Diskominfo Berkontribusi Dalam Pendidikan

Dinas Komunikasi Dan Informatika mewadahi para siswa/i dan mahasiswa/i melakukan PRAKERIN (Praktik Kerja Industri) untuk pengaplikasian keahlian di bidang IT.

PRAKERIN adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan dengan kompetensi (kemampuan) siswa.  Dalam pelaksanaannya Prakerin dilakukan dengan prosedur tertentu, bagi siswa yang bertujuan untuk magang disuatu tempat kerja, baik dunia usaha maupun dunia industri setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya atau sudah mendapatkan bekal dari pembimbing di sekolah yang akan diterapkan.  Alasan utama mengapa para siswa-siswi harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dasar sesuai bidangnya agar dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri tidak mengalami kendala yang berarti dan kemungkinan besar dalam prosesnya justru mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di Lembaga Kejuruan terkait.

Tujuan diadakannya PRAKERIN bagi siswa-siswi adalah :

Mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah; Membentuk pola pikir yang konstruktif; Melatih siswa-siswi untuk berkomunikasi / berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya; Membentuk Etos kerja yang baik; Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki sesuai bidang masing-masing; Menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari; Menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri dan dunia usaha.

Salah satu sekolah / Universitas Prakerin selama 1 bulan di Diskominfo Kaltim ialah SMK TI Prata/STIMIK Wicida Samarinda.(bgs)

DISKOMINFO AKAN MEMERANKAN DIRI DALAM FUNGSI KEHUMASAN

Pembentukan Forum Pimred merupakan inisiasi Diskominfo Prov. Kaltim. Forum Pimred lingkup media online sudah terbentuk, namun belum efektif yang disebabkan belum bergabungnya Pimred media cetak, karenanya Diskominfo Prov. Kaltim melakukan sebuah langkah awal dalam membentuk Forum Pimred, yaitu dengan menggabungkan Forum Pimred media online dan Pimred media cetak yang ditetapkan dengan SK Gubernur.  Tujuan dibentuknya Forum Pimred ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan, agar berita yang dibuat berimbang dan berkualitas, serta mengkoordinir kebutuhan yang diperlukan pimpinan redaksi.

Pertemuan berkala akan diadakan dalam jangka waktu 3 bulan sekali, yang dikoordinir oleh Diskominfo Prov. Kaltim, hal yang akan di bahas adalah tentang isu-isu strategis berupa isu/opini yang berkembang sebelumnya dan penjelasan kebijakan pemerintah kedepan, dengan penggiring opini yang positif dan akurat .

Dalam forum ini, apabila dipandang perlu, akan dihadiri Gubernur/Wagub/Sekda dan OPD terkait untuk menunjang kinerja informasi berita secara langsung kepada narasumber/pejabat,  khusus untuk anggota Forum Pimred, supaya balance dalam opini .

Tempat dan fasilitas akan disediakan dalam melakukan pertemuan kegiatan forum,   Pembiayaan forum menjadi beban Diskominfo Prov. Kaltim, semua yang terkait dengan kebutuhan Forum Pimred akan disediakan oleh Diskominfo.

Kerjasama pemberitaan akan melibatkan media mainstream/cetak dan media online. Fakta bahwa media online (digitalisasi berita) terus berkembang pesat, sejalan dengan penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Jika media cetak membutuhkah oplah, televisi dan radio membutuhkan pemirsa, maka media online membutuhkan media sosial (sosmed) untuk menggaet pengunjung (visitor) demi peningkatan traffic dan ranking Alexa, dan pastinya penghasilan dari Google Adsense. Karena itu tautan (link direct) banyak berseliweran di Facebook, Twitter , Instagram hingga masuk ke area ‘dark social’ yang lebih privasi melalui aplikasi chatting; BBM, WhatsApp, LINE.

Oplah media cetak mengalami penurunan, disisi lain masyarakat membutuhkan informasi up to date dan valid. Media cetak suatu saat nanti mungkin akan hilang. Tetapi sebagai sebuah media informasi yang terus update dengan realitas sosial akan terus langgeng, bahkan dengan isi yang lebih kaya. Paradigma masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui internet adalah gratis, menyulitkan media cetak untuk menentukan harga koran yang akan diedarkan kepada pembaca atau pelanggan.

