Forum Grup Discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Kaltim

Samarinda—Berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringakat ke 10 dari 34 Provinsi se Indonesia. Hal ini di tegaskan oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang – Undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya, saat acara Forum Grup Discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers Kaltim yang berlangsung di hotel Midtown Samarinda, Selasa (3/09) pekan lalu.

Menurutnya, dengan dasar amanat undang-undang ini dan melihat kondisi kemerdekaan pers di Indonesia yang menuntut upaya perbaikan, Dewan Pers menginisasi pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers ( IKP ) di Indonesia.

“Tujuan pelaksanaan survei  Kemerdekaan Pers, Yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga di identifikasi persoalan – persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk di lakukan perbaikan – perbaikan,”ungkapnya

Ia menjelaskan, Penyusunan IKP juga di maksudkan untuk dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan – bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Untuk itu Dewan Pers bekerja sama dengan Focus Group Discussion ( FGD ) bermaksud  menjadikan Responden atau dalam istilah Dewan Pers di sebagai sebagai Informan Ahli pada kegiatan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019.

“Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019 akan memotret kondisi kemerdekaan  pers sepanjang bulan Januari sampai  Desember tahun 2018,”tambahnya.

Pada tahun 2019 ini Survei Indeks Kemerdekaan Pers di lakukan oleh PT Multi Utama Risetindo, yang di percayakan oleh Dewan Pers, sebagai Lembaga Peneliti yang Independen, yang juga sebagai lembaga yang di pilih melalui proses tender secara terbuka dengan melakukan wawancara kepada para Informan Ahli.(Diskominfo/Rey)

Barkati Buka Langsung Acara Peringatan Hari Anak Nasional Di Samarinda

Samarinda—Guna mempertahankan Samarinda sebagai Kota layak Anak tahun 2020, perlu dukungan seluruh stakeholder sehingga tujuan bisa tercapai. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Samarinda M. Barkati saat membuka secara resmi acara peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli yang berlangsung di Gor Segiri, Rabu(4/9).

Peringatan Hari Anak Nasional tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 oleh Presiden Ke dua Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Juli 1984.

Barkati mengatakan, anak merupakan cikal bakal bagi bangsa yang melahirkan generasi penerus untuk menggapai cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Bahkan, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.

“Untuk mencapai kembali Kota Layak Anak pada tahun 2020, perlu dukungan  seluruh staekholder agar terus bekerja dan sehingga tujuan yang kita targetkan bisa tercapai,”ujar Barkati.

Dirinya juga menambahkan, sebelumnya Kota Samarinda sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, dimulai sejak tahun 2017,2018 dan 2019. Beberapa program sudah banyak yang terealisasi seperti tersedianya 12 Puskesmas Ramah Anak dari 26 puskesmas yang ada di Kota Samarinda, dan nantinya akan terus di kembangkan secara bertahap

“Penghargaan yang di dapat antara lain, kategori  Kota Layak Anak dengan kategori Pratama ditahun 2017,  Kota Layak Anak tahun 2019. dan harapan kedepan tahun 2020 Samarinda tetap mempertahankan menjadi Kota Layak Anak,”tuturnya.

Acara dirangkai dengan pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.

Untuk diketahui, Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP Anak merupakan salah satu program terbaru dari pemerintah yang digagas sejak 2016 lalu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Kartu Identitas Anak selanjutnya akan menjadi identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dan 17 tahun dan belum menikah.(Diskominfo/Rey)

Puspaga Hadir Kuatkan Kualitas Keluarga

SAMARINDA— Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) kini hadir di Provinsi Kaltim, sebuah lembaga dibawah naungan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim, Halda Arsyad menjelaskan Puspaga merupakan wadah atau fasilitas layanan publik yang mempunyai akuntabilitas dalam layanan, sumber daya, infrastruktur dan manajemen pengelolaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan keluarga.

“Kita semua harus diberi pemahaman bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional,”ungkapnya saat memberikan arahan pada Launching Puspaga di Kantor DKP3A Kaltim, Senin (2/8)

Dirinya juga mengatakan dalam Puspaga juga dilengkapi dengan tenaga profesional dengan mengedepankan tiga layanan yaitu konseling, konsultasi dan informasi yang berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga.

