Mahakam Ulu Kerjasama Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)

Jakarta – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi salah satu daerah yang melakukan penandatanganan kerjasama pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, sebanyak 19 Kepala Daerah melakukan penandatanganan kerjasama terkait pembangunan BTS ini.

“Kerja sama semacam ini sangat diperlukan karena dalam pembangunan BTS membutuhkan lahan dan dukungan masyarakat setempat agar pekerjaan berjalan lancar dan masyarakat segera dapat memanfaatkan pembangunan BTS tersebut,” tutur  Direktur Utama BAKTI Anang Latif dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Milik Daerah untuk keperluan pembangunan BTS USO di Hotel Shangri-La Jakarta,  Jumat  (07/12).

Menurut Anang, penandatanganan kerja sama dengan 23 kepala daerah di wilayah pembangunan BTS USO itu, dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa BAKTI memiliki kewajiban untuk menyediakan BTS dan pemerintah kabupaten berkewajiban untuk menyediakan lahan pendirian BTS,” ungkapnya.

Lebih lanjut Direktur Utama BAKTI Kominfo menjelaskan pembangunan BTS USO membutuhkan beberapa komponen. “Komponen tersebut adalah tower setinggi 32 meter, transmisi (VSAT), catu daya (450 watt VDC) dan perlengkapan BTS. Semua itu digelar di lahan seluas 400 m2 yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan,” jelas Anang.

Mengenai jangka waktu pemakaian lahan, Anang Latif menyebutkan akan berlangsung selama kurang lebih lima tahun. “Atau disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di masing-masing lokasi,” ungkapnya.

Berdasarkan data BAKTI Kominfo, saat ini, terdapat 30 kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan. Daerah itu antara lain Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Nunukan, Kepulauan Talaud, Flores Timur, Maluku Tenggara Barat, Kota Tidore Kepulauan, Mamberamo Raya, Keerom, Merangin dan Pulau Taliabu.

Penandatanganan juga untuk daerah Sambas, Kepulauan Aru, Banggai Kepulauan, Boven Digoel, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Solok Selatan, Deiyai, Alor, Banjar, Kapuas Hulu, Mappi, Timor Tengah Utara, Mamberamo Tengah, Merauke, Seluma, Asmat, Maybrat, dan Sabu Raijua.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BAKTI bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin Direktur Utama. BAKTI bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.

 

Sumber : https://www.kominfo.go.id

 

Membuka Keterisolasian Daerah Terpencil (2-habis)

Samarinda–Sri Suyatmi warga transmigran asal dari Sleman mengatakan motivasinya bersama keluarga mengikuti program transmigrasi, karena kabupaten asalnya untuk bercocok tanam sudah terbatas lahannya, sehingga untuk perekonomian keluarga semakin menurun, latar belakangnya sebagai tenaga pendidik di daerah asal membuat keinginannya untuk berkarya dengan mengajar di daerah transmigrasi kelak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, hingga saat ini sudah terbentuk 23 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh menteri. Lokasi tersebut diantaranya, Kawasan Salor, Kabupaten Merauke; Kawasan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah; Kawasan Air Terang, Kabupaten Buol; Kawasan Bungku, Kabupaten Morowali; Kawasan Pawonsari, Kabupaten Boalemo; Kawasan Subah, Kabupaten Sambas; Kawasan Gerbang Kayong, Kabupaten Kayong Utara; dan Kawasan Telang, Kabupaten Banyuasin. Sebelum terbentuk menjadi kawasan transmigrasi, pemerintah telah menetapkan 48 Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM merupakan embrio dari kawasan transmigrasi. Pada tahun 2016 ini, pemerintah telah memberangkatkan 1.658 Kepala Keluarga (per Desember 2016).

Sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi yakni, pertama, membuka keterisolasian daerah terpencil. Data mencatat, program transmigrasi telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung/ poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M2 di kawasan-kawasan transmigrasi.

