KPU Harap Pemprov Kaltim Optimalkan Pendataan E-KTP Jelang Pemilu 2019

SAMARINDA— Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Ida Farida mengungkapkan, KPU telah menetapkan 2,4 juta lebih warga Kaltim masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk  Pemilu Serentak 2019. Angka ini merupakan DPT Hasil Perbaikan Kedua yang dilakukan KPU pada pertengahan November 2018.

Dari hasil DPT Hasil Perbaikan Kedua tersebut menunjukkan, masih terdapat Pemilih Potensial Non E-KTP yang mencapai 8.632 jiwa sehingga patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar tidak ada pemilih yang kehilangan hak suaranya pada Pemilihan Umum tahun depan.

Menurut Ida, Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan pemilih memiliki E KTP, memaksa Pemerintah Daerah bekerja ekstra guna mengoptimalkan pendataan E-KTP. KPU sesuai Undang-undang hanya sebagai  pengguna data kependudukan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tiap daerah.

“KPU ini kan user sebenarnya, data itu dari Dukcapil. Kami hanya meng-update. Karena kalau Kami, jumlah petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak cukup memperbaiki data kalau waktunya hanya sebulan. Harusnya kan regular terus menerus data kependudukan itu dimutakhirkan”, ungkap Ida baru-baru ini di Samarinda.

Bila dibandingkan dengan DPT pada Pemilu 2014, DPT Hasil Perbaikan Kedua untuk Pemilu 2019  mengalami penurunan dengan selisih mencapai 400 ribu pemilih. Pada Pemilu 5 tahun silam, DPT Kaltim diketahui berjumlah 2,8 juta jiwa. Namun di tahun 2019 DPT mencapai 2,4 juta jiwa dengan rincian  1,2 juta jiwa merupakan pemilih laki-laki dan 1,1 juta jiwa adalah pemilih perempuan. (Diskominfo Kaltim / Cht)

Ref: Pro1 RRI Samarinda

Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kaltim

SAMARINDA— Pengumuman pendaftaran tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur  Periode 2018 – 2023 telah dibuka.

Sesuai jadwal, penerimaan dokumen pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dimulai pada 5 – 11 November 2018. Persyaratan calon anggota KPU Prov Kaltim dan Kab/Kota dapat dilihat melalui website KPU Kaltim https://kaltim.kpu.go.id/ atau papan pengumuman Sekretariat KPU Kaltim.

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara online melalui email : timselkpuprov.kaltim@gmail.com dan pendaftaran dengan penyerahan berkas. Pendaftaran secara online dan dokumen aslinya disampikan langsung ke kantor KPU Provinsi Kaltim dan bisa juga dikirim melalui jasa pengiriman.

Selanjutnya, timsel akan melakukan seleksi berkas administrasi, dilanjutkan dengan tes Computer Assisted Test (CAT) dan tes psikologi.

Selengkapnya KLIK DI SINI 

  1. KPU Provinsi Kalimantan timur : Pengumuman Anggota KPU Provinsi Kaltim
  2. KPU Kabupaten/ Kota :
  1. Formulir Pendaftaran  : Form Pendaftaran Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kaltim
  2. Persyaratan Calon Anggota KPU :

Ref: KPU Kaltim

 

Mengatur Kampanye di Media Sosial

Samarinda–Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2019 sudah berjalan sejak 23 September dan akan berakhir pada 13 April 2019. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan rinci dan tegas terhadap bentuk kampanye di media sosial. Di tengah meningkatnya pengguna internet Indonesia, media sosial tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai sarana paling efektif untuk menyalurkan pendapat warganet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat sedikitnya jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta di tahun 2017, atau lebih dari separuh jumlah penduduk.

Apabila dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pertama kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sekitar 76,47 persen dari total DPT adalah pengguna internet. KPU telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 187.781.884 orang, yang angka tersebut masih terus akan diperbaiki untuk meminimalkan potensi pemilih terdaftar ganda. Kampanye dengan menggunakan media sosial juga dinilai jauh lebih efektif dan efisien menyasar kaum menengah ke atas, dibandingkan dengan melakukan kampanye konvensional, yaitu menggunakan atribut partai politik dan berorasi di ruangan terbuka.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 1 ayat 35, kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 10 akun. Namun, KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang bisa saja dilakukan oleh orang di luar tim kampanye atau oleh buzzer politik musiman yang muncul lima tahunan sekali. Belum lagi fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial. (diskominfo/tp)

Referensi :

https://kominfo.go.id

Sembilan Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

SAMARINDA—Paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan, Selasa (25/9) kemarin.

