Perkebunan Miliki Daya Tahan Ekonomi Paling Baik

Samarinda — Perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas dewasa diarahkan pada pengembangan kawasan secara utuh dan terpadu berdasar pendekatan sistem hulu – hilir. Juga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas perkebunan wilayah Kaltim.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan perkebunan adalah industri yang memiliki daya tahan perekonomian paling baik dibanding sektor yang lain. Dirinya percaya sektor ini mampu memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan.

“Kita menyadari sepenuhnya sumber daya alam Kaltim sangat menjanjikan. Baik itu terbarukan maupun tidak terbarukan. Apalagi sangat strategis untuk sektor perkebunan. Namun belum dioptimalkan dengan baik,” ucap Hadi saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Kalimantan Timur tahun 2019, Rabu (13/2).

Wagub memberi dukungan penuh pada perusahaan yang menginvestasikan dananya membuat perkebunan di Kaltim. Termasuk bagi rakyat kaltim yang ingin berkebun secara pribadi. Tentu harus dikoordinasikan melalui instansi terkait.

“Perlu ada sinergitas dan kesepahaman antara dinas yang lain untuk mengembangkan sektor perkebunan di wilayah Kaltim,” ungkap Hadi.

Diharapkan adanya rakor ini, pembangunan Kaltim dapat terencana dengan baik dan terukur. Perlu sinergi agar memprioritaskan sektor perkebunan, pertanian, peternakan untuk Kaltim lebih baik. (diskominfo/tp).

 

 

Wagub : Kaltim Perlu Transformasi Ekonomi

Samarinda —Pemprov Kaltim bekerjasama dengan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) melaksanakan talkshow. Kegiatan yang dilaksanakan di Lamin Etam bertema Menuju Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kaltim yang Berdaulat, Selasa (12/2).

“Pemprov Kaltim bertekad merubah industri yang tidak berkelanjutan dikurangi secara bertahap. Semua usaha yang dilakukan HA-IPB tentang pembangunan yang berkelanjutan itu sejalan dengan Visi dan Misi Kaltim Berdaulat,” ujar Wakil Gubernur Hadi Mulyadi saat menjadi Keynote Speaker kegiatan itu.

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi berfoto bersama nara sumber dan moderator pada acara Talk Show “Menuju Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kaltim yang Berdaulat” di ruang Lamin Etam, Selasa (12/2).

Dikatakan Wagub, pada kepemimpinan ini memiliki Visi Kaltim 2023 Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat. Salah satu misinya adalah Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Untuk itu perlu dilakukan transformasi ekonomi. Salah satunya adalah merubah arah dari sumber daya tidak terbarukan ke arah terbarukan.

Termasuk juga industri hilir produk wajib dilaksanakan guna meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah. Ke depan lanjutnya, Kaltim tidak perlu mengirim komoditi mentah tapi produk yang sudah melalui proses pengolahan.

“Kita belum melakukan pemerataan seluruh sektor dalam pembangunan. Jadi ada ketimpangan dalam pembangunan yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkolerasi langsung terhadap pengelolaan hasil sumber alam,” ungkap Hadi.

Selain Hadi Mulyadi ada dua pembicara lain. Pakar kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Prof. Hariadi Kartodiharjo dan Pakar kebijakan pengelolaan pangan dan pertanian Prof. Bustanul Arifin. (diskominfo/tp)

Isran Ajak Pihak Swasta Kelola Venue Eks PON Kaltim

Samarinda – Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII 2008 yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur menghabiskan triliunan dana APBD. Berbagai vanue megah dibangun guna menyambut insan olah raga tanah air. Namun, usaha Pemprov kaltim menjadi tuan rumah yang baik sekaligus mengukir prestasi bagi para atlet membuahkan hasil. Kaltim berhasil menduduki peringkat ketiga setelah Jawa Timur Dan DKI Jakarta.

Dalam acara presentasi Pakuwon Group , Gubernur Isran mengatakan keinginannya untuk mengelola venue dan berbagai fasilitas lain peninggalan PON. Terutama pemanfaatan kawasan Stadion utama Palaran yang lama tidak dirawat.

