Peringati Kebangkitan Nasional, Momentum Bangun Kaltim Lebih Baik

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menuturkan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) merupakan simbol persatuan dan kesatuan. Setiap tahun terus diperingati sejak 1908. Ini adalah momentum membangun Kaltim menjadi lebih baik sehingga masyarakat harus meninggalkan hal yang merusak persatuan dan kesatuan.

“Kita sebagai warga NKRI wajib mempertahankannya. Hal-hal yang tidak produktif, tidak konstruktif dan tidak positif harus dihindari agar bisa membangun Kaltim dan Indonesia lebih baik,” tutur Hadi usai memimpin peringatan Harkitnas ke-111 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (20/5).

Berkaitan dengan tema peringatan Bangkit untuk Bersatu, lanjut Hadi, memiliki tujuan agar rakyat Indonesia dapat memelihara, menumbuhkan dan menguatkan nasionalisme bangsa Indonesia. Terciptanya rasa tersebut, menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan mempererat tali persaudaraan rakyat Indonesia.

Disinggung mengenai keterkaitan Harkitnas dengan bulan suci Ramadhan, Wagub menilai hal itu sejalan dengan makna puasa. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada, selain menjadi pondasi kuat menghidupkan semangat persatuan Indonesia juga terdapat nilai luar biasa. Yakni, sang Mahapatih tidak akan berhenti berjuang sebelum mempersatukan Nusantara.

“Kalau kita lihat tadi di Sumpah Palapa, Gajah Mada tidak mau bersenang-senang sebelum cita-cita tercapai. Saya kira itu sejalan dengan hakikat ramadhan saat berpuasa. Menahan diri untuk sesuatu kesenangan, maka mendapatkan sesuatu yang lebih baik di akhir,” sebutnya. (Diskominfo/Cht)

Isran Usulkan Bukit Soeharto Jadi Pusat Pemerintahan

Samarinda – Wacana pemindahan Ibukota Indonesia kembali menjadi perbincangan. Ini setelah Presiden Joko Widodo setuju lokasi berada diluar pulau Jawa dalam rapat terbatas terkait pemindahan ibukota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengusulkan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara cocok menjadi lokasi ibukota Indonesia. Alasannya karena memiliki lahan cukup luas, terdapat fasilitas pendukung dan pembiayaan lebih murah, Selasa (30/3).

“Kalau saya usulkan Bukit Soeharto. Karena hutan itu milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggian jauh dari permukaan laut, fasilitas ada jalan tol dan dua bandara international di Balikpapan dan Samarinda,” ungkap Isran usai meresmikan Gereja Katedral.

Dikatakan, sejak zaman Presiden Soekarno dulu sudah diwacanakan ibukota negara harus di tengah republik ini. Saat itu disebut Palangkaraya. Dan sekarang perlu dipelajari dan dianalisa kemungkinan secara teknis. Kedepan itu pusat pemerintahan harus ada diluar Pulau Jawa dan salah satunya Kalimantan karena di tengah Indonesia.

Untuk diketahui, pemindahan ibukota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Diantaranya terkait dua hal yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan bisnis serta pelayanan publik. Pemindahan ibukota negara menelan biaya yang tidak sedikit.

Ada dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, Yaitu skema rightsizing dan non rightisizing. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp. 323 triliun dan skema non-rightsizing sekitar Rp.466 triliun. (Diskominfo/tp)

Isran Noor Resmikan Gereja Katedral Santa Maria

Samarinda – Gereja Katedral Santa Maria “Penolong Abadi” diresmikan Gubernur Kaltim Isran Noor. Bangunan bernuansa gotik ini terdiri tiga lantai. Luas bangunan 5399 m2 dan luas lahan 10.974 m2 dengan perkiraan mampu menampung jemaat sekitar 1800, Selasa (30/4).

“Bukan hanya umat Katolik yang berbahagia. Namun ini kebahagiaan seluruh masyarakat Kaltim. Jangan lupa yang paling besar peranannya adalah Gubernur yang saya gantikan, Awang Faroek Ishak,” ujar Isran menyampaikan sambutan disambut tepuk tangan jemaat dan tamu undangan.