Rapat Paripurna ke-26 tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun dan Henry Pailan TP, serta dihadiri pula Asisten III Pemprov Kaltim Bere Ali.

Disampaikan HM Syahrun, sebagaimana diketahui bersama, proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dimulai dari penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemprov Kaltim.

“Rancangan KUPA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas bersama, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim. Setelah dibahas bersama, dilaksanakan lah penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD Kaltim, yang mana pelaksanaannya telah dilakukan pada rapat paripurna ke-24, beberapa waktu lalu,” terang Syahrun.

Pada rapat paripurna ke-25 Senin (24/9) lalu, lanjut dia. Pemprov Kaltim juga telah menyampaikan Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD 2018.

“Hari ini (kemarin), telah dilaksanakan PU Fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Kaltim 2018,” tuturnya.

Sarkowi Dari Fraksi Golkar Saat Menyampaikan Pandangan Umum.

“Ini merupakan perwujudan sikap politik anggaran yang menjadi bagian dalam tahapan pembahasan Perubahan APBD. Proses ini tidak saja untuk memenuhi prinsip hukum dalam penetapannya, tetapi juga secara filosofis memberikan pesan kepada kita semua, bahwa postur anggaran yang akan kita hasilkan merupakan perwujudan keinginan Rakyat Kaltim,” sambung Politikus Golkar ini.

Adapun juru bicara dari masing-masing fraksi dalam penyampaian pandangan umum yakni Ahmad Rosyidi (PPP-Nasdem), Andarias Sirenden (Hanura), Sarkowi V Zahry (Golkar), Jafar Haruna (Demokrat), Muspandi (PAN), Zainal ST (PKS), Sam Karaeng Tasik (PDIP), Jahidin (PKB), dan Josep (Gerindra). (Diskominfo/Rey)

Deklarasi Kampanye Damai, Ciptakan Pemilu Yang Bebas Dari Hoax Dan Ujaran Kebencian

SAMARINDA—Deklarasi Kampanye damai pemilihan umum serentak 2019 bertema “Indonesia Menolak Hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang” berlangsung semarak di lapangan parkir Hotel Atlet depan Stadion Sempaja, Minggu, (23/9/2018)

Kegiatan yang digagas KPU Kaltim ini dihadiri massa dari partai dan sejumlah caleg yang siap melakukan kirab, kemudian deklarasi serta penandatanganan prasasti Pemilu serentak damai, serta hiburan musik dan teatrikal.

Pj Gubernur Kaltim Restuardy Daud, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNi Subiyanto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyatmo Priyo Widyanto menghadiri deklarasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim kali dengan tema “Indonesia Menolak Hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang”.

Dalam kesempatan itu  Restuardy Daud selaku Pj Gubernur Kaltim dalam sambutannya mengatakan bahwa kampanye Pemilu selayaknya menyampaikan gagasan yang positif dan adu ide-ide/konsep yang membangun untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

“Bukan dijadikan ajang saling menyebarkan kebohongan dan kebencian. Kampanye kita harus bebas Hoax, isu-isu SARA juga politik uang,” Ujar Daud.

Karenanya, deklarasi damai yang dilaksanakan setiap menjelang Pilkada juga Pemilu serentak yang melibatkan seluruh partai politik kontestan Pemilu serentak 2019 termasuk calon DPD-RI harus benar-benar dipahami dan dihayati agar Kaltim terhindar dari black campaign dan money politic terlebih penyebaran berita fitnah dan ujaran kebencian.

Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik Menandatangani Deklarasi Pemilu Damai 2019

Sementara itu Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik, mengutarakan tahapan kampenye dimulai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Pemilu kali ini diikuti 16 partai politik dan 27 DPD-RI. Untuk kontestan yang berebut si kursi legialatif tingkat provinsi sebanyak 710 orang dan DPD-RI 27 orang.

