Korban Napza Harus Didukung Agar Menjadi Baik

SAMARINDA — Hadirnya komunitas Persaudaraan Korban Napza Kalimantan Timur (Perbansakti) mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Pada acara Family Gathering Perbansakti di Ruang Ruhui Rahayu, Hadi mengungkapkan komunitas ini merupakan wadah aktifitas guna menyelamatkan korban napza, Rabu (6/3).  

Menurut Hadi, setiap orang pernah melakukan kesalahan namun yang terpenting memiliki kesadaran memperbaiki diri. Tapi tak jarang masyarakat belum bisa membedakan korban ingin baik dan mereka yang memang sulit memperbaiki diri. 

Pemerintah dan Perbansakti, lanjutnya, harus bisa mengklasifikasikan kelompok ini. Mereka yang ingin baik jangan sampai dijauhi karena nantinya memperburuk kondisi psikologis mereka.

“Korban napza perlu penyembuhan yang serius, tak bisa main-main. Selain itu mereka harus didukung agar menjadi lebih baik sehingga bisa bersosialisasi dengan masyarakat,” katanya. (Diskominfo/Cht) 

Heru: Kaltim Masuk Wilayah Rawan Narkoba

SAMARINDA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Heru Winarko mengatakan Kaltim masuk lima besar daerah rawan peredaran narkoba.

“Berdasarkan peringkat, saat ini Kaltim berada di peringkat lima. Tapi peredaran narkoba disini rawan sekali. Karena berbatasan langsung Negara tetangga sehingga mudah masuk baik melalui darat, laut maupun udara,” terangnya saat sambutan pada Tatap Muka Jajaran Forkompinda dan Tokoh Masyarakat di Pendopo Lamin Etam, Kamis (21/2).

Dia menambahkan penggunaan narkoba Kaltim cukup besar sekitar 2,1 juta orang dengan rincian 57% merupakan pengguna coba pakai, 27 % pengguna teratur dan 16% dikategorikan pecandu.

Heru membeberkan ada tujuh kawasan sarang narkoba. Diantaranya Kampung Pelita, Sungai Dama, Lambung Mangkurat, Jalan Pesut, Selili, Kampung Baru Ulu dan Kampung Baru Pelabuhan. Dari kawasan itu, lima diantaranya berada di Samarinda dan dua di Kota Balikpapan.

Untuk itu, jebolan Akademi Kepolisian 1985 itu berpesan persoalan narkoba tak hanya menjadi urusan BNN. Namun perlu keterlibatan dan dukungan semua pihak.  Heru mengajak Pemprov. Kaltim dan seluruh instansi maupun masyarakat di Kaltim untuk mengubah kawasan sarang narkoba menjadi kawasan bersih.

“Ini merupakan PR bagi kita semua bagaimana tempat-tempat ini bisa dibersihkan dari peredaran Narkoba. Juga diharapkan di seluruh Kaltim,” ungkapnya (diskominfo/ris).

 

 

 

 

Atasi Narkoba Dengan Menekan Peredarannya

SAMARINDA – Dampak buruk penyalahgunaan narkoba menyentuh hampir setiap lapisan masyarakat. Untuk mengatasi hal itu diperlukan sinergi semua pihak guna mencapai tujuan Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

“Permasalahan narkoba bisa diatasi jika ada sinergi dengan berbagai pihak di daerah. Juga dengan menekan penawaran dan permintaan barang di pengedar dan pengguna,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Heru Winarko pada Tatap Muka dengan jajaran Forkompinda dan Komponen Masyarakat di Pendopo Lamin Etam, Kamis (21/2).

Menurutnya, Kaltim memang jadi sasaran peredaran narkoba tidak hanya nasional namun internasional. Apalagi Bumi Etam berada di posisi ketiga peredaran narkotika di seluruh Indonesia. Namun hal itu bisa ditekan hingga turun posisi kelima.

