Masyarakat Diminta Hati-Hati Peredaran Uang Palsu

Samarinda – Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengedaran Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim I Nyoman Ariawan Atmaja menuturkan terhitung Januari – Maret 2019 sebanyak 257 lembar uang palsu ditemukan di Kaltim. Oleh karena itu dirinya mengingatkan masyarakat hati-hati menerima uang.

“Uang yang dipegang harus dilihat seksama yaitu diraba dan diterawang.  Jika masyarakat melihat ada yang membawa uang palsu, disarankan segera melapor polisi agar cepat ditindak dan diproses,” tuturnya pada sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Dan Pembahasan Kebutuhan Logam Bersama Masyarakat Dan Perbankan Wilayah Samarinda Di Gedung Maratua Kantor BI Kaltim, Rabu (10/4).

Nyoman menjabarkan, penemuan uang palsu itu berasal dari tujuh Kabupaten/Kota di Kaltim di luar Balikpapan, Paser dan Penajam Paser Utara. Tahun 2018 peredaran uang palsu Kaltim sebesar 550 lembar, tetapi diawal tahun 2019 sudah di kisaran 200 lembar.

Adanya kasus ini menjadikan Pemerintah dirugikan. Pemerintah merugi secara makroekonomi karena inflasi dapat terjadi akibat melimpahnya uang di pasaran dan nilai mata uang merosot di pasar internasional karena ketidakpercayaan terhadap nilai mata uang dan berkurangnya nilai uang yang asli,” terangnya.

“Penyebaran uang palsu merupakan praktek ilegal yang merugikan stabilitas suatu Pemerintahan, bisa berdampak secara ekonomi tertama pada sektor perdagangan,” pungkas Nyoman. (Diskominfo/Cht)

 

 

Teknologi Informasi Permudah Pelayanan

SAMARINDA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) melakukan inovasi teknologi sehingga bisa dimanfaatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengelola keuangan. Teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting memudahkan pelayanan.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan semakin canggih penggunaan teknologi informasi maka makin memudahkan pelayanan. KPPN memiliki tekad terus memperbaiki layanan terutama dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana bantuan dan dana alokasi langsung.

“Keberadaan Kami memberikan pelayanan kepada daerah. Tapi apabila ada layanan kurang baik mohon ditegur saja kepala kantor KPPN-nya,” ucap Marwanto pada peresmian gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, Senin (8/4).

Peran KPPN, lanjutnya, sangat penting dalam mendukung kelancaran program pembangunan daerah. Karenanya daerah membutuhkan KPPN yang baik guna terlaksananya sistem administrasi pemerintah bersih. Ke depan, dalam pengelolaan persuratan tidak perlu dilakukan manual dan mencetak hardcopy. Namun secara digital menggunakan aplikasi sehingga tidak ada pengelolaan persuratan menggunakan kertas.

Marwanto berharap diresmikannya gedung baru KPPN Samarinda, maka tuntutan pelayanan semakin meningkat. Khususnya pencairan dana APBN guna mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan Kaltim.

Kantor Perwakilan BI Kaltim Kenalkan SBR006

SAMARINDA — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan edukasi dan sosialisasi Surat Utang Negara (SUN) Saving Bond Ritel seri SBR006 kepada masyarakat Kota Samarinda. SUN Ritel seri SBR 006 merupakan salah satu seri Surat Utang Negara yang diterbitkan pemerintah untuk Investor Ritel.

Kepala Divisi BI Perwakilan Kaltim I Nyoman Ariawan Atmadja menerangkan, Pemerintah kembali menawarkan SBR dengan seri SBR006 sebagai alternatif investasi aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan. Seri ini mempunyai banyak keuntungan serta lebih menarik dibanding investasi lain karena returnya 7,95 persen.

“Tujuan sosialisasi dan edukasi ini untuk memperluas basis investor. Investasi ini aman dan menguntungkan karena Negara yang menjamin. Selain itu investasi ini mudah bisa mulai dari satu juta rupiah. Diharapkan adanya SBR006 dapat meningkatkan jumlah investor domestik,” terangnya.