“KPU kaltim hari ini sama dengan KPU Pusat mengadakan deklarasi kampanye damai dihadiri cukup ramai massa, kali ini hampir 1000 orang organisai masyarakat di pusat sentral di sempaja saat jalan sehat dan dilokasi wisata belanja sempaja,” Ujar Taufik.

Muhammad Taufik mengingatkan semua pengurus parpol hadir harus menataati peraturan yang berlaku dan harus melaporkan jadwal dan tahapan kampanye.

“Meskipun mereka hanya membagikan kaos. Peraturannya tidak boleh membagikan lebih dari 60 ribu kaos,”tambahan di akhir sambutan.(Diskominfo/Rey)

Stabilitas Keamanan Dalam Menyambut Pileg dan Pilpres 2019

Samarinda – Di Tahun 2019 mendatang kita kembali akan menghadapi pesta demokrasi yaitu pemilihan umum legislatif yang bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024

Rapat Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur bersama 3 pilar pemerintah Daerah TNI dan Polri yang di adakan di Plenary Hall Sempaja Samarinda kemarin (17/9) dalam rangka menghadapi pemilihan umum serentak 2019.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto selaku ketua Panitia menyampaikan dalam laporan nya dengan beberapa pertimbangan maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan rapat koordinasi semacam ini untuk lebih memastikan sinergitas dan kesiapan dukungan Aparat Keamanan dan Pemerintah mulai dari Provinsi, Kabupaten Kota sampai pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah di tetapkan pada tanggal 17 april 2019. Stabilitas keamanan di masing-masing daerah sangat penting dalam menyambut Pileg dan Pilpres 2019.

“karena itu diharapkan stake holder yang bertanggung jawab ikut terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan. Selain Polri, TNI dan Pemerintah Daerah perlu terlibat di pemilu 2019 dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan Negara, untuk itu perlu kerja sama yang baik antara TNI dan Polri.” Tukas nya

Kegiatan Rakor ini diharapkan dapat menjalin komunikasi dan sinergitas ketiga pilar Pemerintah Daerah, TNI dan Polri mulai dari tingkat Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kota sampai Provinsi se Kalimantan Timur. Dan tujuan kegiatan ini sendiri untuk memastikan komitmen dan dukungan seluruh unsur dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden tahun 2019. (DISKOMINFO/dir)

Suasana Aman dan Damai Jelang Pemilu 2019

Samarinda – Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur digelar di Plenary Hall Convention Hall Samarinda pagi tadi (17/9) yang dihadiri tidak hanya dari kalangan Pemerintah Daerah saja melainkan TNI dan POLDA Kaltim.

Untuk menghadapi pemilihan umum serentrak 2019 di Kaltim, pertemuan/rapat koordinasi adalah hal yang sangat penting dikarenakan berkaitan langsung dengan kesiapan kita semua untuk menyukseskan pesta demokrasi dalam memilih pimpinan di Pemilu 2019 mendatang.

Sukses Pemilu Serentak 2019, terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta para Wakil Rakyat dapat berjalan aman dan damai merupakan perhatian yang harus dicapai bersama. Karena itu sinergitas untuk menyukseskan perhelatan  demokrasi Nasional di Daerah ini menjadi kewajiban kita semua.

Dalam waktu dekat akan berlangsung tahapan-tahapan yang dijadwalkan minggu ketiga September 2018 dan akan berakhir pertengahan april 2019, tahapan kampanye yang begitu panjang dipastikan akan terjadi peningkatan suhu politik.

Pada kesempatan kali ini Awang Faroek saat memberikan arahan mengharapkan dari semua pihak terutama aparat keamanan yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengamankan atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan antar kelompok pendukung yang dapat memicu bencana sosial.

Awang juga menyampaikan Terima Kasih kepada Pimpinan Polri, Polda Kaltim dan Kodam Mulawarman yang senantiasa menjaga keamanan Kaltim tanpa ada kericuhan.

