BPOM Gelar Workshop JKPD

Samarinda – Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda menggelar Workshop Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) di Hotel Haris Samarinda, Kamis (6/12). Tujuannya meningkatkan keamanan pangan nasional melalui kerjasama antar institusi di daerah dan mendukung peningkatan keamanan pangan global.

Perwakilan BPOM Pusat Ruki Fanaike mengatakan Jejaring Keamanan Pangan Daerah merupakan sistem keamanan pangan yang terintegrasi, satu pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaanya. Sistem ini terbagi tiga bagian yakni intelegensi makanan, pengawasan dan promosi makanan. Dalam jaringan intelegensi pangan menghimpun informasi kajian risiko keamanan pangan di lembaga terkait data surveilan, inspeksi dan riset keamanan pangan.

“Ini merupakan perwujudan sistem keamanan pangan terpadu di daerah. Maka pimpinan daerah harus berperan aktif dan bersinergis dalam menggalakkan program keamanan pangan,” ucap Ruki.

Dijelaskan, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017  tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Gubernur diberi instruksi untuk meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan, melakukan pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan SIUP B2 untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan.

Gubernur juga memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administratif berupa pencabutan pengakuan pedagang besar farmasi cabang, pencabutan izin usaha kecil obat tradisional dan pencabutan izin pengecer bahan berbahaya.

“Sanksi ini diberikan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Ruki.

Sedangkan untuk Bupati / Walikota, selain meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan juga memiliki kewenangan melakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin apotek, pencabutan izin toko obat berizin, pencabutan izin usaha mikro obat tradisional dan pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sanksi ini juga harus berdasar rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Baik itu Gubernur dan Bupati / Walikota melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Balai Besar POM Samarinda Abdul Rahim mengatakan kompleksitas pangan sangat besar. Maka dalam pengawasannya tidak  mungkin hanya dilakukan satu instansi melainkan melibatkan sektor terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara terintegrasi baik di Pusat maupun di Daerah.

“Kerjasama dan koordinasi lintas sektor di Kalimantan Timur telah berjalan baik. Ini terlihat dari banyaknya kerjasama (MOU) antara Balai POM dengan pemerintah daerah dan tim koordinasi yang terbentuk. Dalam rangka optimalisasi koordinasi tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota,” jelas Rahim ketika dikonfirmasi melalui telepon.

Kegiatan dihadiri peserta dari perwakilian Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Kabupaten / Kota se-Kaltim. (Win)

Konsumsi Buah dan Sayur Masyarakat Indonesia Masih Rendah

SAMARINDA– Sayuran dan buah-buahan di Indonesia banyak sekali macam dan jumlahnya. Namun demikian,masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan.   

Konsumsi sayuran dan buah-buahan masyarakat Indonesia masih kurang, di bawah standar Organisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). padahal standar WHO 400 gram per kapita per hari tersebut sebanyak 250 gram sayuran dan 150 gram buah-buahan.

Seperti yang diketahui,  setiap hari tubuh membutuhkan zat gizi mikro yang terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan.  

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan untuk membantu proses-proses metabolisme di dalam tubuh, sedangkan antioksidan mampu menangkal senyawa-senyawa hasil oksidasi, radikal bebas, yang mampu menurunkan kondisi kesehatan tubuh.

Buah-buahan selain sebagai sumber vitamin, mineral, serat juga antioksidan terutama buah yang berwarna hitam, ungu, merah. Buah berwarna, baik berwarna kuning, merah, merah jingga, orange, biru, ungu, dan lainnya, pada umumnya banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A, dan antioksidan.

Sebenarnya pemerintah cukup gencar mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi buah dan sayuran secara rutin. Melalui Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi jelas bahwa prioritas kesehatan adalah menanggulangi masalah gizi masyarakat, khususnya balita melalui kesadaran mengkonsumsi buah dan sayuran.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar (BAB/sembelit) dan kegemukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang.

Selain itu pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan juga masih terbatas, seperti sayuran terbanyak masih didominasi bayam, kangkung dan kol sedangkan buah-buahan paling banyak masih pisang.

