Pengarusutamaan Gender Sebagai Strategi Pembangunan

SAMARINDA—-Pembangunan pada hakekatnya ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, namun dalam kenyataannya antar laki-laki dan perempuan masih terjadi ketimpangan baik berkaitan dengan kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan maupun berkaitan dengan kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan.

Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa perempuan jumlahnya hampir sama dengan laki-laki, data dari BPS pada tahun 2016 menunjukan jumlah perempuan 47,6% sedangkan laki-laki 52,3%. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan perempuan belum menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan keberadaannya belum menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut diterangkan Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Prov. Kaltim, Zaina Yurda mewakili Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad pada Kegiatan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) pada SDM Aparatur Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (13/12)

Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan timur saat ini telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu strategi pembangunan diantaranya dengan terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG beserta Tim Focal Point dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh OPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

“Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama, baik sebagai pelaku atau pemanfaat pembangunan,”terang (diskominfo/ris)

 

 

 

Halda: SIMFONI PPA Tingkatkan Integrasi Antar Unit Layanan

SAMARINDA – Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tidak hanya menjadi sistem pencatatan dan pelaporan. Namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem managemen penanganan kasus yang terintegrasi antar unit layanan untuk tingkat provinsi dan Nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim Halda Arsyad pada Pelatihan Pengelolaan SIMFONI – PPA, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa malam (11/12)

Melalui SIMFONI PPA, lanjut Halda, data kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi data tunggal yang lebih objektif, representatif dan relevan. “

“Sehingga data Simfoni PPA akan renewable (terbarukan) dan andal khususnya dipakai sebagai acuan dalam mengambil kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2016 telah membangun sistem data pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bernama Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam sistem ini, maka masing – masing Kabupaten / Kota harus menyiapkan operator yang bertugas menginput data dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui laporan jumlah kasus data yang diinput beserta pelayanan yang telah diberikan sampai dengan 15 November 2018, terdapat beberapa user yang belum optimal menginput baik mengenai kasus maupun pelayanan. Sampai saat ini, jelas Halda, telah terdapat 46 user operator Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur. Terdiri berbagai kategori yaitu dari 10 user P2TP2A, 10 user kepolisian, 23 user kesehatan, dan 2 user sosial.

“Adanya puluhan user yang disiapkan, diharapkan penginputan lebih optimal serta mempu mengatasi berbagai kendala, baik dalam penginputan kasus maupun pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Halda.

Kegiatan pelatihan SIMFONI-PPA dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari tanggal 11-13 Desember 2018. Diikuti 13 peserta dari Kabupaten/kota dengan menghadirkan Narasumber Kepala DKP3A Kaltim dan Tim SIMFONI PPA Kaltim. (diskominfo/ris)

 

 

RSUD AM Parikesit Sering Jadi Tujuan Studi Tiru Daerah Lain

Samarinda – RSUD AM Parikesit mendapat penilaian tertinggi diantara 52 RSUD Kabupaten/Kota se Indonesia dengan kategori “Sangat Baik” pada tahun 2016. Dan menjadi satu-satunya yang mendapat nilai A (Prima) dari seluruh unit kerja yang di nilai pada tahun 2017. Dengan pencapaian tersebut membuat banyak RSUD dari berbagai Kabupaten/Kota melakukan studi tiru ke RSUD AM Parikesit, Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Parikesit selalu berusaha memberi motivasi dan menginspirasi Rumah Sakit Daerah di Indonesia untuk memperbaiki kualitas Pelayanan Publiknya melalui pembenahan enam unsur. Meliputi : Kebijakan Pelayanan yang berfokus pada pelanggan, Penataan Profesionalisme SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana yang layak serta Sistem Informasi Pelayanan Publik yang memungkinkan institusi pelayanan publik mudah di akses oleh masyarakat. Unsur lain yaitu Konsultasi dan Pengaduan untuk mendorong partisipasi masyarakat serta Inovasi,” ujar Direktur RSUD AM Parikesit Martina Yulianti dalam Dialog Halo Kaltim Pro 1 RRI Samarinda, Selasa (10/12).

