Gubernur Isran Apresiasi Kiprah Meiliana Membangun Kaltim

Samarinda – Plt Sekretaris Daerah Meiliana memasuki purna tugas setelah 32 tahun mengabdikan diri untuk Pemerintahan dan kemajuan Kaltim. Acara pelepasan digelar di ruang Pandurata kantor Gubernur Kalimantan Timur, sabtu (1/6).

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Meiliana. Karena telah memberikan karya pemikiran dan sumbangsih terbaik terutama selama menjadi pegawai negeri hingga pejabat tinggi daerah.

“Tidak banyak di Republik ini perempuan yang menduduki jabatan eselon satu dan salah satunya adalah Dr. Meiliana. Khusus Kaltim, baru kali ini dijabat seorang perempuan selama berdiri sejak tahun 1960,” kata Isran Noor.

Isran menambahkan telah banyak kontribusi yang diberikan dalam berbagai program pembangunan Kaltim. Termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi ASN di lingkup Pemprov Kaltim saat menjabat kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda.

“Dedikasi dan pengabdian yang diberikan Dr Hj Meiliana selama 32 tahun untuk Pemprov Kaltim itu sangat luar biasa,” ujar Isran.

Di kesempatan itu, Meiliana mengatakan selama pengabdian dirinya berkomitmen dan mendukung mewujudkan visi Kaltim Berdaulat dalam peningkatan SDM perempuan, disabilitas dan pemuda menjadi prioritas.

“Saya mohon kepada Pak Isran. Nantinya ada ASN dari kalangan perempuan yang bisa meneruskan dan menggantikan posisi saya,” ujar Meiliana.

Dirinya juga mengharap seluruh ASN Pemprov Kaltim bekerja dengan baik penuh tanggungjawab, tulus dan ikhlas.

“Dalam melaksanakan tugas, kerjakanlah dengan iklas dan jangan pernah mengeluh. Kuncinya, cintailah pekerjaan. Dengan begitu pekerjaan akan mudah dilaksanakan dan memperoleh hasil yang baik,” pesan Meiliana.

Meiliana juga mengapresiasi dukungan Pemprov Kaltim selama menjabat Plt Sekprov Kaltim dan memohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan baik disengaja maupun tidak. “Momentum bulan suci Ramadhan ini, mari saling memaafkan. Semoga apa kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” ucap Meiliana.(diskominfo/dir)

Tuntaskan Perekaman e-KTP, DKP3A Akan Kunjungi Daerah Perkebunan

Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Prov. Kaltim segera mendatangi kecamatan yang masih rendah dalam perekaman maupun pencetakan KTP-el. 

“Kita akan mendatangi daerah yang memang susah dijangkau khususnya di beberapa kecamatan di Kutai Timur,” ungkap Kepala DKP3A Kaltim, Halda Arsyad saat dikonfirmasi belum lama ini.

Halda mengatakan mendatangi warga yang daerahnya sulit dijangkau dilaksanakan usai Lebaran. Pihaknya akan mengunjungi wilayah perkebunan yang memang belum melakukan perekaman KTP-eldi Kabupaten Kutim. Diakui, selama ini perekaman KTP-el di wilayah Kaltim tidak masalah. Hanya stok blangko di pusat terkadang kosong, sehingga percetakan di daerah tertunda. Untuk itu dia menghimbau kabupaten/kota melakukan pencetakan karena penting dan mendesak.

“Kalau ada orang yang hanya KTP-el robek sedikit, nanti saja diganti. Pencetakan dilakukan kalau memang mendesak betul sebagai antisipadi kekosongan bkangko perekaman di daerah,” pinta Helda. (diskominfo/ris)

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, DKP Kaltim Gelar Konsultasi Publik

Samarinda – Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kaltim yang di Pendopo Odah Etam Samarinda. Kegiatan dibuka Plt Sekprov Kaltim Meiliana ini diperlukan dalam mendukung Pemprov Kaltim membentuk Peraturan Daerah pengembangan zonasi wilayah pesisir pulau-pulau.

“Konsultasi publik ini penting agar masyarakat tahu apa yang akan dilakukan menuju pengembangan zonasi tersebut,” ujar Meiliana, Rabu (22/5). 

Diterangkan, dokumen ini sebagai syarat Pemprov untuk membentuk Perda. Sehingga zonasi wilayah ini mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan tata ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kaltim.

“Kita harapkan Perda tentang zonasi wilayah tersebut mendukung masyarakat pesisir maupun pulau-pulau kecil agar tidak ada terjadi pesoalan di kemudian hari. Termasuk mengenai kondisi lingkungan kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Dia juga mengatakan perda ini membantu pertumbuhan investasi Kaltim. Untuk itu, diperlukan masukan dan saran tentang dokumen yang dibuat jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Perda.

