Wagub Kaltim Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

Samarinda– Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengajak kepada seluruh masyarakat termasuk TNI/Polri untuk menjaga kondusifitas menjelang Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota yang ada di Kaltim tahun 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada acara Rapat Paripurna DRPD Kota Samarinda dengan Agenda Peresmian/Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 dan Peresmian/Pengangkatan Anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2019-2024 di GOR Segiri Samarinda, Senin (26/8).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada nanti harus disikapi dengan lapang dada oleh masing-masing pendukung. Tidak boleh ada konflik yang dapat merusak sendi-sendi keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selama ini menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

“Saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat bahwa pada tahun 2020 kita ada 9 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Kalimantan Timur, saya minta semua harus jaga kondusifitas dan tidak ada pertikaian, apalagi kita Kaltim dinobatkan sebagai calon Ibukota Negara,” tegas Hadi.

Adapun ke 9 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di Kaltim diantaranya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat serta Kabupaten Mahakam Ulu.

 

Gelar Rapat Pleno, KPU Kaltim Tetapkan 55 Anggota DPRD Terpilih

Samarinda—Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Provinsi Kalimantan Timur menetapkan anggota DPRD Provinsi Kaltim terpilih periode 2019-2024 sebanyak 55 orang melalui rapat pleno yang digelar di Aula KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (6/8).

Ketua KPU Kaltim Rudiansyah mengungkapkan rasa syukur karena rapat berjalan dengan aman, lancar serta semua partai telah menerima hasil putusan ini, walaupun rapat pleno kemarin sempat mengalami penundaan karena sesuai arahan dari KPU Pusat masih menunggu sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami bersyukur karena rapat berjalan dengan aman, lancar serta semua partai telah menerima hasil putusan ini,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sesuai laporan sekretariat KPU Kaltim ke-55 anggota DPRD Kaltim terpilih telah menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga persyaratan dokumen anggota DPRD ini hampir semuanya lengkap untuk diserahkan ke Pemprov Kaltim agar bisa diusulkan SK ke Mendagri  untuk mempercepat proses pelantikan.

“Proses pengusulan dan pelantikan, selama dokumen sudah lengkap diserahkan, hitungannya sekitar 2-3 hari. KPU dan Pemprov Kaltim akan bekerja sama agar tidak terjadi keterlambatan untuk pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024,”ujarnya.

ia juga menambahkan, karena didalam penetapan ini pun tidak ada proses keberatan, selanjutnya KPU akan memasuki satu proses tahapan lagi yakni tahapan evaluasi. “Jadi nanti masing-masing sub tahapan itu akan dievaluasi oleh divisi-divisi kemudian juga akan dilakukan evaluasi secara Nasional oleh KPU RI,”pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

Tidak Kenal Paslon, Alasan Enggan Memilih

Balikpapan — Pesta demokrasi 17 April menjadi momentum masyarakat Indonesia memberikan hak politik menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Hal ini tidak terkecuali bagi generasi millennial yang ikut memberi hak suaranya.

Hal ini dirasakan pula Puteri Indonesia Kaltim 2018 Cahaya Nur Hikmah usai pencoblosan surat suara. Generasi millenial punya peran menentukan pemimpin. Adanya kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial dan internet membuat kemudahan mengetahui profil calon dipilih.

“Senang sekali melihat antusias masyarakat Indonesia dengan pemilu tahun ini. Rasanya masyarakat benar-benar menggunakan haknya untuk bersuara demi Indonesia lebih baik,” ujar Hikmah belum lama ini.

Ditambahkan, yang disayangkan sekarang ini adalah ketika paslon belum memiliki visi dan misi yang pasti. Hal ini tentunya membuat pilihan diberikan berdasarkan kedekatan semata. Tidak jarang ini membuat masyarakat enggan menggunakan hak suaranya.

“Harapannya pesta demokrasi ini menjadi salah satu prioritas generasi millennial untuk belajar memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin kedepan,” harapnya. (Diskominfo/Lely)

Hampir Separuh Orang Golput di TPS 38 Samarinda

Samarinda – Kemeriahan pesta demokrasi 17 April 2019 ini berbeda. Pasalnya masyarakat menentukan lima suara mulai Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Di TPS 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda masyarakat antusias menyuarakan hak politiknya. Ini dapat dilihat dari antrian sejak TPS dibuka.

Ketua Didik Wahyono selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengatakan jumlah pemilih di TPSnya sebanyak 288 orang terdiri 167 laki-laki dan 121 perempuan.