Martina memaparkan pihaknya terus melakukan perubahan dalam rangka perbaikan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Hasilnya sudah tiga tahun berturut-turut rumah sakit ini berhasil meraih penilaian terbaik di tingkat nasional. Rangkaian prestasi itu diperoleh karena mereka mencoba memenuhi semua unsur yang disyarakatkan terkait pelayanan publik.

Untuk diketahui, Deputi Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB setiap tahun menetapkan daerah role model (percontohan) di tingkat Kabupaten / Kota guna dievaluasi kepatuhannya terhadap Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut. Tiga instansi yang dinilai adalah RSUD, DPMPTSP serta Disdukcapil. Tahun 2016 terdapat 52 daerah percontohan dan dari tahun ke tahun bertambah menjadi 72 daerah pada tahun 2017, serta 34 Provinsi dan 208 Daerah pada tahun 2018.

Pada tahun ini, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018, dilakukan evaluasi pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota.

Diketahui, RSUD AM Parikesit kembali mendapatkan penilaian Prima (A) dan berhasil membawa Kutai Kartanegera menjadi satu-satunya daerah yang memiliki 2 unit kerja dengan nilai A. (Diskominfo – Rzk)

Pemprov Kaltim dan KLHK akan Melakukan Penandatanganan MoU

SAMARINDA – Penandatangan MoU Kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Program Pengurangan Emisi  Gas Rumah Kaca di Provinsi  Kalimantan Timur yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, MoU sendiri akan di tanda tangani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan Menteri KLHK Siti Nurbaya tersebut secara Rinci mengatur pelaksanaan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan atau REDD+

Hal ini di sebutkan Kepala Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim Nazrin saat memimpon rapat Finalisasi Pembahasan MoU KLHK – Pemprov Kaltim di Ruang Rapat Lt. 3 Kantor Gubernur Kaltim, selasa (11/12).

“Hari ini kita rapat untuk finalisasi pembahasan konsep MoU yang sudah disiapkan KLHK. Harapannya MoU bisa segera dilakukan dan ditindaklanjuti perjanjian kerjasama (PKS) untuk segera bersama-sama melaksanakan melaksanakan tugas dan ruang lingkup kerjasama para pihak terkait pelaksanaan program menjaga kebelangsungan kuakitas lingkungan tersebut” ujarnya.

Konsep MoU akan dibahas lebih lanjut di Biro Hukum Setprov Kaltim untuk penyempurnaan menyesuikan kaidah dan bahasa hukum. Bila sudah sesuai akan segera dijadwalkan penandatanganan MoU yang ditarget harus sudah dilaksanakan akhir 2018 dan bisa ditindaklanjuti pelaksanaan program kerjasama nya awal 2019.

Sementara Kabag Program dan Kerjasama Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Jhony Holbert mengatakan, konsep MoU sebenarnya sudah lama dibuat, karena inisiasi program sudah ada sejak 2011. Hanya belum terealisasi hingga sekarang.

“Karenanya kita berharap ini bisa disepakati agar 2019 bisa segera dilaksanakan. Dana yang sudah dianggarkan untuk pelaksanaanya dan mimpi kita mengurangi emisi karbon gas rumah kaca di Kaltim untuk Indonesia dan Dunia bisa terwujud” katanya.

Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi menambahkan, keberadaan MoU penting menjadi dasar hukum membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat kabupaten hingga desa. Sebab yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya tentu ada pada tataran pemerintahan dan masyarakat desa.

“Sebagai contoh kita ada pembentukan 200 program kampung iklim guna mewujudkan pencapaian target nasional dalam pengurangan emisi karbon rumah kaca hingga 2023,” sebutnya (Diskominfo/dir)

Ref : http://dpmpd.kaltimprov.go.id/

sumber foto : (DPMPD/ArifMaulana)

Kukar Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

SAMARINDA—Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kasubbag Ketatalaksanaan Biro Ortal Setkab Kukar Murdianto mengungkapkan, Sekretariat Kabupaten Kukar telah menyiapkan standar pelayanan publik baik untuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun unsur pelayanan kesehatan.