Padahal masih banyak jenis ragam sayuran dan buah buahan agar menu yang disajikan beragam dan bervariasi. Tentunya ini akan mendorong keluarga untuk mengkonsumsi  buah dan sayur.

Referensi : Kemenkes RI

Foto : www.google.com

Badan Usaha Diberi Kemudahan Pendaftaran Peserta JKN-KIS

SAMARINDA— Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Samarinda Octovianus Ramba mengatakan, BPJS saat ini telah terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan kemudahan bagi Badan Usaha non Pemerintah untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Nantinya program tersebut mengarahkan setiap pengusaha yang melakukan pengurusan membuka ijin badan usaha, untuk ikut serta sebagai peserta JKN-KIS. Jadi dulu dan sekarang bedanya itu lebih kepada otomasi sistem, kalau dulu pengusaha atau pemilik perusahaan pada saat mengurus kepesertaan JKN itu harus ke BPJS lagi dan sekarang tidak lagi karena pihak perusahaan bisa mengurus di Kantor Perizinan langsung melalui sistem OSS ini,” kata Octo saat acara Sosialisasi Integrasi Pendaftaran JKN-KIS Badan Usaha melalui sistem OSS dan Perpres nomor 82 tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (5/12).

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan DPMPTSP Kaltim Awaluddin mengatakan dengan adanya sistem ini tidak menutup kemungkinan ijin usaha yang ada di Kaltim akan terus bertambah dengan diiringi kepesertaan JKN yang juga turut meningkat.

“Dengan OSS ini pastinya lebih mudah dan dapat dilakukan dimana pun selama 24 jam. Proses yang cepat dan singkat serta dapat di akses kapanpun dan dimana saja secara online merupakan upaya dalam memberikan kemudahan yang dihadirkan bagi badan usaha dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha. Jika ada penambahan ijin yang masuk sehingga yang tadinya ijinnya mati mereka mau aktif lagi, karena semua perizinan itu masuk di OSS,” tuturnya.

Diketahui, penggunaan OSS ini secara teknis menyertakan tata cara pendaftaran kegiatan berusaha yang dilakukan dengan mengunduh aplikasi OSS di ponsel pintar atau langsung mendatangi Kantor Perizinan setempat.

Sistem OSS ini dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 pasal 28 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin berusaha melalui OSS yang selanjutnya diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) juga sekaligus terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (Diskominfo Kaltim / Cht)

ref: Pro1RRISamarinda

 

Minimalkan Penyalahgunaan NAPZA

Samarinda -Penjabat Sekretaris Daerah Kaltim Meiliana membuka acara East Borneo Initiative Workshop di Kota Samarinda. Gelaran ini merupakan pelatihan khusus dibidang penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) bagi masyarakat, dokter, perawat, psikolog dan para praktisi. Acara dilaksanakan di ballroom hotel Harris Samarinda.

“Kita  harus membantu para pengguna untuk kembali bangkit menyongsong kehidupan masa depan. Yaitu membimbing mereka ke dalam kehidupan yang normatif, produktif  dan mandari,” kata Meiliana mewakili Gubernur Kaltim saat membuka International Colluquium On Addiction And Recovery 2018 yang diselenggarakan Yayasan Selamatkan Anak Kita (Sekata) Fundation Samarinda, Rabu (5/12/2018).

Meliana menambahkan kegiatan yang dilaksanakan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu kerjasama seluruh stakeholders untuk bersama-sama menanganinya.

“Pemprov Kaltim sangat mendukung acara yang diinisiasi Sekata Foundation ini. Terlebih di Samarinda baru saja digerebek
pabrik sabu. Semoga dengan acara ini semoga penyalahgunaan Narkotika bisa diminimalkan,” ujar mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara Samarinda ini.

Penjabat sekretaris daerah memberikan sambutan dihadapan peserta di ballroom hotel Harris Samarinda.

Sementara Ketua Yayasan Sekata Foundation Samarinda, Rabin Subhananta mengatakan maksud dan tujuan penyelenggaran kegiatan ini adalah mencari masukan strategis maupun metode  baru terkait perawatan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan ada masukan yang dapat mempercepat pemulihan para korban narkoba. Sehingga nantinya bisa kembali normal seperti semula dan berkumpul lagi bersama keluarga dan masyarakat,” kata Rabin yang juga mantan pengguna berat narkoba itu.

