Ada Lowongan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Job Market Fair 2019

Samarinda — Pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait jaminan akses pekerjaan telah diamanatkan Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disebutkan setiap perusahaan wajib mengakomodasi penyandang disabilitas minimal satu persen dari total tenaga kerja di sektor swasta dan dua persen pada sektor pemerintahan.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Sulistri Kawiyani memastikan dalam Job Market Fair yang digelar 23 hingga 25 April terdapat pula lowongan pekerjaan untuk pelamar difabel yang disesuaikan kemampuan dan kualifikasi pendidikan pelamar.

“Mendapat pekerjaan yang layak menjadi hak semua orang termasuk difabel. Kami sudah meminta perusahaan menyediakan formasi khusus pencari kerja difabel. Ini sudah jadi aturan sehingga setiap perusahaan wajib mematuhi,” terangnya di Samarinda, Senin (15/4). 

Sejauh ini, yang bergabung di Pameran Bursa Kerja 2019 ada 28 perusahaan. Didominasi sektor perdagangan dan perhotelan 11 perusahaan, sektor keuangan 7 perusahaan, sektor jasa dan pertanian masing-masing 5 perusahaan. 

“Jumlah lowongan perusahaan yang sudah terdaftar lebih dari 600 buah. Masyarakat yang ingin mencari kerja bisa langsung mengambil formulir di Kantor Disnakertrans Kaltim,” pungkasnya. (Diskominfo/Cht)

Musrenbang RKPD 2019, Zairin : Mantapkan Program Prioritas RKPD 2020

Samarinda – Pemprov Kaltim melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2019. Kegiatan digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim di Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur, Rabu (10/4).

“Dengan Musrenbang RKPD ini sudah jelas usulan kegiatan Kabupaten/Kota. Utamanya terkait program peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain saat membuka Musrenbang RKPD 2019.

Ia menambahkan, dalam menyikapi arah kebijakan dan prioritas RKPD 2020 tetap mengacu pada visi misi Gubernur. Prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan adalah pengembangan kompetensi SDM serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi Kaltim.

“Program prioritas yang disusun sudah menjadi program rutinitas. Dalam perbaikannya juga sudah ada pemantapan terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan Kabupaten/Kota di Kaltim,” ujarnya.

Untuk diketahui, program prioritas tersebut antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi serta penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan.

Musrenbang Provinsi Kaltim Tahun 2019 mengusung tema Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi. (Diskominfo – Rzk).

Wagub : Membangun Desa Harus Tulus Dan Ikhlas Agar Target Optimal  

Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberi pesan penting bagi camat, kepala desa, beserta tenaga pendamping profesional peserta Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (Rakor PID) Kaltim 2019 di Hotel Harris Samarinda. Hadi mengingatkan membangun desa harus tulus dan ikhlas agar pencapaian targetnya optimal, Senin (8/4).

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Dia mengingatkan jangan ada ASN Kaltim tidur nyenyak sebelum masyarakat sejahtera. Tugas ASN maupun pihak lain yang mendapat gaji dari anggaran pemerintah harus bekerja keras mewujudkan target pembangunan desa.

“Pemerintah tugasnya mendelegasikan anggaran yang ada agar memberi manfaat dirasakan masyarakat. Makanya harus bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan serta menghadapi penuh cinta agar bisa mengatasi kendala dihadapi,” ujar Hadi.

Target pembangunan adalah mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Meskipun di Kaltim baru dua desa berstatus mandiri dan selebihnya masih maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

“Melalui rakor ini diharap memberikan inovasi agar dana desa efektif, efisien dan memberi manfaat. Bukan sekadar formalitas, menghasilkan inovasi sesuai kebutuhan dan kondisi setiap desa,” ujarnya.

Harapannya, jika saat ini baru dua desa berstatus mandiri, ke depan diharap setiap tahun ada satu desa menjadi desa mandiri. Meskipun status Desa Mandiri bukan menjadi ukuran mutlak keberhasilan pembangunan desa. (Diskominfo – Rzk)

Rakor PID Ukur Capaian Replikasi BID

Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) 2019 di Hotel Harris Samarinda. Rakor ini pelaksanaan ketiga dengan penekanan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018, Senin (8/4).