Standar pelayanan publik tersebut harus diterapkan dan pihaknya akan mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kami sudah siapkan standar layanan publik. Aduan atau masukan dari masyarakat diterima melalui survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu. Jadi kalau tidak melakukan pengaduan langsung kita tidak tahu, makanya kita harus mengecek ketidakpuasan masyarakat,” ungkap Murdianto saat menjadi nara sumber dialog Halo Kaltim kerjasama Diskominfo Kaltim – RRI Samarinda, Selasa (11/12).

Sebagai contoh, lanjutnya, pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang saat diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kukar. Masyarakat yang menginginkan pelayanan dapat menginput berkas sendiri melalui website (online) yang kemudian mendapatkan kode tracking sebagai penanda sudah diproses atau belum.

“Adanya layanan tersebut untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat. Kalau masyarakat pergi ke Capil, harus sudah menginput berkas online sehingga ketika datang hanya menukar berkas lama dengan yang baru sesuai dengan berkas yang diinput. Itu sebagai contoh peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Sementara itu, narasumber dari RSUD AM Parikesit Kukar Martina Yulianti memaparkan pihaknya terus berupaya melakukan perubahan dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hasilnya sudah tiga tahun berturut-turut rumah sakit ini berhasil meraih penilaian terbaik di tingkat nasional.

Rangkaian prestasi itu diperoleh karena mereka mencoba memenuhi semua unsur yang disyarakatkan terkait pelayanan publik. Antara lain Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Pengaduan, Sarana dan Prasarana, serta Inovasi. “Salah satu kunci dari pelaksanaan pelayanan publik yang baik adalah terus melakukan perubahan menuju perbaikan,” paparnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Sri Ridayani juga telah menerapkan pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang pelayanan masyarakat terkait perizinan. Sri Ridayani menuturkan secara khusus ada standar yang berkaitan dengan pelayanan publik dan wewenang melaksanakan perizinan.

“Terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) yakni dari jangka waktu pelayanan, biaya dan informasi yang disiapkan baik online maupun manual. Semua itu masuk dalam Sistem Integrasi Layanan (SIL). Termasuk juga standar layanan elektronik yakni kurang dari satu jam sudah bisa dapat nomor induk berusaha. Nomor ini merupakan pengganti Surat Izin Usaha Perdagangan. ,” tuturnya.

Sri menilai pelayanan satu pintu ini bisa mengurangi pungutan liar karena semua pelayanan terpusat. Dan semua yang berkaitan perizinan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Disamping itu, pelayanan publik bisa dengan mudah dan cepat dengan adanya SIL.

(Diskominfo Kaltim / Cht)

Pemprov Kaltim Targetkan Serap 400 Ribu Tenaga Kerja Perempuan

SAMARINDA—- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukan keseriusannya meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Hingga akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023, Pemprov Kaltim menargetkan harus mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja perempuan. Hal Ini untuk mencapai Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90 persen pada dimensi keterlibatan perempuan dalam peningkatan ekonomi.

“Dari posisi sekarang 85,62 persen menuju 90 persen bukan hal gampang, kita harus optimis terwujud dalam lima tahun kedepan, tanpa kerja bersama melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tidak mungkin kita bisa mencapai angka itu” ujar Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA) Kaltim Halda Arsyad, melalui Sekretaris DKPPPA Kaltim Zaina Yurda, saat memimpin rapat Forum Perangkat Daerah, di Kantor DKP3A Kaltim, Senin (10/12).

Sejauh ini Pemprov menurutnya, sudah menunjukan memberi ruang cukup besar terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Dibuktikan sudah banyak perempuan diberi kesempatan menduduki jabatan strategis di lingkup Pemprov Kaltim.

