Tanaman Organik Diusung Dalam Gelar Pangan Murah Kali Ini

Samarinda – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura kembali mengadakan acara Gelar Pangan  Murah dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2019 dihalaman parkir Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim, Kamis (13/11) berlangsung sangat meriah.

Gelar Pangan murah yang digelar setiap tahunnya pada akhir tahun menjelang hari besar. Kegiatan yang khususnya menggelar berbagai produk bahan pangan dan bahan baku atau bahan pangan strategis ini salah satunya terdiri dari beras produksi dari Petani di Kaltim dan dari  Bulog, sayur-sayuran, buah-buahan yang dihasilkan dari produk-produk pertanian yang ada di Kalimantan Timur

Dalam sambutan Gubernur Kaltim, Isran Noor menyampaikan tujuan dari Gelar Pangan ini harus bisa meningkatkan produktivitas produksi dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

“Ini adalah merupakan tantangan bagi kita semua bagaimana meningkatkan pendapatan petani menjadi lebih baik untuk kesejahteraan mereka.” Ujarnya

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura H Ibrahim selaku ketua panitia saat membacakan laporan nya menerangkan bahwa Sayur-sayur dan buah-buahan organik yang tidak menggunakan bahan kimia seperti Peptisida.

Ia juga menambahkan Gelar Pangan Murah ini digelar guna membanu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2019, mengingat di semua pasar tradisional dan modern lonjakan harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik.

“Jadi kita menggelar pangan murah ini dalam rangka untuk bagaimana menekan kelonjakan harga di penghujung tahun, terutama harga pangan kita seperti beras, bawang merah dan bawang putih yang bisa naik sewaktu-waktu di pasaran dan saya juga menjamin yang kami jual disini lebih murah ketimbang yang di pasaran luar karena langsung dari petaninya begitu,” ujar Ibrahim.

Hadir juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H Riza Indra Riadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama H Sofyan Noor, dan tampak pula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hj Dayang Budiarti serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan HM Aswin serta beberapa pimpinan OPD lingkungan Pemrpov Kaltim. (Diskominfo/dir).

Ekonomi Syariah Dinilai Mampu Menopang Sumber Perekonomian Kaltim

SAMARINDA—Harus diakui hingga saat ini Kaltim masih bergantung pada sektor pertambangan berbasis komoditi batu bara sebagai sumber perekonomian. Beberapa alternatif sudah dilakukan, termasuk yang paling terbaru yakni pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim diyakini dapat menggantikan sektor pertambangan dan penggalian. Pengembangan ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah untuk menciptakan kesejahteraan sosial di Kaltim.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Muhammad Nur mengungkapkan, ekonomi Kaltim pada triwulan III tahun 2018 berhasil tumbuh sebesar 1,78 persen. Namun pencapaian itu lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh sebesar 3,47 persen. Karena ekonomi Kaltim masih bergantung kepada sektor pertambangan yang berbasis batu bara.

Sehingga, lanjutnya, perlu adanya pengembangan ekonomi dengan perluasan sektor lapangan usaha agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kaltim, serta membuka lapangan kerja. Seperti halnya  ekonomi dan keuangan syariah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki nilai keadilan dan etika yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial.

“Potensi ekonomi dan keuangan syariah menurut kita sementara ini sangat besar sekali, maksud saya begini kita liat dari sisi masyarakat dan umat, sebenarnya begini juga syariah ini kan sebuah sistem jadi dengan konvensional jangan di benturkan tapi sama-sama saling mensupport. Syariah itu sistem pilihan yang tanpa membedakan agama, jadi syariah itu bisa buat siapa saja dan artinya bukan hanya untuk masyarakat muslim karena dia sebuah sistem yang tentunya nanti dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi kita,” ungkap Nur di Samarinda.

