Humas Harus Sampaikan Hal Positif Ke Masyarakat

Samarinda — Dinas Kominfo Kaltim melaksanakan kegiatan Bimtek Jurnalistik. Sedikitnya sepuluh peserta yang merupakan tim peliputan di Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang pelatihan Diskominfo Kaltim, Senin (11/2).

Narasumber Eko Susanto mengatakan sebagai humas pemerintah maka tulisan yang dibuat juga menyampaikan hal positif kepada masyarakat. Untuk itu tulisan yang dibuat adalah hasil kemajuan pelaksanaan program – program pembangunan pemerintah.

“Jadi walaupun yang ditulis tim peliputan itu benar namun harus bisa memilah mana yang menjadi ranah humas. Jadi jangan sampai malah bertentangan dengan peningkatan citra positif pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eko mengoreksi berita di website Kominfo Kaltim. Menurutnya masih banyak berita yang ditulis melakukan pemborosan kata. Seperti singkatan, penggunaan kata dan pemilihan kalimat yang efektif. Bahkan penulisan judul pun menjadi salah satu topik yang dibahas.

“Kata yang ini untuk apa. Kalau dihapus saja khan tidak akan mengurangi nilai berita,’’ ujar Eko sambil menunjuk ke infocus.

Mantan wartawan Bisnis Indonesia itu berpesan agar terus berlatih untuk membuat berita. Disamping juga banyak membaca bahan berita lain sehingga tidak bingung menulis. (Diskominfo / teguh).

 

Diskominfo Gelar Bimtek Aplikasi SIDIK

Samarinda – Guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim melalui bidang Informasi Komunikasi Publik menggelar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) oleh PPID Utama Kaltim di Ruang Rapat WIEK Diskominfo, Kamis (24/1).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIDIK ini mengadopsi yang dikembangkan Kalimantan Barat dengan aplikasi SIKEDIP.

“Aplikasi SIDIK yang Diskominfo kembangkan beranjak dari daftar informasi publik. Jadi masing-masing OPD sudah memberikan daftar informasi publik, apa saja informasi yang boleh dan informasi yang dapat diberikan setiap saat,” ujar Diddy saat membuka Bimtek.

Berkenaan itu, kata Diddy tidak semua OPD yang membuat daftar informasi yang dikecualikan. Ada memang informasi yang dikecualikan tetapi melalui uji konsekuensi. Tahun ini kita buka lagi untuk pelaksanaan uji konsekuensi, serta biaya penuh melalui Diskominfo.

“Jadi seluruh OPD Kaltim kita undang untuk menyampaikan daftar informasi apa saja yang dikecualikan. Kalau sudah dikecualikan siapapun yang menyentuh tidak akan bisa,” ujarnya.

Suasana Bimtek Aplikasi SIDIK yang berlangsung di Ruang Rapat WIEK Diskominfo Kaltim

Melalui SIDIK, aplikasi yang dikembangkan agar dimasukan semua data-data informasi tersebut sebagai progres akan kelihatan. Dan SIDIK ini berperan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kaltim seluruh OPD.

“Jadi kalau kita bisa mendapat kategori menuju informatif dari sebelumnya cukup informatif, itu bukan kerja Diskominfo melainkan kerja kita bersama. Dan ini tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan admin yang konsisten untuk melakukan entry data,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) diikuti 13 perwakilan PPID pembantu di lingkungan OPD Kaltim. (Diskominfo-Rzk)

Mobile Training Unit (MTU) BLK Samarinda Mampu Jangkau Pelosok Kaltim

Samarinda – Mobil Pelatihan Kerja atau sering disebut Mobile Training Unit (MTU) merupakan program pelatihan kerja dari Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk melatih para pencari kerja dan tuna karya di pelosok pedesaan. Program pelatihan kerja dapat dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga setempat.