Sehingga diharapkan akan terciptanya suasana yang kondusif dan aman di Kaltim yang mendukung terciptanya Kaltim tanpa golput 2019 pada pemilu yang akan datang. (Diskominfo/dir)

Pileg Dan Pilpres Tahun 2019, TNI AD Dituntut Menjaga Netralitas

SAMARINDA——Kepala Seksi Personel (Kasi Pers) Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Kolonel Inf Andi Kusworo sebagai Inspektur upacara peringatan ke 73 hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 2018 di halaman Korem 091/ASN, Jl. Gajah Mada No 11 Samarinda Kaltim.

Upacara diikuti ratusan Prajurit dan PNS Korem 091/ASN terdiri dari Kodim 0901 Samarinda, Balak Aju Rem 091/ASN dan Yonif 611/awing Long.

Dalam amanat tertulisnya Kasad Jenderal TNI Mulyono yang dibacakan oleh Kasi Pers Korem 091/ASN Kolonel Inf Andi Kusworo menyampaikan “Momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk melaksanakan evaluasi terhadap eksistensi Bangsa Indonesia saat ini, serta berintrospeksi atas karya apa yang telah kita dedikasikan untuk menjaga eksistensi tersebut”.

“Setelah 73 tahun kemerdekaan, Bangsa kita telah mengalami berbagai kemajuan di segala bidang. Kita menjadi kekuatan ekonomi, politik, sosial dan pertahanan yang disegani di dunia. Kita menjadi sentral pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara, dengan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah masyarakat kelas menengah terbesar sebagai pasar potensial yang menggerakkan tetap beberapa organisasi internasional, Indonesia berperan aktif dalam menyelesaikan konflik di Asia Tenggara dan dunia serta meningkatkan kerja sama Internasional”, jelasnya.

Kedudukan Indonesia yang dihormati di dunia tersebut turut diperkuat dengan peran penting TNI khususnya TNI AD sebagai kekuatan militer yang disegani baik dengan kontribusinya dalam menangani berbagai gejolak di dalam negeri maupun prestasinya di dunia internasional. TNI AD selalu terdepan dalam upaya mitigasi bencana dan bergerak cepat dalam mengatasi konflik, separatisme dan terorisme bersama Polri di berbagai wilayah di tanah air.

“Selanjutnya menghadapi pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019 mendatang, TNI AD dituntut untuk tetap konsisten menjaga netralitasnya sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 yang lalu, tercatat tidak ada satu pun keterlibatan prajurit TNI AD yang melanggar netralitas”, ujarnya. (Penrem Korem 091/ASN)

Terima Kasih Masyarakat, Pilgub Kaltim berjalan lancar dan aman.

Samarinda—Rapat paripurna pengumuman penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim masa jabatan 2018 – 2023 dilaksanakan di gedung utama DPRD Kaltim. Senin (13/8).

Pj Sekda Prov Kaltim Meiliana mewakili gubernur Kaltim dalam acara Rapat Paripurna pengumuman penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kaltim di gedung utama DPRD Kaltim, Senin (13/8).

Pj. Sekda Kaltim Meiliana mewakili gubernur Kaltim bersyukur tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim berjalan baik dan lancar tanpa hambatan, hadir dalam kesempatan ini seluruh pejabat eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemprov Kaltim sertagubernur dan wakil gubernur terpilih Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

Menurut pengumuman surat KPU nomor : 178/PL03.6-PU/64/Prov/VII/2018 Tentang hasil perhitungan suara ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, perolehan suara Pasangan calon nomor urut  satu, dr.H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S dan H.M Rizal Efendi memperoleh total 288.166 suara, nomor urut dua H. Syaharie Jaang, SH., M.Si dan H. Awang Ferdian Hidayat, SE.,MM memperoleh 302.987 suara, pasangan calon nomor urut tiga Dr.Ir.H Isran Noor., dan H. Hadi Mulyadi,S.Si., M.Si memperoleh 417.711 suara dan pasangan nomor urut empat Ir.H Rusmadi, MS.,Ph.D dan Drs.H. Safaruddin memperoleh 324.226 suara total jumlah suara sah 1.333.090 suara.

H.M Syahrun, mewakili rakyat Kaltim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltim dan semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mengikuti proses pemilihan Gubernur Kaltim tahun 2018 yang berjalan lancar, aman dan damai,” ujarnya.

