Iklim Penentu Keberhasilan Pertanian

Samarinda – Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Pusat Herizal menegaskan Iklim menjadi salah satu penentu keberhasilan bertani. Maka dari itu petani harus mendapatkan informasi dan memahami perubahan iklim.

“Saat ini, bukan lagi hanya isu perubahan iklim tapi dampak yang dihasilkan. Iklim semakin sulit diprediksi. Jika tidak dikelola dengan baik petani yang merasakan dampaknya,” ucap Herizal pada pembukaan Sekolah Lapangan Iklim (SLI) bagi petani Kaltim, di Hotel Haris Samarinda, Selasa (30/4).

Menurutnya, kejadian iklim ekstrim yang terjadi pada dekade terakhir ini menimbulkan banyak kerugian terhadap berbagai sektor pertanian. Mengantisipasi hal itu, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.

“Dilihat dampak perubahan iklim, bila tidak dikendalikan membuat cuaca ekstrim sering terjadi. Seperti contoh perubahan iklim tahun 2015 terjadi kemarau panjang dan tahun 2017 terjadi 2 siklon tropis di selatan Jawa,” tambahnya.

Saat ini, jelas Heriza, petani dituntut menguasai pengetahuan iklim guna mendukung keberhasilan budidaya pertanian. Termasuk perubahan iklim, hingga terjadi iklim ekstrim yang berdampak buruk pada produktivitas pertanian.

Dalam SLI, petani diharap dapat membaca informasi yang rutin diberikan BMKG. Seperti perkiraan musim hujan bulanan serta ketersediaan air tanah sehingga nantinya bisa diterapkan dalam menyusun kalender tanam.(diskominfo/praba)

 

 

Syirajudin Pastikan Seleksi Paskibra Kaltim Sesuai Kriteria

Samarinda – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Syirajudin memastikan pemilihan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi dan Nasional murni dan tidak ada titipan. Seleksi dilakukan dengan ketat. Ini agar terjaring peserta yang benar – benar sesuai kriteria yang diinginkan.

“Tidak ada titipan dalam seleksi ini. Mau anak pejabat atau anak pengusaha, tidak ada yang diistimewakan,” ujarnya pada seleksi calon peserta paskibraka di Aula Serbaguna Dispora Kaltim, Rabu (24/4).

Ditambahkan, tahapan seleksi melibatkan semua pihak guna memastikan kompetensi kelulusan. Tentunya jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur. Hal itu agar para Paskibraka benar-benar mampu dan sesuai kriteria barisan pengibar bendera.

Selama proses seleksi Syirajudin berharap peserta dapat melewati berbagai tahapan. Bagi anggota Paskibraka yang lolos mewakili Kaltim, akan mendapatkan penghargaan. Sesuai arahan Pemerintah Pusat, dua orang perwakilan setiap daerah mendapatkan jaminan memilih perguruan tinggi yang disukai di Indonesia. (Diskominfo/praba)

Kominfo Kaltim Gelar Workshop Pranata Komputer

Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menggelar workshop jabatan fungsional tertentu (Jafung) Pranata Komputer di Midtown Ballroom 2 Hotel Midtown Samarinda, Rabu (24/4).

Mewakili Kepala Diskominfo, Kepala Bidang Aplikasi Informatika M Adrie Dirga Sagita dalam sambutannya mengatakan workshop fungsional Pranata Komputer yang dilaksanakan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi bagi Pejabat Fungsional khususnya Pranata Komputer.

Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah. Jabatan ini memerlukan kompetensi yang khusus di bidangnya.

“Apabila setiap pejabat fungsional tertentu memiliki kompentensi spesifik di bidangnya, maka apapun tugas yang diberikan nantinya akan membuahkan hasil yang optimal,” ucapnya.

Adapun workshop mengangkat tema Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pranata Komputer di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim.

Sementara, Tim Penilai Jafung Prakom Provinsi Kaltim Fery menyebutkan kegiatan workshop ini sebagai fungsi pembinaan yang penting. Karena diharapkan dapat memberikan panduan dan pedoman bagi fungsional pranata komputer lain.

“Oleh karena itu dengan terbentuknya tim penilai ini diharapkan lebih meningkatkan fungsi pembinaan ini,” ujar Fery.

Prakom pertama sendiri diangkat pada tahun 2013. Fungsi pembinaan Prakom selama ini baru dua kali sosialisasi di BKD Kaltim dan satu kali Bimtek di BPSDM Kaltim.