“Silahkan kelola Stadion Utama Palaran itu. Sudah belumut,” tawar Isran dihadapan Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Stefanus Ridwan di ruang Heart Of Borneo, Kamis (7/2).

Menurut Isran, Kompleks Stadion Utama Kaltim yang berdiri megah lengkap dengan sarana olah raga saat ini mengalami kerusakan. Hal ini tidak boleh terus dibiarkan agar kerusakan tidak makin parah. “Ini upaya mengamankan aset daerah namun bernilai investasi. Kenapa tidak. Bagi saya bagaimana mengamankan aset yang sudah mengeluarkan dana triliunan” ujar Isran.

Lebih dari 10 tahun lalu PON XVII diselenggarakan. Berbagai fasilitas dan rangkaian acara pembukaan membuat puluhan ribu penonton yang hadir kagum. Presiden RI Sulilo Bambang Yudhoyono yang hadir bersama Istri juga bangga dengan fasilitas megah yang dibangun Pemprov Kalimantan Timur itu.

Pakuwon Group Presentasi Pemanfaatan Kompleks Stadion Sempaja

Samarinda – Convention Hall yang terletak di kawasan Stadion Sempaja Samarinda memiliki luas tanah 48.380 m2 dan bangunan 35.685 m2. Dilengkapi areal komersial gedung seluas 22.340 m2 terdiri Plenary Hall, Exhibition Hall, Ruang tertutup dan ruang terbuka. Kedepan kompleks stadion sempaja akan dibangun pusat perbelanjaan yang connect (terhubung) antara convention hall dan hotel atlit sebagai pemikat pengunjung.

Presentasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) antara Pakuwon Group bersama Pemprov Kaltim dalam pemanfaatan kompleks stadion sempaja samarinda dan lahan sekitar dilaksanakan dihadapan Gubernur Kaltim Isran Noor di Ruang Heart Of Borneo, Kamis (7/1).

KSP ini ditujukan mengurangi biaya pemeliharaan pengamanan aset. Disamping juga memberikan dampak yang baik untuk mempermudah dan mendekatkan akses jasa sarana dan usaha komersial penunjang lain. Serta pertemuan-pertemuan masyarakat Kalimantan Timur.

Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk menyampaikan presentasi singkat dihadapan Gubenrur Kaltim Isran Noor.

“Mau memberi investasi sekaligus membantu pemerintah daerah mengamankan aset. Bagi saya yang penting dirawat tapi nanti ketika pemerintah daerah mau memakai kita bisa memakai,” ujar Isran.

Sebagai informasi Pakuwon Group didirikan pada 1982. Pakuwon Group adalah pengembang real estat berfokus di Jakarta dan Surabaya. Portofolio properti utama perusahaan meliputi pengembangan ritel, perumahan, komersial, dan perhotelan. Perusahaan terintegrasi secara vertikal di seluruh rantai nilai real estate penuh dari pembebasan lahan, pengembangan properti, pemasaran dan manajemen operasional.

“Ini kali pertama Pakuwon Group keluar dari pulau jawa,” ujar Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk Stefanus Ridwan.  Harapan besar disampaikan agar kerja sama ini berjalan dengan baik dan lancar. Sementara ini, Pakuwon hanya berada di tiga kota yaitu Jakarta, Surabaya dan Bekasi.

Sugeng : Mari Berdiri di Tepi yang Sama

Samarinda – Ada tiga hal penting yang digarisbawahi terkait masalah banjir di Samarinda, Pertama daerah Samarinda ini rendah, kedua jeleknya drainase dan ketiga rusaknya alam. Salah satu solusi adalah pembuatan kanal banjir. Ini menjadi salah satu bahasan pada talkshow bertema Peran Serta Media Sebagai Mitra Dalam Membangun kota Samarinda, di Arena Pekan Raya Samarinda (PRS) GOR Segiri Samarinda, Senin (4/2).