Pelatihan jenis ini dapat menjangkau warga daerah terpencil yang tidak terjangkau Balai Latihan Kerja (BLK) Kementrian Ketenagakerjaan. Model pelatihan ini dibutuhkan karena secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas. Program Pelatihan MTU dilaksanakan berdasarkan pengajuan warga masyarakat.

“Untuk di Samarinda ada 4 unit mobil MTU. BLK Samarinda pernah melatih sampai ke wilayah Kabupaten Paser. Antusias masyarakatnya sangat besar. Juga bagi yang menginginkan pelatihan dapat mengajukan permohonan agar dapat ditindaklanjuti,” ungkap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nurjuliani BLK Samarinda, Selasa (22/1).

Ada 15 kejuruan yang diberikan pelatihan pada program MTU. Antara lain Bangunan (Konstruksi), Bangunan (Perakitan), Bisnis & Manajemen (pengelolaan Administrasi Perkantoran), Garmen Apparel (menjahit Komponen Pakaian) dan Garmen Apparel (Pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir).

Ada juga Processing (Pembenihan ikan nila), Processing (Pembuatan roti dan kue), Processing (Pengolahan Ikan), Refrigeration (Perawatan AC Split), Teknik Elektronika (Teknisi Handphone), Teknik Listrik (Pemasangan listrik bangunan sederhana), Teknik Listrik (Teknisi Instalasi tenaga), Teknik Otomotif (Service sepeda motor konvensional), TIK (Perakitan komputer) serta TIK (Practical Microsoft Office Advance).

Persyaratan untuk mengajukan Program MTU dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat ditujukan ke Kepala BLK Samarinda dengan rincian beberapa syarat antara lain

1.. Membuat surat pengantar permohonan pelatihan disertai nomer HP kontak person;
2. Melampirkan proposal pengajuan pelatihan;
3. Melampirkan data calon peserta (minimal 16 orang) yg akan ikut pelatihan (nama & nomer HP);
4. Melampirkan data potensi industri di wilayah sekitar (Perusahaan / UKM);
5. Penandatanganan MoU antara Desa/Camat/Lurah dengan BLK Samarinda (draft akan dikirim via email) setelah dilakukan verifikasi proposal & visitasi oleh pihak BLK;
6. Keputusan untuk diberikannya pelatihan tersebut mutlak dari seleksi manajemen BLK Samarinda.


Format MoU bisa di download :
https://drive.google.com/file/d/1T9gs1lVZEzMvQ6iRWANVU3q1ivkVnwTe/view?usp=sharing 
Contoh surat permohonan dan proposal MTU bisa di download : https://drive.google.com/open?id=1oEjwlPeqeQhsWGjwbFDF8IkAcjVDSDWx

Pengajuan berkas permohonan tsb dapat di ajukan ke Kepala BLK Samarinda
via email : blkisamarinda1976@gmail.com cc 3in1.blki@gmail.com

Diklatnis Pengelola Keuangan Dan Aset, Kepsek Dan Bendahara Wajib Tertib Aturan

Samarinda – Kepala sekolah, bendaharawan dan pengelola aset wajib tertib aturan serta memahami sistem pelaporan dan tata kelola keuangan maupun aset secara baik. Harapan itu disampaikan Asisten Adminsitrasi Umum  Setdaprov Kaltim H Bere Ali saat mewakili Gubernur Kaltim pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Pengelola Keuangan dan Aset  SMA/SMK/SLB di Auditorium BPSDM Kaltim, Senin (7/1).

Menurut dia, para kepala sekolah memiliki kewenangan mengelola dana bantuan operasional sekolah baik Bosda maupun Bosnas, selain urusan keuangan sekolah lainnya. “Pengelolaan keuangan harus sesuai aturan. Inilah tujuan kita mendiklatkan para kepala sekolah, pengelola aset dan bendaharawan agar bekerja tidak melanggar aturan,” katanya.

