Featured Post

Forum Grup Discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Kaltim

Samarinda—Berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringakat ke 10 dari 34 Provinsi se Indonesia. Hal ini di tegaskan oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang – Undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya, saat acara Forum Grup Discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers Kaltim yang berlangsung di hotel Midtown Samarinda, Selasa (3/09) pekan lalu.

Menurutnya, dengan dasar amanat undang-undang ini dan melihat kondisi kemerdekaan pers di Indonesia yang menuntut upaya perbaikan, Dewan Pers menginisasi pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers ( IKP ) di Indonesia.

“Tujuan pelaksanaan survei  Kemerdekaan Pers, Yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga di identifikasi persoalan – persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk di lakukan perbaikan – perbaikan,”ungkapnya

Ia menjelaskan, Penyusunan IKP juga di maksudkan untuk dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan – bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Untuk itu Dewan Pers bekerja sama dengan Focus Group Discussion ( FGD ) bermaksud  menjadikan Responden atau dalam istilah Dewan Pers di sebagai sebagai Informan Ahli pada kegiatan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019.

“Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019 akan memotret kondisi kemerdekaan  pers sepanjang bulan Januari sampai  Desember tahun 2018,”tambahnya.

Pada tahun 2019 ini Survei Indeks Kemerdekaan Pers di lakukan oleh PT Multi Utama Risetindo, yang di percayakan oleh Dewan Pers, sebagai Lembaga Peneliti yang Independen, yang juga sebagai lembaga yang di pilih melalui proses tender secara terbuka dengan melakukan wawancara kepada para Informan Ahli.(Diskominfo/Rey)

Hapus Diskriminsi Melalui RUU-KG

SAMARINDA— Kondisi sosial budaya sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya patriaki menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan, sehingga masyarakat menganggap wajar adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek dan ruangan kehidupan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah berupya memecahkan permasalahan tersebut dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi melalui penyusunan rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender (RUU-KG).

Mengingat hal tersebut, Kemen PPPA bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Workshop Perancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender di Provinsi Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (5/9)

Sekretaris DKP3A Kaltim, Zaina Yurda mengatakan pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi untuk menjadikan pemahaman yang komperhensif akan gender,  sebagai bagian yang integral dalam menjalakan pembangunan negara yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan negara yang dianggap masih kurang memperhatikan kesejahteraan hidup perempuan.

Lanjutnya, ketidak adilan gender terhadap perempuan dapat terjadi karena karena selama ini perempuan hidup didalam dunia yang didefisinikan oleh laki-laki. Dengan demikian moralitas yang terbentuk di dalam diri perempuan adalah moralitas yang sesungguhnya merupkan konstruksi gender atas pengharapkan masyarakat terhadap perempuan.

Didalam strategi pengarusutamaan gender juga perlu dilakukan setiap lembaga pengambil keputusan agar muncul kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk kehidupan perempuan indonesia.

“Saya minta Lembaga-lembaga Legislatif, eksekutif dan yudikatif berkewajiban melakukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender,”pintanya

Dengan adanya Workshop Perancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender diharapkan kehadiran peserta baik dari instansi Pemprov Kaltim, Instensi vertikal maupun instansi Pemerhati wanita diharapkan dapat menyamakan resepsi tentang kesetaraan gender dan masukan dalam penyususna draf Undang-Undang kesetaraan gender. (diskominfo/ris)

Dokumentasi Fintech Days 2019

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi bersama Kepala OJK Kaltim Dwi Arianto dan Direktur Pengaturan Perizinan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan Pusat Hendrikus Passagi memulai acara Fintech Days 2019 di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Kamis (5/9).

 

Kelapa OJK Kaltim Dwi Ariyanto memberikan sambutan pada gelaran Fintech Days di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Kamis (5/9).

 

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Muyadi memberikan sambutan pada gelaran Fintech Days di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Kamis (5/9).

 

Ratusan mahasiswa dan para tamu memenuhi Ballroom Hotel Aston Samarinda.

 

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi bersama Kepala OJK Kaltim Dwi Arianto dan Direktur Pengaturan Perizinan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan Pusat Hendrikus Passagi dan pejabat terkait menekan tombol pertanda dimulainya sosialisasi Fintech Days 2019.

 

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi bersama pejabat terkait dan peserta berfoto bersama.

 

Usai membuka acara diadakan konferensi pers.