(diskominfo/tp)

Jangan Sepelekan Peran Perempuan Di Dunia Perpolitikan

SAMARINDA — Di Indonesia, masih melekatnya pemikiran bahwa perempuan harus menempati posisi kedua setelah laki-laki bukanlah hal tabu. Hal itu tidak dapat dipungkiri meski sudah banyaknya pejuang-pejuang perempuan yang terus mengaspirasikan bahwa stratifikasi gender di era globalisasi ini sudah harus ditiadakan. Negara Indonesia masih sangat minim sekali dalam mengikutsertakan kaum perempuan untuk terjun ke dunia perpolitikan. Seolah-olah politik hanya milik kaum laki-laki dan seakan-akan hanya kaum lelaki yang mampu untuk mempimpin rakyat. Sedangkan perempuan hanya boleh berperan dibelakang panggung saja.

Perempuan di Indonesia sudah terlalu lama dibiarkan untuk tidak ikut serta berpolitik, sehingga pengalaman laki-laki dalam berpolitik lebih mempuni dibandingkan perempuan. Karena absennya perempuan dalam dunia politik inilah yang menyulitkan bagi perempuan untuk mendapat ruang yang sama dengan laki-laki.

Hal-hal seperti ini disebabkan karena manusia dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan perempuan hanya sebatas lingkungan keluarga, seperti mengurus suami, mengurus anak, memasak, serta tugas-tugas domestik lainnya, sehingga urusan – urusan kegiatan politik sering kali di dominasi oleh laki – laki saja dan membuat perempuan enggan masuk dan turut serta memikirkan urusan negara.

Pembagian kerja berbasis jenis kelamin telah melandasi terjadinya stratifikasi gender yang membuat perempuan hanya bekerja di sektor domestik sedangkan laki-laki di wilayah publik. Pekerjaan di sektor domestik seringkali dianggap lebih rendah daripada pekerjaan di wilayah publik, disamping juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi.

Melihat minimnya perempuan yang terjun di dunia perpolitikan, ada salah satu contoh perempuan hebat di Kaltim yang berhasil menjadi wakil rakyat di DPR RI. Dialah Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil Kaltim dan Kaltara. Saat dihubungi melalui telepon, Rabu (11/7),  Hetifah menuturkan bahwa kiprah perempuan dalam politik kian hari kian tegak namun masih tertatih untuk maju. Hal ini dikarenakan pengaturan sudah membuka ruang tapi Partai Politik belum sepenuhnya siap dalam menyediakan kader-kader perempuan yang mumpuni dalam mengisi ruang tersebut.

“Untuk perempuan Kaltim sendiri sudah termasuk perempuan-perempuan maju dibandingkan dengan daerah lain. Masyarakat Kaltim sudah terbuka menerima kepemimpinan perempuan, sehingga jumlah perempuan yang menjadi anggota bahkan ketua DPRD, DPRD RI ataupun Kepala Daerah sudah cukup banyak”, tukas Hetifah.

Tidak sekedar menjadi sosok perempuan yang hanya memiliki posisi tertentu namun kiprah perempuan masa kini dalam dunia politik sudah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan melaui kepedulian yang besar dalam pemerataan pembangunan didaerah-daerah perbatan dan juga pedalam. Selain itu sektor pendidikan, pariwisata, budaya dan ekonomi, pertanian, energi serta lingkungan hidup pun mendapat perhatian yang besar dari sosok perempuan masa kini yang menjadi “Role Model” dalam dunia politik.

Melihat dari sudut pandang akademisi, Dosen di Universitas Mulawarman Rina Juwita mengungkapkan keterlibatan perempuan di dunia politik saat sekarang ini sudah banyak mengalami kemajuan jika dibandingkan beberapa waktu lalu. Meskipun begitu, kesenjangan antara lelaki dan perempuan dlm politik masih cukup besar. Kemajuannya cenderung lambat baik secara jumlah maupun pengaruh yang dimiliki.

