Faisal : Antara Senang dan Sedih

Samarinda – Usai menjalani proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama tiga bulan, Akhirnya Jumat (4/12/2020), Gubernur Kaltim Isran Noor melantiknya di ruang Ruhui Rahayu.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Dari 13 Pejabat yang dilantik, ada terselip nama Muhammad Faisal, nama yang sangat akrab ditelinga para awak media Kota Tepian. Mulai kemarin, Faisal resmi menduduki Kursi Kepala Dinas Kominfo Prov Kaltim.

Faisal pernah menjabat sebagai Kabag Humas, Kabag Umum, Sekretaris Dinas Pariwisata, kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kominfo, kepala Dinas Pariwisata dan kepala Dinas Perindustrian.

Usai dilantik, Faisal tampak dikerumuni para kuli tinta pertanyaan pertama yang terlontar adalah bagaimana perasaan Bapak usai dilantik.

“Antara senang dan sedih, senang bisa bergabung di Pemprov Kaltim menghabiskan 8 tahun lagi sebelum pensiun, Sedihnya ya saya ninggalin Pemkot Samarinda, bagaimanapun juga saya meniti karir selama 25 tahun di Pemkot,” Jawabnya.

Diakui masalah adaptasi dengan lingkungan baru tidak masalah, karena selama di Pemerintah Kota Samarinda Faisal sudah malang melintang di beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait Pilkada yang akan dilakukan beberapa hari lagi “Nanti Senin lah saya melihat data eksisting apa yang sudah dilakukan dan apa yang bisa saya perkuat, Anti Hoax merupakan program utama saya,” Ungkapnya.

Faisal juga akan menjadwalkan untuk bertemu Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk dapat mensinkronkan program kerja dengan mereka.

“Kasih waktu dulu, Senin atau Selasa Insya Allah saya akan buat sesuatu apa konsep kedepan untuk Kominfo,” Tutupnya.

Aspirasi Etam Terus Disosialisasikan

Samarinda – Dalam rangka mendukung implementasi program penurunan emisi Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) Di Kalimantan Timur. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan kegiatan Sosialisasi layanan Aspirasi Etam dan Peraturan Gubernur No.69 tahun 2019 tentang Aspirasi Etam di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (16/9/2020)

Beberapa sistem pendukung program penurunan emisi FCPF – CF yang diantaranya membangun mekanisme penanganan keluhan/Feedback and Grievance Redressal Mechanism (FGRM) melalui aplikasi layanan Aspirasi Etam.

“Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat pesat. Hal ini menjadi nilai positif dan dapat dimanfaatkan Pemerintah dalam hal meningkatkan layanan kepada masyarakat, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi/aduannya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” Papar Jauhar Plt Kadis Kominfo Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan prioritas utama dibidang pelayanan atas aspirasi/pengaduan yang berasal dari masyarakat. Pelayanan yang baik, efisien dan efektif dapat memberikan harapan akan terpenuhinya rasa keadilan dan tersalurkannya aspirasi masyarakat. Layanan aspirasi masyarakat merupakan elemen penting bagi instansi daerah, karena layanan ini bertujuan memperbaiki kinerja dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.

“Melatarbelakangi dinamika kehidupan masyarakat Kaltim, Amanat UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Fungsi PPID Provinsi Kalimantan Timur dan Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan oleh karena itu dibawah kepemimpinan Diddy Rusdiansyah kami membuat Aplikasi Ini,” Papar Fery salah satu pengembang Aspirasi Etam yang menjadi nara sumber pada kali ini.

Pengembangan aplikasi ini terus dilakukan melalui Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi, Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kaltim. Untuk saat ini sudah di versi 2.3, harapan besar dari Aspirasi Etam sendiri adalah kesadaran masing – masing OPD/Sektor untuk merespon keluhan masyarakat kemudian mendapat feedback dari OPD terkait atau mendapat jawaban terkait masalah yang dikeluhkan.