 

Puluhan awak media memenuhi ruangan, OJK Kaltim membuka sesi konferensi pers pada acara Fintech Days 2019.

 

Penggiat UMKM ikut berpartisipasi pada acara Fintech Days 2019.

 

Penggiat UMKM ikut berpartisipasi pada acara Fintech Days 2019.

Zaman Sudah Berubah, Secara Perlahan Ikuti Perkembangan Teknologi

Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi buka acara Fintech Days 2019 dengan tema “Membangun Industri Fintech Lending Terpercaya” di Ballroom Hotel Aston, Kamis (5/9).

Perkembangan bisnis startup yang terus meningkat setiap tahun membuat para startup berlomba untuk mengenalkan produk mereka ke masyarakat. Salah satu yang kini sedang meningkat pesat adalah Fintech (Financial Technology). Munculnya Fintech di Indonesia bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online, meningkatkan literasi keuangan, dan mewujudkan inklusi keuangan di indonesia.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi bersama Kepala OJK Kaltim Dwi Arianto dan Direktur Pengaturan Perizinan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan Pusat Hendrikus Passagi memulai acara Fintech Days 2019 di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Kamis (5/9).

“Pertama saya ucapkan kepada OJK Kaltim yang telah mengadakan acara ini dan acara ini memang sangat penting untuk memberikan sosialisasi dan kesadaran penuh dengan masyarakat bahwa zaman kita sudah berubah, secara perlahan harus beralih ke ekonomi berbasis digital. Sosialisasi ini penting untuk masyarakat khususnya para penggiat UMKM,” Himbau Hadi

Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi keuangan yang inovatif dan kreatif untuk merancang dan memberikan produk dan layanan keuangan secara efisien.

Hadi juga menambahkan “Kalimantan Timur mempunyai omzet pasar terbesar di region Kalimantan ini merupakan indikator yang baik yang selalu kita kembangkan dan kita tidak boleh berhenti sampai disini apalagi Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu kota Negara (IKN), Ujar Hadi saat diwawancai awak media.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi bersama Kepala OJK Kaltim Dwi Arianto dan Direktur Pengaturan Perizinan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan Pusat Hendrikus Passagi dan pejabat terkait menekan tombol pertanda dimulainya sosialisasi Fintech Days 2019.

Melalui rangkaian acara Fintech Days dan Fintech Exibition mulai 3 – 5 September ini diharapkan semakin banyak masyarakat mendapat informasi bermanfaat agar mendapatkan kemudahan akses layanan keuangan melalui layanan yang diberikan.

Acara ini dihadiri Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Dwi Ariyanto, Kabinda Kaltim Brigjen TNI Masrumsyah, dan ratusan mahasiswa dan penggiat UMKM di wilayah Samarinda. (diskominfo/tp)

 

Aspirasi Etam, Melayani Aduan Masyarakat Kaltim

Samarinda– Meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik menjadikan pemberian pelayanan sebagai salah satu sektor yang perlu mendapat prioritas. Khususnya terkait manajemen pelayanan aspirasi dan aduan masyarakat yang ada di sektor publik.

Karenanya, Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan pengembangan aplikasi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi yang dimaksud adalah layanan Online Penyampaian Aspirasi/Aduan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Aspirasi Etam).

Sekretaris Diskominfo Eka Wahyuni menjelaskan  sudah menjadi kewajiban Pemerintah memberikan prioritas utama dibidang pelayanan atas aspirasi atau pengaduan yang berasal dari masyarakat. Pelayanan yang baik dan efisien dapat memberikan harapan akan terpenuhinya rasa keadilan dan tersalurkannya aspirasi masyarakat.

“Layanan aspirasi masyarakat merupakan elemen penting bagi instansi daerah, karena layanan ini bertujuan memperbaiki kinerja dan menindaklajuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan,” jelasnya, Kamis (5/9).

Ditambahkan Eka, Aspirasi Etam memiliki banyak manfaat. Sesuai tujuannya, nanti dapat digunakan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat sebagai upaya keterbukaan informasi publik. Dengan adanya aspirasi ini, tidak hanya laporan yang bisa dikirim masyarakat. Namun juga aspirasi atau gagasan bisa masuk dan diterima Pemerintah.

