Rakor PPLH 2019, Kaltim Menuju Bebas Sampah

SAMARINDA – Berbicara tentang Provinsi Kalimantan Timur 5 tahun mendatang adalah mendayagunakan SDA yang tidak merusak lingkungan. Hal ini sejalan visi Kaltim 2018-2023 yaitu berani untuk Kalimantan Timur yang berdaulat. Berdaulat menuju kaltim bebas sampah adalah komitmen menjaga lingkungan serta membangun kesadaran pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.

“Berdaulat menuju Kaltim bebas sampah bukan tema biasa. Harus mampu kita wujudkan bersama,” kata Plt Sekprov Kaltim Hj. Meiliana mewakili Gubernur pada Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) se-Kaltim 2019 di Hotel Le Grandeur Balikpapan, Minggu (17/2).

Rakorda PPLH tahun ini mengangkat tema Berdaulat Menuju Kaltim Bebas Sampah, Sampahku Tanggungjawabku.  Dilaksanakan tiga hari 17 – 19 Februari 2019. Rakorda dilakukan dalam rangka sinergi maupun penyelesaian isu-isu lingkungan hidup di Kaltim, khususnya meningkatkan upaya Kaltim bebas sampah.

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi daerah sekarang. Telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kaltim seperti peningkatan jumlah bencana banjir. Selama ini pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan pembangunan dan menjadi isu strategis di kota dan kabupaten di Kaltim,” imbuh Meiliana.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan Pemerintah Kota Balikpapan meminta dukungan agar menjadi percontohan dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah.

“Dukung Balikpapan jadi percontohan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup, ” ujar Rizal.

Rizal mengungkapkan pihaknya sangat fokus dalam pengelolaan lingkungan ataupun pegelolaan sampah. Dia mencontohkan salah satu tempat yang masih terjaga lingkungan dan juga persoalan sampah yakni kawasan-kawasan hutan lindung Sungai Wain.

Selain pertemuan, kegiatan Rakorda diisi Sidang Komisi. Dan Site Visit ke lokasi pengelolaan sampah, yaitu Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST)  Kota Hijau dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Manggar. (Diskominfo/Rey).

 

Edi Minta Dukungan Masyarakat Kukar

Samarinda – Edi Damansyah resmi menduduki jabatan kepala daerah definitif sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Proses pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan Gubernur Kaltim Isran Noor di Pendopo Lamin Etam, Kamis (14/2).

Isran meminta Edi Damansyah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di kabupaten kaya sumber daya alam tersebut. Juga harus melakukan pembenahan dan memantapkan peran aparatur di jajaran Pemkab Kukar.

“Lakukan tugas-tugas pemerintahan secara optimal dan bekerjasama dengan lembaga legislatif. Masyarakat tolong dukung penuh,” kata Isran.

Usai pelantikan, Edi mengatakan selama menjadi Plt Bupati Kukar, kinerja sudah sesuai rencana strategis Pemkab Kukar. Berbagai program pembangunan pun telah dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga proses pengisian jabatan Bupati telah sesuai dengan aturan.

“Saya memohon doa dan dukungan semua pihak terutama masyarakat Kukar dalam menjalankan amanah ini. Proses Plt Bupati menjadi Bupati definitif telah sesuai mekanisme. Dan harus dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan,” ucapnya.

Edi juga menyampaikan selama menjadi Plt telah menjalankan pemerintahn sesuai aturan yang berlaku. Dalam pengambilan keputusan strategis, dirinya terus memberikan laporan dan meminta izin ke Kemendagri. Tentu sesuai prosedur harus melalui Gubernur terlebih dahulu.

“Jadi memang selama menjadi Plt, dalam menjalankan pemerintahan tetap sesuai tahapan dan proses berlaku. Saya berkomitmen pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur Kukar harus sesuai ketentuan peraturan,” ujar Edi.

Hadir Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana pimpinan OPD dan FKPD Kaltim serta Kukar. Hadir juga Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Ketua DPRD Kukar H Salehudin. (Diskominfo – Rzk)

Pengembangan Tanaman Hortikultura Penting Terhadap Pendapatan Petani

Samarinda – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim terus mendorong pengembangan tanaman hortikultura. Ini berperan penting terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengusahaan dan pemasaran yang baik.

“Menurutnya, pengembangan buah unggul lokal di Kaltim penting dan strategis terutama dalam mengurangi masuknya buah impor. Karena dari kualitas, buah lokal Kaltim tidak kalah bersaing. Baik rasa, aroma maupun bentuk. Itu semua akan lebih berguna jika didukung tata kelola yang baik,” ujar Wakil Gubernur Hadi Mulyadi saat menghadiri panen buah duku di UPTD Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) Desa Batuah Km 40 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara rabu (13/2).

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan hortikultura khususnya buah-buahan, telah tersedia benih berbagai jenis tanaman varietas. dan para penangkar baik daerah lain maupun unggulan Kaltim yang telah dirilis Menteri Pertanian. Hadi mengharap agar masyarakat melakukan gerakan tanam buah unggul lokal pada lahan masing-masing.