Implikasinya perlu adanya pemberitaan berimbang dan media cetak dan online. Di media cetak editing dilakukan secara berulang oleh karena itu proses media cetak lebih kredibel ketimbang media online yang mengutamakan kecepatan dan sering kali mengabaikan akurasi. Tak jarang media online menyebarkan berita palsu atau hoax.

Dengan adanya Forum Pimred ini, diharapkan bisa menangkal segala pemberitaan hoax, dikarenakan media cetak dan online duduk satu meja untuk membahas suatu masalah berita yang akan di angkat  sebelum di rilis ke ruang publik.

Permasalahannya adalah secara intuisi menjadi beban siap, karena selama ini pemerintah Provinsi melalui Biro Humas & Protokol hanya mengalokasikan dana untuk media cetak, dan baru pada APBD P Tahun 2019 ini melalui Diskominfo dialokasikan dana untuk media online dalam jumlah secukupnya

Bila kerjasama terhadap media cetak dan media online berjalan dengan baik, dan menjalankan peran kehumasan yang dilakukan Diskominfo Prov. Kaltim. Pada pelaksanaanya APBD Tahun 2020 mendatang perlu ada kesepakatan.

Dalam menata ulang peran Diskominfo dan biro humas sesuai SE ( surat edaran ) mentri dalam negri No. 046/210/banga tanggal 17 Januari 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang KOMINFO dan draft PP yang mengatur tentang informasi dan kebijakan publik, terkait peranan Diskominfo dalam pengelolaan media dan kehumasan  masyarakat juga perlu mengetahui permasalahan yang sedang diberitakan melalui media online, dengan metode dua arah / tanya jawab di kolom komentar yang disediakan oleh web media online terkait yang merupakan salah satu layanan Humas.

Diskominfo membina & memfasilitasi media lokal menjadi lebih berperan dalam menyebarkan informasi, terutama kepada insan pers (wartawan) melalui peningkatan  kompetensi bekerjasama dengan PWI, AJI, dan IJTI yang ada di lingkungan Kalimantan Timur.

Forum Pimred dibentuk sebagai wadah yang memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah, serta jembatan penghubung antara media dan pemerintah agar komunikasi sejalan dan berdampak baik bagi pemberitaan terhadap pemerintah.

Melakukan kerjasama pemberitaan dengan media (terutama media online) yang dapat mengeksplorasi kinerja OPD dalam perannya mewujudkan KALTIM BERDAULAT, disamping memanfaatkan kontributor untuk pemberitaan seputar Kab/Kota, menjadikan portal SEPUTAR KALTIM sebagai rujukan berita.

Forum Pimred juga melakukan sosialisasi Anti Hoax secara konsisten bekerja sama dengan jurnalis Anti Hoax. Hoax bukanlah produk jurnalistik, namun seringkali dikaitkan dengan pemberitaan, karena itu wartawan harus bisa menangkalnya dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, tentu dengan menjalankan kode etik jurnalistik. Informasi yang benar juga harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat, karena produk jurnalistik pada akhirnya harus bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat yang membacanya.

Pengoptimalan fungsi Kehumasan menciptakan saling pengertian dengan publiknya melalui komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah dilakukan melalui bantuan media ataupun langsung.

Banyak media yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi Humas dengan publiknya, baik media internal ataupun media massa. Di era perkembangan teknologi komunikasi, media yang sedang berkembang pesat adalah media sosial. Keterjangkauannya yang tidak dibatasi oleh letak geografis menjadikan media sosial popular digunakan oleh banyak pihak, baik oleh personal atau pun lembaga.

Media sosial juga kerap digunakan sebagai media kampanye pemerintah dalam menyelenggarakan program-programnya. Melalui media sosial, pemerintah dapat membangun saling pengertian yang lebih emosional dengan publiknya. Selain sisi keterjangkauan, komunikasi melalui media sosial cukup efektif karena menembus ruang geografis tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi Diskominfo sebagai juru bicara pemerintah Provinsi Kaltim (Chief Information Officer/ CIO), Diskominfo memanfaatkan kerjasama pemberitaan, termasuk pemberitaan skala nasional/internasional bekerjasama dengan LKBN ANTARA.

Menjadikan perantara Humas lebih berperan dalam penyebaran informasi publik, Diskominfo dan media terkait harus berkontribusi dalam menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat, agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah dalam pemberitaan yang dibuat.