“Jangan hanya berhasil menurunkan peringkat. Tetapi kita juga meminta kepada Pemprov. Kaltim untuk menekan penawaran dan permintaan dalam peredaran gelap narkoba,” pintanya.

Upaya pencegahan peredaran narkotika di kaltim tidak hanya sampai disini. Perlu peran serta segenap lapisan masyarakat agar mengurangi prevalensi pengguna dan mempertahankan agar tidak ada narkoba masuk lagi ke Kaltim.

Untuk mengatasi peredaran narkoba, Heru berharap keterlibatan semua pihak mulai dari  kepala desa, lurah, babinsa dan Bhabinkamtibnas serta seluruh komponen masyarakat menutup lubang-lubang tikus yang sering digunakan dalam penyelundupan narkoba. (diskominfo/ris)

SMS Palsu Mengganggu? Laporkan saja!

SAMARINDA– Dengan pesatnya perkembangan industri online shop (olshop) akhir-akhir ini, masyarakat semakin memanfaatkan jasa transfer dana sebagai mekanisme pembayaran, dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka langsung. Sarana transfer dana memang memudahkan transaksi keuangan Anda. Sarana tersebut relatif mudah, menghemat waktu, tidak memerlukan biaya tambahan jika transfer dilakukan antar bank yang sama, bahkan bisa menambah poin transaksi yang dapat diakumulasikan menjadi reward tertentu bagi sebagian bank.

Namun akhir-akhir ini banyak pengguna telepon genggam menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal, berisi permintaan untuk mentransfer sejumlah dana ke nomor rekening tertentu. Anda perlu waspada, bisa saja Anda sedang dijadikan target korban penipuan dengan modus transfer dana.

Seringkali masyarakat tidak sadar bahwa mereka sedang dijadikan target penipuan. Beberapa korban lantas tergesa-gesa melakukan transfer dana, terlebih saat mereka memang sedang melakukan suatu transaksi jual-beli. Hal tersebut biasanya didasari oleh dugaan bahwa pengirim SMS adalah pihak yang dituju (si penjual). Sementara, dana telah terlanjur ditransfer ketika pengirim menyadari bahwa SMS bukan berasal dari lawan transaksinya.

Kebanyakan pelaku penipuan sengaja membuat rekening palsu dengan menggunakan identitas tidak benar atau palsu agar kemudian hari tidak dapat ditangkap pihak kepolisian atas laporan tindak penipuan. Namun seiring dengan upaya perbankan meningkatkan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/ KYC), nampaknya semakin membatasi ruang gerak penipu.

Belakangan, semakin marak modus dimana pelaku kejahatan meminjam identitas orang lain (identitas benar/ real) untuk membuka suatu rekening tabungan di bank, di mana selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM atas rekening tersebut diberikan kepada pelaku dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Pada akhirnya, rekening tersebut digunakan pelaku untuk menampung sementara dana hasil tindak kejahatan penipuan.

Agar tidak semakin banyak korban di kemudian hari, mari bantu berantas penipuan dengan modus transfer dana dengan cara:

  1. Pastikan untuk selalu mengecek kembali nomor rekening serta nama yang tertera dalam SMS sudah benar dan sesuai dengan rekening tujuan Anda, sebelum bertransaksi.
  2. Tolak permintaan identitasdiri dari orang yang tidak anda kenal, apalagi untuk keperluan membuka rekening yang selanjutnya tidak anda gunakan.
  3. Laporkan screen capturenomor rekening dalam SMS tersebut melalui e-mail Layanan Konsumen OJK (konsumen@ojk.go.id) atau hubungi 1500-655. Ingat ya, harus ada NOMOR REKENING dan NAMA BANK untuk dapat ditindaklanjuti oleh OJK.

 

Dikutip dari ojk.go.id

                                                                                                                                                                                             

 

Pentingnya Pendidikan Agama untuk Melindungi Anak Kita dari Narkoba.