Ditambahkan, acara ini memfokuskan pada masalah penyalahgunaan narkoba yang bergerak dalam bidang sosial. Seperti pelayanan penanganan adiksi, khususnya gangguan penyalahgunaan zat adiktif dan memberikan pelatihan dasar konselor adiksi serta pekerja sosial kemanusiaan lainnya.

Meiliana memberikan plakat kepada salah satu perwakilan negara yang ikut pada acara ini.

Ada sebelas negara yang ikut andil pada acara ini antara lain Malaysia, Australia, Kenya, Slovenia, Korea Selatan, Srilanka, Filipina, Brunai Darusalam, Bangladesh, Thailand dan Singapura. (diskominfo/tp)

Kerjasama Multi Sektor untuk Menurunkan Stunting dan Eliminasi TB

JAKARTA– Pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan upaya penurunan angka stunting dan eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Kedua program ini pada tahun 2018 telah dijadikan Kementerian Kesehatan sebagai program prioritas pembangunan di sektor kesehatan. Terobosan dengan melibatkan berbagai stakeholders perlu dilakukan.

Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 memang sudah terjadi perbaikan, terlihat dari prevalensi balita stunting turun menjadi 30,8% dari 37,2% (2013). Prevalensi stunting sudah mencapai target yang diharapkan pada RPJMN tahun 2019 yaitu 32% walaupun belum mencapai target yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Penurunan stunting ini karena adanya upaya penanggulangan gizi buruk yang dibuktikan dengan prevalensi gizi buruk turun menjadi 3,5% dari 5,3% (2013).

Stunting adalah masalah gizi kronis yaitu kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal disebabkan dampak dari kekurangan gizi secara kumulatif dan terus menerus, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dan baru nampak setelah anak usia 2 tahun.

Keluarga dan masyarakat belum merasa bahwa stunting adalah masalah, hal ini dikarenakan belum banyak yang mengetahui dampak dan anak tidak terlihat sakit. Konsekuensi jangka panjang dari stunting pada anak usia dini akan berpengaruh pada kelangsungan hidup, pertumbuhan linear, perkembangan kognitif, kemampuan belajar di sekolah, produktivitas dan berat badan lahir.

Selain stunting, Indonesia adalah negara dengan beban TBC tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan China. WHO Global TB Report 2018 memperkirakan insiden TBC sebesar 842.000 kasus dengan mortalitas 107.000 kasus. Risiko penularan TBC dapat dikurangi jika semua pasien TBC dapat ditemukan dan diobati sampai sembuh.

Akan tetapi, dewasa ini, dari 842.000 kasus, baru 53% yang ternotifikasi dan diobati, sisanya belum diobati atau sudah diobati namun belum dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Selain underreporting, MDR TB dan TB HIV juga merupakan masalah terkait tuberkulosis yang perlu mendapat perhatian. Estimasi insiden TB HIV sebesar 36.000 kasus, dengan mortalitas 9.400 kasus, sedangkan MDR TB diperkirakan sebanyak 23.000 kasus.

Diperlukan dukungan multi sektor, utamanya dalam upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko TBC. Contoh faktor risiko TBC adalah gangguan gizi yang dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Status gizi berpengaruh pada penurunan daya tahan tubuh dalam menghadapi invasi kuman.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Oleh karena itu, stunting akan berpengaruh pada kemampuan balita dalam melawan kuman TBC. Balita stunting lebih rentan tertular penyakit TBC dibandingkan dengan balita gizi normal.

Peran multi sektor atau multi aktor sangat penting bagi keberhasilan pencapaian derajat kesehatan masyarakat melalui intervensi gizi serta eliminasi penyakit menular khususnya tuberkulosis (TBC). Ini bukan hanya tanggungjawab Kementerian Kesehatan, namun perlu melibatkan semua pihak baik di pusat dan daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, organisasi profesi, media massa, dunia usaha serta mitra pembangunan melalui penerbitan peraturan perundangan dan pertemuan multisektoral.