Bere mengungkapkan pengelolaan keuangan dan aset Kaltim sudah memperoleh opini WTP dari BPK-RI. “Kita tidak ingin para kepala sekolah, bendaharawan dan pengelola aset sekolah tidak taat aturan tertutama pengelolaan Bosda dan Bosnas serta aset sekolah lainnya,” pesan Bere. Dia meminta seluruh peserta Diklatnis bersungguh-sungguh mengikuti Diklat agar setelah selesai mampu mengimplementasikan di lingkungan kerjanya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Buyung Dodi Gunawan mengemukakan Diklatnis guna meningkatkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset di sekolah SMA/SMK/SLB. “Diklatnis akan kami laksanakan masing-masing empat angkatan dan setiap angkatan sebanyak 120 peserta terdiri kepala sekolah, bendaharawan dan pengelola aset,” ujarnya.

Diklatnis terdiri tiga bidang yakni Diklatnis Penyusunan Laporan Berbasis Akrual empat hari (7-10 Januari), Diklatnis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tiga hari (7-9 Januari) dan Diklatnis Bendaharawan 13 hari (7-19 Januari).

Sumber : kaltimprov.go.id

Peserta Diharap Mampu Tingkatkan Pemahaman Pengambilan Kebijakan

Samarinda – Sosialisasi dan TOT Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa di tingkat Kabupaten memiliki beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Diantaranya, mampu memahami konsep dasar perencanaan pembangunan partisipatif dan konsep dasar SIPBM menyangkut perspektif, dasar hukum, dan kebijakan benar.

Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana, Isnaini Trikorawati mengatakan peserta sosialisasi dan TOT yang merupakan pengambil kebijakan dan para pihak berkepentingan harus memiliki kompetensi 7 M.

“Diantaranya mampu memahami konsep dasar dan kebijakan integrasi SIPBM ke sistem perencanaan pembangunan desa dengan benar, mampu memfasilitasi pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan desa dan mampu memfasilitasi pelaksanaan tahapan SIPBM,” jelasnya di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Senin (3/12).

Sejalan dengan itu, Isnaini berharap gelaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim ini dapat meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan dan pihak terkait tentang pentingnya data-data mengenai kondisi desa yang nyata dihasilkan SIPBM dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan desa.

“Sesuai tujuannya kegiatan bertujuan mensosialisasikan program integrasi SIPBM ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Data yang dihasilkan dapat dijadikan dasar menyusun rencana pembangunan desa sehingga menjadi efektif dan efisien sesuai kondisi dan kebutuhan desa,” katanya. (Diskominfo – Rzk)

 

Tingkatkan Kompetensi Wartawan, Endro : PWI Terus Jalin Kerjasama

Samarinda – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Endro S Efendi berharap Humas Kabupaten/Kota di Kaltim dapat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Humas Setda, Rabu (14/11).

Endro mengatakan kerjasama dengan Biro Humas Setda Prov Kaltim, pihaknya melaksanakan UKW selama 2 hari pada 14-15 November 2018. UKW diikuti 21 peserta wartawan media cetak dan elektronik di Kaltim. Mereka terbagi sebanyak 14 peserta ditingkat muda dan sebanyak 7 peserta ditingkat madya.

Ia menilai, PWI Kaltim selalu bekerjasama dengan pihak lain untuk membantu meringankan beban wartawan agar wartawan sebagai mitra pemerintah dan swasta bisa bersama-sama meningkatkan kompetensinya.

Selain PWI juga ada organisasi profesi lain yang anggotanya berkompeten yang saat ini diakui oleh Dewan Pers, organisasi profesi wartawan selain PWI adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independent (AJI). Ketiga organisasi ini bersama-sama memiliki tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan profesionalisme wartawan.

Oleh karena itu PWI Kaltim selalu bekerjasama dengan pihak lain, untuk membantu meringankan beban wartawan agar wartawan sebagai mitra pemerintah dan swasta bisa bersama-sama meningkatkan kompetensinya.