Salah satu kemegahan Gereja Katedral Samarinda yang baru saja di resmikan.

Isran mengharapkan, rumah ibadah untuk umat Katolik itu dapat menjadi sarana pembinaan umat yang baik.

“Harapan besar dibangunnya gereja ini agar umat Katolik bisa terbina dengan baik. Umat beragama di Kaltim merasakan nikmatnya kedamaian dan kebersamaan tinggal di Kaltim. Ini juga wujud kKepedulain Pemprov Kaltim terhadap semua agama tidak diskriminatif,” ujar Isran.

Tampak depan Gereja Katedral Santa Maria “Penolong Abadi” Samarinda.

Pembangunan Gereja menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun anggaran 2017 dan 2018 total keselurahan Rp. 55.768.514.000.

Dimulai sejak Juli 2017, pembangunan diawali proses pembongkaran total Gereja Katedral lama dan penataan lahan. Meski belum diresmikan, awal tahun 2019 bangunan gereja sudah bisa difungsikan.

“Saya mewakili umat Katolik menghaturkan banyak terima kasih kepada Pemprov Kaltim khususnya Bapak Awang Faroek Ishak. Gereja ini sama dengan Gereja Katedral di Pontianak yang ukurannya lebih besar. Namun yang di Samarinda lebih megah. Pembangunan tempat ibadah yang didukung pemerintah baik itu Provinsi, Pusat maupun daerah ini adalah simbol dari Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Tokoh Katolik Nasional dan juga Menteri ESDM RI Ignasius Jonan. (diskominfo/tp)

Berita Foto : Peresmian Gereja Katedral Santa Maria “Penolong Abadi” Samarinda

Rangkaian tarian Suku Dayak khas Kalimantan menggiring tamu kehormatan menuju Gereja Katedral Santa Maria “Penolong Abadi” Samarinda, Selasa (30/4).

 

Menteri ESDM Ignasius Jonan berjalan bersama Gubernur Kaltim Isran Noor bersama rombongan menuju Gereja Katedral Santa Maria.

 

Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Menteri ESDM dan Nuncio Apostolik (Duta Besar Vatikan) untuk Indonesia Uskup Agung Piero Pioppo menggunting untaian melati sebelum memasuki Gereja Katedral Santa Maria.

 

Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Nuncio Apostolik (Duta Besar Vatikan) untuk Indonesia Uskup Agung Piero Pioppo menyalami jamaat Gereja Katedral Santa Maria.

 

Ratusan jemaat menyambut tamu dengan menyanyikan lagu-lagu keagamaan.

 

Jemaat Gereja Katedral Santa Maria tampak hikmat berdoa.

 

Gubernur Kaltim Isran Noor menandatangani prasasti peresmian Gereja Katedral Santa Maria Samarinda.

 

Suasana penandatanganan prasasti peresmian Gereja Katedral Santa Maria Samarinda.

 

 

Para tamu VIP berfoto bersama.

 

Arsitektur gothic kontemporer menghiasi setiap sudut Gereja Katedral Santa Maria.

 

Sudut pemandangan diambil gambar dari tempat tertinggi di Gereja Santa Maria.

 

Diakhir acara Ignasius Jonan didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor dan Walikota Samarinda Syaharie Jaang menarik tali menandakan secara resmi beroperasinya Gereja Katedral Santa Maria “Penolong Abadi” Samarinda.

Tingkatkan Sektor Pariwisata, BLK Siap Latih Tenaga Perhotelan

Samarinda – Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Indonesian Hotel General Manager Association (IIHGMA) Chapter Samarinda di aula pertemuan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Senin, (29/4).

Penandatanganan dilakukan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Satrio Lelono dengan Ketua IIHGMA Made Widya Paramartha. Disaksikan Plt Sekprov Kaltim Meiliana, Plt Sesditjen Binalattas Surya Lukita dan Kepala BLK Samarinda Andri Susila.

Penandatanganan terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perhotelan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sektor perhotelan sangat dibutuhkan. Perkembangan pariwisata Kaltim merupakan prioritas utama. Karena itu, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan BLK Samarinda guna meningkatkan keterampilan.

