Ada Lowongan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Job Market Fair 2019

Samarinda — Pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait jaminan akses pekerjaan telah diamanatkan Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disebutkan setiap perusahaan wajib mengakomodasi penyandang disabilitas minimal satu persen dari total tenaga kerja di sektor swasta dan dua persen pada sektor pemerintahan.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Sulistri Kawiyani memastikan dalam Job Market Fair yang digelar 23 hingga 25 April terdapat pula lowongan pekerjaan untuk pelamar difabel yang disesuaikan kemampuan dan kualifikasi pendidikan pelamar.

“Mendapat pekerjaan yang layak menjadi hak semua orang termasuk difabel. Kami sudah meminta perusahaan menyediakan formasi khusus pencari kerja difabel. Ini sudah jadi aturan sehingga setiap perusahaan wajib mematuhi,” terangnya di Samarinda, Senin (15/4). 

Sejauh ini, yang bergabung di Pameran Bursa Kerja 2019 ada 28 perusahaan. Didominasi sektor perdagangan dan perhotelan 11 perusahaan, sektor keuangan 7 perusahaan, sektor jasa dan pertanian masing-masing 5 perusahaan. 

“Jumlah lowongan perusahaan yang sudah terdaftar lebih dari 600 buah. Masyarakat yang ingin mencari kerja bisa langsung mengambil formulir di Kantor Disnakertrans Kaltim,” pungkasnya. (Diskominfo/Cht)

BPBD Kaltim Latih Tim Karhutla

Samarinda – Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat 7688 titik panas (hotspot) di Kaltim. Perhitungan diambil sejak 23 Februari 2018 hingga 23 Februari 2019. Untuk itu, BPBD Kaltim bekerjasama TNI, Polri dan beberapa instansi terkait melaksanakan pelatihan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Kresna Yana mengatakan pelatihan dilaksanakan selama dua hari mulai 19 Maret 2019. Hari pertama, pengenalan peralatan dan sejumlah materi pemadaman api. Kegiatan dilaksanakan di ruang Pusdalpos BPBD Kaltim. Di hari kedua, pelatihan praktek bekerja sama dengan Diklat Kehutanan Kaltim di polder Air Hitam.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Kresna Yana di saat pelatihan penanganan bencana Karhutla di Polder Air Hitam, Rabu (20/3).

“30 orang peserta BPBD Kaltim mengikuti teori dan praktek pelatihan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan kegiatan pertama kali di Kaltim,” ungkap Kresna di Polder Air Hitam, Rabu lalu (20/3).

Suasana pelatihan penanganan bencana Karhutla. 

Ditambahkan, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan merupakan daerah yang memiliki hotspot terbanyak. Sehingga keempat wilayah itu tingkat kewaspadaannya harus tinggi.

Namun demikian, diharapkan Kabupaten/Kota yang lain membuat Masyarakat Peduli Api agar bisa menanggulangi dan mengantisipasi kebakaran hutan.

“BPBD Kaltim juga memiliki peralatan yang lengkap. Kita tinggal mengasah kemampuan tim yang terjun di lapangan agar lebih andal dan tangguh,” tutur Kresna. (diskominfo/tp)

Calon ADB Disdukcapil Ikuti Bimtek

SAMARINDA – Dinamika pelayanan publik mengharuskan penyelenggara meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Termasuk di bidang administrasi kependudukan menuju pelayanan dukcapil go digital.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim Halda Arsyad mengatakan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan database kependudukan, perlu ditunjang Administrator Data Base (ADB) kependudukan yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi serta mentaati semua aturan.

“Menurut saya ini strategis dan penting dalam menciptakan ADB dengan integritas dan moral yang tinggi. Karena dalam database kependudukan terdapat data pribadi yang dilindungi Undang-Undang dan tidak bisa disalahgunakan,” terangnya memberikan arahan pada Bimbingan Teknis Calon Administrator Data Base (ADB) Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se kaltim, di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Senin (18/3).

Salah satu kunci keberhasilan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah, menurut Halda, tidak terlepas dari peran, fungsi dan tanggung jawab ADB dalam mengolah, memelihara dan menyajikan data kependudukan tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

Lanjut Halda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemprov berkewajiban menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan Gubernur. Kewenangannya penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Adanya Bimtek ADB, Halda mengharapkan tercipta SDM yang menangani pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pengelola database yang terampil. Juga dapat menerapkan Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) dan mengelola data lainnya.