“Diharapkan adanya aspirasi aduan masyarakat yakni Aspirasi Etam menjadi wadah untuk dapat dengan mudah melayani masyarakat, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Menjadi nilai lebih dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik,” harapnya. (Diskominfo/Cht)

Program Beasiswa Bantu Wujudkan Generasi Baru Lebih Unggul

KUTIM — Generasi muda saat ini harus siap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri keempat atau industry 4.0. Perubahan dan kemampuan baru diperlukan untuk membangun sistem produksi yang lebih maju, kreatif, serta inovatif. Termasuk pula generasi muda dibidang keagamaan.

Disinilah peran pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan yang mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, salah satunya kebijakan pendidikan melalui program beasiswa. Penyaluran beasiswa ini memiliki tujuan untuk membantu para anak didik atau mahasiswa dapat mencari ilmu sesuai atas bidang yang hendak dikuasai. Terpenting bagi yang memiliki masalah dalam keadaan pembiayaan.

Dalam hal ini Bupati Kutai Timur Ismunandar berkesempatan menyampaikan amanah umat melalui Baznas Kutim, untuk menyerahkan bantuan beasiswa kepada para mahasiswa Kutim yang menimba ilmu di Universitas Nadhalatul Ulama (NU) Kaltim di Samarinda.

“Bantuan beasiswa ini sebesar Rp 248 juta dan diterima langsung oleh Rektor Universitas NU Kaltim H Farid Wadjdy,”jelasnya (1/9).

Ditambahkannya, melalui beasiswa ini kedepan dapat mewujudkan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. Dukungan beasiswa membuat peluang  seseorang terlebih kaum muda bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dari sini akan terwujud sumber daya orang baru yang lebih bisa menjawab tantangan zaman yang terus maju ini.

“Semoga, beasiswa ini dapat mendukung puluhan mahasiswa Kutim yang menimba ilmu di Universitas NU Kaltim lebih berkembang, sehingga saat lulus nanti menjadi generasi yang unggul serta agamis,”tutur Ismu. (DISKOMINFO/Lely)

Barkati Buka Langsung Acara Peringatan Hari Anak Nasional Di Samarinda

Samarinda—Guna mempertahankan Samarinda sebagai Kota layak Anak tahun 2020, perlu dukungan seluruh stakeholder sehingga tujuan bisa tercapai. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Samarinda M. Barkati saat membuka secara resmi acara peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli yang berlangsung di Gor Segiri, Rabu(4/9).

Peringatan Hari Anak Nasional tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 oleh Presiden Ke dua Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Juli 1984.

Barkati mengatakan, anak merupakan cikal bakal bagi bangsa yang melahirkan generasi penerus untuk menggapai cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Bahkan, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.

“Untuk mencapai kembali Kota Layak Anak pada tahun 2020, perlu dukungan  seluruh staekholder agar terus bekerja dan sehingga tujuan yang kita targetkan bisa tercapai,”ujar Barkati.

Dirinya juga menambahkan, sebelumnya Kota Samarinda sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, dimulai sejak tahun 2017,2018 dan 2019. Beberapa program sudah banyak yang terealisasi seperti tersedianya 12 Puskesmas Ramah Anak dari 26 puskesmas yang ada di Kota Samarinda, dan nantinya akan terus di kembangkan secara bertahap

“Penghargaan yang di dapat antara lain, kategori  Kota Layak Anak dengan kategori Pratama ditahun 2017,  Kota Layak Anak tahun 2019. dan harapan kedepan tahun 2020 Samarinda tetap mempertahankan menjadi Kota Layak Anak,”tuturnya.

Acara dirangkai dengan pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.

Untuk diketahui, Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP Anak merupakan salah satu program terbaru dari pemerintah yang digagas sejak 2016 lalu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Kartu Identitas Anak selanjutnya akan menjadi identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dan 17 tahun dan belum menikah.(Diskominfo/Rey)

Diskominfo Gelar Workshop Guna Wujudkan Kaltim Terbuka Dan Informatif

Samarinda – Diskominfo Kaltim menggelar Workshop Operator Pengelola Aplikasi Aspirasi Etam Kaltim dan Pemutakhiran Data Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan Kaltim terbuka dan informatif yang berlangsung di Aula Kudungga Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu (4/9).

Diskominfo menetapkan peningkatan kualitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu program prioritas dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023.

Kepala Diskominfo Kaltim melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Hj Nurulita mengatakan kami selalu mendorong OPD Lingkup Kaltim untuk memperbaharui informasi publik lingkup instansi masing-masing.

“Pelaksanaan kegiatan Workshop ini guna mewujudkan Kaltim yang terbuka dan informatif,” ucap Nurulita.