“Siapkan SDM terampil agar para investor semakin tertarik untuk menanamkan modal di daerah,” ujar Bambang Satrio.

Pada kesempatan itu, Meiliana mengatakan tingkat hunian hotel semakin meningkat di Kaltim. Ini menginisiasi Pemprov Kaltim untuk mencari tenaga siap pakai terutama yang bisa ditempatkan di Kepulauan Maratua.

“Gubernur Kaltim menugaskan saya untuk mencari tenaga perhotelan yang pandai berbahasa inggris untuk sektor pariwisata. Apalagi sektor ini dirasakan terus menggeliat. Termasuk juga pariwisata di Kepulauan Maratua Kabupaten Berau,” kata Meilliana. (diskominfo/tp).

Ada Lowongan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Job Market Fair 2019

Samarinda — Pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait jaminan akses pekerjaan telah diamanatkan Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disebutkan setiap perusahaan wajib mengakomodasi penyandang disabilitas minimal satu persen dari total tenaga kerja di sektor swasta dan dua persen pada sektor pemerintahan.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Sulistri Kawiyani memastikan dalam Job Market Fair yang digelar 23 hingga 25 April terdapat pula lowongan pekerjaan untuk pelamar difabel yang disesuaikan kemampuan dan kualifikasi pendidikan pelamar.

“Mendapat pekerjaan yang layak menjadi hak semua orang termasuk difabel. Kami sudah meminta perusahaan menyediakan formasi khusus pencari kerja difabel. Ini sudah jadi aturan sehingga setiap perusahaan wajib mematuhi,” terangnya di Samarinda, Senin (15/4). 

Sejauh ini, yang bergabung di Pameran Bursa Kerja 2019 ada 28 perusahaan. Didominasi sektor perdagangan dan perhotelan 11 perusahaan, sektor keuangan 7 perusahaan, sektor jasa dan pertanian masing-masing 5 perusahaan. 

“Jumlah lowongan perusahaan yang sudah terdaftar lebih dari 600 buah. Masyarakat yang ingin mencari kerja bisa langsung mengambil formulir di Kantor Disnakertrans Kaltim,” pungkasnya. (Diskominfo/Cht)

Musrenbang RKPD 2019, Zairin : Mantapkan Program Prioritas RKPD 2020

Samarinda – Pemprov Kaltim melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2019. Kegiatan digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim di Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur, Rabu (10/4).

“Dengan Musrenbang RKPD ini sudah jelas usulan kegiatan Kabupaten/Kota. Utamanya terkait program peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain saat membuka Musrenbang RKPD 2019.

Ia menambahkan, dalam menyikapi arah kebijakan dan prioritas RKPD 2020 tetap mengacu pada visi misi Gubernur. Prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan adalah pengembangan kompetensi SDM serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi Kaltim.

“Program prioritas yang disusun sudah menjadi program rutinitas. Dalam perbaikannya juga sudah ada pemantapan terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan Kabupaten/Kota di Kaltim,” ujarnya.

Untuk diketahui, program prioritas tersebut antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi serta penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan.

Musrenbang Provinsi Kaltim Tahun 2019 mengusung tema Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi. (Diskominfo – Rzk).

Wagub : Membangun Desa Harus Tulus Dan Ikhlas Agar Target Optimal  

Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberi pesan penting bagi camat, kepala desa, beserta tenaga pendamping profesional peserta Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (Rakor PID) Kaltim 2019 di Hotel Harris Samarinda. Hadi mengingatkan membangun desa harus tulus dan ikhlas agar pencapaian targetnya optimal, Senin (8/4).

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Dia mengingatkan jangan ada ASN Kaltim tidur nyenyak sebelum masyarakat sejahtera. Tugas ASN maupun pihak lain yang mendapat gaji dari anggaran pemerintah harus bekerja keras mewujudkan target pembangunan desa.

“Pemerintah tugasnya mendelegasikan anggaran yang ada agar memberi manfaat dirasakan masyarakat. Makanya harus bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan serta menghadapi penuh cinta agar bisa mengatasi kendala dihadapi,” ujar Hadi.