Bakohumas sebagai forum kerjasama kehumasan. Pekerjaan Humas sangat erat kaitannya dengan pers. Apalagi Humas pemerintah. Humas pemerintah harus bisa mencari penyebab terjadinya kesalahpahaman dengan media massa. Media massa yang hanya ‘asal mencari berita’ biasanya akan menuliskan apapun yang ia ketahui secara sepihak tentang hal yang terjadi pada suatu pemerintah . Memang itu melanggar kode etik jurnalistik, namun biasanya untuk mendapatkan uang, wartawan menulis berita yang seharusnya tidak ditulis. Peran humas disini sangat penting, karena dengan adanya humas kita bisa mengklarifikasi berita yang dianggap salah.

Diskominfo berperan aktif bersama Biro Humas & Protokol dalam melaksanakan press release. Mengenai proses penyebarluasan informasi, pihak Humas membuat press release mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah dan diberikan kepada wartawan sebagai informasi untuk disusun di dalam berita yang akan disampaikan kepada redaktur media mereka masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan bahasa jurnalistik maupun pola penulisan berita tidak terlalu diperhatikan oleh pegawai Humas karena bagi mereka press release yang dikirim masih akan diolah oleh wartawan.

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK & PENGUATAN MANAJEMEN TATA KELOLA TIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

Lawan Hoax, Mantapkan Peran Media Massa

Dinas Kominfo Kalimantan Timur sebagai mitra kerja media massa (cetak, elektronik dan online) dan juga kehumasan menyambut baik digelarnya Diskusi Publik 2019 dengan tema Media Digital Membangun Kaltim, Acara yang digagas Gerakan Antihoaks Jurnalis Kaltim dan SMSI (Serikat Media Siber) Kaltim bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kaltim di ruang Ruhui Rahayu, Selasa 29 Januari 2019. Tujuannya dapat menyatukan persepsi tentang pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah. Mari bersinergi, Kita bangun daerah kita agar maju, berdaulat dan mandiri. Juga melawan berita hoax akibat banyaknya sumber informasi yang tidak bertanggung jawab dan juga sebagai dampak negatif kemajuan teknologi informasi.

Nara sumber pada acara ini adalah Isran Noor sebagai keynote speaker dan ada empat nara sumber lainnya antara lain Zairin Zain Kepala Bappeda Prov Kaltim, Kristanto Hartadi Head of Departement Media Relation PT. Pertamina Hulu Mahakam, Mulawarman Head of region coorporate affair for east Indonesia GOJEK Indonesia dan Intoniswan The founder of Niaga Asia.

Kami patut menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan pers, termasuk media online yang telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah ini. Sikap kritis dan independensi yang menjadi ciri khas media massa, selayaknya terus dijaga agar interaksi dengan pemerintahan dan masyarakat berdampak positif. Terutama mendorong lahirnya gairah partisipasi masyarakat membangun daerah dan negerinya sendiri.

Deklarasi Anti Hoaks dan komitmen bersama Pers dan pemerintah untuk membangun Kalimantan Timur berdaulat dan sejahtera. Deklalator forum pemred Kalimantan Timur dibacakan dihadapan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, delapan pembacanya antara lain Charles Siahaan Pemred Beritakaltim.co, Indra Zakaria Pemred Prokal.co, Intoniswan Pemred Niaga.Asia, Akhmad Haidir Ferza Pemred Katuju.id, Lukman Valoy Pemred Detakkaltim.com, Muhammad Sukri Pemred Infosatu.co, Abdurahman Pemred Samarinda Post, Imran Pemred Warta Kutim.

UPAYA-UPAYA PRAGMATIS DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA DALAM MENDUKUNG KOMISI INFORMASI DAERAH DAN PPID UTAMA BERSINERGI MENGIMPLEMENTASIKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI KALIMANTAN TIMUR

A. Latar Belakang – Mengapa Komisi Informasi Harus Didukung

Sejalan dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, salah satu diantaranya adalah Pemerintah Daerah diharuskan  membentuk Komisi Informasi (KI) di Daerah; dan faktanya di Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk kelembagaan KI ini sejak tahun 2012, dimana sampai dengan tahun 2018 sekarang ini belum memiliki fasilitas perkantoran cukup representatif, terutama fasilitas ruang untuk persidangan dan kerja. Walaupun disisi lainnya tersedia fasilitas SDM yang mencukupi, baik para Komisioner-nya sendiri yang berjumlah 5 orang, maupun SDM pendukung lainnya, yaitu 3 orang ASN, dimana 2 orang diantaranya adalah bertindak sebagai Panitera/ Panitera Pengganti, serta didukung 6 orang tenaga alih daya (TAD).