Sumber: kemenkesRI

Kendalikan HIV AIDS Dengan Terapi ARV

SAMARINDA – Beberapa tahun lalu, diagnosis positif HIV atau AIDS seringkali diibaratkan seperti bunyi lonceng kematian. Namun saat ini perkembangan dunia pengobatan, kini HIV sebenarnya ada obatnya. Seperti halnya dengan penyakit kronis/menahun lainnya, meskipun tidak dapat menghilangkan penyakit namun dengan terapi obat yang tepat dapat membantu memperpanjang harapan hidup.

Dengan menjalani terapi Anti Retroviral (ARV) kita menyebutnya, orang yang terinfeksi virus HIV tetap bisa memiliki umur yang panjang, sehat dan produktif. Terapi ARV secara teratur sangat penting bagi orang dengan HIV positif, karena akan menekan jumlah virus HIV yang ada di tubuh sekaligus menjaga kekebalan tubuh (CD4 > 350).

“Minum obat ARV bagi mereka yang HIV positif akan mencegah penularan pada orang lain, mencegah munculnya gejala AIDS, menjaga produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup,” ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, dr. H. M. Subuh, MPPM, yang dikutip dari website resmi Kementerian Kesehatan RI.

Saat ini diperkirakan terdapat 640.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Lalu, baru 47 persen yang mengetahui status HIV-nya dan sekitar 15 persen yang berada dalam pengobatan ARV. Kemenkes menargetkan, pada tahun 2030 Indonesia mampu mengakhiri epidemik HIV/AIDS dengan target 90:90:90. Artinya, 90 persen ODHA mengetahui status HIV-nya, 90 persen orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menjalani pengobatan ARV, dan 90 persen ODHA yang menjalani pengobatan ARV menekan perkembangan virus dalam tubuhnya sehingga mengurangi secara signifikan risiko penularan HIV di masyarakat.

Sumber : Kemkes.go.id

Dok : Google

Indonesia Peringkat Ketiga TBC Di Dunia

SAMARINDA— Dunia masih belum bebas dari Tubercolosis (TBC), Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita TBC yang cukup banyak dan saat ini berada di nomor 3 setelah Cina dan India.

Berdasarkan laporan WHO Global TB Report 2018 memperkirakan insiden TBC sebesar 842.000 kasus dengan mortalitas 107.000 kasus. 

Risiko penularan TBC dapat dikurangi jika semua pasien TBC dapat ditemukan dan diobati sampai sembuh. Akan tetapi dari 842.000 kasus, baru 53% yang ternotifikasi dan diobati, sisanya belum diobati atau sudah diobati namun belum dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. 

TBC berdampak besar terhadap sosial  dan keuangan pasien, keluarga dan masyarakat. Sebagian besar infeksi terjadi pada usia produktif antara 15-45 tahun.

Meskipun diagnosis dan pengobatan tuberkulosis gratis, pasien TBCmenghadapi biaya transportasi, akomodasi, gizi dan kehilangan penghasilan karena ketidakmampuan untuk bekerja. 

Beban terbesar dari kerugian TBC diakibatkan kehilangan waktu produktif karena kecacatan dan kematian dini.

Selain itu, faktor risiko TBC adalah gangguan gizi yang dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Status gizi berpengaruh pada penurunan daya tahan tubuh dalam menghadapi invasi kuman.

Untuk itu, budaya pemakaian masker wajah meski sakit flu dan batuk sebaiknya mulai dilakukan, karena bisa menurunkan faktor resiko penularan penyakit menular dari yang ringan sampai berat  seperti TBC. 

Perilaku hidup bersih dan sehat harus dijadikan kebiasaan di kehidupan sehari-hari. (diskominfo/ris)

Referensi: Kemenkes 

Foto : www.google.com

Konsumsi Protein Ikan, Masyarakat Diharap Miliki Kualitas Hidup Lebih Baik

SAMARINDA– Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk bangsa, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

Ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein, telah menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan melimpahnya Indonesia akan berbagai jenis ikan perlu disyukuri. Salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai bahan konsumsi dalam negeri. “Ikan sangat sehat dan mengandung banyak protein yang baik bagi tubuh kita. Jangan sampai manfaat ikan hanya dirasakan orang luar yang mengimpor ikan dari Indonesia, namun bangsa sendiri lupa menikmatinya,” tuturnya.