Selain itu layanan yang dihadirkan adalah Konseling untuk calon orang tua, keluarga  yang bermasalah, anak/remaja dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Pendirian Puspaga ini juga menurutnya,  didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ketahanan Keluarga, dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.216/2019 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2019-2023.

Sehubungan dengan itu, diharapkan dengan adanya Puspaga) maka akan dapat melayani dan mendampingi keluarga dalam bentuk konseling untuk dapat memecahkan permasalahan keluarga dengan layanan dari tenaga profesional (psikolog dan konselor).

Pada kesepakatan ini akan dilaksanakan Pelantikan Pengurus PUSPAGA Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 – 2023 dan juga penandatanganan kerjasama dengan Kesejahteraan Sosial dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kaltim dan Forum CSR Kesejahteraan Sosial Kaltim dalam pengembangan Puspaga. (diskominfo/ris)

Kalimantan Timur Resmi Menjadi Ibu Kota Negara indonesia

Jakarta–pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi di umumkan oleh Presiden Joko widodo pada senin (26 /8/ 2019) dalam konferensi pers  di istana kepresidenan Jakarta . Ada dua kabupaten ditetapkan menjadi wilayah ibukota  baru yaitu kab. Penajam Paser Utara dan kab. Kutai Kartanegara  .Kembali mengingat sejarah , wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan sudah ada sejak  era presiden pertama Ir Soekarno .2019 ini baruu direalisasikan oleh presiden indonesia  ke 7  untuk memindahkan ibu kota

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.

( diskominfo/bgs)

sumber : chanel youtub sekretariat presiden

 

Kaltim Expo Ke – 11, Momentum Meningkatkan Pembangunan

Samarinda – Sebagai momentum meningkatkan pembangunan Pemprov Kaltim mengadakan Kaltim Expo yang berlangsung di Convention Hall Samarinda, Rabu (21/8). Acara yang digelar setiap tahun ini selalu menjadi magnet masyarakat Samarinda dan sekitarnya untuk berkunjung.

Asisten II Setda Prov Kaltim Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi membuka Kaltim Expo 2019. Pameran yang berlangsung mulai hari ini hingga 25 Agustus mendatang diisi 147 stand indoor dan 45 stand outdoor terdiri dari instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, UMKM dan Instansi Pemerintah.

“Karena pemprov menganggap ini event sangat penting dan kita jadikan sebagai momentum untuk peningkatan pembangunan diberbagai bidang dan juga menggugah partisipasi masyarakat secara luas,” Ungkap Helmi.

Selain pameran pada Kaltim Expo kali ini juga menggelar talk show, parade band, perlombaan PUBG mobile competion, festival dangdut, jalan santai hingga tabligh akbar yang akan diisi oleh Ustad Tengku Zulkarnain dan pada acara puncak akan dimeriahkan artis Budi Doremi.

“Pemprov Kaltim menyadari pembangunan memerlukan bantuan semua pihak yang tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pameran dan expo juga akan menjadi sarana promosi kegiatan usaha yang potensial yang selama ini berkembang disejumlah Kabupaten/Kota,” Imbuh Helmi.

Hadir pula pada pembukaan Kaltim Expo ini Dirut Bankaltimtara Zainudin Fanani, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Ibrahim, Kepala Dinas Peternakan Dadang Sudarya, Kepala Dinas Perkebunan Ujang Rachmad dan Ketua DPP Assosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat. (diskominfo/tp)

 

Puluhan Mobil Hias, Ramaikan Pawai Pembangunan HUT RI Ke-74

Samarinda–Sebanyak puluhan mobil hias baik dari Lingkungan Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, komunitas dan organisasi kemasyarakatan meriahkan Pawai Pembangunan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang Ke-74.

Namun pawai tahun ini ada yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya yakni peserta yang diizinkan untuk berjalan kaki hanya yang bertugas sebagai pembawa bendera dengan diiringi carnaval dan didampingi oleh duta pariwisata saja.

Rute untuk pejalan kaki dan kendaraan hias pun di buat jalur yang berbeda. Untuk pejalan kaki menempuh rute dari Taman Samarendah  menuju Jalan Awang Long – Jalan Gajah Mada – Jalan Gunung Semeru – Jalan Milono dan kembali ke Taman Samarendah.