Selain itu, Nur menjelaskan, potensi zakat yang mencapai Rp 1,2 triliun beserta tanah wakaf yang seluas 737 hektare dan keberadaan 139 Pondok Pesantren dapat dikembangkan sebagai potensi ekonomi, karena dengan potensi ekonomi syariah Kaltim tersebut sejalan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. (Diskominfo Kaltim / Cht)

Ref: pro1 RRI Samarinda

Dok: google

Antisipasi Meningkatnya Pengeluaran Penduduk Untuk Membeli Rokok

Samarinda –  Rilis kemiskinan terakhir yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) terkait sumbangan rokok pada angka kemiskinan di perdesaan sedikit membuat resah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi.

Pasalnya rilis tersebut menempatkan konsumsi rokok pada peringkat kedua pengeluaran terbesar penduduk miskin setelah beras baik di perkotaan maupun perdesaan. Bagi penduduk miskin perkotaan, beras dan rokok berkontribusi masing-masing sekitar 20,95 persen dan 11,07 persen pada pengeluaran dan bagi penduduk miskin pedesaan, beras dan rokok mengambil porsi 26,79 persen dan 10,21 persen.

“Melihat data tersebut membuat mata saya terbuka. Tugas pokok dan fungsi DPMPD erat kaitannya dengan upaya penurunan angka kemiskinan di Kaltim, khususunya di perdesaan. Artinya kita juga punya tanggung jawab mengajak masayarakat untuk tidak merokok agar angka kemiskinan masyarakat perdesaan tidak semakin meningkat,” ucap Moh Jauhar Efendi, di Samarinda, Kamis (6/12).

Menurutnya, secara nasional pemerintah sudah membuat kebijakan tepat mengantisipasi peningkatan pengeluaran penduduk miskin karena membeli rokok dengan mendorong agar cukai rokok dinaikkan. Pertimbangannya jika harga rokok naik maka ada kemungkinan masyarakat akan mengurangi konsumsi rokok.

Sekarang tinggal peran kita di daerah mengajak masyarakat desa untuk mengurangi pengeluaran membeli rokok. Dengan harapan minimal meningkatkan daya beli masyarakat pada kebutuhan lain mengalihkan biaya membeli rokok menjadi pemenuhan kebutuhan lain.

Kondisinya  pada tahun 2015 saja, dari hasil Susenas dapat dilihat bahwa penduduk berusia 15 tahun keatas yang mengkonsumsi rokok sebesar 22,57 persen di perkotaan dan 25,05 persen di pedesaan. Rata-rata jumlah batang rokok yang dihabiskan selama seminggu mencapai 76 batang di perkotaan dan 80 batang di pedesaan.

“Sangking penasarannya saya coba googling lagi. Terungkap bahwa sekitar 5 juta nelayan di Indonesia menghabiskan rokok sekitar 2 bungkus perhari. Anggap harganya Rp20 ribu perbungkus. Jika sehari 2 bungkus berarti Rp40 ribu perhari dan Rp1,2 juta perbulan dan Rp14,4 juta pertahun. Cukup besar pengeluaran rokok yang tentu sangat membebani masyarakat miskin,” sebutnya.

Bukan mustahil jumlah penduduk miskin yang bertambah salah satunya karena dipengaruhi tinggi konsumsi rokok. Namun demikian tentu untuk menyatakan demikian perlu penelitian lebih lanjut.

“Yang jelas untuk menekan angka kemiskinan perlu berupaya menghilangkan faktor penyebabnya. Jika konsumsi rokok menjadi salah satu penyumbang pengeluaran terbesar masyarakat di luar kebutuhan pokok, maka penting kita ingatkan masyarakat desa untuk menguranginya,” yakinnya.

 

Sumber : http://dpmpd.kaltimprov.go.id/

Gaji Guru Honorer Diharap Selaras Dengan UMP 2019

SAMARINDA—Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim senilai Rp 2,7 juta tahun 2019 mendatang menurut Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPRD Kalimantan Timur Siti Qamariah, dapat diterapkan kepada guru honorer SMA/SMK yang ada di daerah ini.

Pasalnya, sebagai tenaga pendidik, kesejahteraan guru perlu diperjuangkan oleh pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Kaltim. Terlebih hal ini selaras dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang berjanji akan meningkatkan gaji guru honorer di Benua Etam.