 

Ramai, sejumlah PNS Pemkot Samarinda memenuhi kursi talkshow di Gor Segiri Samarinda

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin memaparkan visi misi Kota Samarinda tahun 2016 – 2021. Visi kota Samarinda Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Atas dasar itu maka ada beberapa misi yang dijelaskan Sugeng. Diantaranya Integritas yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi berarti aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan Inovatif. Ada juga misi untuk memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan.

Disamping itu ada juga mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas serta berdaya saing nasional dan internasional. Harmonis guna mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

“Visi dan misi inilah yang menjadi fokus Walikota Samarinda beserta jajarannya. Pemerintah tidak bisa memuaskan seluruh masyarakatnya, Mari berdiri di tepi yang sama, biar pola pikir kita semua sama,” ungkap Sugeng.

Kegiatan talk show dimulai pemutaran video berdurasi sekitar 15 menit. Bercerita perkembangan ibukota provinsi kaltim, mulai pembangunan Bandara APT Pranoto, Jembatan Mahakam IV (Jembatan Kembar) hingga Taman Samarendah. Juga menampilkan lampu hias di taman samarendah yang diklaim menyerupai menara di Dubai.

Hadir sebagai narasumber selain Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Ketua PWI Kaltim Endro S Effendi dan Dirut Kaltim Post group Rusdiansyah Aras.

OJK Kaltim Resmi Berkantor Sendiri

Samarinda – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur telah beroperasi sejak 1 Januari 2014 di lantai 3 kantor Bank Indonesia perwakilan Kaltim. Secara struktur, OJK Kaltim berada dibawah koordinasi kantor OJK regional IX Kalimantan dengan cakupan kerja meliputi Kaltim dan Kaltara.

Hingga 17 September 2018, Kantor OJK Kaltim menempati gedung baru di jalan H.A.M  Rifaddin Samarinda Seberang. Namun baru diresmikan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Ketua Dewan Komisaris OJK RI Wimboh Santoso, Kamis (31/1).

“Gedung ini merupakan aset Pemprov Kaltim. Persoalan nanti bagaimana (sampai kapan bisa digunakan) tidak usah dipikirkan. Yang penting gedung ini berguna dulu dimanfaatkan secara optimal oleh OJK Kaltim,” Ungkap Isran.

Sementara, Kepala OJK Kaltim Dwi Ariyanto mengatakan kehadiran OJK Kaltim telah dirasakan masyarakat. Berbagai edukasi, sosialisasi dan literasi terkait keuangan telah dilakukan. Tercatat ada sembilan kegiatan pada semester pertama dan 11 kegiatan semester kedua dilaksanakan tahun 2018.

“Semua program yang disusun dilakukan agar masyarakat bijak menyikapi uang serta mampu merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik. Ini juga sesuai UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” tambah Dwi.

Mengenai Status kepemilikan gedung ini adalah milik Pemprov Kaltim, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Seluruh insan OJK Kaltim menyampaikan berterima kasih atas perhatian dari Pemprov Kaltim. Namum demikian, harapan untuk memiliki gedung sendiri masih menjadi hal yang tetap kami nantikan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sesuai aturan UU tugas dan fungsi OJK adalah sebagai lembaga pengawasan industri jasa keuangan sektor perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. Juga lembaga jasa keuangan yang menjadi pengawasan OJK Kaltim diantaranya sektor perbankan dan lembaga keuangan mikro.

Medio 2019, Jembatan Kembar Ditarget Bisa Digunakan

Samarinda – Banyak target yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera terselesaikan. Salah satunya megaproyek infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur khususnya di Samarinda. Pembangunan infrastruktur itu meliputi ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda dan jembatan mahakam IV atau jembatan kembar yang terus dikebut progres pengerjaannya agar tuntas sesuai target.

Kasi Jalan Dinas PUPR Kaltim Hariyadi mengatakan untuk progres ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda pembangunan segmen 1 yang dilaksanakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah mencapai 99% serta ada beberapa ruas Jalan Tol yang telah dibangun pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan pembangunan Jembatan Mahakam IV saat ini terus berjalan dan sudah mencapai 90%, tinggal bentang tengah yang masih dalam proses pengerjaaan.