“Setelah penghitungan dari 288 orang yang terdaftar, 156 menggunakan hak pilih sedangkan 132 orang golput,” ujar Didik usai melakukan penghitungan surat untuk presiden wakil presiden.

Ditambahkannya, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan hak suara. Ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Kedepan agar masyarakat dapat memahami hak politik menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara yang baik. Pemerintah dapat terus mensosialisasikan pentingnya pemilu dan memilih pemimpin melalui pesta demokrasi. (Diskominfo/Lely)

Pantau Kesiapan Daerah, Pemprov Gelar Video Conference

Samarinda – Menjelang Pemilu serentak, Pemprov Kaltim mengadakan Video Conference (vcon) dengan 10 Kabupaten/Kota.  Hal ini mengingat pada 17 April menjadi momentum masyarakat memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Memimpin vcon di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kepala Kesbangpol Yudha Pranowo mengatakan kegiatan dilaksanakan guna memantau situasi dan kondisi daerah agar perhelatan pesta demokrasi berjalan lancar dan tertib, Selasa (16/4)

“Laporan semua kabupaten/kota sudah siap. Harapannya pada Hari H semua TPS tidak ada masalah lagi,”ujar Yudha.

Selain itu dalam vcon ini, kabupaten/kota juga diingatkan pemenuhan dan distribusi logistik sampai ke TPS dengan aman terutama kecukupan surat suara. Ditambahkan pula seluruh TPS juga diingatkan mengenai pendistribusian formulir C6 (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) ke pemilih.

“Harapannya, pesta demokrasi besok berlangsung dengan aman dan lancar tanpa ada halangan yang berarti,” pungkasnya. (Diskominfo/Lely)

Perjuangkan Aspirasi, Perempuan Harus Terlibat Politik

Samarinda — Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kaltim Suryani Astuti Tomy menegaskan perempuan harus terlibat politik. Hal ini sebagai upaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan. Salah satu jalan adalah menjadi anggota partai dan kemudian mencalonkan diri sebagai legislatif.

“Perempuan harus terlibat politik. Karena jika tak berjuang, hak sebagai perempuan tidak akan terwakili. Tapi tetap harus sadar kodrat sebagai perempuan punya tugas mengurus keluarga. Kehadiran perempuan dalam kancah politik sangat membantu akselerasi peran perempuan,” tegas Suryani saat acara Sosialisasi Pemilu 2019 untuk Pemilih Perempuan kerjasama KPU dan BKOW belum lama ini.

Menurut wanita yang berprofesi dokter gigi ini, peran perempuan bukan masalah harus diutamakan, tapi menjadi utama karena kehadiran pemimpin perempuan bidang politik mampu mendorong pengurangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender.

Indonesia telah menerapkan aturan kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan begitu perempuan harus optimistis dalam partai karena memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

“Perempuan mesti bangkit. Itu salah satu cara membela sesama kaum perempuan melalui politik,” ujarnya. (Diskominfo/Cht)

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Kaltim Gandeng BKOW

Samarinda – Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, khususnya pemilih perempuan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim bekerjasama Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) melaksanakan fasilitasi pendidikan segmen pemilih perempuan di Kantor KPU Kaltim, Selasa (2/4).

Ketua KPU Kaltim Rudiansyah mengatakan, secara umum target partisipasi masyarakat Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen. Sebagai pegiat organisasi, BKOW punya segmentasi dalam anggotanya maupun lingkungan kerja keorganisasian. Karenanya, ini menjadi kunci strategis menggugah partisipasi masyarakat, agar menyukseskan Pemilu serentak.

“Partisipasi Kaltim secara global belum begitu tinggi. Kita masih di angka 60 persen ke bawah. Sementara target kita 77,5 persen. Tentunya dengan upaya mengumpulkan aktivis perempuan, bisa menjadi basis penguatan masyarakat. Ini menjadi kunci Kaltim meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu,” terangnya.

Menurut Rusdiansyah, penggiat organisasi perempuan Kaltim juga bisa aktif meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun harus dibekali pengetahuan mengenai Pemilu. Pengetahuan ini diharap bisa ditularkan ke keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja.

“Target partisipasi diharapkan tercapai. Salah satunya bagaimana aktivis perempuan tadi bisa cermat membantu kami mengajak masyarakat ke TPS di hari pemungutan suara 17 April 2019,” harap Rudi. (Diskominfo/Cht)

Warga Binaan Dapat e-KTP

Samarinda – Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Samarinda menyerahkan 391 KTP elektronik. Kegiatan dilakukan di Lapas Kelas II A Jalan Jenderal Sudirman Samarinda. Dari jumlah itu, 61 KTP ini dibagi ke Lapas Kelas II A Samarinda dan sisanya untuk Rutan Sempaja, Jumat (22/3).