Diskominfo Kaltim Jalin Kerjasama Dengan 12 Media Online

Samarinda – Maraknya perkembangan media online di Kaltim merupakan kenyataan yang patut dapat perhatian, sementara regulasi yang berlaku di lingkungan pers mengharuskan media online harus memenuhi persyaratan dalam melakukan pemberitaan. Umumnya, media online di Kaltim masih dalam tahap membenahi persyaratan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dengan cara memberikan kesempatan kerjasama pemberitaan. Ini merupakan langkah kecil untuk menjadi besar kedepannya. Pemerintah Provinsi  Kaltim harus mengambil peran ini, agar kelak media online mampu bersaing saat IKN terbentuk.

Menindaklanjuti surat Nomor : 480/340/Diskominfo perihal pemberitaan tertanggal 3 Juni 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggandeng 12 media online untuk bekerjasama, Di Ruang Kudungga Diskominfo Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Kamis (25/6/2020).

“Kita ingin penyebarluasan berita dan kita ingin menghidupkan media online agar nanti dapat lebih berkembang, karena selama ini pemerintah belum pernah bekerjasama dengan media online,” Ungkap Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah.

Media online di Kaltim berkembang cukup pesat, sejalan dengan perkembangan internet dan penggunaan smartphone yang semakin marak. Di sisi lain yang tidak kalah penting adalah para jurnalis senior yang pada awalnya merupakan jurnalis media cetak mulai fokus mengelola media secara mandiri dan dalam perkembangannya diikuti oleh para jurnalis muda.

Nantinya 12 media online ini akan memberitakan berita terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro dilingkup Pemprov Kaltim, dalam rapat kali ini juga diinformasikan kepada pimpinan redaksi terkait pembagian peliputan. Satu media online mendapat jatah tiga OPD, diharapkan para wartawan dapat menjalin silaturahmi dengan OPD dan Biro.

“Jadi kita bekerjasama dengan 12 media online ini akan menjadi indikator bagi media online yang lain untuk membenahi diri agar bisa memenuhi kualifikasi, dari segi legalitas harus memenuhi legatisas PERS namun yang menjadi perhatian kita yaitu aspek kredibilitas yaitu NPWP, Pimpinan Redaksi harus KTP Kaltim kemudian harus ada wartawan yang lulus UKW,” Tambah pria kercamata ini.

Untuk menjadi media online harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Dewan Pers No 03/PERATURAN-DP/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Berdasarkan ke-2 aturan tadi, maka setiap media online harus memenuhi persyaratan pokok, sebagai berikut :

  1. Berstatus sebagai perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT)
  2. Memiliki redaksi yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan
  3. Penanggungajwab/pimpinan redaksi memiliki kompetensi wartawan utama
  4. Mengumumkan nama, alamat dan kontak redaksi dan penanggungjawab secara terbuka di media online bersangkutan, termasuk alamat email.

12 Media Online tersebut antara lain : Vivaborneo.com, Prokal.com, Niaga.Asia.com, Detakkaltim.com, Beritakaltim.co, Koran Kaltim, Klik Samarinda, Lensa Borneo, Disway Kaltim, Kaltimtoday.co, Diksi.co, dan Kaltimnews.co

 

99% Layanan Telekomunikasi Di Kabupaten Mahulu Terlayani

Ujoh Bilang – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan survey jaringan telecenter dan interkoneksi jaringan intra pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu (6/11).

Kepala bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dianto dan Kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) , Agung Masuprianggono bersama stafnya menuju kantor Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu dan bertemu dengan Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika, Evodius Awang.

“Mendorong Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur untuk mencontoh semangat dan kerja keras Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengembangkan wilayahnya di sektor telekomunikasi,” Ujar Dianto Kabid TIK Diskominfo Kaltim.

Usai bertemu Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika kami diajak bertemu dengan Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu, Nasution Hibau Djaang.