Bimbingan Teknis Calon Administrator Data Base (ADB) Kependudukan Provinsi  dan Kabupaten/Kota se Kaltim diikuti 40 peserta dari Dinas Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/kota se Kaltim.  (diskominfo/ris)

 

 

 

 

KORPRI Kaltim Gelar Pelatihan Fardhu Kifayah

SAMARINDA – Jajaran Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri (DP Korpri) Kaltim menggelar Bimbingan Teknis Pelatihan Fardhu Kifayah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kaltim di Aula Kantor Sekretariat DP Korpri Kaltim, Rabu (13/3).

Sekretaris Korpri H. Agus Hari Kesuma mengatakan semua anggota Korpri hendaknya menjadi panutan dan pemimpin di masyarakat. Hal ini merupakan sikap pengabdian sebagai Pemerintah dan juga masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi ASN dan juga sebagai sarana pembentukan jiwa serta ahlak yang baik,” ungkapnya mewakili Ketua DP Korpri Kaltim Hj. Meiliana.

Diketahui, Fardhu kifayah hukumnya fardu artinya umat islam diwajibkan memiliki pengetahuan dan keterampilan memandikan, mengkafankan, mensholatkan, dan menguburkan jenazah. Disamping sebagai wahana kehidupan berkualitas dan mandiri, pelatihan Fardhu Kifayah juga kewajiban umat islam yang masih hidup mengurus jenazah.

“Laksanakan tugas ini penuh ketekunan dan mudah-mudahan menjadi profesi sehingga sukses dunia akhirat,” tegasnya.

Pelatihan Fardhu Kifayah diikuti 36 peserta terdiri anggota ASN Korpri Dinas maupun Badan se Kaltim. Kegiatan dirangkai praktek memandikan jenazah, mengkafani bahkan mensholatkan. (diskominfo/ris)

 

Humas Harus Sampaikan Hal Positif Ke Masyarakat

Samarinda — Dinas Kominfo Kaltim melaksanakan kegiatan Bimtek Jurnalistik. Sedikitnya sepuluh peserta yang merupakan tim peliputan di Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang pelatihan Diskominfo Kaltim, Senin (11/2).

Narasumber Eko Susanto mengatakan sebagai humas pemerintah maka tulisan yang dibuat juga menyampaikan hal positif kepada masyarakat. Untuk itu tulisan yang dibuat adalah hasil kemajuan pelaksanaan program – program pembangunan pemerintah.

“Jadi walaupun yang ditulis tim peliputan itu benar namun harus bisa memilah mana yang menjadi ranah humas. Jadi jangan sampai malah bertentangan dengan peningkatan citra positif pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eko mengoreksi berita di website Kominfo Kaltim. Menurutnya masih banyak berita yang ditulis melakukan pemborosan kata. Seperti singkatan, penggunaan kata dan pemilihan kalimat yang efektif. Bahkan penulisan judul pun menjadi salah satu topik yang dibahas.

“Kata yang ini untuk apa. Kalau dihapus saja khan tidak akan mengurangi nilai berita,’’ ujar Eko sambil menunjuk ke infocus.

Mantan wartawan Bisnis Indonesia itu berpesan agar terus berlatih untuk membuat berita. Disamping juga banyak membaca bahan berita lain sehingga tidak bingung menulis. (Diskominfo / teguh).

 

Diskominfo Gelar Bimtek Aplikasi SIDIK

Samarinda – Guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim melalui bidang Informasi Komunikasi Publik menggelar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) oleh PPID Utama Kaltim di Ruang Rapat WIEK Diskominfo, Kamis (24/1).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIDIK ini mengadopsi yang dikembangkan Kalimantan Barat dengan aplikasi SIKEDIP.

“Aplikasi SIDIK yang Diskominfo kembangkan beranjak dari daftar informasi publik. Jadi masing-masing OPD sudah memberikan daftar informasi publik, apa saja informasi yang boleh dan informasi yang dapat diberikan setiap saat,” ujar Diddy saat membuka Bimtek.

Berkenaan itu, kata Diddy tidak semua OPD yang membuat daftar informasi yang dikecualikan. Ada memang informasi yang dikecualikan tetapi melalui uji konsekuensi. Tahun ini kita buka lagi untuk pelaksanaan uji konsekuensi, serta biaya penuh melalui Diskominfo.

“Jadi seluruh OPD Kaltim kita undang untuk menyampaikan daftar informasi apa saja yang dikecualikan. Kalau sudah dikecualikan siapapun yang menyentuh tidak akan bisa,” ujarnya.

Suasana Bimtek Aplikasi SIDIK yang berlangsung di Ruang Rapat WIEK Diskominfo Kaltim

Melalui SIDIK, aplikasi yang dikembangkan agar dimasukan semua data-data informasi tersebut sebagai progres akan kelihatan. Dan SIDIK ini berperan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kaltim seluruh OPD.