“Saya mengimbau agar tetap dan selalu gemar mengkonsumsi buah lokal. Karena selain sehat dan terjamin kesegarannya sekaligus menekan buah impor yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya,” ujarnya.

Hadir Ketua DWP unit DPTPH Hj Norhartati serta Kepala BBIH Batuah Abdul Syarif Rifai. Juga pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim, serta tokoh masyarakat dan sejumlah pimpinan perusahaan tambang batu bara. (Diskominfo/dir)

Gubernur Minta SDA Kukar Untuk Sejahterakan Masyarakat

Samarinda – Gubernur Kaltim Isran Noor berpesan kepada Bupati Kukar Edy Damansyah agar mengelola kekayaan alam dengan baik. Kabupaten Kukar memiliki luas wilayah 27.263 Km2 dengan 18 kecamatan. Pembangunan Kukar harus tetap dilanjutkan sejalan dengan visi misi Kaltim Berdaulat.

“Perekonomian Kukar bergantung pada sektor pertambangan. Kekayaan alam yang dimiliki harus berdampak baik kepada perekonomian masyarakatnya,” tutur Gubernur Isran Noor usai pelantikan Plt Bupati Edy Damansyah menjadi Bupati Definitif periode 2016 – 2021 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (14/2).

Gubernur Kaltim Isran Noor bersalaman dengan Bupati Kukar Edi Damansyah usai dilantik menjadi Bupati Definitif Kukar di Pendopo Lamin Etam, Kamis (14/2)

Selain itu, Kukar merupakan Kabupaten dengan berbagai potensi yang dimiliki. Adanya Kerajaan Mulawarman menjadi nilai budaya harus dilestarikan keberadaannya.

“Tidak terkecuali, budaya dan Pariwisata. Keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menjadikan Kabupaten ini memilik potensi historis yang menarik,” ungkap Isran.

Gubernur Kaltim Isran Noor dan Bupati Kukar Edi Damansyah berfoto bersama didampingi istri.

Hadir Plt Sekda Kaltim Meiliana, Ketua DPRD Kaltim Syahrun, Ketua DPRD Kukar Salehudin dan Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim. (diskominfo/tp)

Sosialisasi Arsip di Kabupaten Penajam Paser Utara

PENAJAM – Arsip merupakan pusat ingatan yang dikelola dengan baik guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Maka, diperlukan upaya mewujudkan tertib arsip sesuai UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur HM Aswin mengatakan pentingnya tertib arsip di setiap OPD sesuai misi yang disusun yaitu Kedaulatan Dalam Pengelolaan Birokrasi Pemerintahan.

“Ke depan, seluruh OPD harus bisa menerapkan amanah UU dalam penerapan pengelolaan tertib arsip di lingkungan pemerintah Penajam,” jelas Aswin saat menjadi narasumber sosialisasi kearsipan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (12/2).

Tentunya, ini merupakan bentuk dukungan pemerintah provinsi menerapkan tertib arsip untuk 10 Kabupaten/Kota Se-Kaltim. Sehingga perlu kerjasama yang baik guna mendukung terwujudnya tujuan. Juga pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Penajam Paser Utara mengadakan kegiatan Sosialisasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU mulai tanggal 12-14 Februari 2019. (Diskominfo / Lely)

Plt Bupati Kukar : Tak ada Perayaan Khusus Pelantikan

SAMARINDA – Setelah 16 Bulan, Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah menjabat Plt. Bupati Kutai Kartanegara. Maka 14 Februari 2019 ini bertempat di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim Isran Noor melantik Edy Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

Edy menyampaikan tidak akan ada prosesi khusus usai pelantikan. Semua berjalan seperti pelantikan yang biasa.

“Malah ini akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya. Tidak hanya di dunia namun juga diakhirat,” ujar Edy saat di Samarinda, Rabu kemarin (13/2).

Ditambahkan, usai pelantikan maka ada tanggungjawab baru sebagai Bupati Kutai Kartanegara itu, Edy minta kepada seluruh masyarakat untuk bekerjasama membangun Kukar menjadi lebih baik dibawah kepemimpinannya. (DISKOMINFO/Lely)

 

Dokumentasi Silaturahmi Ulama, Zuama, Umara Se Kalimantan Timur

Silaturahmi Ulama, Zuama, Umara Se-Kaltim dilaksanakan di ruang Ruhui Rahayu, Rabu (13/2).

 

Ketua panitia Elbadiansyah, membacakan laporan Silaturahmi Ulama dan Tokoh Islam.

 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) membacakan sambutan pada acara Silaturahmi Ulama di ruang Ruhui Rahayu, Rabu (13/2).

 

Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Priyo Widyanto, memberikan pengarahan pengamanan di Kaltim terkait dalam waktu dekat adanya Pemilihan Pemilu Pilpres dan Pileg di ruang Ruhui Rahayu, Rabu (13/2).