Tampak hadir Walikota Bontang Basri Rase, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak Getreda M Hehanusa dan Perwakilan OPD Pemprov Kaltim, OPD Kabupaten/Kota se Kaltim serta LSM Lingkungan.

Tiga Daerah Diminta Segera Bentuk Badan Kesbangpol

Samarinda – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Yudha Pranoto mengintruksikan tiga Kabupaten/kota yang masih berbentuk Kantor segera menjadi Badan dengan berpedoman pasal 20 Permendagri No.11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Saya mengimbau kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Balikpapan, Mahakam Ulu dan Paser segera menindaklanjuti instruksi mendagri untuk menaikan Kantor Kesbangpol menjadi Badan,” ucapnya disela Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke 111 tahun 2019, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (20/5).

Yudha menjelaskan peningkatan tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas, keselarasan sinergitas serta memudahkan koordinasi Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol. Oleh karenanya, daerah diminta menetapkan perangkat daerah bidang ini dalam bentuk badan.

“Sudah beberapa kali diimbau, Balikpapan, Mahulu dan Paser yang masih kantor Kesbangpol. Karena apabila kepala kantor berkoordinasi dengan Kapolres atau Dandim itukan pasti canggung. Oleh karena itu dengan berubahnya kantor menjadi Badan maka mempermudah penyelenggaraan Pemerintahan,” tambahnya.

Yudha berharap terbentuknya Badan Kesbangpol bisa meningkatkan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat. (diskominfo/ris)

 

 

 

Berita Foto : Rapat Kerja PPID Di Lingkup Pemprov Kaltim

Kepala Bidang IKP Nurulita membacakan laporan panitia pada rapat kerja PPID di Lingkup Pemprov Kaltim, Senin (20/5).

 

Para peserta rapat kerja PPID di lingkup Pemprov Kaltim memenuhi Ballroom Apokayan Hotel Horison Samarinda, Senin (20/5).

 

Kadis Kominfo Kaltim membuka acara rapat kerja PPID.

 

Kadis Kominfo Kaltim membuka dan memberi materi pada rapat kerja PPID

 

Ketua Komisi Informasi Kaltim M.Khaidir memberi materi 

 

Ketua Komisi Informasi Kaltim M.Khaidir memberi materi.

 

Kadis Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad memberikan materi pada rapat kerja PPID.

 

Para peserta rapat kerja PPID

 

Sesi tanya jawab

 

Sesi tanya jawab 

 

Sesi tanya jawab 

 

Usai acara sbagian peserta berfoto bersama nara sumber.

Wujudkan Keterbukaan Informasi Berawal dari Renstra

Samarinda – Upaya memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terus dilakukan Dinas Perkebunan Kaltim. Tidak heran, instansi yang dipimpin Ujang Rachmad itu berhasil menjuarai pemeringkatan keterbukaan informasi publik baik nasional maupun provinsi.

“Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen awal yang menjadi perhatian penting. Juga perbaiki dan lakukan inovasi dengan data yang dimiliki. Termasuk juga didukung SDM yang ulet dengan data,” tutur Ujang pada Raker PPID di Lingkungan Pemprov Kaltim tahun 2019 di Ballroom Apokayan Hotel Horison Samarinda, Senin (20/5).

Dinas perkebunan Kaltim, lanjutnya, selalu menyajikan data valid dan terbaru sehingga mampu meraih juara keterbukaan informasi publik di tingkat nasional maupun provinsi. Diantaranya juara 1 lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik berbasis web oleh Kementrian Pertanian kategori SKPD Pertanian Provinsi tahun 2015 dan Juara 2 situs web kementrian pertanian kategori OPD tahun 2016.

Kadis Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad saat memberikan materi 

Sementara, Kepala Bidang IKP Nurulita dalam sambutannya mengatakan perlu ada sinkronisasi antara Pemprov dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Kaltim. Raker PPID di lingkup Pemprov Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kaltim dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Tujuan diselenggarakan acara ini agar pemeringkatan KIP tingkat nasional menuju informatif, sinergi antara ppid pembantu dengan ppid utama diharapkan semakin harmonis agar Provinsi Kalimantan Timur semakin baik,” jelasnya.