Kabupaten Mahakam Ulu dianggap berhasil dalam membuka keterisoliran wilayah melalui jaringan telekomunikasi. Bagaimana tidak Kabupaten termuda dengan luas wilayah 15.315 km2 ini berkomitmen pada tahun 2020 Mahakam Ulu merdeka sinyal.

“Ya itulah upaya kita dengan kondisi daerah seperti ini, pertama kali membangun Kabupaten Mahakam Ulu dari nol semua kondisinya dari nol. ya sekarang ada perkembangan, sekarang kami sudah menikmati jaringan 4g walaupun kadang menurun,” Ungkap Ibau sapaan angkap Kadis Kominfo Mahulu.

Melakukan koordinasi, komunikasi secara intens dan bekerjasama dengan BAKTI Kominfo dan penyedia layanan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat. Ini merupakan cara jitu agar Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Pesan pak Bupati sebelum saya dilantik “Tolong perbaikan jaringan, yang penting kita bisa telepon dan SMS, yang lain kita kerjakan sedikit demi sedikit,” Tambahnya.

Diskominfo Kaltim Kembali Gelar Apel Rutin

Samarinda—Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim kembali menggelar apel pagi setelah beberapa pekan sempat terhenti di karenakan beberapa bagian kantor di lakukan tahapan renovasi.

Upacara langsung di pimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Diddy Rusdiansyah di ikuti oleh seluruh staff jajarannya.

Diawali dengan pembacaan sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik, nawacita dan visi misi RPJMD Kaltim 2019-2023 “Berani Untuk Kaltim Berdaulat”.

Dalam kesempatan itu, Diddy mengungkapkan rasa syukur karena bisa melaksanakan kembali rutinitas setiap hari senin yakni apel pagi.

Dirinya mengatakan beberapa bagian kantor akan dilakukan renovasi, dan pengerjaan tersebut akan terus berlanjut secara representatif.

“Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak melaksanakan rutinitas setiap hari senin yakni apel pagi, kini kita melaksankannya kembali, walaupun kantor masih dalah tahapan renovasi. Dan renovasi ini akan berjalan terus secara representatif, tujuannya agar keadaan kantor menjadi lebih baik kedepan,”ungkap diddy,Senin(30/9).(Diskominfo/Rey)

DISKOMINFO Menggelar Rapat Kordinasi Media Online dan OPD Prov Kaltim

Samarinda-Dinas Kominfo provinsi kaltim, mengadakan rapat kordinasi bersama media online dan OPD Prov. Kaltim, bertempat di Balroom Hotel Midtown.(9/9).

Bertema penguatan peran OPD dalam dimensi informasi pembangunan Provinsi Kaltim. Diskominfo memberikan ruang untuk berdiskusi antara OPD dan media, terkait berbagai informasi yang akurat.

Dalam sambutannya Diddy Rusdianyah selaku kepala Diskominfo Prov.Kaltim mengungkapkan bahwa nomenklatur Mendagri dalam mengatur media dan urusan kehumasan di pemerintahan mengalami pergeseran fungsi yang dulunya dikelola oleh Biro Humas, sekarang dikelola Diskominfo.  Namun kita tidak langsung mengubah peran tersebut, kita lakukan secara perlahan-lahan, langkah pertama ialah merangkul peran media online.

“Kesimpulan kegiatan hari ini ialah kita akan berbicara dengan data dan fakta yang ada, dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan masing masing OPD tentang kerja sama ini khususnya untuk meningkatkan kualitas pranata humas yang ada di masing masing OPD, ucap beliau.

Para undangan yang hadir terdiri dari Pimred/Perwakilan media online dan beberapa OPD Prov. Kaltim . ( Diskominfo/ Bgs)

Hapus Diskriminsi Melalui RUU-KG

SAMARINDA— Kondisi sosial budaya sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya patriaki menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan, sehingga masyarakat menganggap wajar adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek dan ruangan kehidupan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah berupya memecahkan permasalahan tersebut dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi melalui penyusunan rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender (RUU-KG).