“Untuk Jembatan kembar, walaupun nantinya selesai pengerjaan bentang tengah, jembatan ini tidak serta merta dapat digunakan karena harus diperiksa dan diuji kekuatan standarisasinya terlebih dahulu. Sehingga kemungkinan akan dapat digunakan pada Maret atau April 2019,” ucap Hariyadi saat menjadi narasumber Dialog Halo Kaltim RRI Samarinda, Selasa (29/1).

Sementara Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kaltim Charmarijaty menyampaikan arah pembangunan Infrastruktur Kaltim kedepan sesuai dengan yang direncanakan didalam RPJMD. Sebenarnya fokus kita pada penyelesaian permasalahan-permasalahan yang belum tuntas, tetapi dalam pembiayaannya direncanakan terkait dengan infrastruktur ini diarahkan sesuai dengan kewenangan Provinsi.

“Jadi untuk paket-paket yang terdahulu sesuai dengan kewenangan Provinsi sebenarnya sudah tuntas dilaksanakan, tinggal satu paket yang memang menjadi tugasnya Pemerintah Pusat melalui APBN,” ucapnya.

Dan saat ini Pemerintah sedang mengevaluasi dan mengkaji terkait dengan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan perusahaan.

“Sementara ini kita menuntaskan infrastruktur yang ada dulu. Melalui koordinasi lebih intensif kepada Pemerintah Pusat untuk segera diselesaikan,” pungkasnya. (Diskominfo – Rzk)

Pembangunan Kaltim, 5 Raperda Fokuskan SDA Terbaharukan

SAMARINDA – Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dibuka Ketua DPRD Provinsi Kaltim HM Syahrun HS dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi  DPRD Provinsi Kaltim terhadap penyampaian nota penjelasan terhadap 5 Raperda.

Adapun 5 Raperda yang dibahas Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kaltim, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan  Industri Oleochemical Maloy dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), Senin (28/1).

Dalam penyampaian mengenai 5 raperda tersebut berbagai pandangan pun menjadi kajian terhadap Kaltim 5 tahun mendatang.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Gamalis yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut pemerintah provinsi diharap dapat melakukan terobosan transformasi ekonomi berbasis  sumber daya alam (SDA) terbarukan seperti pertanian, perkebunan dan teknologi ekonomi kreatif, serta sektor pariwisata.

“Pemprov perlu mempersiapkan cadangan energi yang berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan, serta mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Selain itu sudah saatnya Kalimantan Timur mempersiapkan peralihan sumber energi dari yang berbasis fosil ke energi yang berbasis sumber yang terbarukan,” ujar Gamalis.

Diharapkan, lanjutnya, melalui 5 raperda ini menghasilkan keputusan terbaik untuk pembangunan Kaltim mendatang terlebih dalam menggantikan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui menjadi diperbaharukan dengan mengutamakan sektor unggulan yang ada. (DISKOMINFO/Lely)

Layanan Digital Untuk Tingkatkan Ekonomi

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda gelar rapat Paripurna hari jadi Kota Samarinda ke-351 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kota Samarinda ke-59 di ruang rapat utama DPRD Kota Samarinda, Senin (21/1).

Dalam sambutanya, Walikota Samarinda Syaharie Jaang menyampaikan enam misi yang digagas menuju Smart City. Diantaranya Smart Governance, Smart People, Smart living, Smart Mobility, Smart Economy dan Smart Environment.

Kota Samarinda bersama dengan 99 Kabupaten / Kota di Indonesia terpilih sebagai kota percontohan dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia. Smart City ini menjadi salah satu misi dalam rangka memberi layanan berbasis digital guna meningkatkan tumbuh kembang ekonomi di masyarakat.

“Selain dalam upaya meningkatkan layanan masyarakat berbasis digital, Smart City juga diharap dapat meningkatkan aspek pertumbuhan di bidang perekonomian,” ujar Jaang.