Masa penawaran SBR006 berlangsung 1 April hingga 16 April 2019 dengan jatuh tempo 10 April 2021. Investor hanya bisa melakukan pencairan maksimal 50 persen nilai investasinya setelah 1 tahun, yakni pada 27 April – 4 Mei 2020.

Masyarakat yang berminat berinvestasi di SBR006 ini dapat melakukan registrasi sistem daring dan menghubungi beberapa mitra distribusi seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Permata, dan Bank BTN. (Diskominfo/Cht)

Pengurus APCRI Regional IV Kalimantan Dilantik

Samarinda – Wakil Gubernur Hadi Mulyadi membuka pelantikan Pengurus Asosiasi Pengelola CSR Republik Indonesia (APCRI) Regional IV Kalimantan periode 2019-2023 di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (25/3).

Pada kesempatan ini, Hadi menyampaikan sesuai aturan mengamanatkan BUMD/BUMN ataupun perusahaan swasta mengalokasikan 20% dana corporate social responsibility (CSR) guna memberdayakan koperasi dan UMKM. Serta penyaluran dan pemberian dana CSR harus memberikan manfaat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Nanti akan dilakukan evaluasi. Sejauh mana komitmen BUMD/BUMN dan swasta menaati aturan ini. Terlebih penyalurannya diatur dan diarahkan ke koperasi dan UMKM sebagai lembaga atau wadah masyarakat menjalankan usaha,” ujarnya.

Diterangkan, koperasi dan UMKM jika berurusan peminjaman dana di perbankan terkadang mengalami kesulitan. Karena itu, adanya alokasi dana CSR 20% bagi koperasi dan UMKM diharapkan sangat membantu.

“Kita perlu ketahui pelaku koperasi dan UMKM adalah masyarakat ekonomi lemah. Dana CSR tentu bisa membantu memperkuat usaha mereka sekaligus membuka lapangan kerja,” kata Hadi.

Wagub menyakini adanya dana CSR berperan dan berkontribusi dalam program pemberantasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Kaltim.

Pelantikan dilakukan Ketua Umum APCRI Suleman Rauf disaksikan Ketua Dewan Kehormatan APCRI Irwan Nur dan Sekretaris Jenderal Herti Hartati. Dirangkai Bimbingan Teknis APCRI bertemakan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kemakmuran Bangsa.

Hadir Ketua DPRD HM Syahrun dan Kasi Intel Korem 091/ASN Kolonel Eko Prayitno Widodo. Selain pengurus APCRI Kaltim, dilantik juga Kepala Cabang dan Kepala Perwakilan APCRI Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara periode 2019-2023. (Diskominfo/dir)

Dinas Koperasi dan UKM Samarinda Apresiasi CSR PT Telkom

Samarinda – Kasi Pengembangan Kewirausahaan Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Samarinda Marsidah mengapresiasi program Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Telkom. Yakni program kemitraan meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan dana laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, mitra binaan ini beruntung. Karena, sebagian besar UKM banyak yang tidak memiliki akses permodalan. Jikapun ada namun tak serendah jaminan seperti PT Telkom.

“PT Telkom memberi pinjaman modal mitra binaan untuk usaha. Pinjaman murah dengan bunga tiga persen per tahun dibanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah tujuh persen. Kalau deposito Bank 5,5 persen per tahun,” terangnya saat menjadi narasumber Pembekalan Mitra Binaan Telkom di Yens Delight Samarinda, Senin (25/3).

Selain itu, Marsidah mengapresiasi program CSR lain karena memiliki unsur sosial. Jadi tidak hanya pinjaman modal juga diberikan pelatihan mengembangkan usahanya, terlebih di zaman digital seperti ini.