Bukan sekadar pada posisi pejabat esselon IV dan esselon III, tapi juga cukup banyak pada posisi esselon II. Tercatat terdapat 9 orang diberi amanah menjadi esselon II baik kepala biro, kepala badan, kepala dinas, hingga Pj Sekprov Kaltim. Itu sebelum berkurang 3 pejabat esselon II yang memasuki masa purna tugas. Dan artinya sekarang tersisa 6 orang pejabat esselon II perempuan. Demikian pula di dunia politik, sudah jelas ada delapan persen perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif di tingkat provinsi.

Selain itu, ada beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain, penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan indikator kinerja program peningkatan implementasi PUG, program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja program meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan, program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dengan indikator kinerja program meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga.

Selanjutnya, program penguatan kelembagaan PPPA dengan indikator kinerja program rasio KDRT, program perlindungan anak dengan indikator kinerja program penurunan angka perkawinan anak, dan program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja program meningkatnya peringkat kriteria kabupaten/kota layak anak.

Adapun program kegiatan yang akan dilakukan mengejar target tersebut diantaranya bekerjasama dengan Disnakertrans Kaltim dengan menyiapkan tenaga kerja terampil. Memberi pelatihan para pencari kerja perempuan untuk dipersiapkan merebut potensi lowongan pekerjaan yang ada. (diskominfo/ris)

referensi dan Foto: http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id/

Peran Sangat Penting, Humas Wajib Bangun ‘Trust’ Masyarakat

Jakarta, Kominfo- Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, peran humas sangat-sangat sentral. Ia menunjuk contoh, untuk mendatangkan wisatawan, pemerintah telah memperbaiki fasilitas infrastruktur, runway diperpanjang, terminal diperbaiki, jalur transportasi diperbaiki, hotel dan lain-lain disiapkan, dan juga promosi kemana-mana.

“Tapi harus diingat kalau pemberitaannya kurang tepat, itu percuma semuanya. Wisatawan enggak mau datang, tidak jadi datang,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konvensi Nasional Humas 4.0, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018) pagi.

Di sinilah, lanjut Presiden, pentingnya kehumasan, yaitu mensosialisasikan pesan positif dan prestasi-prestasi kepada publik agar terbangun sebuah kepercayaan, agar terbangun sebuah trust, dan reputasi lembaganya.

Menurut Presiden, bagi yang menjadi humasnya perusahaan berkewajiban untuk membangun reputasi perusahaan, membangun trust kepada perusahaan tanpa memberitakan tentang keburukan perusahaan yang lain, apalagi menebarkan hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian.

Bagi yang menjadi humasnya pemerintah, lanjut Presiden, berkewajiban membangun reputasi pemerintah, membangun trust masyarakat kepada pemerintah tanpa memberitakan tentang keburukan siapapun, apalagi sekali lagi menebarkan hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian.

“Karena itu, kehumasan sangat penting dan peran bapak-ibu sangat sentral untuk membangun trust, untuk membangun reputasi Indonesia,” tegas Presiden.

Penguasaan Teknologi

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan, bahwa pekerjaan kehumasan sekarang ini banyak dibantu oleh mesin-mesin canggih yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Sekarang ini peran tenaga kehumasan sudah mulai diambil alih oleh sebagian komputer dan robot canggih.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan, bahwa penguasaan teknologi terbaru menjadi sangat penting untuk digunakan secara positif.  Di saat yang sama, lanjut Presiden, dibutuhkan redefinisi baru mengenai kehumasan kita ke depan.

Namun, Presiden meyakini, kerja-kerja kehumasan tidak akan bisa diambil sepenuhnya oleh artificial intelligence. Ia percaya kerja mesin tetap dikendalikan oleh manusia. “Yang memutuskan arah kerja mesin tetap adalah manusia, yang memutuskan narasi-narasi kehumasan juga adalah bapak, ibu, dan saudara-saudara semuanya. Bukan mesin, tetap manusia,” ujarnya.