Sedangkan untuk pawai kendaraan hias dimulai dari Stadion Segiri – Jalan Bhayangkara – Taman Samarendah – Jalan Awang Long – Jalan Gajah Mada – Jalan R.E. Martadinata – Jalan P. Antasari – Jalan Juanda – Jalan Wahab Syaharanie – Jalan M. Yamin dan finish di Stadion Madya Sempaja.

Usai menghadiri kegiatan tersebut, Gubernur Kaltim H. Isran Noor mengungkapkan kegiatan pawai ini adalah wujud yang dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari sebuah kegembiraan serta ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

“terlihat wajah kegembiraan mereka baik peserta pawai dan masyarakat sekitar, dan itu mereka lakukan dengan kesadaran penuh tanpa disuruh, juga tanpa di biayai oleh pemerintah. Inilah wujud rasa syukur kita dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan yang di berikan Allah SWT,” ungkap Isran, Minggu (18/8).

Sementara itu Walikota Samarinda H. Syaharie Jaang mengatakan, peraturan baru untuk pawai tahun ini bukan untuk melarang partisipasi pejalan kaki namun di berlakukannya ketentuan tersebut adalah meminimalisir terjadinya kemacetan.

“Kan kita tahu kalau aktivitas masyarakat, kegiatan dan lain sebagainya harus tetap dilakukan. Kalau misalnya terjadi kemacetan sampai enam jam atau delapan jam, kan kasian. Makanya kita batasi, karena dengan menggunakan kendaraan hanya memerlukan waktu dua dua jam acara bisa selesai lalu kegiatan lainnya bisa berjalan dengan normal,” tambahnya.(Diskominfo/Rey)

 

Isran : Bantu Pemerintah Bangun Kaltim

Samarinda – Malam syukuran Dirgahayu Hari Ulang Tahun ke – 74 Republik Indonesia pemerintah Kaltim di Plenary Hall Samarinda, Jalan Wahid Hasyim, Sabtu (17/8).

Gubernur Kaltim Isran Noor hadir didampingi istri Norbaiti Isran Noor, Dia mengaku bersyukur rakyat Indonesia khususnya Kaltim telah memperingati HUT Kemerdekaan RI hingga ke 74 dan bersedia hadir di malam syukuran Kemerdekaan RI.

“Semangat bukan karena makanan yang ada disini, tapi pertemuan malam ini untuk membangun silaturahmi dan semangat kebersamaan, Saatnya kita selalu bersyukur apa yang telah diperjuangkan dan dilakukan para pahlawan kita. Yang sudah merebut negara ini dari penjajah. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa ini,” Tegas Isran.

Isran mengajak rakyat Kaltim untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan demi pembangunan daerah.

“Karena tanpa dukungan masyarakat, pemerintah tentu tidak akan bisa bekerja dengan baik,” Tambah Isran

Malam Syukuran dimeriahkan dengan pemberian ratusan doorprize hingga 5 perjalanan ibadah dan penampilan artis ibukota vokalis Kikan (eks vokalis Band Cokelat) dan Candil yang membuat para anak muda yang hadir tampak bersemangat menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. (diskominfo/tp)

DD Dan DK Bisa Dimanfaatkan Untuk Dekela

SAMARINDA —-Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui Dana Desa (DD) dan Dana Kelurahan (DK) diharap bisa sekaligus dimanfaatkan untuk mendukung Desa dan Kelurahan Layak Anak (Dekela).

Hal tersebut diungkapkan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat membuka pelatihan gugus tugas Kabupaten/kota layak anak dengan analisis pengarusutamaan hal anak se Kaltim, di Hotel Grand Victoria Samarinda, Kamis (15/8)

Jauhar mengatakan dengan terbentuk Dekalana dan Kelana secara otomatis mendorong pembentukan KLA secara utuh di wilayah Kaltim.

Menurutnya KLA adalah kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hal anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Maka dari itu diharapkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dibentuk hingga tingkat kecamatan, maupun desa dan kelurahan, begitu juga harus segera dibentuk Kecamatan Layak Anak (Kelana).