 

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim, Elto membacakan sambutan Gubernur Kaltim pada acara Silarurahmi Ulama,Zauma, Umara Se Kaltim di ruang Ruhui Rahayu, Rabu (13/2).

Talkshow Bersama Dua Pakar Nasional Mengenai Ekonomi Kaltim

SAMARINDA— Kaltim dikenal sebagai daerah dengan sumber alam melimpah. Hal ini lebih menjanjikan dari segi investasi. Namun faktanya, limpahan sumber alam itu tak mampu menggiring pertumbuhan ekonomi Kaltim menjadi tinggi.

Kondisi ini mendasari Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar talk show. Narasumber dari pakar kebijakan pengelolaan sumber daya alam hutan Prof Hariadi Kartodiharjo dan pakar kebijakan pengelolaan pangan dan pertanian Prof Bustanul Arifin di pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/2).

Prof Hariadi Kartodiharjo mengingatkan ada beberapa langkah yang bisa diambil Pemprov Kaltim. Dari sisi birokrasi perlu dibuat sistem birokrasi yang efisien. Tanpa birokrasi efisien dan berorientasi kinerja, cita-cita pembangunan sulit tercapai. Selain itu, Pemprov dapat mencari sumber ekonomi baru dengan tetap mengoptimalkan sumber ekonomi yang sudah ada.

“Kalau hanya sekadar administrasi dan urus perizinan saja, tanpa ada terobosan, ya kondisinya akan tetap-tetap saja. Termasuk di bidang ekonomi dapaat mengoptimalkan investasi yang ada,” ungkap Hariadi.

Senada dengan hal itu, Prof Bustanul Arifin mengatakan agar Kaltim menggarap sektor ekonomi baru, yang selama ini belum mendapat porsi perhatian serius. Contohnya pariwisata.

“Tentunya pariwisata yang modern, profesional, namun tetap melibatkan masyarakat. Bentuknya bisa saja ecotourism. Kalau tidak ada hal baru, maka akan begini-begini saja,” ucapnya.

Bustanul juga mengingatkan agar Pemprov Kaltim tidak semata menjadikan pertumbuhan ekonomi makro sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Jadi jangan berorientasi pada kuantitas pertumbuhan ekonomi. Tapi harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja.

Turut hadir Asisten Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan H Ichwansyah, jajaran FKPD dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim serta alumni IPB DPD Kaltim, akademisi dan swasta.(Diskominfo/Rey)

Jauhar : Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Penting

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengadakan Rapat Kerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Raker Pemdeskel) tingkat Provinsi tahun 2019 di Ruang Rapat DPMPD Kaltim, selasa (12/2).

Kepala Dinas DPMPD Kaltim Moh Jauhar Efendi mengatakan agar Kabupaten/Kota lebih optimal melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

“Ini penting sebagai bentuk pembinaan. Agar semua memiliki data konkret terkait perkembangan desa dan kelurahan. Apakah berkembangnya cepat atau lambat. Ini penting sekali,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemdeskel DPMPD Kaltim Noor Fathoni menyebut dengan berkumpulnya perwakilan Kabupaten/Kota ini penting dimanfaatkan guna menyampaikan informasi. Juga sarana koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

“Ada beberapa agenda yang dibahas Raker Pemdeskel. Sosialisasi lomba desa dan kelurahan maupun lomba cerdas cermat desa tingkat Provinsi serta teknis pelaksanaannya. Di Hari Kedua fokus tentang pengelolaan keuangan dan aset desa,” ujar Noor.

Ditambahkan, Raker ini juga mensinergikan kegiatan tahun anggaran 2019. Termasuk diskusi menggali informasi masalah pokok yang dihadapi di lapangan. “Intinya ingin menggali masalah di Kabupaten/Kota,” tambahnya. (Diskominfo/dir)

Plt Sekda Mantapkan LO Rakornas Forsesdasi

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pembekalan kepada Liaison Officer (LO) atau petugas pendamping. Ini dilaksanakan sebagai persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2019 yang dilaksanakan di Kota Balikpapan 20-22 Februari mendatang.

“Kaltim dipercaya sebagai tuan rumah Rakornas Forsesdasi di Kota Balikpapan pada 20-22 Februari 2019. Jadi semua LO harus siap melayani tamu yang datang ke Kaltim dengan baik,” ujar Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Meiliana saat memimpin rapat persiapan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Selasa (12/2).

Penunjukkan LO berasal dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. LO merupakan pejabat eselon III dan eselon IV. Sedangkan penanggungjawab LO adalah eselon II atau Kepala OPD. Meiliana meminta kepala OPD untuk berpartisipasi mensukseskan kegiatan dan memastikan Kaltim menjadi tuan rumah yang baik.

“LO dapat memberikan layanan sebagai duta kegiatan ini. Serta memberikan informasi positif terkait keunggulan dan ke khasan Kaltim kepada para tamu yang hadir nanti,” harap Meiliana.(Diskominfo – Rzk)