Samarinda–‘Pahlawan Narkoba Melawan Narkoba’ tema ini yang diangkat pada Launching SaRAN (Siaran Radio Anti Narkoba) dan Dialog interaktif diluar studio RRI Samarinda, Selasa (14/11) bertempat di Kampus Universitas Nahdatul Ulama Samarinda.

Bertepatan dengan Hari Pahlawan LPP RRI Samarinda melaunching SaRAN (Siaran Radio Anti Narkoba) di Universitas termuda Kaltim Universitas Nahdatul Ulama. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusak sistem kerja saraf. Pengertian narkoba oleh kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan, terganggu pada bagian saraf dan atau mampu tidak sadarkan diri.

KH. Abdul Rasyid, Ketua Yayasan UNU berkata dalam sambutannya kita memerlukan pengetahuan agama untuk membentengi diri kita dari narkoba.

Mahasiswa UNU selalu diberikan pemahanan terhadap ilmu agama di tengah krisis multi dimensional (krisis moral/ kepribadian) yang melanda bangsa Indonesia seperti sekarang ini,  berbicara pendidikan agama Islam terasa sinis dan pesimistis kalau tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai agama secara utuh dan komprehensif. Apalagi agama sedang dihujat dan disudutkan dengan istilah terorisme, anarkisme oleh kelompok tertentu. KH. Abdul Rasyid, Ketua Yayasan UNU “Kita memerlukan pengetahuan agama, makan yang baik, makanan harus yang halal terlebih untuk keluarga kita”, ujar Rasyid.

Kapolres Samarinda Vendra Riviyanto tampak antusias memberikan jawaban kepada mahasiswa UNU Kaltim.

Kapolres Samarinda Vendra Riviyanto dalam sambutannya berkata “Upaya membentengi diri kita adalah cara ampuh apalagi dengan agama, kita bagian dari masyarakat siap memberikan informasi  siap membantu pihak kepolisian untuk memberantas narkoba di sekitar kita’. Kota Samarinda menempati peringkat pertama terkait dengan peredaran maupun penyalahgunaan  narkoba di Kalimantan Timur. (diskominfo/tp)

 

 

 

 

 

600 Gram Narkoba Jenis Sabu Diringkus

NUNUKAN – Siang hari tadi (23/08) pukul 13.35 wita bertempat di halaman Polres Nunukan Jalan Ujang Dewa Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah digelar kegiatan press release terkait penangkapan kurir narkoba golongan 1 jenis sabu.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nunukan AKBP Jepri Yuniardi, S.I.K, Kasdim 0911/Nnk Mayor Inf Biringallo, S. Sos dan Dansatgas Pamtas Yonif Raider 613/Raja Alam (Rja) Letkol Inf Fardin serta dihadiri oleh insan pers Nunukan.

Keberhasilan penangkapan barang haram tersebut berhasil berkat adanya sinergitas tim gabungan yakni Kodim 0911/Nunukan (Nnk) , Polres Nunukan dan Satgas Pamtas Yonif Raider 613/Rja.

Kurir yang berinisial (Nd) dan (Ks) tak berdaya lagi saat diringkus oleh tim gabungan yang sudah memantau dalam beberapa hari sebelum penangkapan. Penangkapan terjadi didua tempat berbeda yakni di Desa Bambangan Pulau Sebatik dan di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

Dengan total tangkapan kurang lebih 600 Gram beserta barang bukti lainnya telah diamankan. Pelaku atas nama inisial (Ks) mengakui bahwa barang haram tersebut akan dibawa menuju Pare-pare Sulawesi menggunakan Kapal muatan penumpang KM. Bukit Siguntang milik PT. Pelni.

Kapolres Nunukan menegaskan bahwa hasil tangkapan ini berkat adanya sinergitas antara TNI dan Polri yang kuat dan solid.