Tiga nara sumber menyampaikan materi pada acara ini, antara lain Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah dan Kadis Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad sebagai best practice pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kaltim. Acara yang dibuka Kadis Kominfo Kaltim ini  juga menghadirkan Ketua Komisi Informasi Kaltim M.Khaidir.  (diskominfo/tp)

 

Wagub Pimpin Upacara Harkitnas 2019

Samarinda –  Rakyat Indonesia yang demokratis dapat mengaspirasikan pilihan berbeda-beda. Semua pilihan diniatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu tak ada manfaat yang bisa diambil jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita.

“Alhamdulilah, hingga saat ini ini tahap-tahap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif berlangsung lancar. Ini juga berkat pengorbanan saudara-saudara kita yang menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara,” kata Wagub Kaltim Hadi Mulyadi membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2019 ke-111 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (20/5).

Dia juga menambahkan lebih satu abad ditorehkan catatan penghormatan dan penghargaan kemajemukan bangsa yang ditandai berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Kita patut bangga dengan kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan di bentang geografis Indonesia yang ekstrem mampu menjaga persatuan hingga detik ini.

“Tak diragukan lagi kita pasti mampu bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat dan keterbelahan sosial dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas yakni bagi anak cucu bangsa ini, yaitu Persatuan Indonesia,” ujar Hadi.

Hadi mengharapkan pada peringatan Harkitnas yang dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadhan ini, dapat menuntun kita mengejar pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang di benci Allah SWT. Seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah.

“Hingga pada akhirnya, di ujung bulan Ramadhan nanti, kita bisa seperti Mahapatih Gadjah Mada. Yaitu mengakhiri puasa degan hati dan lingkungan yang bersih berkat hubungan yang kembali fitri dengan saudara-saudara di sekitar kita”  harapnya. (Diskominfo/dir)

Hadapi Lonjakan Penumpang, Maskapai Siapkan Penerbangan Tambahan

Samarinda – Kepadatan arus mudik lebaran 2019 akan mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 6 sampai 10 persen. Kenaikan itu terjadi pada H-4 hingga H+2 lebaran.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Dishub) Kaltim Salman Lumindong usai memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Dishub Kabupaten/Kota Kaltim, Rabu (15/5).

“Tanda-tanda kepadatan sudah terasa sejak beberapa bulan belakangan ini. Untuk angkutan udara dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) dan APT Pranoto, akan ada lonjakan penumpang walaupun tidak banyak,” ucap Salman.

Dirinya menerangkan, Bandara Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan diprediksi mengalami lonjakan kenaikan penumpang 2 sampai 3%. Sementara bandara APT Pranoto Samarinda juga akan ada kenaikan penumpang secara signifikan. Untuk bulan April 2019, mencapai 4.000 penumpang di Bandara APT Pranoto Samarinda.

Menyikapi hal tersebut, Salman menyebutkan ada beberapa antisipasi yang telah dilakukan untuk jalur udara. Diantaranya menyiapkan penerbangan tambahan untuk maskapai. Ada beberapa maskapai yang telah mengajukan penambahan penerbangan (extra flight), diantaranya Lion Air, NAM Air, dan Sriwijaya Air.

“Lion Air sudah mengajukan extra flight dari Balikpapan ke Surabaya, Makassar, Jogyakarta dan Semarang. Begitu pun Samarinda, lion Air mengajukan ke Surabaya dan Yogyakarta. Semua maskapai mengantisipasi kenaikan lonjakan penumpang,” ujarnya.

Salman mengakui Bandara APT Pranoto adalah bandara baru yang mengalami lonjakan arus mudik lebaran 2019. Terkait kesiapan, Dishub akan mendirikan tenda di sekitar bandara agar jika terjadi kepadatan penumpang yang tidak bisa bermalam dapat menggunakan fasilitas itu.

Di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku tidak hanya sisi darat tapi juga sisi udara. Mengenai harga tiket, sudah disampaikan Menteri Perhubungan per 15 mei adalah batas waktu harga tiket sudah turun sampai 15 persen.

“Kita tunggu aja hari ini, betul tidak. Kalau kita cek besok turun berarti memang betul. 12 sampai 16 persen rata rata, ya mudah-mudahan turun,” harapnya.

Jalur Angkutan Lain Disiapkan

Salman juga telah mengantisipasi jika tidak ada penurunan harga tiket pesawat, telah disiapkan alternatif angkutan lain melalui jalur laut. Berdasarkan laporan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan Kota Bontang, telah menyiapkan angkutan laut gratis bekerja sama Pupuk Kaltim (PKT) Bontang dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

“Untuk KM Binaya tanggal 21 sampai tanggal 25 Mei, kemudian PT Pelni Tanggal 1 sampai dengan 6 Juni, itu sudah dilakukan untuk Kota bontang,” terangnya.