Ia berharap, operator utusan masing-masing OPD yang mengikuti kegiatan agar dapat memahami secara jelas mekanisme pemuktahiran informasi dan dokumentasi. Sebab kegiatan ini tidak sebatas penyampaian materi, tetapi langsung praktek penggunaan aplikasi website yang ada.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan diwujudkan PPID dilingkungan Pemprov Kaltim yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, setiap OPD juga harus melakukan penginputan data pada menu PPID pembantu di website OPD dan di input melalui admin yang telah diberikan kepada OPD oleh Tim IT Diskominfo, serta link informasi yang sudah terupload di website (PPID Utama).

Diketahui, Workshop sendiri dibuka oleh Sekretaris Diskominfo Kaltim Hj Eka Wahyuni mewakili Kepala Diskominfo Kaltim dan dihadiri Kasi Pengolahan Opini dan Komunikasi Publik Irene Yuriantini, Kasubag Umum Agus Priyanto serta Narasumber Fery dan Adi Setiawan. (Diskominfo – Rzk)

Agustus 2019 Deflasi Kaltim -0,19 Persen

Samarinda – Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indIkator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukan pergerakan harga dari paket komiditas yang di konsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik Kaltim melaksanakan sosialisasi hasil kegiatan membahas indeks harga konsumen/inflasi perkembangan pariwisata, perkembangan nilai tukar petani, perkembangan nilai tukar petani, perkembangan ekspor dan impor, pertumbuhan produksi manufaktur dan indeks demokrasi Indonesia. Mengundang kalangan pers, dinas, badan dan instansi di ruang Video Conference BPS Kaltim, Senin (2/9).

“Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2019 mengalami deflasi sebesar -0,19 persen, atau terjadi perubahan IHK dari 141,05 pada bulan Juli 2019 menjadi 140,79 pada bulan Agustus 2019. Inflasi tahun kalender pada bulan Agustus 2019 sebesar 1,69 persen dan inflasi tahun sebesar 1,74 persen,” Ujar Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwitjahyono.

Deflasi di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok transporasi dan komunikasi yang mengalami deflasi sebesar sebesar -1,24 persen serta kelompok bahan makanan sebesar -0,37 persen.

Anggoro juga menambahkan Pada bulan Agustus 2019 Kalimantan Timur mengalami deflasi sebesar -019 persen. Sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Agustus 2018 Kaltim mengalami inflasi sebesar 0,15 persen dan pada Agustus 2017 mengalami deflasi sebesar -0,28 persen.

Diskominfo Kaltim Gelar Workshop Pemutakhiran Data Website PPID

Samarinda– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim telah melakukan penyempurnaan website. Ini merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada masyarakat. Karenanya, perlu dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Kaltim untuk memasukkan data sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menindaklanjuti hal tersebut, Diskominfo menggelar Workshop Pemutakhiran Data Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov Kaltim dalam rangka penilaian pemeringkatan badan publik dari Komisi Informasi terkait OPD wajib untuk memiliki website masing-masing. Peserta workshop sebanyak 39 OPD yang ada dilingkup Pemerintah Prov. Kaltim yang dibagi tanggal 4 dan 5 September 2019.

Sekretaris Dinas Kominfo Kaltim Eka Wahyuni menerangkan website di tiap-tiap OPD Prov Kaltim harus sudah upgrade data dari masing-masing website untuk saling berintegrasi dengan website PPID Utama Prov. Kaltim yang sudah dilakukan pembaharuan website.

“Setiap SKPD yang melakukan updating konten website seperti berita-berita kegiatan SKPD, program dan kegiatan SKPD, dokumentasi-dokumentasi kegiatan OPD dan informasi – informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik di OPD akan terintegrasi dengan website PPID Utama Kaltim,” terangnya, Rabu (4/9).

Selain itu, lanjutnya, setiap OPD juga harus melakukan penginputan data pada menu PPID pembantu di website OPD dan di input melalui  admin yang telah diberikan kepada OPD oleh Tim IT Diskominfo. Disertai link informasi yang sudah terupload website PPID Utama. Setiap admin dari SKPD akan memiliki akses ke website  PPID Utama.

“Tujuan kita dengan workshop ini untuk mewujudkan PPID dilingkungan Pemprov Kaltim yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.  Pemuktahiran informasi dan dokumentasi guna mewujudkan Kaltim yang terbuka dan informatif,” jelasnya. (Diskominfo/Cht)