“Ini sudah menjadi bukti bahwa disini (Nunukan) TNI dan Polri benar-benar serius dalam menangani masalah narkoba. Dengan bersinergi dan terus menjaga soliditas dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan jaringan narkoba yang ada di wilayah Nunukan dapat lebih efektif dan tajam. Sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi yang berani melakukan aksi-aksi membawa barang haram tersebut”, tegasnya. Sumber Penrem 091 ASN

Tolak Ukur Pemberian Remisi Didasarkan Prilaku

SAMARINDA—Gelora semangat untuk mengisi kerdekaan tentunya harus menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi warga binaaan permasyarakatan. Meskipun secara hukum mereka dirampas kemerdekaannya, namun itu hanyalah kemerdekaan fisik semata, karena sesungguhnya mereka tetap memiliki kemerdekaan untuk terus berkarya.

Pemerintah memberikan apresiasi terhadap warga binaan permasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan dengan baik melalui remisi. Hal tersebut dijelaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasona H Laoly dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Kaltim, H. Awang Faroek Ishak pada acara Pemberian Remisi Umum kepada Narapidana dan Anak dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke 73, di Lapas Kelas II A Samarinda, Kamis (16/8)

Menurutnya, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem permasyarakatan. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi pencapaian diri yang tercermin dari sikap dan prilaku sehari-hari. Perbaikan itu tercermin dari sikap warga binaan yang taat selama menjalani pidana, lebih disiplin, lebih produktif dan dinamis.

Tolak ukur pemberian remisi tidak didasarkan  pada latar belakang pelanggaran hukumannya, akan tetapi didasarkan  pada prilaku mereka selama menjalani pidana. Remisi  dapat dipandang sebagai sebuah instrumen yang penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu dalam kerangka untuk memberikan stimulasi bagi narapidana agar selalu berkelakuan baik.

Dalam tataran yang demikian dapat dikatakan bahwa remisi merupakan alat untuk memodifikasi prilaku narapidana. Karena, jika mereka tidak mempunyai prilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan.

Pemberian remisi saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2018 memiliki mekanisme yang sangat transparan dan sudah berbasis sistem yang mendayagunakan teknologi informasi. Digitalisasi pemberian remisi didorong menjadi upaya untuk memangkas proses birokrasi berbelit yang sarat dengan peluang-peluang transaksional.

Proses ini juga akan di buka seluas-luasnha agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan melalui aplikasi agar pemberian remisi lebih transparan dan akuntabel. (diskominfo/ris)

Remisi,Picu Kedisiplinan Narapidana

Samarinda— Berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan pada Pasal 14 Ayat (1) yaitu Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi) dan Peraturan Menteri No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, Pembebasan Bersyarat, CMB dan CB.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mencapai tujuan sistem Permasyarakatan dimana diberikan sebagai perwujudan dari apresiasi pencapaian perbaikan diri dari sikap maupun prilaku sehari-hari menjadi lebih disiplin dan produktif serta taat dalam menjalani pemidanaannya, maka pemberian remisi didasarkan pada prilaku selama menjalani pidana. Hal tersebut merupakan stimulus bagi Narapidana agar selalu berkelakuan baik dan menjadi manusia yang produktif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kallimantan Timur Agus Saryono melaporkan bahwa tujuan pemberian remisi adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri.

Agus Saryono saat melaporkan tujuan pemberian remisi pagi tadi (16/8) di Lapas Kelas II A Samarinda.

“Hal ini juga sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan untuk mendapatkan hak remisinya, selain itu remisi juga bertujuan untuk mengurangi over kapasitas dalam Lapas/Rutan dan menghemat pengeluaran Keuangan Negara”tukasnya

Ditambahakannya juga sampai saat ini tercatat RU.I 5.063 orang (pengurangan hukuman), sedangkan RU.II sebanyak 81 orang (langsung bebas pada tanggal 17 Agustus 2018). Jumlah keseluruhanWarga Binaan di Kalimantan Timur dan Utara yang mendapat Remisi Umum tahun 2018 sebanyak 5.114 orang. (Diskominfo/dir)

Cegah Kekerasan Melalui PATBM

SAMARINDA—— Maraknya kasus anak yang dilaporkan menunjukan bahwa keluarga, lingkungan sekitar sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan  yang memadai kepada anak.