Tak berlebihan, komoditas perikanan Indonesia memang sudah terkenal hingga mancanegara. Setidaknya ada 3 komoditas unggulan perikanan Indonesia, yaitu udang, tuna dan patin. Tercatat, nilai ekspor udang dan tuna sampai dengan September 2018, menduduki posisi tertinggi pertama dan kedua dibanding komoditas utama produk perikanan lainnya sebesar USD 1.302,5 juta (37%) dan USD 433,6 juta (12,3%).

Ikan sebagai salah satu solusi dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat. Sehingga ikan dijadikan sumber protein yang selalu hadir di dalam menu keluarga guna mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

“Dengan konsumsi protein ikan yang cukup, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Generasi yang sehat, kuat, dan cerdas adalah modal utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan,” tandasnya.

Ref: kemenkesRI

Dok: Google

 

Cintai Lingkungan, Saatnya Kurangi Sampah Plastik

SAMARINDA— Tidak bisa dipungkiri, plastik merupakan temuan yang sangat  bermanfaat sepanjang perjalanan sejarah manusia. Plastik mempunyai sifat yang tahan air, tahan lama, dan praktis sehingga dianggap paling tepat sebagai kemasan atau pelindung segala hal. Tanpa sadar, kehidupan kita begitu bergantung dengan benda ini.

Namun, baru-baru ini ditemukan Paus jenis Sperma yang terdampar dan mati di perairan Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menelan sampah dengan berat total 5,9 kilogram. 

Data ini merupakan identifikasi isi perut ikan paus yang dilakukan di kampus Akademi Komunitas Perikanan dan Kelautan Wakatobi. 

Dikutip dari cnnindonesia, sampah di dalam perut ikan paus tersebut terdiri atas sampah gelas plastik 750 gram (115 buah), plastik keras 140 gram (19 buah), botol plastik 150 gram (4 buah), kantong plastik 260 gram (25 buah), serpihan kayu 740 gram (6 potong), sandal jepit 270 gram (2 buah), karung nilon 200 gram (1 potong), tali rafia 3.260 gram (lebih dari 1000 potong).

Mengutip detikcom, menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan adanya kejadian tersebut semua pihak harus mengurangi penggunaan sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.

“Kita semua harus mengurangi penggunaan sampah dan buangnya sembarangan. Ini harus mulai dicegah,” kata dia. 

Ref: berbagai sumber

Dok: google

Hipertensi Capai 40 Persen, Menkes Minta Masyarakat Terus Hidup Sehat

SAMARINDA– Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan masalah hipertensi di Indonesia sudah mencapai hampir 40 persen. Ini berarti kesadaran masyarakat untuk hiodup sehat sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesehatan harus di mulai dari diri, keluarga, kemudian lingkungan.

”Tolong kita semua sehat dan saya titip dari setiap diri kita tolong beritahu warga, tetangga, teman, kita harus hidup sehat. Kita harus perkuat negara kita dengan produktif dan hidup sehat,” pesan Nila.

Menkes menambahkan, salah satu penyebab rendahnya kualitas kesehatan seseorang karena kurang makan sayur dan buah. Padahal Indonesia memiliki berbagai macam buah dan sayur yang bisa didapatkan dengan mudah.

Pola hidup sehat seperti berolahraga, makan buah dan sayur, serta cek kesehatan harus dimulai dari diri sendiri dan disosialisasikan kapanpun dan dimanapun, sebagaimana tema HKN Ayo Hidup Sehat Mulai dari Kita.

Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, di antaranya melalui Germas yang menekankan pada perbanyak makan buah dan sayur, aktivitas fisik, dan cek kesehatan secara rutin. ”Cek kesehatan rutin bisa dilakukan dengan cara sederhana dan bisa dilakukan sendiri, seperti cek hipertensi,” kata Menkes.