Karena itu, Presiden menegaskan,  pada akhirnya, kita jugalah yang harus menjaga kehumasan 4.0 ini akan terus menjunjung tinggi keadaban, kearifan, kreatifitas, dan tanggung jawab sosial.

Oleh sebab itu, Presiden mengajak semua insan kehumasan untuk bersama-sama tetap terus menebarkan optimisme, terus bicara narasi-narasi yang mencerdaskan bangsa, terus menyampaikan narasi yang saling menginspirasi, saling berkolaborasi sehingga reputasi kita semakin terhormat, semakin bermartabat.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menkominfo Rudiantara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana.

 

sumber: kominfo.go.id

Prihatin Maraknya Kabar Bohong, Presiden Setuju Gerakan Indonesia Bicara Baik

Jakarta, Kominfo – Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya menyaksikan munculnya konten-konten negatif, berita provokatif, adu domba, kabar bohong yang akhir-akhir ini banyak sekali terlihat, yang jelas-jelas tidak mengindahkan etika dalam menyampaikan informasi.

“Bahkan dengan kepentingan tertentu, memang sengaja disebar untuk membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar ketakutan, menebar kecemasan, menebar  kekhawatiran, dan juga perasaan-perasaan terancam,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Konvensi Nasional Humas 4.0, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018) pagi.

Presiden menegaskan, menghadapi hal itu, memang tidak cukup dengan regulasi dan penegakan hukum. Yang diperlukan adalah literasi digital sehingga warga masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi untuk informasi digital, tapi juga mampu memilih dan memilah informasi, mampu melakukan cross-check, dan mampu melakukan klarifikasi jika menerima sebuah informasi.

Menurut Presiden, kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunanya. Karena itu, Presiden mengapresiasi konsistensi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) yang selama ini terus mengusung #IndonesiaBicaraBaik.

“Ini sangat bagus. Saya lihat hashtag ini muncul di setiap acara Perhumas di website-nya, di surat-suratnya, di backdrop-backdrop acaranya, di poster-poster Perhumas. Ini bagus bahwa Indonesia harus bicara baik,” ujar Presiden.

Kepala Negara bahkan mengaku sangat setuju dengan gerakan Indonesia Bicara Baik, yang dinilai sebagai sebuah ajakan gerakan sosial, ajakan untuk hijrah.

“Ajakan untuk hijrah dari pesimisme menuju optimisme, membangkitkan optimisme Indonesia. Ajakan untuk hijrah dari semangat negatif ke positif, dari hoax ke fakta, dari kemarahan-kemarahan, kesabaran-kesabaran, dari hal-hal yang buruk-buruk menjadi hal yang baik-baik. Hijrah dari ketertinggalan menuju ke kemajuan,” tutur Kepala Negara.

Tentu, tegas Presiden, bicara baik bukan berarti menutup fakta bahwa  masih ada yang kurang. Menurut Presiden, kita harus jujur bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, dibenahi, direformasi. Masih ada kerja-kerja yang terus harus dipercepat dan tidak bisa tidak.

“Kalau mau Indonesia baik, kalau mau Indonesia maju kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data tapi bukan pembodohan atau kebohongan. Kritik yang mencerdaskan tapi bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti,” tegas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menkominfo Rudiantara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana.

Sumber: kominfo.go.id

Sebelum Akhir Desember, Kaltim Segera Bentuk Sekber Penanganan Dana Desa

Samarinda – Pemprov Kaltim segera membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Penanganan Dana Desa Kaltim. Ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pembentukan sekber di daerah mulai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.

“Ini sesuai amanah pemerintah pusat. Kita akan segera tindak lanjuti di daerah. Membentuk sekber dengan melibatkan intansi lintas sektor yang terkait,” ujar Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat memimpin apel pagi, di Halaman Kantor DPMPD Kaltim, Senin (10/12).