“Pelaksanaan rakor PID ini sekaligus mengukur pencapaian replikasi inovasi yang dihasilkan Bursa Inovasi Desa (BID) 2018,” kata Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat pembukaan Rakor PID Kaltim 2019.

Menurutnya, Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendes meningkatkan kualitas penggunaan dana desa serta produktivitas rakyat dan Kemandirian ekonomi. Juga mempersiapkan pembangunan sumberdaya berdaya saing.

“Tahun lalu sudah diadakan Bursa Inovasi Desa (BID) yang merupakan bagian pelaksanaan PID. Dari desa-desa itu sudah memiliki komitmen mereplikasi inovasi dan harus dipastikan komitmennya serta dimasukan dalam anggaran tahun ini,” ucapnya.

Sedangkan tujuan Rakor PID untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan seluruh tahapan program dalam lingkup program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).

Untuk diketahui, Rakor PID tahun 2019 diikuti 215 peserta dari konsultan, Bappeda, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa serta Camat dan Kades perwakilan tujuh kabupaten se Kaltim. (Diskominfo – Rzk)

Rakor Kominfo Kaltim Hasilkan Tujuh Rumusan

Balikpapan – Rapat Koordinasi Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi hasilkan tujuh rumusan. Rumusan itu berasal dari berbagai masukan baik itu dari narasumber dan pendapat peserta. Salah satunya sinergitas penyusunan program antara Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Salah satu Tim Perumus Fery mengatakan perlunya koordinasi lebih lanjut dalam usulan program yang dimasukkan ke SIMLARAS. Aplikasi ini merupakan Sistem Informasi Penyelarasan untuk mengusulkan kegiatan daerah yang mendukung perencanaan Pemerintah di Pusat. Sehingga  perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah selaras dan mendukung Pembangunan Nasional.

“Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan target yang direncanakan Kementerian denan usulan yang diajukan Pemerintah Daerah,” ujar Fery di Balikpapan, Kamis (4/4).

Dijelaskan, rumusan lainnya adalah peran Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini. Diantaranya diseminasi Informasi yang benar kepada masyarakat, maksimalisasi PPID, identifikasi dan antisipasi hoaks. Peran lainnya adalah melakukan klarifikasi hoaks dan ujaran kebencian dan melaporkan ke https://aduankonten.id/.

“Diskominfo juga berperan untuk memenuhi ruang media dengan program, kebijakan, kinerja dan capaiannya di instansi masing – masing,” tambahnya.

Pranata Komputer ini juga menyampaikan struktur kelembagaan Kominfo harus segera memasukkan urusan Statistik dan Persandian ke dalam struktur organisasi. Ini penting dan harus merekomendasikan ke Biro Organisasi untuk melakukan evaluasi dan menyampaikannya ke Kementerian Dalam Negeri.

Untuk urusan persandian, Dinas Kominfo diharapkan melaksanakan tata kelola persandian dalam penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan urusan statistik, Kominfo bertanggungjawab terhadap validasi data dan sesuatu berkaitan koneksi internet (Internet of things/IoT).

Fery mengatakan rumusan ini dibacakan untuk diketahui peserta. Nanti akan disempurnakan lagi terkait penggunaan tata bahasa dan hal lainnya namun tidak mengubah makna yang sudah dibacakan.

“Rumusan ini masih akan disempurnakan. Peserta dapat mengunduh hasilnya di web Diskominfo Kaltim,” pungkasnya. (Diskominfo/gas)

 

Tambah Anggaran, MUI Temui DPRD Kaltim

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait usulan dana hibah tahun 2019 dan presentasi program kerja tahunan. Dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub didampingi tiga orang anggota yakni Wakil Ketua Yahya Anja, Siti Qomariah dan Nixon Butarbutar, di ruang rapat lantai 4 Gedung D DPRD Kaltim, Senin(1/4).

Rusman Ya’qub menerangkan pihaknya akan menyampaikan usulan dana hibah MUI ke Ketua serta mendorong usulan tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam waktu dekat. Dirinya akan memperjuangkan MUI terkait alokasi anggaran hanya 200 juta rupiah di tahun ini. Padahal MUI telah mengusulkan dana bansos sebesar 2,7 Miliar rupiah.

