltim Gandeng BKOW

Samarinda – Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, khususnya pemilih perempuan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim bekerjasama Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) melaksanakan fasilitasi pendidikan segmen pemilih perempuan di Kantor KPU Kaltim, Selasa (2/4).

Ketua KPU Kaltim Rudiansyah mengatakan, secara umum target partisipasi masyarakat Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen. Sebagai pegiat organisasi, BKOW punya segmentasi dalam anggotanya maupun lingkungan kerja keorganisasian. Karenanya, ini menjadi kunci strategis menggugah partisipasi masyarakat, agar menyukseskan Pemilu serentak.

“Partisipasi Kaltim secara global belum begitu tinggi. Kita masih di angka 60 persen ke bawah. Sementara target kita 77,5 persen. Tentunya dengan upaya mengumpulkan aktivis perempuan, bisa menjadi basis penguatan masyarakat. Ini menjadi kunci Kaltim meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu,” terangnya.

Menurut Rusdiansyah, penggiat organisasi perempuan Kaltim juga bisa aktif meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun harus dibekali pengetahuan mengenai Pemilu. Pengetahuan ini diharap bisa ditularkan ke keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja.

“Target partisipasi diharapkan tercapai. Salah satunya bagaimana aktivis perempuan tadi bisa cermat membantu kami mengajak masyarakat ke TPS di hari pemungutan suara 17 April 2019,” harap Rudi. (Diskominfo/Cht)

Warga Binaan Dapat e-KTP

Samarinda – Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Samarinda menyerahkan 391 KTP elektronik. Kegiatan dilakukan di Lapas Kelas II A Jalan Jenderal Sudirman Samarinda. Dari jumlah itu, 61 KTP ini dibagi ke Lapas Kelas II A Samarinda dan sisanya untuk Rutan Sempaja, Jumat (22/3).

Kepala Dukcapil Kota Samarinda mengatakan sesuai instruksi Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, seluruh warga binaan juga harus dilakukan perekaman data sebagai pemenuhan hak kependudukan. Selain sebagai identitas juga dalam rangka hak pilih di Pilres 17 April 2019 nanti. Instruksi ini juga berlaku di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Jika ditemukan permasalahan maka kami kembalikan kepada prosedural. Kami tidak memberikan data begitu saja melainkan didukung data dengan KPU. Instruksi Dirjen bahwa warga binaan juga punya hak suara,” ujar Abdullah.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik baik fisik maupun penggunaanya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP elektronik yang diluncurkan Kementrian Dalam Negeri RI adalah salah satu syarat terpenuhinya hak dalam memilih Calon Legislatif dan Presiden 17 April mendatang. (diskominfo/tp)

KPU Diharap Maksimalkan Sosialisasi ke Mahasiswa

SAMARINDA — Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif akan digelar serentak. Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Seperti menggelar sosialisasi, Forum Group Discussion (FGD), dan acara lain guna suksesnya Pemilu pada 17 April mendatang.

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Yupa Universitas Mulawarman Tiara Purnamasari mengungkapkan hingga saat ini belum memiliki ketertarikan terhadap pesta demokrasi serentak tersebut. Alasannya, karena KPU kurang menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya Pemilu 2019 untuk kalangan mahasiswa. Padahal, di kampusnya generasi milenial bisa menjadi penentu banyaknya suara.

“Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar sosialisasi KPU di kampus untuk Pemilu. Kami siap jika diminta bantuan mensosialisasikan. Kalau dilihat mahasiswa bisa jadi penyumbang suara cukup banyak. Jadi KPU bisa memaksimalkan sasarannya ke mahasiswa dengan sosialisasi ke lapangan,” ungkap Tiara di Gedung UKM, Senin (11/3).

KPU Kalimantan Timur perlu mewaspadai golput di Provinsi ini. Pada Pilkada serentak 2018, Kaltim menjadi satu dari dua daerah Indonesia dengan golput tertinggi diatas 40 persen. Untuk itu, KPU diharapkan mampu menggalakkan sosialisasi melalui berbagai media kepada pemilih pemula dan generasi milienial. Ini penting sehingga persepsi mengenai Pemilu penting bagi perbaikan masa depan bangsa dapat tertanam dibenak pemilih.

“Kita sudah lantik relawan demokrasi. Khusus untuk pemilih pemula dan pemilih milenial ada enam relawan. Kita harap bisa efektif sosialisasi ini untuk pemilih milenial jadi mereka tidak golput,” sebut Ketua KPU Samarinda Ramaon Dearnaov Saragih beberapa waktu lalu.

KPU Samarinda diakuinya menempatkan isu golput di kalangan pemilih milenial sebagai sasaran program ke depan. Sosialisasi melalui media sosial dan menyasar kampus juga semakin massif dilakukan. (Diskominfo/Cht)

 

 

 

Pemilu Serentak 2019, Kesiapan KPU Balikpapan 88 persen

BALIKPAPAN – Tinggal 2 bulan lagi, pemilu serentak akan berlangsung pada 17 April 2019. Pesta demokrasi ini menjadi salah satu momentum masyarakat memberikan hak suaranya guna memilih wakil dan pemimpin di daerahnya. Di Kalimantan Timur, persiapan pemilu serentak ini dilakukan tidak hanya di tingkat I. Kesibukan di seluruh kabupaten/kota sudah dilakukan demi lancar dan suksesnya pesta demokrasi ini.