Untuk diketahui, kegiatan workshop ini diikuti 47 peserta dari seluruh OPD dilingkungan Pemprov Kaltim. Narasumber dari BPS Pusat, BKD Kaltim dan Tim Penilai Prakom Kaltim (Diskominfo – Rzk)

.

Ada Lowongan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Job Market Fair 2019

Samarinda — Pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait jaminan akses pekerjaan telah diamanatkan Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disebutkan setiap perusahaan wajib mengakomodasi penyandang disabilitas minimal satu persen dari total tenaga kerja di sektor swasta dan dua persen pada sektor pemerintahan.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Sulistri Kawiyani memastikan dalam Job Market Fair yang digelar 23 hingga 25 April terdapat pula lowongan pekerjaan untuk pelamar difabel yang disesuaikan kemampuan dan kualifikasi pendidikan pelamar.

“Mendapat pekerjaan yang layak menjadi hak semua orang termasuk difabel. Kami sudah meminta perusahaan menyediakan formasi khusus pencari kerja difabel. Ini sudah jadi aturan sehingga setiap perusahaan wajib mematuhi,” terangnya di Samarinda, Senin (15/4). 

Sejauh ini, yang bergabung di Pameran Bursa Kerja 2019 ada 28 perusahaan. Didominasi sektor perdagangan dan perhotelan 11 perusahaan, sektor keuangan 7 perusahaan, sektor jasa dan pertanian masing-masing 5 perusahaan. 

“Jumlah lowongan perusahaan yang sudah terdaftar lebih dari 600 buah. Masyarakat yang ingin mencari kerja bisa langsung mengambil formulir di Kantor Disnakertrans Kaltim,” pungkasnya. (Diskominfo/Cht)

BPBD Kaltim Latih Tim Karhutla

Samarinda – Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat 7688 titik panas (hotspot) di Kaltim. Perhitungan diambil sejak 23 Februari 2018 hingga 23 Februari 2019. Untuk itu, BPBD Kaltim bekerjasama TNI, Polri dan beberapa instansi terkait melaksanakan pelatihan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Kresna Yana mengatakan pelatihan dilaksanakan selama dua hari mulai 19 Maret 2019. Hari pertama, pengenalan peralatan dan sejumlah materi pemadaman api. Kegiatan dilaksanakan di ruang Pusdalpos BPBD Kaltim. Di hari kedua, pelatihan praktek bekerja sama dengan Diklat Kehutanan Kaltim di polder Air Hitam.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Kresna Yana di saat pelatihan penanganan bencana Karhutla di Polder Air Hitam, Rabu (20/3).

“30 orang peserta BPBD Kaltim mengikuti teori dan praktek pelatihan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan kegiatan pertama kali di Kaltim,” ungkap Kresna di Polder Air Hitam, Rabu lalu (20/3).

Suasana pelatihan penanganan bencana Karhutla. 

Ditambahkan, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan merupakan daerah yang memiliki hotspot terbanyak. Sehingga keempat wilayah itu tingkat kewaspadaannya harus tinggi.

Namun demikian, diharapkan Kabupaten/Kota yang lain membuat Masyarakat Peduli Api agar bisa menanggulangi dan mengantisipasi kebakaran hutan.

“BPBD Kaltim juga memiliki peralatan yang lengkap. Kita tinggal mengasah kemampuan tim yang terjun di lapangan agar lebih andal dan tangguh,” tutur Kresna. (diskominfo/tp)

Calon ADB Disdukcapil Ikuti Bimtek

SAMARINDA – Dinamika pelayanan publik mengharuskan penyelenggara meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Termasuk di bidang administrasi kependudukan menuju pelayanan dukcapil go digital.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim Halda Arsyad mengatakan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan database kependudukan, perlu ditunjang Administrator Data Base (ADB) kependudukan yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi serta mentaati semua aturan.

“Menurut saya ini strategis dan penting dalam menciptakan ADB dengan integritas dan moral yang tinggi. Karena dalam database kependudukan terdapat data pribadi yang dilindungi Undang-Undang dan tidak bisa disalahgunakan,” terangnya memberikan arahan pada Bimbingan Teknis Calon Administrator Data Base (ADB) Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se kaltim, di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Senin (18/3).