Dosen berparas ayu yang dekat dengan mahasiswa ini mencontohkan jumlah mereka yg mencalonkan diri untuk maju sebagai legislator dalam pemilu, dan perbandingan jumlah yang berhasil terpilih sebagai senator. Atau juga perempuan bisa masuk dalam ranah politik terkait pendidikan dan kesehatan, tetapi kalau bicara soal pertahanan dan keamanan, atau teknologi dan digitalisasi masih sangat terbatas. Bahkan menurut UNDP 2016 lalu, lanjutnya, keterlibatan perempuan itu baru sekitar 17%, masih jauh dibawah angka seharusnya yang 30%. “Jadi ini masih jadi PR besar kita bersama untuk mempercepat peningkatan partisipasi perempuan kedepannya,” ungkap Rina.

Lebih lanjut Rina menjelaskan, sebagai pengamat dirinya melihat bahwa kuantitas perempuan yang terlibat dalam dunia politik masih belum diiringi dengan lantangnya suara mereka di gedung parlemen, bahkan terkadang kontribusinya masih sering dikesampingkan. Perempuan masih seringkali dianggap belum mumpuni menerima tanggung jawab dalam isu-isu terkait seperti energi, perubahan iklim, urusan luar negeri, pertahanan, perdagangan dan infrastruktur, perempuan seringkali hanya bagian dari portofolio parlemen, sebagai pemanis pemandangan tetapi tidak punya andil dalam pengambilan kebijakan. Ini tantangan bagi perempuan, untuk terus menambah kualitas pribadi yang dimilikinya.

Saat disinggung mengenai besarnya kontribusi perempuan saat ini, Rina menyebut kontribusi perempuan di masa sekarang ini dalam memajukan daerahnya sangatlah beragam karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Tentu saja ada peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi kondisi sosial di wilayah ini. Ada perempuan yang berkontribusi dalam aktivitas produksi, ada yang menceburkan diri dalam berbagai aktivitas sosial, ada yang mengabdikan dirinya untuk melayani publik, dan sebagainya. Semua itu dilakukan tentu selain untuk membantu ekonomi keluarga, juga merupakan sarana aktualisasi diri perempuan agar dapat terlibat secara aktif memajukan wilayahnya.

“Tapi jangan salah, peranan perempuan yang memilih mengabdi di sektor domestik juga berpengaruh signifikan dalam menentukan pembentukan kualitas SDM di wilayah tersebut. Termasuk di Kalimantan timur. Yang terpenting adalah setiap perempuan harus memiliki kebebasan dan tanggung jawab penuh memilih peranan sosial apa yang ingin dia lakukan di masa sekarang ini,” ujarnya.

Secara garis besar perempuan sudah mulai mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang terkait dengan partisipasi publik dirinya sebagai individu yang memiliki hak setara dengan laki-laki. Contohnya, sekarang punya cukup banyak perempuan yang terlibat di media massa, tentu saja ini mengubah sudut pandang pemberitaan yang sebelumnya sering berorientasi patriarkis. Kemudian, banyak perempuan hebat yang menduduki posisi penting yang berhubungan dengan lembaga pelayanan publik.

Hal ini tentu saja berimbas pada kebijakan-kebijakan publik yang diharapkan bisa lebih ramah gender. Ada juga perempuan-perempuan yang aktif dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang tentu akan terus berjuang menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tidak lupa saat ini juga banyak perempuan-perempuan pengusaha yang menggerakkan sektor ekonomi baik lokal maupun nasional, ilmuwan-ilmuwan perempuan dalam berbagai lembaga pendidikan dan penelitian yang turut serta membantu meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan masyarkat secara luas.

Terakhir, sebelum ditutup perbincangan dengan Rina, dirinya memiliki sebuah harapan agar semua perempuan tidak berhenti meningkatkan kualitas dan kapasitas pribadinya dalam peran apapun yang ia pilih. Baik itu di sektor politik maupun area lainnya. Namun ketika memang perempuan tersebut memutuskan untuk masuk dalam dunia politik, maka ia harus benar-benar mempersiapkan dirinya agar setara serta memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang sama dengan politikus laki-laki lainnya.

“Ia harus bisa terlibat aktif dalam berbagai isu-isu strategis, dan bukan hanya yang dikonstruksikan sebagai Women-related areas agar perempuan tersebut memang bisa menjadi politikus yang menjadi penyambung lidah rakyat dan bukan hanya sekedar bagian dari portofolio parlemen semata,” tutupnya. (Diskominfo Kaltim / Lely-Cht)