Kepala Dukcapil Kota Samarinda mengatakan sesuai instruksi Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, seluruh warga binaan juga harus dilakukan perekaman data sebagai pemenuhan hak kependudukan. Selain sebagai identitas juga dalam rangka hak pilih di Pilres 17 April 2019 nanti. Instruksi ini juga berlaku di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Jika ditemukan permasalahan maka kami kembalikan kepada prosedural. Kami tidak memberikan data begitu saja melainkan didukung data dengan KPU. Instruksi Dirjen bahwa warga binaan juga punya hak suara,” ujar Abdullah.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik baik fisik maupun penggunaanya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP elektronik yang diluncurkan Kementrian Dalam Negeri RI adalah salah satu syarat terpenuhinya hak dalam memilih Calon Legislatif dan Presiden 17 April mendatang. (diskominfo/tp)

KPU Diharap Maksimalkan Sosialisasi ke Mahasiswa

SAMARINDA — Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif akan digelar serentak. Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Seperti menggelar sosialisasi, Forum Group Discussion (FGD), dan acara lain guna suksesnya Pemilu pada 17 April mendatang.

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Yupa Universitas Mulawarman Tiara Purnamasari mengungkapkan hingga saat ini belum memiliki ketertarikan terhadap pesta demokrasi serentak tersebut. Alasannya, karena KPU kurang menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya Pemilu 2019 untuk kalangan mahasiswa. Padahal, di kampusnya generasi milenial bisa menjadi penentu banyaknya suara.

“Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar sosialisasi KPU di kampus untuk Pemilu. Kami siap jika diminta bantuan mensosialisasikan. Kalau dilihat mahasiswa bisa jadi penyumbang suara cukup banyak. Jadi KPU bisa memaksimalkan sasarannya ke mahasiswa dengan sosialisasi ke lapangan,” ungkap Tiara di Gedung UKM, Senin (11/3).

KPU Kalimantan Timur perlu mewaspadai golput di Provinsi ini. Pada Pilkada serentak 2018, Kaltim menjadi satu dari dua daerah Indonesia dengan golput tertinggi diatas 40 persen. Untuk itu, KPU diharapkan mampu menggalakkan sosialisasi melalui berbagai media kepada pemilih pemula dan generasi milienial. Ini penting sehingga persepsi mengenai Pemilu penting bagi perbaikan masa depan bangsa dapat tertanam dibenak pemilih.

“Kita sudah lantik relawan demokrasi. Khusus untuk pemilih pemula dan pemilih milenial ada enam relawan. Kita harap bisa efektif sosialisasi ini untuk pemilih milenial jadi mereka tidak golput,” sebut Ketua KPU Samarinda Ramaon Dearnaov Saragih beberapa waktu lalu.

KPU Samarinda diakuinya menempatkan isu golput di kalangan pemilih milenial sebagai sasaran program ke depan. Sosialisasi melalui media sosial dan menyasar kampus juga semakin massif dilakukan. (Diskominfo/Cht)

 

 

 

Pemilu Serentak 2019, Kesiapan KPU Balikpapan 88 persen

BALIKPAPAN – Tinggal 2 bulan lagi, pemilu serentak akan berlangsung pada 17 April 2019. Pesta demokrasi ini menjadi salah satu momentum masyarakat memberikan hak suaranya guna memilih wakil dan pemimpin di daerahnya. Di Kalimantan Timur, persiapan pemilu serentak ini dilakukan tidak hanya di tingkat I. Kesibukan di seluruh kabupaten/kota sudah dilakukan demi lancar dan suksesnya pesta demokrasi ini.

Balikpapan, sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur juga menyatakan kesiapan sudah mencapai 88%. Mulai dari bilik suara, kotak suara, formulir, amplop segel dan tinta. Serta kelengkapan di TPS seperti alat pencoblos dan juga bantalan.

“Untuk surat suara masih dalam proses pencetakan,” ucap Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha.

Ditambahkannya, Balikpapan akan mendapatkan 454.114 surat suara sesuai DPT yang dikalikan lima. Yakni surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden , DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan anggota DPD RI.

“Diharapkan dalam kurun waktu yang tidak lama ini, semua persiapan terlaksana dengan baik sehingga tidak masalah berarti dan pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar,” harap Thoha.  (DISKOMINFO/Lely)