Salah satu kunci keberhasilan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah, menurut Halda, tidak terlepas dari peran, fungsi dan tanggung jawab ADB dalam mengolah, memelihara dan menyajikan data kependudukan tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

Lanjut Halda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemprov berkewajiban menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan Gubernur. Kewenangannya penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Adanya Bimtek ADB, Halda mengharapkan tercipta SDM yang menangani pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pengelola database yang terampil. Juga dapat menerapkan Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) dan mengelola data lainnya.

Bimbingan Teknis Calon Administrator Data Base (ADB) Kependudukan Provinsi  dan Kabupaten/Kota se Kaltim diikuti 40 peserta dari Dinas Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/kota se Kaltim.  (diskominfo/ris)

 

 

 

 

KORPRI Kaltim Gelar Pelatihan Fardhu Kifayah

SAMARINDA – Jajaran Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri (DP Korpri) Kaltim menggelar Bimbingan Teknis Pelatihan Fardhu Kifayah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kaltim di Aula Kantor Sekretariat DP Korpri Kaltim, Rabu (13/3).

Sekretaris Korpri H. Agus Hari Kesuma mengatakan semua anggota Korpri hendaknya menjadi panutan dan pemimpin di masyarakat. Hal ini merupakan sikap pengabdian sebagai Pemerintah dan juga masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi ASN dan juga sebagai sarana pembentukan jiwa serta ahlak yang baik,” ungkapnya mewakili Ketua DP Korpri Kaltim Hj. Meiliana.

Diketahui, Fardhu kifayah hukumnya fardu artinya umat islam diwajibkan memiliki pengetahuan dan keterampilan memandikan, mengkafankan, mensholatkan, dan menguburkan jenazah. Disamping sebagai wahana kehidupan berkualitas dan mandiri, pelatihan Fardhu Kifayah juga kewajiban umat islam yang masih hidup mengurus jenazah.

“Laksanakan tugas ini penuh ketekunan dan mudah-mudahan menjadi profesi sehingga sukses dunia akhirat,” tegasnya.

Pelatihan Fardhu Kifayah diikuti 36 peserta terdiri anggota ASN Korpri Dinas maupun Badan se Kaltim. Kegiatan dirangkai praktek memandikan jenazah, mengkafani bahkan mensholatkan. (diskominfo/ris)

 

Humas Harus Sampaikan Hal Positif Ke Masyarakat

Samarinda — Dinas Kominfo Kaltim melaksanakan kegiatan Bimtek Jurnalistik. Sedikitnya sepuluh peserta yang merupakan tim peliputan di Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang pelatihan Diskominfo Kaltim, Senin (11/2).

Narasumber Eko Susanto mengatakan sebagai humas pemerintah maka tulisan yang dibuat juga menyampaikan hal positif kepada masyarakat. Untuk itu tulisan yang dibuat adalah hasil kemajuan pelaksanaan program – program pembangunan pemerintah.

“Jadi walaupun yang ditulis tim peliputan itu benar namun harus bisa memilah mana yang menjadi ranah humas. Jadi jangan sampai malah bertentangan dengan peningkatan citra positif pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eko mengoreksi berita di website Kominfo Kaltim. Menurutnya masih banyak berita yang ditulis melakukan pemborosan kata. Seperti singkatan, penggunaan kata dan pemilihan kalimat yang efektif. Bahkan penulisan judul pun menjadi salah satu topik yang dibahas.

“Kata yang ini untuk apa. Kalau dihapus saja khan tidak akan mengurangi nilai berita,’’ ujar Eko sambil menunjuk ke infocus.

Mantan wartawan Bisnis Indonesia itu berpesan agar terus berlatih untuk membuat berita. Disamping juga banyak membaca bahan berita lain sehingga tidak bingung menulis. (Diskominfo / teguh).

 

Diskominfo Gelar Bimtek Aplikasi SIDIK

Samarinda – Guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim melalui bidang Informasi Komunikasi Publik menggelar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) oleh PPID Utama Kaltim di Ruang Rapat WIEK Diskominfo, Kamis (24/1).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIDIK ini mengadopsi yang dikembangkan Kalimantan Barat dengan aplikasi SIKEDIP.

“Aplikasi SIDIK yang Diskominfo kembangkan beranjak dari daftar informasi publik. Jadi masing-masing OPD sudah memberikan daftar informasi publik, apa saja informasi yang boleh dan informasi yang dapat diberikan setiap saat,” ujar Diddy saat membuka Bimtek.