Kedua, program transmigrasi telah mendorong pembentukan 2 ibukota provinsi baru. Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, yakni Bulungan, juga lahir dari pengembangan kawasan transmigrasi. Ketiga, program ini juga telah mendorong pembentukan ibukota kabupaten/ kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota. Selain itu, 385 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan.

Keempat, kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3.055 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183 telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah. Kelima, transmigrasi juga mendorong swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II) seluas 8.081.969 hektar. Keenam, mendukung upaya ekspor non migas. Wujud nyata dari kontribusi tersebut yaitu melalui pembukaan lahan perkebunan seluas 391.559 hektar dan berkembangnya pusat produksi baru yang berbasis pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian besar lokasi tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Ref : http://disnakertrans.kaltimprov.go.id

Dok : Edo Permana (Disnakertrans Kaltim)

Program Prioritas Untuk Mendukung Pembangunan Wilayah Perbatasan (1)

Samarinda–Sejak dilantik Presiden Joko Widodo bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018 lalu, Gubernur Kaltim Isran Noor- Hadi Mulyadi memprioritaskan element yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan Timur, sesuai dengan janji kampanye. Masalah kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM, termasuk terkait difabel.

Termasuk fokus pada program transmigrasi yang saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Program tersebut diprioritaskan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara melalui pembangunan satuan permukiman baru, satuan permukiman pugar, dan satuan permukiman tempatan dengan berbagai pola usaha yang dikembangkan. Upaya pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga terus dilakukan.

Para transmigran baru sampai di bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

Transmigrasi dari Pulau Jawa ke luar Jawa masih jadi daya tarik sebagian warga masyarakat untuk mengubah nasib. Ketersediaan lahan dan minimnya lapangan lapangan kerja menjadi salah satu keinginan warga untuk bertransmigrasi.Cerita sukses para transmigran membuat warga lain termotivasi untuk ikut bertransmigrasi. Ingin kehidupan yang lebih baik seperti para transmigran yang sukses sebelumnya.

Kabupaten Paser menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang mendapat program transmigrasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembukaan kawasan transmigrasi baru yang berlokasi di Desa Keladen, Kecamatan Tanjung Harapan.

Land clearing, pembangunan rumah warga trans, jalan dan fasilitas lainnya dibangun dengan biaya Rp 6 miliar dari APBN 2018. Pematangan lahan kawasan transmigrasi baru seluas 46 hektar (Ha), 40 ha diantaranya untuk lahan warga trans, setiap KK mendapat jatah 2 ha, 1 ha lagi harus dibuka warga trans sendiri sebagai lahan pertanian dan rumahnya pun dibangunkan.Selebihnya untuk fasilitas umum seperti jalan, kantor, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Jatah lahan untuk warga dan fasilitas umum diverifikasi Disnakertrans, sebagai data awal pembuatan sertifikat lahan.

Program transmigrasi tahun ini, dilaksanakan secara bertahap, tahun ini buka untuk 40 Kepala Keluarga (KK), tahun depan akan di usulkan full design-nya, yakni 200 KK. Selain itu, 40 KK yang terdiri dari 50 persen trans lokal dan 50 persen trans luar itu nantinya mendapat jaminan hidup (jadup) selama setahun, selanjutnya lahan pertanian yang mereka garap sudah bisa menghidupi mereka.

Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltim diwakili oleh Kepala Bidang Transmigrasi Hj.Hetty secara resmi memimpin pelepasan warga transmigrasi sebanyak 20 KK dari warga lokal, selebihnya dari Lampung 5 KK, Banten 5 KK dan Daerah Istimewa Yogyakarta 10 KK, didampingi para pejabat dari masing-masing Dinas Transmigrasi Provinsi DIY, Lampung, Banten dan Pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Kami dari Disnakertrans selalu siap mendukung dan memfasilitasi program Transmigrasi agar kedepannya dapat berlanjut di kabupaten-kabupaten lain karena ini salah satu program strategis nasional dan seluruh warga transmigran ini berhak menerima jatah hidup (jadup) ” Jelas Hetty

Kabid Transmigrasi Retno Basundari yang mendampingi warga transmigran dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan ada 10 Kepala Keluarga (KK) yang akan masuk ke Keladen sebagai transmigran dengan total 27 jiwa, terdiri dari 2 KK dari Kota Yogyakarta, 5 KK dari Kabupaten Bantul dan 3 KK dari Kabupaten Sleman.

Retno menambahkan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Paser dengan Walikota Yogyakarta Hariyadi Suyuti, Bupati Bantul Suharsono, dan Bupati Sleman Sri Purnomo sudah disepakati sedangkan seluruh masalah administrasi perpindahan penduduk sudah rampung termasuk BPJS Kesehatan yang telah dimiliki masing-masing KK.

Ref : http://disnakertrans.kaltimprov.go.id

Dok : Edo Permana (Disnakertrans Kaltim)

Permintaan Tinggi Citylink Buka Rute SRI -CKG

Samarinda–Dinilai punya permintaan yang cukup tinggi dari warga Samarinda dan sekitarnya maskapai Citilink akhirnya terbang perdana dari Bandara APT Pranoto, Samarinda ke Soekarno-Hatta, Cengkareng, Senin (3/12).

Dua maskapai besar Citylink dan Batik Air sedang terparkir di apron bandara APT Pranoto Samarinda.

Distrik Manager Citilink Balikpapan, Lenita Devi Susila Busra menjelaskan, Citilink tergolong maskapai penerbangan bertarif murah kelas premium saat ini rute masih Cengkareng dulu, seminggu 2 kali. 8 Desember, daily setiap hari,” kata District Manager Citilink Kalimantan Timur, Lenita Devi Susila. Rute baru ke Jakarta, lanjut Devi, Citilink menggunakan Airbus A320 berkapasitas 180 penumpang. “Setelah ke Cengkareng, rencana rute berikutnya ke Surabaya awal 2019. Demand sebenarnya tinggi, dan kita ambil rute dimana demand tinggi. Ya Cengkareng dan Surabaya,”.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Salman Lumoindong mengungkapkan “pergerakan dari Jakarta ke Samarinda, maupun sebaliknya, sejak 20 November 2018 lalu, cukup tinggi, rata-rata 75 hingga 80 persen setiap harinya”. Ke Makassar dan sebaliknya ke Samarinda, juga sama di atas 80 persen,” ujar Salman.

Maskapai penerbangan Citylink terparkir di apron Bandara APT Pranoto Samarinda.

Dibukanya rute penerbangan baru ini bertujuan untuk memperluas dan memperkuat konektivitas di Kawasan Timur Indonesia , khususnya Kalimantan Timur. Kedudukan Samarinda sebagai kota industri semakin kuat karena akan terhubung dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang berada dalam jaringan penerbangan Citilink Indonesia.

Bandara APT Pranoto di Samarinda, diresmikan Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2018 lalu. Bandara dengan runway 2.250 x 45 meter, punya apron 300 m x 123 m, dan luas gedung terminal 12.700 meter persegi. Saat ini, maskapai yang terbang dari dan ke Samarinda adalah Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air, Wings Air, Xpress Air dan Susi Air.

 

Ref : tribunnews.com

Dok : Fikri (dishub kaltim)

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan Ke Pemprov Kaltim

SAMARINDA – Jajaran Kementerian Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Gubernur Kalimantan Timur. Kegiatan ini sebagai laporan instansi Vertikal Kementerian Keuangan di Kaltim pada Gubernur.

“Saya meminta agar instansi vertikal Kementrian Keuangan Kaltim untuk terus berkontribusi kepada daerah. Oleh karena itu, kerja sama serta dukungan yang baik sangat diperlukan dari  masing-masing instansi,” ujar Gubernur Kaltim Isran Noor saat menerima kunjungan itu di ruang kerjanya, Senin (3/12).