Qamariah mengatakan rencana kenaikan tambahan gaji guru honorer sudah disampaikan kepada Isran Noor ketika memaparkan visi dan misinya di Rapat Paripurna DPRD Kaltim beberapa waktu lalu. Sehingga visi misi itu yang akan menjadi kerangka acuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) anggota dewan dalam merumuskan kebijakan Isran-Hadi, termasuk juga di dalamnya soal gaji honorer dibawah kewenangan Pemprov Kaltim.

“Nah memang UMP kita sekarang sudah di tanda tangani dan ditetapkan oleh Gubernur jumlahnya adalan Rp 2,7 juta yang akan diberlakukan 1 Januari 2019. Harapannya, hal itu bisa teraplikasikan kepada guru-guru honorer, namun kita juga liat keadaan keuangan kita dan berharapnya itu cukup, seandainya tidak cukup perlu dipertanyakan lagi apa alasannya,” ungkapnya baru-baru ini. (Diskominfo kaltim / Cht)

Ref: Pro1RRISamarinda

Dok: Google

 

 

 

 

Revolusi 4.0 Guna Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

SAMARINDA – Temu Responden menjadi sesi pertama dalam rangkaian acara Bank Indonesia Fahion Fest 2018 bertema Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital. Ini menarik karena dilihat dari perkembangan teknologi telah sangat cepat mendisrupsi seluruh lini di dunia.

Era revolusi industri 4.0 ini ditandai maraknya digitalisasi ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional. Adapun salah satu penanda utama revolusi ini adalah digunakannya Big Data. Big Data adalah kumpulan data besar dan kompleks yang didapat dari banyak sumber (baik primer maupun sekunder) guna membuat keputusan yang lebih baik.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Nur mengatakan berkaitan pengembangan ekonomi, pemanfaatan Big Data diproyeksikan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dikarenakan memberikan peningkatan produktivitas perekonomian.

Ditambahkan di Indonesia, pemanfaatan Big Data telah digunakan secara aktif dalam peningkatan layanan nasabah dan mendeteksi maupun mencegah penipuan (fraud) sektor lembaga keuangan. Di sektor perdagangan dan transportasi, Big Data juga telah dimanfaatkan secara intensif meningkatkan transaksi dan memperluas target pelanggan baru.

Bank Indonesia pun, lanjut Nur, mengembangkan beberapa indikator baru berbasis Big Data seperti indikator lowongan kerja, pasar properti, e-commerce dan Indonesia’s Economic Policy Uncertainty (EPU) Index. Indikator-indikator tersebut diharap mampu membantu pemerintah mengambil kebijakan dan memitigasi risiko yang kemungkinan terjadi pada masa akan datang.

“Revolusi Industri juga ditandai tumbuhnya teknologi dalam industri keuangan. Yaitu dikenal dengan Financial Technology atau FinTech. Ini muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi pengguna teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat,” jelasnya.

FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan pembayaran dalam hitungan detik.

Menanggapi berkembangnya sektor Fintech Indonesia, pada tahun 2016 Bank Indonesia telah mendirikan Fintech Office yang bisa menjadi wadah asesmen, mitigasi risiko dan evaluasi model bisnis dan produk/layanan Fintech. Serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi.

Acara Temu Responden tahun 2018 ini mendatangkan narasumber seperti dari Airy yang menjelaskan Big Data beserta pemanfaatannya dalam industri secara luas. Dan dari perwakilan OVO yang menjelaskan perkembangan fintech di Indonesia dan potensi serta tantangannya ke depan.

“Saya berharap agar acara ini berlangsung lancar dan memberikan manfaat semua pihak. Karena paparan dari narasumber profesional diharapkan wawasan kita semakin luas dan siap menghadapi revolusi industri 4.0 demi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan,” tukas Muhammad Nur mengakhiri sambutannya. (DISKOMINFO/Lely)

Hadi Ingatkan Tidak Terbuai Angka

Samarinda – High Level Meeting (Pertemuan Tingkat Tinggi) yang dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru 2018 di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim kamis (29/11). Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membuka acara tersebut dan menyampaikan harapan semoga pertemuan dapat menyukseskan pengendalian inflasi di Kaltim.