“Jadi kalau kita bisa mendapat kategori menuju informatif dari sebelumnya cukup informatif, itu bukan kerja Diskominfo melainkan kerja kita bersama. Dan ini tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan admin yang konsisten untuk melakukan entry data,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) diikuti 13 perwakilan PPID pembantu di lingkungan OPD Kaltim. (Diskominfo-Rzk)

Mobile Training Unit (MTU) BLK Samarinda Mampu Jangkau Pelosok Kaltim

Samarinda – Mobil Pelatihan Kerja atau sering disebut Mobile Training Unit (MTU) merupakan program pelatihan kerja dari Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk melatih para pencari kerja dan tuna karya di pelosok pedesaan. Program pelatihan kerja dapat dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga setempat.

Pelatihan jenis ini dapat menjangkau warga daerah terpencil yang tidak terjangkau Balai Latihan Kerja (BLK) Kementrian Ketenagakerjaan. Model pelatihan ini dibutuhkan karena secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas. Program Pelatihan MTU dilaksanakan berdasarkan pengajuan warga masyarakat.

“Untuk di Samarinda ada 4 unit mobil MTU. BLK Samarinda pernah melatih sampai ke wilayah Kabupaten Paser. Antusias masyarakatnya sangat besar. Juga bagi yang menginginkan pelatihan dapat mengajukan permohonan agar dapat ditindaklanjuti,” ungkap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nurjuliani BLK Samarinda, Selasa (22/1).

Ada 15 kejuruan yang diberikan pelatihan pada program MTU. Antara lain Bangunan (Konstruksi), Bangunan (Perakitan), Bisnis & Manajemen (pengelolaan Administrasi Perkantoran), Garmen Apparel (menjahit Komponen Pakaian) dan Garmen Apparel (Pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir).

Ada juga Processing (Pembenihan ikan nila), Processing (Pembuatan roti dan kue), Processing (Pengolahan Ikan), Refrigeration (Perawatan AC Split), Teknik Elektronika (Teknisi Handphone), Teknik Listrik (Pemasangan listrik bangunan sederhana), Teknik Listrik (Teknisi Instalasi tenaga), Teknik Otomotif (Service sepeda motor konvensional), TIK (Perakitan komputer) serta TIK (Practical Microsoft Office Advance).

Persyaratan untuk mengajukan Program MTU dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat ditujukan ke Kepala BLK Samarinda dengan rincian beberapa syarat antara lain

1.. Membuat surat pengantar permohonan pelatihan disertai nomer HP kontak person;
2. Melampirkan proposal pengajuan pelatihan;
3. Melampirkan data calon peserta (minimal 16 orang) yg akan ikut pelatihan (nama & nomer HP);
4. Melampirkan data potensi industri di wilayah sekitar (Perusahaan / UKM);
5. Penandatanganan MoU antara Desa/Camat/Lurah dengan BLK Samarinda (draft akan dikirim via email) setelah dilakukan verifikasi proposal & visitasi oleh pihak BLK;
6. Keputusan untuk diberikannya pelatihan tersebut mutlak dari seleksi manajemen BLK Samarinda.


Format MoU bisa di download :
https://drive.google.com/file/d/1T9gs1lVZEzMvQ6iRWANVU3q1ivkVnwTe/view?usp=sharing 
Contoh surat permohonan dan proposal MTU bisa di download : https://drive.google.com/open?id=1oEjwlPeqeQhsWGjwbFDF8IkAcjVDSDWx

Pengajuan berkas permohonan tsb dapat di ajukan ke Kepala BLK Samarinda
via email : blkisamarinda1976@gmail.com cc 3in1.blki@gmail.com

Diklatnis Pengelola Keuangan Dan Aset, Kepsek Dan Bendahara Wajib Tertib Aturan

Samarinda – Kepala sekolah, bendaharawan dan pengelola aset wajib tertib aturan serta memahami sistem pelaporan dan tata kelola keuangan maupun aset secara baik. Harapan itu disampaikan Asisten Adminsitrasi Umum  Setdaprov Kaltim H Bere Ali saat mewakili Gubernur Kaltim pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Pengelola Keuangan dan Aset  SMA/SMK/SLB di Auditorium BPSDM Kaltim, Senin (7/1).

Menurut dia, para kepala sekolah memiliki kewenangan mengelola dana bantuan operasional sekolah baik Bosda maupun Bosnas, selain urusan keuangan sekolah lainnya. “Pengelolaan keuangan harus sesuai aturan. Inilah tujuan kita mendiklatkan para kepala sekolah, pengelola aset dan bendaharawan agar bekerja tidak melanggar aturan,” katanya.