Ditambahkan, instansi vertikal di Kementerian Keuangan diharap terus melakukan pembinaan kepada seluruh instansi di Kalimantan Timur. Dan Pemprov Kaltim siap bekerja sama dalam melakasanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan keuangan negara dengan baik dan benar.

Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Wilayah Kaltim Midden Sihombing mengatakan kunjungan ini dimaksudkan sebagai laporan instansi vertikal Kementerian Keuangan kepada gubernur Kaltim. Dalam kesempatan ini diserahkan plakat penghargaan kepada Pemprov Kaltim atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2017 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Diserahkan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim Midden Sihombing dan diterima Gubernur Isran Noor.

Turut hadir asisten Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Ichwansyah, Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM. Sa’bani dan Kepala BPKAD Kaltim H. Fatul Halim. (Diskominfo/Rey)

Tantangan Pembangunan Infrastruktur Kaltim Jadi Bahasan Musda Gapeksindo

SAMARINDA – Peluang dan tantangan pembangunan infrastruktur Kaltim menjadi salah satu bahasan pada Diskusi Panel Musyawarah Daerah (MUSDA) IV 2018 Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) di Hotel Bumi Senyiur, Rabu (28/11).

Ketua DPD Gapeksindo Kaltim Samsul Tribuana mengatakan, saat ini para pengusaha konstruksi masih banyak menghadapi tantangan serta masalah terkait proyek. Seperti minimnya anggaran pemerintah di bidang jasa konstruksi lokal sehingga perlu cara lain untuk menyikapi hal tersebut. Karena untuk proyek Rp 100 miliar ke atas harus dikerjakan badan usaha milik negara (BUMN).

“Jadi kita sebagai pengusaha swasta hanya akan mendapat proyek-proyek pemerintah di bawah Rp 100 miliar. Tentu ini membuat persaingan konstruksi di Kaltim semakin ketat,” katanya.

Terkait pelaksanaan Musda, Samsul mengharapkan berjalan demokratis agar mampu menghasilkan program kerja untuk perkembangan dunia konstruksi di Kaltim. Lewat Gapeksindo, para pengusaha bisa membangun komunikasi yang baik terhadap pemerintah.

“Ke depan, siapa pun yang terpilih harus bisa memperbaiki iklim dunia konstruksi. Agar tidak ada lagi persaingan tidak sehat dalam proses lelang proyek. Semua harus adil dan berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur diwakili Kepala Biro Administrasi Pembangunan Fadjar Djojoadikusumo mengatakan agar Gapeksindo bisa membina anggotanya menjadi handal dan berdaya saing tinggi.

“Diharapkan Musda IV ini dapat menjadi wadah konsultasi bagi semua pengusaha konstruksi Kaltim dengan berupaya mengembangkan organisasi serta melakukan kerjasama yang baik bersama pemerintah agar harmonis”, ujar Fadjar Djojoadikusumo. (Diskominfo/dsy).

Isran : Hargai dan Hormati Suku Lain

Samarinda —  Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian adat budaya dan kesenian asli daerah. Ini ditandari dengan syukuran peletakan batu pertama dan tiang pancang pembangunan gedung Lembaga Budaya dan Adat Kutai (LBAK) Kalimantan Timur oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di jalan Gajah Mada, Rabu (28/11).

“Kita ketahui di Kaltim terdapat berbagai suku dan budaya. Keberadaan LBAK juga harus menjadi tali pengikat dan payung pemersatu serta mampu memberikan kontribusi berupa pemikiran dan ide. Termasuk juga nasehat dalam rangka mendukung proses pembangunan di negeri ini,” ujar Isran.