Fasilitas berupa dukungan SDM tadi, dan ditambah lagi dengan dukungan Keuangan berupa alokasi dana operasional dari APBD tahun berjalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadikan KI dapat berperan optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2011 tentang KI, dibuktikan dengan telah diselesaikannya sengketa informasi sebanyak 17 sengketa dari 23 sengketa yang masuk selama tahun 2018, atau sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 111 penyelesaian sengketa, baik melalui proses mediasi maupun judikasi.

Kedepannya, sejalan dengan dengan berkembangnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi dari badan publik, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dilingkup Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, maka diperkirakan akan berimplikasi terhadap semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan KI, khususnya layanan dalam penyelesaian sengketa informasi. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap peran Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelengkapan fasilitas gedung dan peralatan perkantoran dalam menunjang kinerja KI.

B. Penyelesaian Masalah Jangka Pendek

Surat Gubernur Kalimantan Timur perihal persetujuan penggunaan ruangan Ex. Bawaslu

Untuk penyelesaian jangka pendeknya Dinas KOMINFO telah memohon kepada Gubernur berdasarkan surat No. 011/508/Diskominfo tanggal 15 Agustus 2018 tentang Peminjaman Ruang Eks Bawaslu, selanjutnya bedasarkan surat Gubernur Kalimantan Timur No. 011/5401/2018-VI/BPAKD tanggal 12 September 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Ruangan Eks Bawaslu, merupakan jawaban resmi bahwa KI diperkenankan untuk menempati sementara ruangan eks Bawaslu yang berada di lingkungan perkantoran Perusahaan Daerah.

Pengaturan tata ruangan (setting layout) sudah mengakomodir kepentingan KI, yaitu tersedia :

  • Ruang persidangan berkapasitas 30 orang ;
  • Ruang kerja masing-masing untuk 5 orang anggota Komisioner KI ;
  • Ruang mediasi, untuk keperluan pertemuan antar pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa yang mengedepankan azas musyawarah mufakat.
  • Ruang kesekretariatan, didalamnya tersedia mini perpustakaan; dan
  • Ruang tamu/tunggu.
Surat Keluar perihal Peminjaman Ruang Ex. Bawaslu

Keseluruhan ruangan tersebut diatas dilengkapi dengan peralatan perkantoran yang cukup memadai, dan secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan.

Penyelesaian jangka pendek ini bersifat temporary (“sementara”) yang tujuannya adalah untuk; Pertama, tidak menggabungkannya pelaksanaan tugas dan fungsi KI dalam satu kantor (“berada”) di Dinas KOMINFO semata-mata hanya berkeinginan untuk mewujudkan independensi KI, karena dalam banyak fakta adalah sengketa informasi itu sendiri melibatkan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kadangkala harus diwakili oleh Dinas KOMINFO selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, sehingga dampak dari interaksi sehari-hari antara Komisioner dengan pegawai dilingkungan Dinas KOMINFO, khususnya PPID Utama dapat menimbulkan pretensi pihak lain (“pihak bersengketa”) yang tidak menguntungkan bagi KI maupun PPID Utama.

Oleh karenanya, jawaban untuk menjadikan independensi KI dan netralitas KI dalam mengambil keputusan adalah harus dilakukan pemisahan kantor, tanpa melepaskan kewajiban Dinas KOMINFO dalam pengelolaan administrasi perkantoran untuk  mendukung operasional KI.

Kedua, secara tidak langsung mewujudkan profesionalisme KI, karena didukung suasana kerja yang lebih independen. Dan ini paling prinsip, mengingat bahwa capaian predikat rata-rata OPD dalam keterbukaan informasi baru mencapai “cukup informatif”, sehingga ada kewajiban moril KI untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, yang sepenuhnya didukung oleh Wakil Gubernur, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Ketiga,masih dalam kaitannya dengan suasana kerja yang cukup representatif diharapkan menjadi stimulan dalam menumbuhkan semangat kerja, terutama dalam memantau secara rutin keterbukaan informasi disetiap OPD (selaku PPID Pembantu) memalui website, mengingat kunci utama keterbukaan informasi tergambarkan dalam website OPD, terutama update informasi terbaru dan relevan.