Hadi menerangkan kenyataan angka kemiskinan nasional turun dari 10 % menjadi 9 %. Begitu juga angka kemiskinan di kalimantan timur menjadi 5%. Angka itu dihitung berdasarkan parameter yang diterapkan World Health Organization (WHO).

Namun demikian, yang harus diperhatikan adalah angka yang ada ini dapat menjadi barometer daerah meningkatkan kerja pemerintahnya dan menyadari tidak cukup berkaca pada angka saja.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk tidak terbuai dan terbius dengan angka-angka. Masih banyak saudara kita ada di angka kemiskinan. Karena itu, mari bersama bekerja dengan baik. Ini tantangan bagi kita,” jelasnya.

Hadi berpesan semoga pertemuan ini dapat menyukseskan pengendalian inflasi di Kaltim. Inflasi yang dapat dikendalikan diharap meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat semakin baik.

“Pemprov Kaltim yakin selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor ke depan semoga perekonomian Kaltim semakin baik,” yakinnya.

Hadir juga dalam acara tersebut  Kepala Biro Ekonomi Setda Prov. Kaltim Nazrin dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim M Nur serta Perwakilan maupun Bupati/Walikota se Kaltim. (Diskominfo/dir).

Pangan Pilar Utama Ekonomi

SAMARINDA— Meningkatnya penduduk dari tahun ketahun menyebabkan permasalahan tersendiri dalam pemenuhan pangan masyarakat yang saat ini semakin terkendala dengan keterbatasan lahan pertanian, tingginya alih fungsi lahan, kurangnya pemanfaatan pangan lokal, minimnya infrastruktur dan belum sinkronnya program/kegiatan antar sub sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan. Oleh karena itu, pemantapan ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan menjadi mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan.

Isu ketahanan pangan yang bersifat multi disiplin, multi sektor dan multi dimensi membutuhkan koordinasi lintas sub dan sektor  yang efektif dari seluruh pihak yang terkait baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dipandang perlu untuk dilakukan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan Pokja Ahli yang digelar diruang rapat Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kaltim, Kamis (22/11)

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Muhammad Alimuddin mengatakan, Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ini juga merupakan komunikasi pihak terkait dalam hal ketahanan pangan dalam mengevaluasi dan menyiapkan rencana program dan kegiatan, dalam mendorong dukungan semua pihak.

Ketahanan pangan saat ini menjadi isu strategis dan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh bagi  pengembangan hak asasi manusia yang merupakan sasaran utama pembangunan dan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi setiap perseorangan dan dijamin oleh UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.  Undang – Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang hingga tingkat perorangan sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya kelembagaan dan budaya lokal.

Menurutnya, komoditi pangan utama pada umumnya masih sangat tergantung dari daerah lain dan masih tinggi jumlah penduduk miskin. Oleh sebab itu Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai jumlah penduduk mencapai3.575.494 jiwa dengan penduduk miskin pada September 2017 mencapai 6,08 %.

Mengingat penting Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi lintas sektoral yang dibentuk dalam rangka membantu tugas Gubernur guna merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi, dan melakukan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

Pengembangan kawasan pertanian kedepan dimaksudkan untuk memadukan serangkaian program/kegiatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan menjadi satu kesatuan yang utuh secara perspektif sistem dan kewilayahan sehingga dapat mendorong peningkatan dayasaing komoditas wilayah serta pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani nelayan. (diskominfo/ris)

Jelang Akhir Tahun, Beberapa Harga Kebutuhan Pokok Mengalami Kenaikan

SAMARINDA— Kurang dari dua bulan lagi, tahun 2018 akan segera berakhir menuju ke tahun baru 2019. Mendekati akhir tahun yang biasa bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru, terlihat beberapa harga kebutuhan pokok cenderung meningkat dari biasanya.

Seperti yang didapati di pasar tradisional Samarinda, mulai minggu ini kebutuhan dapur seperti bawang merah naik menjadi Rp 23 ribu dari sebelumnya yang hanya Rp 18 ribu per kilogram. Demikian pula untuk bawang putih, pada pekan lalu masih dijual dengan harga Rp 20 ribu per kilogram, namun saat ini naik menjadi Rp 22 ribu.