Ketua Komisi IV, Rusman Ya’qub saat ditemui awak media terkait dana hibah MUI

“Anggaran sebesar 2 miliar saja, Kami nilai tidak cukup untuk segala program dan kegiatan MUI dalam setahun. Ini malah di beri 200 juta saja. Maka paling tidak komisi IV akan memperjuangkan dana bansos ini, minimal 2 Miliar,” ujar Rusman usai rapat.

Dijelaskan lebih jauh, MUI Kaltim juga mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bansos. Pasalnya, kucuran dana bansos yang diterima MUI Kaltim selalu terealisasi di bulan Desember. Sedangkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana harus diserahkan pada Januari tahun berikutnya.

“Kita dengar bersama tadi, bahwa laporan harus dilaporkan Januari. Sedangkan anggaran baru diberikan di bulan Desember. Jadi rentang waktunya sangat singkat. Tidak mungkin bagi penerima bantuan untuk memberikan laporan bulanan,” keluh Rusman.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menilai penyaluran dana bansos kepada MUI Kaltim harus diutamakan karena berkaitan dengan kebijakan hajat orang banyak. Pemprov Kaltim tidak boleh menyamakan MUI dengan organisasi kemasyarakatan lain. Pemerintah daerah harus memberi sedikit prioritas terhadap lembaga ini.

“Kita minta kepada pemerintah daerah itu, lembaga MUI itu jangan diidentifikasikan dengan organisasi kemasyarakatan biasa,” pungkasnya. (Diskominfo/Rey)

Program Transmigrasi Mampu Ciptakan Pusat Kegiatan Ekonomi Baru

Samarinda – Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI mengadakan forum komunikasi Ketransmigrasian regional II wilayah Kalimantan, Sumatera dan Nusa Tenggara Barat di Hotel Senyiur Samarinda, Rabu (27/3).

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abu Helmi membacakan sambutan Gubernur Kaltim pada acara forum komunikasi ketransmigrasian di Hotel Senyiur Samarinda, Rabu (27/3).

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi M. Nurdin mengatakan pengelolaan transmigrasi Kaltim dikemas lebih baik dengan konsep terpadu dan terintegrasi. Meliputi keterkaitan pengembangan kawasan, kompetisi transmigran dan dukungan infrastruktur.

Transmigrasi dianggap mampu ciptakan pusat kegiatan ekonomi baru daerah melalui pembangunan dan pengembangan pemukiman transmigrasi skala sedang dan besar.

“Bagaimana mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan menciptakan lapangan kerja. Tiga hal itu penting dilihat daerah terkait program transmigrasi. Sejauh mana kawasan dengan indeks kemiskinan semakin menurun, maka kita harus kerja keras meningkatkan perekonomiannya,” tutur M.Nurdin.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Abu Helmi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan dan kawasan transmigrasi tahun 2019. Serta penyusunan perancangan program dan anggaran bidang pengembangan transmigrasi tahun 2020.

“Program transmigrasi di Kaltim selama ini memberi kontribusi mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah khususnya peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, pertanian dalam arti luas dan pengembangan wilayah Kaltim,” ujar Abu Helmi mewakili Gubernur.

Melalui forum ini harapan besar diperoleh masukan penting untuk dijadikan bahan menentukan kebijakan dan upaya memajukan progran dan kegiatan ketransmigrasian sekarang dan masa mendatang. (diskominfo/tp)

Rakornis BKKBN Kaltim Perkuat Sinergitas Kemitraan Program BKKBPK

SAMARINDA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) guna memperkuat sinergi kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Selyca Samarinda, Kamis (28/3).

Kepala Perwakilan BKKBN Prov Kaltim Eli Kusnaeli mengungkapkan inti Rakornis ini memberi penekanan peningkatan peran stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK tersebut. Karena keberhasilannya tidak terlepas peran dan dukungan mitra kerja.

“Intinya keberhasilan KKBPK pada saat ini dilaksanakan sinergi dengan seluruh mitra kerja. Karena itu kami mengundang seluruh mitra utama yang diharapkan mampu menerangkan operasional program di lapangan,” sebutnya.