Hasil pantauan yang diperoleh  dari KPAI dari tahun 2011 hingga 2014 tercatat 2178 kasus, 2012 tercatat 3512 kasus, 2013 tercatat 4311 kasus dan 2014 tercatat 5066 kasus. Situasi yang tidak memadai ini  mendapat respon dari Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak anak  dan perlindungan  anak.

Hal tersebut diterangkan Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan pereempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA) Zaina Yurda Kaltim pada acara Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat  (PATBM) di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (14/8)

Menyadari hal tersebut Pemerintah akhirnya membentuk satu program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dimulai tahun 2015. Dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM tersebut sampai tingkat desa dan kelurahan. Pada tahun 2016 Kementerian PPPA mengembangkan model di 136 desa/kelurahan yang berada di 68 Kabupaten/kota di 34 Provinsi.

Kali ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Kependudukan, Pemberdayaan pereempuan dan Perlindungan Anak  kembali  membentuk fasilitator dan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 6 Kabupaten/kota dengan harapan dapat menindaklanjuti kekerasan anak yang ada diwilayah yang belum terjangkau  oleh Pemerintah.

Provinsi Kaltim salah satunya yang telah mengembangkan program tersebut hingga saat ini  berkembang di  kabupaten/kota.  Salah satu yang menjadi pilot project adalah Kabupaten Paser dan Kota Bontang dan berkembang ke beberapa Kabupaten dan kota di Kaltim.

Dimana Kaltim sendiri telah membentuk 3 fasiliator Provinsi, 59 fasilitator Kabupaten/kota dari 8 Kabupaten dan kota dan aktivis berjumlah 1.090 orang aktivis di 7 kabupaten/kota di Kaltim.

Seperti yang diketahui, PATBM merupakan inisatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman  sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Untuk itu, Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dengan tujuan dan fungsi pencegahan  kekerasan dan perlindungan kepada anak. (diskominfo/ris)

 

Cegah Kekerasan Perempuan Anak Lewat Diskusi Tematik

SAMARINDA—– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DKPPPA) Prov. Kaltim menggelar Diskusi Tematik Staf Khusus Menteri dalam rangka meningkatkan komitmen, pemahaman  dan pengetahuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Diskusi Tematik tersebut mengambil tema “Peran Mahasiswa dalam Perlindungan Anak” digelar di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kaltim, Selasa (7/8)

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris DKPPA Kaltim, Zaina Yurda, dihadiri oleh Mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Samarinda.

Zaina dalam sambutannya menyambut baik kegiatan tersebut, kegiatan ini merupakan upaya untuk menghadirkan ruang diskusi bersama mahasiswa untuk membangun kesadaran anak muda dalam mengambil peran penting dalam masayarakat.

“Yang jelas, kita ingin keterlibatan mahasiswa baik yang Negeri maupun yang swasta bisa melakukan peran serta dalam perlindungan perempuan dan anak, karena mereka adalah ujung tombak,”tuturnya

Seperti yang diketahui, menurut data yang ada di Kaltim untuk data kekerasan perempuan dan anak   cukup besar, untuk itu dengan kegiatan ini nanti dapat menekan dan menurunkan tingkat kekerasan.

Mahasiswa diharapkan bisa berperan langsung dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena ada beberapa program pengabdian masyarakat yang ada di tingkat perguruan tinggi, sehingga nantinya mereka bisa langsung dilakukan di masyarakat sebagai perpanjang tangan terkait perlindungan perempuan dan anak.

Hal ini menunjukan begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak, termasuk mahasiswa yang merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi bangsa ini.

Diakhir sambutannya Zaina sangat mengharapkan kegiatan ini dapat  memperoleh gambaran perspektif dan peran mahasiswa dalam perlindungan anak serta tersampaikannya sosialisasi tentang berbagai pengaruh negatif terhadap anak dan pentingnya upaya perlindungan anak. (diskominfo/ris)