Isran Noor memberikan sambutan dihadapan para tamu undangan yang hadir pada peletakan batu pertama dan tiang pancang pembangunan gedung Lembaga Budaya dan Adat Kutai (LBAK) Kalimantan Timur di jalan Gajah Mada, Rabu (28/11)

Isran Noor berfoto bersama kepala OPD usai sukuran peletakan batu pertama dan tiang pancang pembangunan gedung Lembaga Budaya dan Adat Kutai (LBAK) Kalimantan Timur di jalan Gajah Mada, Rabu (28/11).

Dalam kesempatan itu Isran berpesan untuk terus menghargai dan menghormati simbol budaya lain. Dan dibangunnya gedung ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan adat kutai.

“Yang penting kita semangat. Dengan keberadaan lembaga adat Kutai ini bukan bermaksud lebih baik daripada yang lain. Kita harus tetap menghargai dan hormati suku lain yang ada di Kaltim,” lanjut Gubernur.

Bidang cipta karya Dinas PUPR Kaltim telah mengalokasikan anggaran di tahun 2018  senilai Rp. 2.019.990.000 untuk dibangun tiga lantai dengan satu semi basement parkir.  Bangunan yang diharapkan selesai di tahun 2019 itu memiliki luas 535.779 m2.

Hadir juga Presiden lembaga budaya adat kutai H. Ismed, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain, Asisten I Setda Prov Kaltim M. Sabani, Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim. (diskominfo/tp).

 

 

 

Pemberdayaan Masyarakat Harus Terus Dibangun Guna Ciptakan Desa Mandiri

SAMARINDA– Kasubag Penyusunan Anggaran 2 Biro Perencanaan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Mahyudi Permana mengungkapkan desa mandiri di Indonesia baru sekitar 3,92 persen atau hanya  2.094 desa. Padahal jumlah desa keseluruhan adalah 74.957 desa, dengan rincian desa tertinggal 20.167 serta desa berkembang 51.022. Hal ini diungkapkan saat kunjungan ke Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara baru-baru ini.

“Desa yang mandiri di Indonesia baru 3,9 persen dan kendala-kendala yang hadapi kebanyakan desa terlalu fokus membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakatnya dilupakan, itulah mengapa desa ini sulit menjadi desa yang mandiri,” kata Mahyudi.

Menurutnya kendala bagi setiap desa di Tanah Air untuk menuju desa mandiri, yakni melupakan dimensi sosial seperti halnya dalam memberdayakan masyarakatnya dalam mengelola sesuatu yang bernilai ekonomi, mengingat setiap desa hanya menitik beratkan kepada pembangunan infrastruktur desa.

Mahyudi berpesan kepada setiap desa di Indonesia, tidak terkecuali yang ada di Kaltim sebenarnya kucuran dana desa bukan sebuah dana yang selalu akan diberikan bagi desa, tetapi merupakan rangsangan atau stimulan untuk dapat desa tersebut menjadi mandiri secara bertahap, dimulai dari yang desa tertinggal ke berkembang dan yang desa berkembang menuju ke mandiri.

Ref: Pro1 RRI Samarinda

Dok: google

 

Pentingnya Informasi dan Data Geospasial Dalam Pembangunan

BALIKPAPAN – Geospasial atau ruang kebumian merupakan aspek keruangan yang menunjukan lokasi, letak, dan posisi suatu obyek yang berada di bawah pada diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sebuah sistem koordinat referensi tertentu.

Kepala Seksi Data dan Informasi Geospasial Bappeda Kaltim Alfino Rinaldi Arief menjelaskan perlunya menyamakan persepsi mengenai informasi geospasial penting dalam perencanaan. Di tingkat Provinsi, informasi geospasial memiliki banyak manfaat di beberapa aspek seperti kebijakan makro, kebijakan sektor, kebijakan mikro, penelitian dan pendidikan.

“Analisis geospasial membantu penyusunan RPJMD 2019-2023 dalam hal perumusan isu-isu strategis dan program prioritas yang menggunakan pendekatan geospasial, geostrategis, geopolitik dan geoekonomi,” ujar Alfino.