Mengingat hal tersebut, Kemen PPPA bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Workshop Perancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender di Provinsi Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (5/9)

Sekretaris DKP3A Kaltim, Zaina Yurda mengatakan pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi untuk menjadikan pemahaman yang komperhensif akan gender,  sebagai bagian yang integral dalam menjalakan pembangunan negara yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan negara yang dianggap masih kurang memperhatikan kesejahteraan hidup perempuan.

Lanjutnya, ketidak adilan gender terhadap perempuan dapat terjadi karena karena selama ini perempuan hidup didalam dunia yang didefisinikan oleh laki-laki. Dengan demikian moralitas yang terbentuk di dalam diri perempuan adalah moralitas yang sesungguhnya merupkan konstruksi gender atas pengharapkan masyarakat terhadap perempuan.

Didalam strategi pengarusutamaan gender juga perlu dilakukan setiap lembaga pengambil keputusan agar muncul kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk kehidupan perempuan indonesia.

“Saya minta Lembaga-lembaga Legislatif, eksekutif dan yudikatif berkewajiban melakukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender,”pintanya

Dengan adanya Workshop Perancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender diharapkan kehadiran peserta baik dari instansi Pemprov Kaltim, Instensi vertikal maupun instansi Pemerhati wanita diharapkan dapat menyamakan resepsi tentang kesetaraan gender dan masukan dalam penyususna draf Undang-Undang kesetaraan gender. (diskominfo/ris)

Ismu : Anggota DPRD Kaltim Baru Harus Jalankan Amanah Rakyat

SAMARINDA — Pengucapan sumpah/janji 55 orang anggota DPRD Kaltim masa jabatan 2019-2024 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Sutoyo disaksikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, serta Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Senin (2/9/2019).

 

Tampak Bupati Kutai Timur Ismunandar dan isteri Hj Encek UR Firgasih turut hadir untuk menyaksikkan secara langsung pelantikan 6 wakil rakyat asal Kutai Timur yang salah satu diantaranya adalah ananda Siti Rizky Amalia SE.Ak.CA yang merupakan putri sulung dari pasangan ini.

 

Selain itu, 5 anggota DPRD Kaltim asal Kutim yang ikut dilantik, yakni Agiel Suwarno, Mahyunadi, Ismail, Harun Al Rasyid, M Nasiruddin dan H Agus Aras.

 

“Semoga mereka benar-benar bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Tidak hanya sekedar amanah yakni benar-benar bisa dipercaya. Tetapi juga ikut berkontribusi pada pembangunan untuk daerah, khususnya Kabupaten Kutai Timur,”jelas Ismu.

 

Menjadi Anggota DPRD Kaltim merupakan tantangan sehingga kepada semua angota DPRD Kaltim yang baru dilantik agar dapat terus belajar, berdoa dan bersyukur agar terus menjadi pribadi yang memang benar-benar sesuai pilihan rakyat dalam mendukung program pembangunan daerah, sesuai perannya masing-masing. (DISKOMINFO/Lely)

Ramah Tamah Bersama Anggota DPRD 2019-2024 Yang Baru Dilantik

Samarinda-Sekretariat DPRD Prov.KALTIM mengadakan malam ramah tamah dan makan bersama anggota DPRD yang baru dilantik di ballroom Hotel Senyiur (2/9).

Anggota DPRD yang hadir di dampingi oleh keluarga dan kerabat, duduk bersama menikmati hidangan yang disediakan .

Acara dibuka dengan sambutan oleh ketua DPRD periode 2014-2019 ( H.M Syahrun HS, dilanjut ketua sementara DPRD sekarang , untuk mengucapkan selamat dan terimakasih kepada para anggota DPRD yang lama maupun yang baru dilantik.