Ketua PWI Kaltim saat menyampaikan sambutan pada sosialisasi UKW

“Kita berharap secara bertahap seluruh anggota PWI Kaltim dan semua wartawan di Kaltim dapat mengikuti UKW ini. Dari 350 anggota PWI Kaltim, baru sekitar 150 orang yang telah memiliki kartu UKW, tentu ini masih sangat terbatas,” ucap Endro.

Menurutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa bekerjasama dengan PWI. Dan nantinya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota diharapkan hanya bekerjasama dengan media yang pengelolaannya sudah memiliki uji kompetensi. Ini penting agar pemerintah benar-benar mengutamakan profesionalisme dan kompetensi, karena ini amanah dari Dewan Pers yang dilindungi oleh UU Dewan Pers no 40 tahun 1995. (Diskominfo –Rzk).

Pentingnya Informasi Kependudukan Yang Lengkap dan Akurat

Samarinda—Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain dilakukan di hotel Grand Victoria Samarinda, Kamis (15/11).

Dalam upaya merealisasikan pembangunan yang berwawasan kependudukan diperlukan dukungan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga memudahkan para perencana dan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program pembangunan yang berwawasan kependudukan. Salah satu informasi yang sangat penting bagi perencana kependudukan adalah data kependudukan, oleh karena itu ketersediaan data kependudukan diberbagai tingkatan administrasi pemerintah menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Peserta Bimtek dari OPD lingkup Pemprov Kaltim berfoto bersama nara sumber dan panitia.

Kebijakan pelayanan bidang administrasi kependudukan adalah memberi kepastian hak dasar atas penduduk yang berwujud dokumen danselanjutnya dipergunakan untuk pelayanan publik lainnya, baik dari data kependudukan maupun dokumen kependudukan dengan tujuan umum untuk kesejahteraan penduduk.

Kelapa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Ardiansyah mewakili Gubernur Kaltim membuka acara tersebut, Ditjen kependudukan dan catatan sipil Kemendagri RI M. Fazal, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DKP3A) Kaltim Hj Halda Arsyad yang menjadi nara sumber kali ini, puluhan peserta dari kabupaten/kota Se Kaltim dan OPD tingkat pemprov Kaltim.

Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya sesuai Permendagri tersebut paling sedikit antara lain Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah. (diskominfo/tp)

Wartawan Diharap Beri Kontribusi Positif Untuk Kaltim Lewat Media

Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi berharap seluruh wartawan di Kaltim dapat menjadi wartawan yang berkompeten dan bisa menjadi faktor pencetus berkembangnya pembangunan di Indonesia melalui tulisan khususnya di Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Humas Setda menggelar Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kaltim dengan tema “Menuju Wartawan Profesional Berwawasaan dan Beretika” di Pendopo Lamin Etam, Rabu (14/11).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan uji kompetensi wartawan ini sangat penting karena wartawan jika salah penulisan dan salah informasi, beritanya akan menjadi berita dunia sekarang ini. Jika dulu koran lokal, sekarang semua serta mendunia karena dengan sistem teknologi yang baru seperti media sosial.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lanjutnya, sangat menghargai dan sangat berharap wartawan di Kaltim bisa memberikan kontribusi positif untuk membangun Kaltim lewat media. Melalui informasi bisa membangun persepsi dan persepsi bisa membangun tindakan, sehingga jika kita menyampaikan informasi kemudian dibuat dan ditulis oleh wartawan sesuai dengan informasi yang ada, maka akan membuat persepsi itu menjadi lebih baik.

Foto Bersama Wakil Gubernur Kaltim, Ketua PWI Kaltim dan Departemen Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah PWI Pusat

“Saya berharap tidak adanya berita-berita hoax yang kemudian akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita harapkan wartawan harus mampu meluruskan berita hoax, bukan justru malah menyebarluaskannya, wartawan juga harus mampu mengidentifikasi, menggali, mencari informasi dengan detail dan benar agar berita itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kaltim,” ujar Hadi.