Untuk menjadi KLA dibutuhkan proses yang pnjang dan kerja keras Pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha secara terintegrasi, terencana dan menyeluruh. (diskominfo/ris)

TMMD Dukung Program Percepatan Pembangunan Nasional

Samarinda—TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) telah berjalan selama 39 tahun dengan sebutan ABRI Masuk Desa dalam mendukung pemerintah program percepatan pembangunan.

Hal itu di katakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengahadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0901/Samarinda yang berlangsung di GOR Madya Sempaja, Jalan M Yamin, Kamis (8/8).

Hadi mengatakan dalam sejarahnya TMMD awalnya bernama ABRI masuk desa (AMD) digagas oleh Jenderal M Yusuf yang merupakan bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral.

“TMMD sebagai upaya mendukung pemerintah dalam program percepatan pembangunan nasional,”tegasnya.

Ia juga menjelaskan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan TMMD ini, terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik terdiri dari pembangunan jalan sepanjang satu kilo meter untuk menghubungkan dua desa.

“Sebelumnya, jika masyarakat melewati wilayah itu harus berputar kurang lebih sampai lima kilometer, namun dengan ada jalan ini yang sudah dibangun sudah terhubung dengan baik,”tuturnya.

Sedangkan pembangunan non fisik ia menyebutkan kegiatan tersebut terdiri dari penyuluhan bahaya narkoba, pendidikan bela negara dan cinta tanah air sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk berminat menjadi TNI.

“Kegiatan non fisik bertujuan untuk meningkatkan animo masyarakat seperti pendidikan bela negara cinta tanah air dan mengajak pemuda pemudi agar minat bergabung menjadi anggota TNI,”Ujarnya.

Ia beralasan Samarinda sebagai daerah kunjungannya di karenakan, dalam menentukan lokasi ia memilih secara acak dan sekaligus meninjau lokasi tempur yang berada di Kota Balikpapan.

“Kita acak, kemarin saya melaksanakan upacara penutupan di Banten. Kemudian sekarang kita coba bisa melaksanakan di Samarinda dan sekaligus saya ingin melihat wilayah latihan tempur yang ada di Balikpapan sehingga kita kombinasikan di satu acara ini,”ungkapnya.

Terkait penganugrahan dirinya oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke 21 , ia mengaku bersyukur karena dengan amanah yang diberikan. Menurut Hadi ia bertanggung jawab untuk selalu menjaga budaya dan kearifan lokal yang sudah lama di tinggalkan.

“Ini adalah kearifan lokal, yang harus selalu di lestarikan dan saya juga bangga mendapatkan gelar dari sultan Kutai karena ini adalah amanah kepada saya untuk selalu melestarikan kebudayaan lokal,”tutupnya.(Diskominfo/Rey)

Ketua DWP Kaltim Terus Dorong Kualitas SDM

Samarinda—Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltim Sonya Evelyn Saini mengatakan pengurus dan anggota DWP terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam mensukseskan program pembangunan nasional.

“DWP selaku mitra strategis pemerintah ikut berperan dalam pembinaan bagi  masyarakat sebagai bentuk keterlibatan membangun Kaltim. Peningkatan SDM pengurus dan anggota diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi anggota DWP,” tegasnya bertepatan dengan Hari Dharma Wanita Persatuan yang jatuh pada Senin (5/8).

Sonya mengakui kemampuan dan kompetensi anggota DWP akan terus dilaksakanan hingga selesai masa kepengurusannya. Selain terlibat dalam pembangunan di daerah, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki diharap mampu meningkatkan taraf hidup kaum perempuan.

“Perempuan memiliki kemampuan yang harus terus dikembangkan. Meskipun sebagian besar pekerjaan dipegang oleh laki-laki, namun perempuan harus dapat mengambil peran di dalamnya. Karena itu, diharapkan agar kaum perempuan terus berlatih dengan mengembangan kapasitas dirinya.

Diakuinya,DWP Kaltim selalu anggotanya untuk terus berkiprah dan berkarir untuk memberdayakan dirinya, mampu mandiri secara ekonomi, dan berperan lebih luas untuk turut menggerakkan program pembangunan nasional. (Diskominfo/Cht)