Rapat Koordinasi Informasi Geospasial Tahun 2018 berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, (27/11) dengan tema Mewujudkan Perencanaan Berbasis Geospasial di Kalimantan Timur.

Ditambahkan, informasi geospasial ini menjadi wujud sebagai peta yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Peta tidak hanya untuk navigasi, namun juga bermanfaat bagi pembangunan. Tanpa dukungan peta yang memuat informasi geospasial, program pembangunan sulit direncanakan, dipantau, dan dievaluasi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyebutkan, segala sesuatu berkaitan geospasial harus mengacu UU yang berlaku. Ada beberapa penjelasan yang perlu diketahui berkaitan Undang Undang Informasi Geospasial (UU IG), antara lain :

– Data Geospasial adalah data yang berkaitan lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, dan di atas permukaan bumi.

– Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengemabilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Kegiatan dibuka Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Charmarijaty didampingi Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Statistik Noviandy Dwi Noorcahyo. Dihadiri Bappeda Kabupaten / Kota se-Kaltim. (DISKOMINFO/Lely)

Perkuat Ketahanan Pangan

SAMARINDA—Salah satu indikator terbangunnya Ketahanan pangan adalah tidak adanya indikasi kerawanan pangan akibat kemiskinan. Hal ini mengingat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur masih cukup tinggi, dimana pada September 2017 jumlahnya mencapai 6,08% dari jumlah penduduk yaitu sebesar 3.575.494 jiwa dan tersebar pada 10 kabupaten dan kota, namun lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 10,64% (Maret 2017) dan 10,12% (Maret 2018) rata-rata presentase jumlah anak stunting sebesar 31.06% di mana selain keberadaannya sangat menyebar dan sulit terjangkau sehingga memerlukan upaya khusus. 

Saat ini penduduk di Prov. Kaltim masih dihadapkan pada permasalahan pangan dan gizi, baik ketersediaan, akses terhadap pangan maupun pemanfaatan seperti permasalahan pola kosumsi. Hal tersebut diuangkapkan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim H. Ibrahim saat memberikan arahan pada Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kaltim, diruang Rapat Dispertan Kaltim, kemaren Kamis (22/11)

Menurutnya, apabila kondisi ini dibiarkan dapat menimbulkan persoalan serius dalam menyiapkan generasi tangguh dan berdaya saing sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat untuk memperkuat program penganekaragaman pangan dan implementasinya di masyarakat.

Maka diperlukan pemikiran dan kerja keras semua pemangku kepentingan termasuk dari kelompok kerja ahli dan pokja teknis Dewan Ketahanan Pangan Prov. Kaltim. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan yang berkeadilan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan dapat diwujudkan guna mendukung cita cita pembangunan nasional menuju manusia Indonesia yang berkualitas.

Lanjutnya, secara nasional sejak tahun 2016-2017 telah terwujud kedaulatan pangan dengan pencapaian swasembada beberapa komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, cabe, daging, ayam telur dan minyak goreng, namun untuk Provinsi Kaltim umumnya masih harus bergantung dan mendatangkan dari daerah lain seperti pulau Jawa dan Sulawesi.

Mandiri dan berdaulat pangan khususnya bagi Kaltim dengan upaya memproduksi beragam pangan berbasis sumber daya lokal yang memiliki ke aneka ragam man hayati nomor dua di dunia yaitu sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacangan 250 jenis sayuran dan 450 jenis buah-buahan.

Keanekaragaman hayati ini bisa dikelola dengan baik akan menjadi bahan pangan bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Prov. Kaltim juga bisa memenuhi kebutuhan pangan dunia.

Penganekaragaman konsumsi pangan adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat sehingga dapat mewujudkan manusia Indonesia yang sehat aktif dan produktif. (diskominfo/ris)