Target pembangunan adalah mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Meskipun di Kaltim baru dua desa berstatus mandiri dan selebihnya masih maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

“Melalui rakor ini diharap memberikan inovasi agar dana desa efektif, efisien dan memberi manfaat. Bukan sekadar formalitas, menghasilkan inovasi sesuai kebutuhan dan kondisi setiap desa,” ujarnya.

Harapannya, jika saat ini baru dua desa berstatus mandiri, ke depan diharap setiap tahun ada satu desa menjadi desa mandiri. Meskipun status Desa Mandiri bukan menjadi ukuran mutlak keberhasilan pembangunan desa. (Diskominfo – Rzk)

Rakor PID Ukur Capaian Replikasi BID

Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) 2019 di Hotel Harris Samarinda. Rakor ini pelaksanaan ketiga dengan penekanan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018, Senin (8/4).

“Pelaksanaan rakor PID ini sekaligus mengukur pencapaian replikasi inovasi yang dihasilkan Bursa Inovasi Desa (BID) 2018,” kata Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat pembukaan Rakor PID Kaltim 2019.

Menurutnya, Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendes meningkatkan kualitas penggunaan dana desa serta produktivitas rakyat dan Kemandirian ekonomi. Juga mempersiapkan pembangunan sumberdaya berdaya saing.

“Tahun lalu sudah diadakan Bursa Inovasi Desa (BID) yang merupakan bagian pelaksanaan PID. Dari desa-desa itu sudah memiliki komitmen mereplikasi inovasi dan harus dipastikan komitmennya serta dimasukan dalam anggaran tahun ini,” ucapnya.

Sedangkan tujuan Rakor PID untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan seluruh tahapan program dalam lingkup program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).

Untuk diketahui, Rakor PID tahun 2019 diikuti 215 peserta dari konsultan, Bappeda, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa serta Camat dan Kades perwakilan tujuh kabupaten se Kaltim. (Diskominfo – Rzk)

Rakor Kominfo Kaltim Hasilkan Tujuh Rumusan

Balikpapan – Rapat Koordinasi Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi hasilkan tujuh rumusan. Rumusan itu berasal dari berbagai masukan baik itu dari narasumber dan pendapat peserta. Salah satunya sinergitas penyusunan program antara Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Salah satu Tim Perumus Fery mengatakan perlunya koordinasi lebih lanjut dalam usulan program yang dimasukkan ke SIMLARAS. Aplikasi ini merupakan Sistem Informasi Penyelarasan untuk mengusulkan kegiatan daerah yang mendukung perencanaan Pemerintah di Pusat. Sehingga  perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah selaras dan mendukung Pembangunan Nasional.

“Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan target yang direncanakan Kementerian denan usulan yang diajukan Pemerintah Daerah,” ujar Fery di Balikpapan, Kamis (4/4).

Dijelaskan, rumusan lainnya adalah peran Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini. Diantaranya diseminasi Informasi yang benar kepada masyarakat, maksimalisasi PPID, identifikasi dan antisipasi hoaks. Peran lainnya adalah melakukan klarifikasi hoaks dan ujaran kebencian dan melaporkan ke https://aduankonten.id/.

“Diskominfo juga berperan untuk memenuhi ruang media dengan program, kebijakan, kinerja dan capaiannya di instansi masing – masing,” tambahnya.

Pranata Komputer ini juga menyampaikan struktur kelembagaan Kominfo harus segera memasukkan urusan Statistik dan Persandian ke dalam struktur organisasi. Ini penting dan harus merekomendasikan ke Biro Organisasi untuk melakukan evaluasi dan menyampaikannya ke Kementerian Dalam Negeri.

Untuk urusan persandian, Dinas Kominfo diharapkan melaksanakan tata kelola persandian dalam penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan urusan statistik, Kominfo bertanggungjawab terhadap validasi data dan sesuatu berkaitan koneksi internet (Internet of things/IoT).

Fery mengatakan rumusan ini dibacakan untuk diketahui peserta. Nanti akan disempurnakan lagi terkait penggunaan tata bahasa dan hal lainnya namun tidak mengubah makna yang sudah dibacakan.

“Rumusan ini masih akan disempurnakan. Peserta dapat mengunduh hasilnya di web Diskominfo Kaltim,” pungkasnya. (Diskominfo/gas)