Balikpapan, sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur juga menyatakan kesiapan sudah mencapai 88%. Mulai dari bilik suara, kotak suara, formulir, amplop segel dan tinta. Serta kelengkapan di TPS seperti alat pencoblos dan juga bantalan.

“Untuk surat suara masih dalam proses pencetakan,” ucap Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha.

Ditambahkannya, Balikpapan akan mendapatkan 454.114 surat suara sesuai DPT yang dikalikan lima. Yakni surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden , DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan anggota DPD RI.

“Diharapkan dalam kurun waktu yang tidak lama ini, semua persiapan terlaksana dengan baik sehingga tidak masalah berarti dan pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar,” harap Thoha.  (DISKOMINFO/Lely)

KPU Harap Pemprov Kaltim Optimalkan Pendataan E-KTP Jelang Pemilu 2019

SAMARINDA— Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Ida Farida mengungkapkan, KPU telah menetapkan 2,4 juta lebih warga Kaltim masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk  Pemilu Serentak 2019. Angka ini merupakan DPT Hasil Perbaikan Kedua yang dilakukan KPU pada pertengahan November 2018.

Dari hasil DPT Hasil Perbaikan Kedua tersebut menunjukkan, masih terdapat Pemilih Potensial Non E-KTP yang mencapai 8.632 jiwa sehingga patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar tidak ada pemilih yang kehilangan hak suaranya pada Pemilihan Umum tahun depan.

Menurut Ida, Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan pemilih memiliki E KTP, memaksa Pemerintah Daerah bekerja ekstra guna mengoptimalkan pendataan E-KTP. KPU sesuai Undang-undang hanya sebagai  pengguna data kependudukan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tiap daerah.

“KPU ini kan user sebenarnya, data itu dari Dukcapil. Kami hanya meng-update. Karena kalau Kami, jumlah petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak cukup memperbaiki data kalau waktunya hanya sebulan. Harusnya kan regular terus menerus data kependudukan itu dimutakhirkan”, ungkap Ida baru-baru ini di Samarinda.

Bila dibandingkan dengan DPT pada Pemilu 2014, DPT Hasil Perbaikan Kedua untuk Pemilu 2019  mengalami penurunan dengan selisih mencapai 400 ribu pemilih. Pada Pemilu 5 tahun silam, DPT Kaltim diketahui berjumlah 2,8 juta jiwa. Namun di tahun 2019 DPT mencapai 2,4 juta jiwa dengan rincian  1,2 juta jiwa merupakan pemilih laki-laki dan 1,1 juta jiwa adalah pemilih perempuan. (Diskominfo Kaltim / Cht)

Ref: Pro1 RRI Samarinda

Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kaltim

SAMARINDA— Pengumuman pendaftaran tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur  Periode 2018 – 2023 telah dibuka.

Sesuai jadwal, penerimaan dokumen pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dimulai pada 5 – 11 November 2018. Persyaratan calon anggota KPU Prov Kaltim dan Kab/Kota dapat dilihat melalui website KPU Kaltim https://kaltim.kpu.go.id/ atau papan pengumuman Sekretariat KPU Kaltim.

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara online melalui email : timselkpuprov.kaltim@gmail.com dan pendaftaran dengan penyerahan berkas. Pendaftaran secara online dan dokumen aslinya disampikan langsung ke kantor KPU Provinsi Kaltim dan bisa juga dikirim melalui jasa pengiriman.

Selanjutnya, timsel akan melakukan seleksi berkas administrasi, dilanjutkan dengan tes Computer Assisted Test (CAT) dan tes psikologi.

Selengkapnya KLIK DI SINI 

  1. KPU Provinsi Kalimantan timur : Pengumuman Anggota KPU Provinsi Kaltim
  2. KPU Kabupaten/ Kota :
  1. Formulir Pendaftaran  : Form Pendaftaran Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kaltim
  2. Persyaratan Calon Anggota KPU :

Ref: KPU Kaltim

 

Mengatur Kampanye di Media Sosial

Samarinda–Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2019 sudah berjalan sejak 23 September dan akan berakhir pada 13 April 2019. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan rinci dan tegas terhadap bentuk kampanye di media sosial. Di tengah meningkatnya pengguna internet Indonesia, media sosial tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai sarana paling efektif untuk menyalurkan pendapat warganet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat sedikitnya jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta di tahun 2017, atau lebih dari separuh jumlah penduduk.

Apabila dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pertama kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sekitar 76,47 persen dari total DPT adalah pengguna internet. KPU telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 187.781.884 orang, yang angka tersebut masih terus akan diperbaiki untuk meminimalkan potensi pemilih terdaftar ganda. Kampanye dengan menggunakan media sosial juga dinilai jauh lebih efektif dan efisien menyasar kaum menengah ke atas, dibandingkan dengan melakukan kampanye konvensional, yaitu menggunakan atribut partai politik dan berorasi di ruangan terbuka.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 1 ayat 35, kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 10 akun. Namun, KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang bisa saja dilakukan oleh orang di luar tim kampanye atau oleh buzzer politik musiman yang muncul lima tahunan sekali. Belum lagi fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial. (diskominfo/tp)

Referensi :

https://kominfo.go.id