Bere mengungkapkan pengelolaan keuangan dan aset Kaltim sudah memperoleh opini WTP dari BPK-RI. “Kita tidak ingin para kepala sekolah, bendaharawan dan pengelola aset sekolah tidak taat aturan tertutama pengelolaan Bosda dan Bosnas serta aset sekolah lainnya,” pesan Bere. Dia meminta seluruh peserta Diklatnis bersungguh-sungguh mengikuti Diklat agar setelah selesai mampu mengimplementasikan di lingkungan kerjanya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Buyung Dodi Gunawan mengemukakan Diklatnis guna meningkatkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset di sekolah SMA/SMK/SLB. “Diklatnis akan kami laksanakan masing-masing empat angkatan dan setiap angkatan sebanyak 120 peserta terdiri kepala sekolah, bendaharawan dan pengelola aset,” ujarnya.

Diklatnis terdiri tiga bidang yakni Diklatnis Penyusunan Laporan Berbasis Akrual empat hari (7-10 Januari), Diklatnis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tiga hari (7-9 Januari) dan Diklatnis Bendaharawan 13 hari (7-19 Januari).

Sumber : kaltimprov.go.id

Peserta Diharap Mampu Tingkatkan Pemahaman Pengambilan Kebijakan

Samarinda – Sosialisasi dan TOT Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa di tingkat Kabupaten memiliki beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Diantaranya, mampu memahami konsep dasar perencanaan pembangunan partisipatif dan konsep dasar SIPBM menyangkut perspektif, dasar hukum, dan kebijakan benar.

Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana, Isnaini Trikorawati mengatakan peserta sosialisasi dan TOT yang merupakan pengambil kebijakan dan para pihak berkepentingan harus memiliki kompetensi 7 M.

“Diantaranya mampu memahami konsep dasar dan kebijakan integrasi SIPBM ke sistem perencanaan pembangunan desa dengan benar, mampu memfasilitasi pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan desa dan mampu memfasilitasi pelaksanaan tahapan SIPBM,” jelasnya di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Senin (3/12).

Sejalan dengan itu, Isnaini berharap gelaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim ini dapat meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan dan pihak terkait tentang pentingnya data-data mengenai kondisi desa yang nyata dihasilkan SIPBM dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan desa.

“Sesuai tujuannya kegiatan bertujuan mensosialisasikan program integrasi SIPBM ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Data yang dihasilkan dapat dijadikan dasar menyusun rencana pembangunan desa sehingga menjadi efektif dan efisien sesuai kondisi dan kebutuhan desa,” katanya. (Diskominfo – Rzk)

 

Tingkatkan Kompetensi Wartawan, Endro : PWI Terus Jalin Kerjasama

Samarinda – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Endro S Efendi berharap Humas Kabupaten/Kota di Kaltim dapat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Humas Setda, Rabu (14/11).

Endro mengatakan kerjasama dengan Biro Humas Setda Prov Kaltim, pihaknya melaksanakan UKW selama 2 hari pada 14-15 November 2018. UKW diikuti 21 peserta wartawan media cetak dan elektronik di Kaltim. Mereka terbagi sebanyak 14 peserta ditingkat muda dan sebanyak 7 peserta ditingkat madya.

Ia menilai, PWI Kaltim selalu bekerjasama dengan pihak lain untuk membantu meringankan beban wartawan agar wartawan sebagai mitra pemerintah dan swasta bisa bersama-sama meningkatkan kompetensinya.

Selain PWI juga ada organisasi profesi lain yang anggotanya berkompeten yang saat ini diakui oleh Dewan Pers, organisasi profesi wartawan selain PWI adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independent (AJI). Ketiga organisasi ini bersama-sama memiliki tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan profesionalisme wartawan.

Oleh karena itu PWI Kaltim selalu bekerjasama dengan pihak lain, untuk membantu meringankan beban wartawan agar wartawan sebagai mitra pemerintah dan swasta bisa bersama-sama meningkatkan kompetensinya.

Ketua PWI Kaltim saat menyampaikan sambutan pada sosialisasi UKW

“Kita berharap secara bertahap seluruh anggota PWI Kaltim dan semua wartawan di Kaltim dapat mengikuti UKW ini. Dari 350 anggota PWI Kaltim, baru sekitar 150 orang yang telah memiliki kartu UKW, tentu ini masih sangat terbatas,” ucap Endro.

Menurutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa bekerjasama dengan PWI. Dan nantinya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota diharapkan hanya bekerjasama dengan media yang pengelolaannya sudah memiliki uji kompetensi. Ini penting agar pemerintah benar-benar mengutamakan profesionalisme dan kompetensi, karena ini amanah dari Dewan Pers yang dilindungi oleh UU Dewan Pers no 40 tahun 1995. (Diskominfo –Rzk).