Di Kota Samarinda, telah disiapkan kapal laut jika terjadi lonjakan penumpang. Distrik navigasi telah menyediakan satu kapal cadangan.

“Jalur laut adalah alternatif lain jika sampai hari ini harga tiket pesawat belum turun. Ini adalah antisipasi sehingga masyarakat bisa menggunakan jalur laut dan darat,” pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

Miliki Pengalaman dan Perangkat Lengkap, Kaltim Siap Laksanakan FCPF

Samarinda – Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat mengungkapkan Kaltim memiliki pengalaman dan perangkat daerah yang lengkap untuk melaksanakan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund tahun 2020-2024. Melalui program Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang merupakan mekanisme pengurangan deforestasi dan pengrusakan hutan dengan maksud mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan.

Hal ini diungkapkan saat acara Rencana Pelaksanaan Program Penurunan Emisi kerangka FCPF Carbon Fund, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (16/5).

“DDPI Kaltim sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kaltim siap mengkoordinasikan seluruh kegiatan implementasi FCPF Carbon Fund. Kaltim benar-benar siap melaksanakan program REDD+ ini sehingga bisa mengimplementasikan FCPF Carbon Fund. Ini jugasejalan dengan konsep Pembangunan Hijau Kaltim (Kaltim Green) melalui strategi transformasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah emisi,” papar Daddy.

Rencana implementasi FCPF CF di Kaltim merupakan program yang dirancang mendukung program penurunan emisi Pemerintah Indonesia untuk mencapai komitmen internasional. Untuk tingkat Nasional, ditargetkan penurunan emisi 29 persen pada 2030 dan 41 persen jika mendapatkan dukungan dunia internasional.

Skema REDD+ merupakan salah satu tumpuan pencapaian target penurunan emisi berbasis pengelolaan lahan. Banyak kebijakan pendukung yang telah dibuat dan dibangun untuk persiapan implementasi REDD+ di Indonesia. Di level nasional sudah ada strategi nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL) atau tingkat referensi emisi hutan, National Forest Monitoring System (NFMS) atau sistem monitoring hutan nasional.

Selain itu Sistem Monitoring Reporting and Verification atau sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi nasional atau yang dikenal dengan istilah Simontana, Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Informasi Safeguards (SIS). Semua ini langkah-langkah dan bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mempersiapkan REDD+ di Indonesia.

“Isu perubahan iklim itu nyata. Kita harus tanggap terhadap perubahan iklim, karena negara kita merupakan negara kepulauan. Jika kita tidak tanggap, maka banyak pulau kecil yang tenggelam. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penurunan emisi ini merupakan tindakan nyata mitigasi perubahan iklim, patut didukung semua pihak,” jelas Daddy. (Diskominfo/Cht)

Kaltim Jadi Wilayah Program Pengurangan Emisi Karbon

Samarinda – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemprov Kaltim berencana melaksanakan Program Penurunan Emisi  dalam Kerangka Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF). Kebijakan pemerintah menetapkan Kaltim untuk pelaksanaan program pengurangan emisi karbon FCPF Carbon Fund 2020 – 2024 didasari komitmen kuat Kaltim melaksanakan pembangunan berbasis lingkungan.

“Kita sengaja mengusulkan Kaltim karena telah lama memiliki program terkait penurunan emisi ini. Ada Kaltim Green (Kaltim Hijau) yang dituangkan dalam program pembangunan ramah lingkungan di RPJMD Kaltim 2013-2018 serta RPJMD 2019-2023,” ungkap Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Emma Rahmawati, di Ruang Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (16/5).

Program pengurangan emisi bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di area yang mencakup 12,7 juta hektar. Sekitar setengah wilayah itu ditutupi hutan hujan tropis yang merupakan rumah kekayaan keanekaragaman hayati global, serta mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal lain.

“Jika program pengurangan emisi diimplentasikan di Kaltim, maka tidak saja mengurangi emisi deforestasi dan degradasi hutan. Akan tetapi program ini juga mendukung tata kelola lahan yang lebih baik, meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal dan melindungi habitat berbagai spesies yang rentan dan hampir punah di Kaltim,” terang Emma.

Untuk diketahui, banyak upaya yang telah dilakukan Kaltim dalam mendukung program perubahan iklim, Diantaranya membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim, mengintegrasikan program penurunan emisi ke dalam RPJMD Provinsi, menyusun Perda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan menyusun dokumen perencanaan strategis lainnya.

Beberapa perencanaan juga sudah disusun. Seperti Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Growth Strategies), Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+, Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Master Plan Ekonomi Hijau Perubahan Iklim. (Diskominfo/Cht)