Hadir pula wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, bercengkrama dengan para tamu .dalam sambutannya beliau memberikan semangat kepada para anggota DPRD yang baru dilantik,

Pesan beliau kepada tamu yang hadir
” jangan ada lagi perbedan diantara para anggota DPRD dan kita semua, Menjaga persatuan dengan cara menjalin komunikasi yang baik”, ucapnya .

Tamu undangan di hibur bapak wakil gubernur Hady Mulyadi dengan menyanyikan 1 buah lagu, untuk mencairkan suasana , Beliau berkesempatan memainkan alat musik Drum bersama Home band .(diskominfo.prov/Bgs)

55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih Resmi Dilantik Hari ini

Samarinda– Hari ini Sebanyak 55 Anggota DPRD Kaltim Periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PTN) Kalimantan Timur Sutoyo yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin(2/9).

Untuk di ketahui, Sebanyak 34 orang merupakan wajah baru yang akan menduduki kursi parlemen di Karangpaci.

Dalam Kesempatan itu Gubernur Kaltim H. Isran Noor mengucapkan selamat atas dilantiknya anggota DPRD Prov. Kaltim Periode 2019-2024.

Dirinya berharap seluruh Anggota DPRD Kaltim yang baru dapat segera melaksanakan tugas dengan baik dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Mudahan seluruh anggota DPRD Kaltim terpilih, terus diberikan kesehatan dan kemudahan agar dapat segera melaksanakam tugas -tugas pembangunan daerah. Terlebih Kaltim sudah dipilih sebagai calon ibu kota negara.” Tutur Isran.

Acara di rangkai dengan penyerahan palu secara simbolis dari Pimpinan DPRD Kaltim periode 2014-2019, HM.Syahrun kepada Pimpinan Sementara Periode 2019-2024 yakni H.Makmur HAPK.

Turut Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi, Bupati dan Walikota se-Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Priyo Widyanto, Pangdam IV Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Danrem 091/ Aji Surya Natakesuma Brigjen TNI Widi Prasetijono, Kepala BIN Kaltim Brigjen TNI Masrumsyah, Kepala BNN Prov. Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono.

Tampak juga Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Gunung Tabur, Sultan Sambaliung, pejabat struktural di lingkungan Pemprov. Kaltim, Tokoh agama adat dan pemuda serta undangan terkait. (Diskominfo/Rey)

Dan Berikut nama – nama Anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024.

Dapil satu (I) Kota Samarinda ,Jahidin, Andi Harun, Agus Suwandi, Ananda Emira Mois, Romadoni, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiono, Saefudin Zuhri, Maskyur Sarmian, Rusman Ya’qub, Jawad Sirajuddin, Puji Setyowati.

Dapil dua (II) Kota Balikpapan, Syafruddin, Bagus Susetyo, Edy Sunardi Darmawan, Baba, Hasanuddin, Yusuf Mustafa, Fitri Maisyaroh, Mimi Meliani, Sigit Wibowo, Muhammad Adam.

Dapil tiga (III) PPU-Paser, Yeni Eviliana, Baharuddin Muin, Heriyana Yanti, Amiruddin, Andi Harahap, Muspandi, dan Andi Faisal Assegaf.

Dapil empat (IV) Kabupaten Kutai Kartanegara, Puji Hartati, Seno Aji, Reza Fahlevi, Muhammad Samsun, Eli Hartati Rasyid, Muhammad Syahrun, Salehuddin, Syarkowi V Zahri, Ali Hamdi, Rima Hartati, Baharuddin Demmu.

Dapil lima (V) Kubar-Mahulu, Egi Emanuel, Veridiana Huraq Wang, Martinus.

Dan Dapil enam (VI) Bontang-Kutim-Berau, Sutomo Jadil, Henry Pailan, Safuad, Agil Suwarno, Makmur HP, Mahyunadi, Abdul Kadir Tapa, Ismail, Harun Al Rasyid, Siti Amaliyah, Nasirudin, dan Agus Aras.