Eli menjelaskan, Rakornis ini mengundang Tim Penggerak PKK yang memiliki kader dasawisma. Memiliki kader hingga ke pelosok desa dirasa efektif memberikan penyuluhan masyarakat guna melaksanakan program pemberdayaan keluarga, termasuk pelayanan kontrasepsi.

Kemudian, lanjutnya, mengundang TNI karena memiliki kemampuan fasilitas sehingga masyarakat yang menginginkan informasi kependudukan dan keluarga berencana bisa terlayani dengan dukungan TNI.

“Dari dua institusi besar itu didukung semua stakeholder masyarakat baik organisasi pemerintah, swasta dan unsur yang peduli peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Pembangunan kependudukan di Kaltim, diharapkan juga bisa membangun penduduk yang berkualitas sehingga punya daya saing dan berakhlak mulia.

“Kita akan mendefinisi ulang alasan dan tujuan membangun keluarga berkualitas untuk Kaltim berdaulat.  Untuk mencapai SDM berkualitas maka perlu koordinasi mita kerja dan pemangku kepentingan,” tutupnya. (Diskominfo/Cht)

Pembinaan Keluarga Kunci Keberhasilan di Revolusi Industri 4.0

Samarinda – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Halda Arsyad mengatakan pembinaan keluarga yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan manusia di era Revolusi Industri 4.0.

“Keberhasilan pembangunan era Revolusi Industri 4.0 berpengaruh pada pencapaian bonus demografi,” terangnya pada Pra Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) tahun 2019, di Samarinda, Selasa (26/3).

Menurutnya, revolusi Industri 4.0 membawa perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi peran keluarga, masyarakat dan dunia pendidikan dalam menumbuhkan karakter bangsa. Dalam era ini juga menargetkan penurunan angka kelahiran, peningkatan kesetaraan ber-KB metode modern dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan.

Lanjutnya, keberadaan pekerja dalam industri akan digantikan kemajuan teknologi yakni mesin. Tentunya dalam menjalankan teknologi tersebut dibutuhkan skill. Hal ini harus diantisipasi melalui peningkatan kualitas SDM melalui sinergitas program terkait. Seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

“Revolusi modern ini menjadi harapan sekaligus tantangan keluarga Indonesia. Keluarga dituntut beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang dan mempengaruhi anggota secara strutural maupun kultural,” pungkas Halda.

Hadi: Jangan Nomor Duakan Peran Perempuan

Samarinda – Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan setara mencapai tujuan negara serta memperjuangkan kesejahteraan di bidang pembangunan. 

“Kita tidak bisa menomor duakan peran perempuan dalam pembangunan. Kita harus berlaku adil terhadap fasilitas dan kesempatan bagi perempuan,” ungkap Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi pada Talkshow Peran Perempuan Dalam Kebijakan Publik, di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (23/3).

Hadi mengatakan dalam proses membangun Kaltim dan Indonesia tidak terlepas peran perempuan. Sehingga harus memberi dukungan positif. Dan itu tercantum dalam misi Kaltim berdaulat, yakni peningkatan SDM untuk pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas. 

Hal ini menjadi prioritas, karena kalau perempuannya bagus, Insya Allah semua prioritas pembangunan berfungsi dengan baik. Selain itu, ada empat hal dilakukan perempuan. Pertama perempuan harus faqih memahami agamanya, kedua harus produktif dalam mendidik anak, ketiga pendamping bagi aktifitas suami dan keempat bermanfaat bagi orang lain. 

“Saya kira jauh lebih bangga lagi menjadi wanita yang sukses mendidik anak dan membina generasi bangsa,” tegasnya.

Direktur Arah Baru Indonesi (ABI) Kaltim Institute Zaenal Haq mengatakan hal yang diharapkan perempuan memiliki kemampuan diri dan daya saing menghadapi pembangunan kaltim. Pemberdayaan perempuan, menurut Zaenal jangan selalu dimaknai marjinal kemudian diperdayakan tetapi sudah berdaya dan bersifat positif. 

“Kita harap perempuan Kaltim bisa berikan peran yang jelas terutama sektor ekonomi kreatif,” harapnya.