Untuk diketahui Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan tahun 2018 di ikuti sebanyak 21 peserta yang terbagi sebanyak 14 orang ditingkat muda dan sebanyak 7 orang ditingkat madya.

Hadir juga dalam acara tersebut Cahyono Adi dari Departemen Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah PWI Pusat, serta Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi. (Diskominfo – Rzk)

21 Wartawan Ikuti Uji Kompetensi

SAMARINDA— Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Humas dan Protokol Setda menggelar Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan tahun 2018, yang dilaksanakan di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim. Rabu (14/11) 

Tidak hanya sosialisasi, Humas Prov. Kaltim juga menfadilitasi bagi wartawan untuk mengikuti sertifikasi uji kompetensi secara gratis.

Kepala Bagian Internal-Eksternal Humas Pemprov Kaltim, Andik Riyanto mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang ke 2 setelah tahun 2013 diikuti 15 peserta.

Sementara, tahun 2018 meningkat jumlah pesertanya bukan 15 lagi, tetapi ada 21 peserta, disayangkan ditingkat utama  masih belum ada yang mengukuti kegiatan ini, yang mengikuti hanya tingkat muda sebanyak 14 orang dan untuk tingkat madya hanya 7 orang.

Menurut Andik, uji kompetensi sangat penting sekali, diketahui pesertanya rata-rata masa kerjanya 15-20 tahun baru mengikuti uji kompetensi ini. 

“Tentunya bagi wartawan yang belum mengikuti kedepan dapat mengikutinya,” pintanya

Lebih lanjut terang Andik, kedepan wartawan harus berkompeten dalam bidangnya, ketika wartawan tidak berkompeten dan mempunyai kesalahan taruhannya Republik Indonesia.

Tentunya dari uji kompetensi bukan hanya teknik skill , tetapi diharapan regulasi media massa benar-benar menjadi ajuan para wartawan karena wartawan adalah mitra yang perlu mendapat bekal seperti ini, sehingga tidak ada lagi  pelanggaran-pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Pers. (diskominfo/ris)

Sako Pramuka SIT Kaltim Ikuti Perkemahan Ukhuwah Nasional

SAMARINDA- 708 peserta Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Sekolah Islam Terpadu (SIT) Kaltim yang  akan mengikuti perkemahan Ukhuwah  Nasional  IV  di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta 16-19 November 2018, resmi dilepas Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/11).

Hadi mengatakan perkemahan Ukhuwah  juga dapat dijadikan ajang untuk bertukar informasi,  menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Selain itu, ajang perkemahan ukhuwah dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan relaksasi,  maksudnya para  siswa  di sekolah mungkin mengalami kejenuhan  mengikuti  pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris,  bahasa Arab, Bahasa Indonesia  setiap hari, dengan relaksasi dan rekreasi ini ada semangat dan ada gairah baru ada energi baru hingga pulang dari berkemah harusnya menjadi lebih giat dalam belajar.

Tambahnya, perkemahan  jambore  nasional maupun semacam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai ajang silaturahmi agar peserta bisa mendapatkan hal-hal yang positif.

Begitu juga dalam mengikuti beberapa perlombaan  dihatapkan pesertab tetap menjaga nama baik daerah  dan selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding.

Kontingen Sako Pramuka SIT Kaltim berjumlah 708 peserta terdiri sari 57 regu (570 peserta)  serta pendamping dan pembimbing yang berasal dari 7 kabupaten kota yaitu  Samarinda, Balikpapan, Kukar, Paser, PPU, Bontang dan Kabupaten Berau.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Hadi Mulyadi menyerahkan bendera pramuka kepada  pimpinan kontingen  Sako Pramuka Sekolah Terpadu (SIT) Kaltim Bimansyah.(diskominfo/ris)