Pada kesempatan itu Jaang juga menuturkan Samarinda harus terus berbenah. Pembangunan di berbagai sektor terus digalakkan. Bagi Jaang, Samarinda harus terus melaksanakan pembangunan di kota Tepian.

“Tak lain dan tak bukan, saya terus bersama dengan ASN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di Samarinda,” ucapnya.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Samarinda Alphad Sharif di dampingi Wakil Ketua II DPRD Samarinda Achmad Sukamto. Turut hadir WaliKota Samarinda Syaharie Jaang dan jajaran pejabat OPD di lingkup kota Samarinda.

Sementara ditemui usai sidang, Ketua DPRD Kota Samarinda Alphad Sharif menambahkan menyambut baik berbagai usulan dan program yang disusun. Beberapa usulan Pemkot Samarinda terus didukung sejauh itu bermanfaat bagi masyarakat.

Diantaranya usulan penambahan ruang terbuka hijau. Program lain seperti membebaskan uang masuk kolam renang di Gor Segiri untuk masyarakat dan usulan dibangun folder untuk bekas bandara temindung.

“Untuk pemanfaatan lahan di bekas bandara saya setuju. Tapi itu masih lahan milik provinsi. Nanti kami akan minta Walikota Samarinda untuk segera menyurati Pemerintah Provinsi,” ucap Alphad. (Diskominfo/Rey)

Isran : NKRI Berdaulat Jika Daerah Kuat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi  Kalimantan Timur gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (17/01).

Kegiatan dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor dengan mengusung tema Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat. Dalam sambutannya, Isran mengingatkan peran daerah dalam memperkuat dan memperkokoh NKRI sangat besar. Tentu saja hal tersebut harus didukung kebijakan pusat yang berpihak kepada daerah.

“NKRI akan tetap kokoh dan berdaulat jika daerah kuat. Kebijakan dan keadilan pusat sangat menentukan kemajuan bangsa ini,” tegas Isran.

Inti Kaltim Berdaulat itu, lanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi dan sesuai dengan aspirasi daerah. Artinya dalam melaksanakan pembangunan juga pengelolaan sumber daya alam dilakukan mandiri tanpa intervensi dari luar.

Gubernur menjelaskan arah kebijakan program pembangunan sangat penting dilakukan dalam upaya menselaraskan nawacita yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo. Karena itu, diperlukan modal pembangunan yang baik diantaranya koordinasi, integrasi dan sinergitas bersama sama.

Sesuai tema Musrenbang kali ini, ada 5 point utama yang menjadi prioritas dalam memajukan pembangunan daerah.

“Tentu banyak program strategis yang sudah dirumuskan dalam Musrenbang ini. Diantaranya meningkatkan Sumber daya Alam, Ekonomi, Insfrastruktur dan Lingkungan. Juga peningkatan sinergitas antar Aparatur Sipil Negara (ASN),” ucap mantan Bupati Kutai Timur itu.

Sementara, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain mengatakan akan memasukan rancangan awal RPJMD dan terus bersinergi terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah pusat.

“Proses putusan RPJMD Kaltim 2018-2023 dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan. Sehingga dapat mempercepat proses perumusan program di tiap daerah,” ucapnya.

Zairin menambahkan jika ingin membangun daerah harus dilakukan dengan tahapan dan terkoordinir dengan baik. Adanya RPJMD ini, dapat dijadikan acuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota sehingga bersinergi dengan baik,” imbuhnya.

Selanjutnya, dengan disahkannya RPJMD 2018-2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dapat segera membuat Peraturan Daerah setelah diserahkan Gubernur Kaltim nanti.

Gubernur Isran Noor memberikan sambutannya dalam acara Musrenbang RPJMD 2018-2023

Kegiatan tersebut dirangkai penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD 2018-2023 oleh Gubernur kaltim dan Walikota / Bupati se-Kaltim.

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Kaltim M. Syahrun, Plt. Sekprov Kaltim Meiliana dan Pejabat di Lingkungan Pemprov Kaltim. Sebagai narasumber Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas Sumedi Andono Mulyo, Dirjen Otonomi daerah Kemendagri Soni Soemarsono dan Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono.