Tinjau Lokasi, Hadi Optimis Pemilih Kaltim Capai 50%

Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi beserta rombongan terdiri Kepala OPD serta Unsur Pejabat TNI Polri melakukan monitoring ke sejumlah TPS di Samarinda, Rabu(17/4).

Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi saat melakukan monitoring TPS 020 dan 021 Lapas Kelas 2A Samarinda yang berada di Jalan Jendral Sudirman

TPS 020 dan 021 Lapas Kelas 2A Samarinda menjadi tujuan pertama kunjungan Wagub. Selama monitoring, Hadi menerima laporan surat suara DPR RI mengalami kekurangan. Dari 150 DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terdaftar, hanya 15 surat suara tiba. Menanggapi hal itu, Hadi telah melaporkan kekurangan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

“TPS di Lapas itu ada kekurangan surat suara untuk DPR RI, tapi tadi sudah di laporkan ke KPU. Mudah-mudahan sebelum ditutup, segera di tindak lanjuti,” ujarnya.

Setelah Lapas, Wagub melanjutkan perjalanan meninjau TPS 08 dan TPS 010 di lapangan Sumber Mas Kelurahan Pasar Pagi. Kemudian TPS 002 Kelurahan Air Hitam dan terakhir TPS 03 di Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang.

Dari pantauan beberapa TPS itu dan melihat Partisipasi yang besar dari masyarakat, Hadi optimis partisipasi pemilih bisa diatas 50%.

Diakhir kegiatan, Hadi menyampaikan agar masyarkat Kaltim khususnya, tetap menghormati hasil yang diterima. Dirinya juga mengajak masyarakat tetap menjaga Kondusifitas dan keamanan hingga Pemilu berakhir.

“Saya meyakini seluruh TPS di Kaltim aman. Mudah-mudahan hasil pemilihan ini mencerminkan keinginan masyarakat. Siapapun yang terpilih, tetap membangun Kalimantan Timur dan Indonesia bersama-sama,” ucap Hadi.

Hadir Kepala DPMPD Kaltim Moh. Jauhar Effendi, Kepala Dinas Perhubungan Salman Lumindong, Kepala Dinas Kehutanan H. Amrullah, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Arih Frananta Filifus Sembiring, Kepala Biro Organisasi Rozani Erawadi dan Kepala Biro Humas Riawati.  Tampak pula Danrem 091 ASN Brigjen TNI Widi Prasetijono, serta Kapolresta Samarinda Kombespol Vendra Riviyanto.

Untuk diketahui, Gubernur Kaltim H. Isran Noor didampingi Ketua DPRD Kaltim H. Syahrun, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Priyo Widyanto dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto meninjau ke sejumlah kabupaten/kota antara lain Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur (Sangatta) menggunakan helikopter. (Diskominfo/Rey)

 

 

Kanwil BPN Kaltim Canangkan WBK dan WBBM

Samarinda – Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dipimpin Kepala Kanwil BPN Kaltim Mazwar, Rabu (10/4).

Dalam sambutannya Mazwar menerangkan kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih KKN. Juga sebagai strategi percepatan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan sasaran Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

“Pembangunan Zona Integritas ini penting dan perlu dilaksanakan. Karena merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Disadari, tugas Kementerian ATR/BPN kedepan sangat berat karena dihadapkan tantangan menyelesaikan program strategis nasional yaitu Program Reforma Agraria (lahan 9 juta hektar) dan Program PTSL (Program Pendaftaran Tanah  Sistem Lengkap). Dalam program ini seluruh bidang tanah di Indonesia harus sudah disertifikat atau didaftarkan paling lambat tahun 2025.

“Hal ini tentu memerlukan komitmen, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas serta semangat perubahan,” tegas Mazwar.

Ia juga megharapkan pembangunan Zona Integritas dapat dijadikan salah satu indikator evaluasi penilaian kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dirinya juga meminta dukungan seluruh pihak terkait dan juga masyarakat agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini sukses dan berhasil.

“Kita juga memerlukan dukungan seluruh pihak terkait dan masyarakat. Khususnya Kanwil BPN Provinsi Kaltim dalam pelayanan bidang pertanahan sesuai yang diharapkan masyarakat,” ujarnya. (Diskominfo/dir)

Transportasi Salah Satu Faktor Kota Layak Anak

Samarinda – Kebutuhan sistem transportasi ramah merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan dasar anak. Yaitu kebutuhan ruang terbuka untuk melakukan berbagai aktifitas. Perempuan dan anak-anak adalah kelompok paling rentan terhadap sistem transportasi kota saat ini. Data kecelakaan membuktikan 65% korban kelompok pejalan kaki adalah perempuan dan anak-anak.

“Transportasi ramah anak menjadi tolok ukur kota layak anak,” jelas Kasi Tumbuh Kembang Anak, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Siti Mahmudah Indah Kurniawati, saat menjadi narasumber pada dialog interaktif RRI Samarinda, Selasa (9/4).

Menurut perempuan yang akrab disapa Nia, menciptakan sistem transportasi ramah anak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Namun, bukan berarti masyarakat tidak dapat berperan dalam upaya ini. Pada tataran tertentu peran masyarakat justru lebih dominan.

Disisi lain, faktor utama keberhasilan pembangunan sistem transportasi ramah anak adalah sinergi penerapan strategi guna membangun jaringan jalan aman dan nyaman. Saat ini, transportasi kota berbasis aplikasi online menjadi primadona. Sehingga perlu pendidikan publik untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat menciptakan sistem transportasi kota ramah anak maupun penyandang disabilitas. 

“Kami bersama Dinas Perhubungan Kota Samarinda siap bersinergi melakukan advokasi, edukasi maupun pendampingan bagi pengelola dan pelaksana layanan transportasi. Hal ini agar menambah wawasan tentang konsep ramah anak,” tambahnya.

Wagub Harap Pemerintah Pusat Dukung Transformasi Ekonomi Kaltim

SAMARINDA – Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir menjaring aspirasi berbagai pihak dan sarana menyepakati strategi, arah kebijakan, target, program dan kegiatan pembangunan daerah. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi saat membuka acara berharap ada sinergitas pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat, Rabu (10/4).

“Saya harap Pemerintah Pusat mendukung transformasi ekonomi di Kaltim. Upaya beralih ke ekonomi berbasis manufaktur dan berkelanjutan tidak bisa berjalan baik tanpa keberpihakan Pusat,” ucapnya.

Menurutnya, kesadaran bersama harus dibangun guna inventarisir kebutuhan yang ditetapkan sebagai target pembangunan. Perencanaan harus dilakukan mengingat kebutuhan pembangunan cukup besar namun dana pembangunan jumlahnya sangat terbatas.

“Perlu kesabaran membangun Kaltim karena wilayahnya sangat luas dengan kondisi masih jauh tertinggal jika dibandingkan Pulau Jawa. Aparat Pemerntah harus bekerja keras memberi rasa aman dan nyaman. Jangan ada yang tidur nyenyak sebelum mampu mewujudkan itu semua,” tegas Hadi.

Hadir anggota DPR dapil Kaltim, DPRD Provinsi, Forkopimda Kaltim dan Bupati/Walikota se Kaltim. Hadir juga  Pimpinan BI Perwakilan Kaltim, Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim, Kepala OPD Lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota serta tokoh masyarakat, swasta, LSM dan Ormas. (Diskominfo/dir)

Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Syarat Revolusi Mental Sukses

Samarinda – Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan upaya mempercepat program pembangunan guna mewujudkan Indonesia maju. Partisipasi aktif dan kesadaran seluruh komponen masyarakat jadi syarat mutlak sukses dan berlanjutnya gerakan perubahan sikap mental bangsa Indonesia ke arah lebih baik.

Wakil Gubernur Kaltim H.Hadi Mulyadi mengatakan dalam menjalankan aktifitas harus dipastikan masyarakat Kaltim memiliki mental kuat dan baik.

“Kita bersyukur tinggal di Kaltim. Masyarakatnya luar biasa, dengan segala keberagaman namun tetap hidup rukun, aman dan damai,” ucapnya saat memberi arahan Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental, di Ruang Bina Bangsa Kantor Kesbangpol Kaltim, Selasa (9/4).

Dikatakan, sebagai kepala daerah berkewajiban mengatur kehidupan bangsa. Yaitu memastikan mayoritas dan minoritas di Kaltim semua sama. Mayoritas menghormati minoritas dan minoritas menghargai mayoritas.

“Yang penting masyarakat hidup bergandengan dan bersatu untuk membangun Kaltim,” tegasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Yudha Parnoto mengatakan sosialisasi ini penting karena keberhasilan pemilu tidak hanya dilihat dari keamanan, kelancaran dan terpilihanya pemimpin.

“Dukungan masyarakat yang pancasialis sangat diperlukan agar pemilu berjalan lancar dan kondusif. Sehingga diharapkan terpilih anggota parlemen dan pemimpin yang amanah untuk lima tahun ke depan,” ujar Yudha.

 

 

 

 

Persandian dan Statistik Harus Ditangani Dinas

Balikpapan – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Ober Tua Butar Butar mengatakan statistik dan persandian menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Undang Undang 23  tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan statistika dan persandian harus ditangani secara dinas.

“Pekerjaan statistik ini beda dengan Bappeda. Bappeda itu sebagai pengguna data dan tugas statistik memastikan semua data valid,” ungkap Ober pada Rakorda Bidang Kominfo di Balikpapan, belum lama ini.

Ditambahkan, Menteri Kominfo pada 18 Agustus 2016 menetapkan peraturan nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika. Permen itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam peraturan menteri tersebut diatur tentang bentuk, tipe, nomenklatur, penggabungan urusan, susunan organisasi, tugas dan fungsi.

Tata cara penyusunan pedoman nomenklatur perangkat daerah disusun sebagai panduan menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ini agar terwujud sinergitas kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (diskominfo/tp)

“Sandi dan Statistik itu bukan urusan kaleng-kalengan. Ini urusan serius. Seharusnya ini menjadi dinas. Namun saat pemetaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang perangkat daerah, ternyata nilai sandi dan statistik kecil. Dan akhirnya dimasukan di urusan kominfo,” ujar pria kelahiran Deli Serdang Sumatera Utara itu. (diskominfo/tp)

 

Rakor Kominfo Kaltim Hasilkan Tujuh Rumusan

Balikpapan – Rapat Koordinasi Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi hasilkan tujuh rumusan. Rumusan itu berasal dari berbagai masukan baik itu dari narasumber dan pendapat peserta. Salah satunya sinergitas penyusunan program antara Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Salah satu Tim Perumus Fery mengatakan perlunya koordinasi lebih lanjut dalam usulan program yang dimasukkan ke SIMLARAS. Aplikasi ini merupakan Sistem Informasi Penyelarasan untuk mengusulkan kegiatan daerah yang mendukung perencanaan Pemerintah di Pusat. Sehingga  perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah selaras dan mendukung Pembangunan Nasional.

“Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan target yang direncanakan Kementerian denan usulan yang diajukan Pemerintah Daerah,” ujar Fery di Balikpapan, Kamis (4/4).

Dijelaskan, rumusan lainnya adalah peran Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini. Diantaranya diseminasi Informasi yang benar kepada masyarakat, maksimalisasi PPID, identifikasi dan antisipasi hoaks. Peran lainnya adalah melakukan klarifikasi hoaks dan ujaran kebencian dan melaporkan ke https://aduankonten.id/.

“Diskominfo juga berperan untuk memenuhi ruang media dengan program, kebijakan, kinerja dan capaiannya di instansi masing – masing,” tambahnya.

Pranata Komputer ini juga menyampaikan struktur kelembagaan Kominfo harus segera memasukkan urusan Statistik dan Persandian ke dalam struktur organisasi. Ini penting dan harus merekomendasikan ke Biro Organisasi untuk melakukan evaluasi dan menyampaikannya ke Kementerian Dalam Negeri.

Untuk urusan persandian, Dinas Kominfo diharapkan melaksanakan tata kelola persandian dalam penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan urusan statistik, Kominfo bertanggungjawab terhadap validasi data dan sesuatu berkaitan koneksi internet (Internet of things/IoT).

Fery mengatakan rumusan ini dibacakan untuk diketahui peserta. Nanti akan disempurnakan lagi terkait penggunaan tata bahasa dan hal lainnya namun tidak mengubah makna yang sudah dibacakan.

“Rumusan ini masih akan disempurnakan. Peserta dapat mengunduh hasilnya di web Diskominfo Kaltim,” pungkasnya. (Diskominfo/gas)

 

Satlinmas Diminta Siaga Jelang Pemilu

Samarinda – Jajaran satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilu 17 April mendatang terkendali. Salah satunya dengan menggelar apel siaga yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (4/4).

Dalam amanat tertulis Gubernur Kaltim H. Isran Noor dibacakan Sa’bani mengatakan suksesnya pesta demokrasi sangat diperlukan situasi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat yang kondusif.

“Tugas dan tanggung jawab diemban dalam menyukseskan pemilu tidaklah kecil. Karena itu diperlukan kerjasama dan keterpaduan dengan berbagai pihak terkait lainnya,” tegasnya.

Untuk itu, menurut Sa’bani sangat diperlukan upaya pemantapan kesiapan. Baik penyelenggaraan maupun pengamanan serta antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang menganggu jalannya pemilu. Dalam mendukung kesuksesan pemilu, maka semua pihak harus tahu dan memahami tanggung jawab masing-masing.