“Selain diberikan modal juga dididik tenaga ahli untuk memperkenalkan dan memasarkan produk usaha mereka. Mitra Binaan rajin ikut pelatihan dan paling penting disiplin pembayaran. Jika disiplin maka akan diberikan apresiasi dan reward,” tandasnya. (Diskominfo/Cht)

Telkom Samarinda Serahkan Bantuan 36 Mitra Binaan

SAMARINDA — PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melalui Witel Samarinda menggelar sosialisasi virtual account dan Sarasehan kepada Mitra Binaannya. Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan pembekalan dan penyaluran pinjaman program kemitraan triwulan pertama tahun 2019 di Yens Delight Samarinda, Senin (25/3).

Sejalan dengan program memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), PT. Telkom mendorong  UMKM binaan meningkatkan kapasitas usahanya. Karena UMKM merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional. 

Pada triwulan I 2019, BUMN ini memberikan bantuan kepada 36 mitra. Terdiri industri 5 mitra dengan total bantuan Rp.185 juta, 10 jasa senilai Rp 340 juta dan 18 mitra perdagangan dengan total Rp 627 juta. Diberikan juga kepada mitra perikanan 2 mitra dengan total Rp 50 juta dan peternakan 1 mitra senilai Rp 15 juta. Sehingga total keseluruhan bantuan tersebut adalah Rp 1,217 miliar. 

Manajer HR dan CDC Telkom Didik Haryanto menuturkan bantuan ini dimanfaatkan pelaku UMKM agar bisa meningkatkan usahanya. UMKM yang dinilai potensial bisa kembali mengajukan bantuan permodalan ini. 

“Yang sudah selesai pinjamannya, bisa mengajukan lagi. Begitu pula yang melakukan ekspansi usaha, juga bisa mengajukan. Kalau untuk usaha namun belum pernah mengajukan, malah lebih bagus. Biar ada pemerataan,” katanya. 

Untuk diketahui, PT Telkom sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki Program Kemitraan CDC dengan Usaha Mikro dan Kecil. Program ini untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pinjaman dengan jasa administrasi tiga persen per tahun dan lama pinjaman dua tahun. (Diskominfo/Cht)

BI Optimis 2019 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tinggi

SAMARINDA – Ekonomi Kalimantan Timur triwulan IV 2018 tumbuh 5.14% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (yoy / year over year). Kinerja ekonomi Kaltim periode tersebut sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Nasional.

Hal tersebut diungkap Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim Muhamad Nur pada Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemprov Kaltim dan Perbankan di Ruang Rapat Derawan Kantor Perwakilan BI Kaltim, Selasa (26/2).

Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi itu, secara akumulatif total pertumbuhan ekonomi Kaltim ada diangka 2,67%. Meskipun angka tersebut tidak bisa mengalahkan capaian di triwulan IV 2017 yakni 3,1%.

“Kita optimis 2019 dan 2020 ekonomi Kaltim akan lebih tinggi dari 2017. Waktu 2018 tumbuh 2,67% dan di 2019 diproyeksi 2,8%,” ujar Nur.

Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kaltim yang relatif tinggi pada triwulan IV ditopang akselerasi lapangan usaha pertambangan dan investasi pengeluaran. Sektor pertambangan sempat turun lantaran curah hujan cukup tinggi pada paruh pertama 2018. Akibatnya produksi dimaksimalkan pada tengah tahun kedua terlebih harga batu bara tercatat masih diatas USD 90 per metrik ton.

Pada kesempatan itu, Nur mengingatkan untuk tidak terlena dengan tren tersebut. Harus ada sektor lain yang bisa menjadi penopang baru ekonomi Kaltim. Potensi ekonomi lain adalah pariwisata yang memiliki melalui berbagai objek wisata dan juga sektor pertanian. (diskominfo/ris)

 

 

 

Isran Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Meningkat

Samarinda – Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan arahan pembangunan dan kebijakan ekonomi Kalimantan Timur pada Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemprov Kaltim dan Perbankan Se – Kalimantan Timur di Ruang Rapat Derawan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (26/2).