Selain itu, harga kacang tanah juga mengalami kenaikan termasuk harga bumbu dapur lainnya. Dari pantauan, harga bihun yang minggu lalu masih Rp 26 ribu per kilonya saat ini sudah naik menjadi Rp 30 ribu per kilogram

Untuk harga beras juga mengalami kenaikan tak sedikit, yang mengejutkan harga bumbu dapur seperti kemiri naik signifikan dari harga Rp 30 ribu menjadi Rp 45 ribu per kilogramnya. 

Wujudkan Interkoneksi dan Interoperabilitas Sistem Pembayaran

SAMARINDA — Gelar kegiatan Launching Kampanye Gerbang Pembayaran Nasional dan Layanan Penukaran Bersama Kartu ATM dan Debit Berlogo GPN di Provinsi Kalimantan Timur dengan Tema “GPN sebagai Pemersatu Transaksi Pembayaran Nasional” yang dilaksanakan di Gor Segiri Samarinda, Minggu (21/1) memiliki 3 sasaran utama implementasi kepada konsumen dan masyarakat.

Pertama, menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik. Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi dan pemrosesan transaksi ritel nontunai domestik di dalam negeri.

Hal ini juga merupakan wujud kemandirian bangsa karena sebelum GPN, transaksi ritel nontunai domestik diproses di luar negeri oleh penyelenggara switching yakni Visa, Mastercard, dan lain-lain. Ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung kebijakan.

Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program-program Pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce.

Sehingga melalui acara Kampanye Gerbang Pembayaran Nasional dan Layanan Penukaran Bersama Kartu ATM/Debit Berlogo GPN di Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari Gerbang Pembayaran Nasional yaitu interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran yang aman, andal, dan terpercaya dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen. (DISKOMINFO/Lely)

GPN, 1 Penduduk 1 Kartu

SAMARINDA — Diera digital saat ini, Bank Indonesia mencermati semakin pesatnya perkembangan sistem pembayaran nontunai seiring dengan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang praktis, cepat, dan aman. Tahun 2017 untuk Indonesia sendiri dalam setiap menit terjadi lebih dari 10.000 transaksi ATM, Debit, dan Kartu Kredit. Namun, ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. 

Fragmentasi muncul karena kecenderungan industri untuk membangun platform pembayaran yang sifatnya eksklusif. Platform-platform tersebut belum saling terhubung atau (interkoneksi) satu sama lain, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperable) yaitu hanya dapat melayani instrumen yang diterbitkannya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya mesin ATM dan mesin EDC di toko atau pusat perbelanjaan lainnya. 

Di samping itu, masyarakat juga dibebankan dengan biaya transaksi atau dikenal dengan Merchant Discount Rate (MDR) yang tinggi dengan kisaran 2-3%. Biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang hanya di kisaran 0,2%-1%. 

Berdasarkan kondisi tersebut, BI meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. 

“Jika bank bisa melakukan efisiensi, maka pada akhirnya bank juga akan bisa menekan biaya-biaya yang selama ini dibebankan kepada nasabah. Dengan demikian, daya saing perbankan kita akan meningkat karena efisien tadi,” urai Muhamad Nur selalu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur.

Dalam kegiatan Kampanye GPN di Kaltim, Bank Indonesia bersama 34 bank melaksanakan kampanye yang terdiri dari 3 rangkaian kegiatan, yakni sosialisasi/edukasi termasuk talkshow di media elektronik dan media cetak.

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman (awareness) masyarakat serta mengakselerasi akseptasi (acceptance) masyarakat di Kalimantan Timur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kaltim bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

Kedepan diharapakan dengan adanya penurunan biaya yang dirasakan oleh perbankan maka secara otomatis akan menurunkan biaya administrasi bulanan yang dibebankan kepada nasabah. Selain itu, masyarakat semakin nyaman menggunakan non tunai karena semua kanal pembayaran telah terhubung. Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta mengakselerasi akseptasi masyarakat Kaltim. Dan target BI ditahun 2022 adalah Penduduk di Indonesia memiliki 1 Kartu per 1 Penduduk. (DISKOMINFO/Lely)