Selain itu juga mengetahui mekanisme kerja dan penyelenggaraan pemilu, tidak terkecuali cara pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) hingga mengatasi berbagai situasi dan kondisi darurat yang perlu penanganan ekstra.

Pada kesempatan itu juga, Bupati/Walikota se kaltim diminta segera melakukan gelar pasukan penyerahan Bantuan Kendali Operasi (BKO) anggota Satlinmas ke Polri paling lambat pada tanggal 12 april 2019.

Apel Siaga Satlinmas diikuti TNI, Polri, Linmas, Satpol PP, mahasiswa S1 PIN, Tagana dan Damkar. Hadir juga Forkopinda serta OPD Kaltim. Acara dirangkai penyematan pita kesiapsiagaan pengamanan pemilu 2019 oleh Plh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim, M. Sa’bani kepada petugas keamanan.

DPRD Kaltim Sampaikan Laporan Reses Masa Sidang I

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kaltim gelar Rapat Paripurna ke-12, dengan agenda laporan hasil reses masa sidang I tahun 2019 di kantor DPRD Kaltim. Rapat dipimpin Wakil Ketua M Samsun didampingi sekretaris dewan M. Ramadhan, Selasa (2/4).

 

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Nixon Butarbutar menyerahkan hasil laporan reses masa sidang I

membacakan laporan reses mewakili 13 anggota Dapil satu. Dijelaskan, secara umum aspirasi masyarakat yang diterima mengenai infrastruktur.

“Kami terima banyak masukan dan keluhan dari masyarakat di Kota Samarinda. Diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan serta permasalahan ketersediaan jaring listrik, penerangan jalan umum dan air bersih,” ungkap Nixon.

Keluhan lain yang tentang kesehatan dan kurangnya sosialisasi BPJS dan Kartu Indosesia Sehat (KIS). Disamping peningkatan kualitas pendidikan, pemasaran hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.

Dapil Satu Kota Samarinda meliputi Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda Ulu dan Samarinda Utara. Termasuk juga Sambutan, Sungai Pinang dan Sungai Kunjang.

Wakil Ketua DPRD Kaltim M.Samsun memberi kesempatan tiap anggota menyampaikan laporan hasil reses tersebut kepada pimpinan rapat. Laporan hasil reses masa sidang I tahun 2019 ini juga menampung berbagai aspirasi. Selanjutnya menjadi usulan dan masukan dalam proses Pemerintahan di Kaltim lima tahun ke depan.

Samsun menilai semua aspirasi yang masuk dan dilaporkan dalam paripurna merupakan prioritas masing – masing dapil.

“Nanti kami gabungkan dapil yang sudah menyampaikan hasil laporan masa reset dan aspirasi masyarakat. Tentunya semua menjadi prioritas masing – masing dapil. Tinggal disesuaikan dengan program pemerintah 2019, dan disusun menurut skala prioritasnya,” terang M.Samsun.

Anggota legislatif mewakili 9 daerah pemilihan (dapil) sudah melaksanakan reses masa sidang pertama selama 8 hari, pada tanggal 12 -19 Febuari tahun 2019. (Diskominfo/Rey)

Kaltim Berpotensi Miliki KEK Pariwisata

Samarinda – Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan dukungannya untuk Kaltim mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Menurutnya, Kaltim potensial di sektor itu dan tim teknis Kemenpar sudah turun ke Benua Etam. Bahkan sudah melakukan pertemuan dan koordinasi intensif ke pihak terkait.

“Silahkan Pak Wagub (Hadi Mulyadi) buatlah Bali di Kaltim. Calonnya sudah ada dan destinasi utama sudah diusulkan. Tapi kalau Pak Wagub rela tidak tidur maka Insya Allah tahun ini Kaltim memiliki KEK Pariwisata,” ungkapnya saat menghadiri Millenial Gathering 2019 di Ballroom Swissbell Hotel Samarinda, Sabtu (30/3).

Minat utama wisatawan, lanjutnya, datang ke objek wisata didorong berbagai daya tarik yang tersedia. Seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacara dan wisata budaya lain. KEK diharapkan menjadi objek wisata terintegrasi antara wisata alam dan wisata budaya.

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengakui telah menyiapkan beberapa objek wisata yang akan menjadi unggulan di Kaltim. Dirinya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kaltim terkait pemenuhan persyaratan mewujudkan kawasan KEK. Diantaranya Kabupaten Berau.

“Saya sudah perintahkan Kadis pariwisata agar Berau dapat dijadikan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Sehingga diharapkan bisa mendapatkan bantuan dana Pusat. dan kedepan saya yakin Berau menjadi daerah tujuan unggulan wisata baik Nasional maupun International,” pungkas Hadi. (diskominfo/tp)