Isran mengatakan upaya-upaya yang dilakukan penggiat bidang ekonomi memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Sehingga diharap mampu menekan angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Kebijakan ekonomi 2019 adalah mewujudkan penjabaran misi kedua RPJMD, yaitu berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

“Visi Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat sebenarnya bukan hanya untuk Kaltim merdeka. Namun lebih difokuskan pada kemajuan sektor ekonomi sehingga masyarakat bisa semakin sejahtera,” ujar Isran.

Untuk itu dibuat kebijakan yang mendorong terciptanya peluang dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan seperti UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kaltim. Isran menambahkan dukungan perbankan diperlukan para pelaku ekonomi kerakyatan agar mendapat kemudahan akses permodalan.

“Disamping untuk akses pemasaran, peningkatan SDM dan daya saing adalah tugas kita untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penanaman investasi, menjaga stabilitas harga-harga dan mengurangi inflansi. Harapan saya dan masyarakat Kaltim adalah bagaimana ekonomi Benua Etam bisa bangkit dan meningkat,” harap Isran.

Hadir dalam Rakor Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Muhammad Nur, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Dwi Ariyanto, Direktur Syariah dan Human Capital BPD Kaltimtara Hairuzzaman serta pimpinan lembaga perbankan se-Kaltim. (Diskominfo/dir)

BPNT Siap Tingkatkan Perekonomian di Kaltim

Balikpapan – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan yang bekerjasama dengan Bank Penyalur BPNT.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutan Rakor dan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyampaikan bahwa ini dimaksudkan mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Tujuan BPNT ini adalah untuk ketahanan pangan di dalam masyarakat. Sehingga diharapkan meningkat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Isran di Hotel Grand Senyiur Balikpapan Jumat (8/2).

Isran berharap agar melalui sosialisasi ini para Petugas Pemerintah, Pengelola e-Warung dan masyarakat sendiri penerima dapat memahami tugas dan tanggung jawab, serta haknya dengan baik. Kedepan melalui rapat Koordinasi ini dapat menjadi salah satu program meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Timur. (Diskominfo/dir)

Kaltim Presentasi Program Penurunan Emisi Karbon Di AS

SAMARINDA – Pemprov Kaltim terlibat dalam program penurunan emisi karbon yang didanai Bank Dunia. Konsep program bakal dipresentasikan dihadapan 34 negara donor yang tergabung dalam Tim Forest Carbon Partnership Fasility, di Washington DC – Amerika Serikat pada 5-6 Pebruari 2019 nanti.

“Dokumen ini berisi tentang program-program pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi hutan akibat kegiatan usaha dilakukan sektor industri berbasis lahan seperti batubara, kehutanan, perkbunan, dan pertanian,” ujar Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim, Profesor Daddy Ruhyat, di Samarinda, Kamis (31/1).

Setelah paparan, dokumen yang telah disahkan Bank Dunia disosialisasikan Gubernur kepada isntansi terkait. Antara lain Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kaltim, Bupati/Walikota, praktisi usaha dan masyarakat adat. Pelaksanaan pengurangan emisi karbon ini juga sudah masuk dalam program rencana strategis Pemprov Kaltim.

Target pelaksanaan dimulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Negara-negara donor memberikan plafon Indonesia, melalui Kaltim, dengan target penurunan emisi karbon 20 juta ton. Kompensasinya, Bank Dunia memberikan insentif USD 100 juta dengan perhitungan USD 5 per ton karbon. Diawali ditahun 2022 dan 4 tahun setelah implentasi, hingga pelaksanaan selesai.

“Kaltim mempertaruhkan nama baik. Terutama di Indonesia. Kaltim satu-satunya yang diberikan kepercayaan pemerintah nasional melaksanakan program ini,” kata Daddy.

Di sisi lain, Ia mengaku Pemprov Kaltim sudah punya komitmen terhadap menjaga kualitas lingkungan sebelum adanya program penurunan emisi karbon tersebut. Program itu dilaksanakan beberapa OPD sesuai urusan masing-masing. Seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim melalui pembentukan program kampung iklim di tujuh kabupaten. Targetnya membentuk 150 kampung iklim hingga 2023.