Berkenaan itu, kata Diddy tidak semua OPD yang membuat daftar informasi yang dikecualikan. Ada memang informasi yang dikecualikan tetapi melalui uji konsekuensi. Tahun ini kita buka lagi untuk pelaksanaan uji konsekuensi, serta biaya penuh melalui Diskominfo.

“Jadi seluruh OPD Kaltim kita undang untuk menyampaikan daftar informasi apa saja yang dikecualikan. Kalau sudah dikecualikan siapapun yang menyentuh tidak akan bisa,” ujarnya.

Suasana Bimtek Aplikasi SIDIK yang berlangsung di Ruang Rapat WIEK Diskominfo Kaltim

Melalui SIDIK, aplikasi yang dikembangkan agar dimasukan semua data-data informasi tersebut sebagai progres akan kelihatan. Dan SIDIK ini berperan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kaltim seluruh OPD.

“Jadi kalau kita bisa mendapat kategori menuju informatif dari sebelumnya cukup informatif, itu bukan kerja Diskominfo melainkan kerja kita bersama. Dan ini tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan admin yang konsisten untuk melakukan entry data,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) diikuti 13 perwakilan PPID pembantu di lingkungan OPD Kaltim. (Diskominfo-Rzk)

Mobile Training Unit (MTU) BLK Samarinda Mampu Jangkau Pelosok Kaltim

Samarinda – Mobil Pelatihan Kerja atau sering disebut Mobile Training Unit (MTU) merupakan program pelatihan kerja dari Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk melatih para pencari kerja dan tuna karya di pelosok pedesaan. Program pelatihan kerja dapat dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga setempat.

Pelatihan jenis ini dapat menjangkau warga daerah terpencil yang tidak terjangkau Balai Latihan Kerja (BLK) Kementrian Ketenagakerjaan. Model pelatihan ini dibutuhkan karena secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas. Program Pelatihan MTU dilaksanakan berdasarkan pengajuan warga masyarakat.

“Untuk di Samarinda ada 4 unit mobil MTU. BLK Samarinda pernah melatih sampai ke wilayah Kabupaten Paser. Antusias masyarakatnya sangat besar. Juga bagi yang menginginkan pelatihan dapat mengajukan permohonan agar dapat ditindaklanjuti,” ungkap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nurjuliani BLK Samarinda, Selasa (22/1).

Ada 15 kejuruan yang diberikan pelatihan pada program MTU. Antara lain Bangunan (Konstruksi), Bangunan (Perakitan), Bisnis & Manajemen (pengelolaan Administrasi Perkantoran), Garmen Apparel (menjahit Komponen Pakaian) dan Garmen Apparel (Pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir).

Ada juga Processing (Pembenihan ikan nila), Processing (Pembuatan roti dan kue), Processing (Pengolahan Ikan), Refrigeration (Perawatan AC Split), Teknik Elektronika (Teknisi Handphone), Teknik Listrik (Pemasangan listrik bangunan sederhana), Teknik Listrik (Teknisi Instalasi tenaga), Teknik Otomotif (Service sepeda motor konvensional), TIK (Perakitan komputer) serta TIK (Practical Microsoft Office Advance).

Persyaratan untuk mengajukan Program MTU dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat ditujukan ke Kepala BLK Samarinda dengan rincian beberapa syarat antara lain

1.. Membuat surat pengantar permohonan pelatihan disertai nomer HP kontak person;
2. Melampirkan proposal pengajuan pelatihan;
3. Melampirkan data calon peserta (minimal 16 orang) yg akan ikut pelatihan (nama & nomer HP);
4. Melampirkan data potensi industri di wilayah sekitar (Perusahaan / UKM);
5. Penandatanganan MoU antara Desa/Camat/Lurah dengan BLK Samarinda (draft akan dikirim via email) setelah dilakukan verifikasi proposal & visitasi oleh pihak BLK;
6. Keputusan untuk diberikannya pelatihan tersebut mutlak dari seleksi manajemen BLK Samarinda.


Format MoU bisa di download :
https://drive.google.com/file/d/1T9gs1lVZEzMvQ6iRWANVU3q1ivkVnwTe/view?usp=sharing 
Contoh surat permohonan dan proposal MTU bisa di download : https://drive.google.com/open?id=1oEjwlPeqeQhsWGjwbFDF8IkAcjVDSDWx

Pengajuan berkas permohonan tsb dapat di ajukan ke Kepala BLK Samarinda
via email : blkisamarinda1976@gmail.com cc 3in1.blki@gmail.com