Menurut Jauhar, jika mengacu stuktur ditingkat pusat sekber diketuai instansi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan pengarah dari Mendes PDTT, Kemendagri dan Kapolri. Artinya ditingkat daerah juga diketuai Kepala DPMPD dengan pengarah seperti gubernur dan kapolda, serta dengan keanggotaan dari instansi yang terkait.

Bila tidak ada hambatan, ia menargetkan sebelum akhir Desember akan segera terbentuk Sekber Penanganan Dana Desa di Kaltim. Sebab cikal bakalnya sudah ada di tingkat Kaltim.

Pemprov Kaltim sudah membentuk Satgas Pengawalan Dana Desa yang perannya hampir mirip. Bahkan sejak dibentuk sudah langsung melaksanakan tugas diantaranya keliling ke bebarapa kabupaten untuk evaluasi dan monitoring dana desa melalui Program Kiprah Desa.

Selain mendengarkan permasalahan di lapangan, tim juga memberi masukan secara langsung terkait penanganan masalah yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Diskominfo – Rzk)

Menkominfo Imbau Media Arus Utama Terus Jaga Kepercayaan Publik

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, media arus utama (mainstream) di Indonesia telah terbukti memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai penyaji informasi yang valid. Oleh karena itu, Rudiantara mengimbau agar pekerja media terus menjaga kepercayaan itu.

Hal itu terbukti dengan tercatatnya media arus utama di Indonesia dapat menduduki peringkat kedua di dunia yang memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat sebagai pembacanya. 

“Media mainstream di Indonesia meningkat 2 persen karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan itu yang mengantarkan media mainstream kita menerima penghargaan peringkat kedua di dunia setelah Tiongkok,” ujar Menteri Rudiantara pada ajang Graduation Master Class Digital Financial Literacy 2018 and Media Massa Appreciation Night yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Citibank, di Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Oleh karena itu, Menteri Rudiantara menyatakan tingkat kepercayaan tersebut harus selalu dijaga media sebagai insan pers dengan memberitakan informasi positif serta mengedukasi berdasarkan akurasi data.

Menurut Menteri Rudiantara, perkembangan pesat era teknologi digital saat ini di seluruh negara-negara di dunia tidak dapat dipungkiri ikut berdampak kepada masifnya penyebaran berita bohong (hoaks) ke masyarakat. 

Sehingga peran pers amat dituntut dapat memberikan informasi maupun kabar berita yang benar dan sesuai fakta datanya kepada masyarakat melalui media arus utama. 

Guna mencapai keinginan tersebut, Menteri Rudiantara beranggapan, amat penting pelatihan ataupun pendidikan kepada Jurnalis sehingga dapat menunjang aspek kualitas maupun profesionalitasnya.

“Meningkatkan kualitas profesional Wartawan itu salah satunya melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Usaha yang patut diapresiasi karena Wartawan yang berkualitas telah melakukan training sejak dasar hingga level paling atas,” kata Menteri Rudiantara.

Sementara, Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan menuturkan, untuk meningkatkan profesionalisme Jurnalis, media memiliki peran strategis membangun kepercayaan kepada publik.

Manan menjelaskan, perkembangan era teknologi digital juga ikut mempengaruhi kerja media untuk menyampaikan dan menyebarkan berita kepada publik yang tetap berkualitas serta mengedukasi. 

“Digital komunikasi telah mendefinisikan ulang bagaimana suatu berita dikemas dan disampaikan kepada khalayak umum. Itu juga telah mengubah cara kami melayani klien dan nasabah. Semoga program ini dapat mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat melalui media dengan kualitas liputan yang terpercaya, edukasi, beretika serta dipertanggungjawabkan,” ungkap Manan.

Program Graduation Master Class Digital Financial Literacy 2018 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada Jurnalis dan media massa sebagai bentuk apresiasi terhadap karyanya dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat.**

Sumber : kominfo.go.id