C. Penyelesaian Masalah Jangka Panjang

Dalam jangka panjang KI harus memilki gedung perkantoran tersendiri dan representatif, dengan segala kelengkapan pendukungnya. Kondisi idealnya adalah Dinas KOMINFO, KI dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) berada dalam satu komplek perkantoran, dengan gedung yang terpisah. Untuk mewujudkannya, Dinas KOMINFO akan segera melakukan perencanaan detail engineering design (DED) dan survei lokasi di tahun 2019 – 2020 ini. Langkah ini memang tidak mudah, perlu adanya koordinasi yang intensif dengan OPD terkait.

Permasalahannya adalah tidak mungkin Dinas KOMINFO maupun KI menuntut fasilitas gedung baru, tanpa bisa membuktikan adanya peningkatan kinerja terlebih dahulu. Beberapa indikator kinerja yang menonjol adalah, Pertama, dari pihak KI berupa; (a) penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan secara cepat, dengan mengutamakan penyelesaiannya melalui tindakan mediasi antar pihak; (b) meningkatnya predikat keterbukaan informasi OPD yang saat ini sebagian besar berpredikat cukup informatif menjadi menuju informatif, dan bahkan dapat mencapai predikat informatif beberapa diantaranya; dan (c) walaupun bukan hal yang mendesak, KI dapat menyusun SOP Penilaian Keterbukaan Informasi, yang dapat menjadi rujukan OPD.

Kedua, dari pihak Dinas KOMINFO indikator kinerja-nya dalam fungsi sebagai PPID Utama adalah; (a) memastikan semua OPD sudah memiliki PPID Pembantu dan mengumumkan DIP-nya; dan (b) melakukan berbagai inovasi keterbukaan informasi.

D. Peningkatan Kinerja Melalui Capacity Building

Dinas KOMINFO dan KI adalah 2 (dua) lembaga yang saling independen, namun saling bersinergi dalam mewujudkan keterbukaan informasi, sehingga Dinas KOMINFO selaku PPID Utama berkewajiban untuk mendukung KI menjadi lebih professional, yang diindikasikan dengan pencapaian kinerja seperti disebutkan diatas.

Persentase Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Diskominfo tahun 2018

Untuk melakukan hal tersebut maka KI harus didukung untuk melakukan sosialisasi dan secara berkala mengevaluasi OPD yang saat ini masih berpredikat cukup informatif, lalu kemudian secara bertahap beberapa OPD meningkat predikatnya menuju informatif. Oleh karenanya, Dinas KOMINFO dengan alokasi dana yang relatif terbatas pada tahun 2019 ini dan diprediksikan tetap mendapatkan alokasi dana yang sama pada tahun-tahun mendatang akan tetap konsisten mendorong KI dan PPID Utama bersinergi melakukan beberapa upaya yang dapat dikonotasikan sebagai langkah strategis menjadikan performa kelembagaan KI dan PPID Utama menjadi lebih baik.

Adapun langkah-langkah strategis dimaksud adalah melakukan pengembangan kapasitas (capacity building), yang mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan kelembangan (termasuk sarana/prasarana) dan pengembangan sistem, baik untuk KI maupun PPID Utama, dengan rincian :

Sumber : diolah sendiri

E. Peningkatan Kinerja Melalui Capacity Building

Terlepas dari segala kekuarangan yang ada dengan berpindahnya KI ke gedung baru eks Bawaslu, namun ini menjadi momentum dalam melakukan perubahan mendasar; atau sebagai star point to move on menjadi lebih baik kedepannya. Oleh karenanya, dalam jangka pendek harus dilakukan perubahan mendasar sebagai pembuktiannya.

Indikator kinerja yang terukur diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Dinas KOMINFO secara keseluruhan, mengingat dalam jangka pendek terdapat beberapa program lainnya untuk mewujudkan ”telekomunikasi daerah yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi pedesaan”, sehingga pada tahun 2019 ini harus menuntaskan Rencana Induk Penanganan Blankspot, Rencana Induk TIK (RITIK) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang sudah mengakomodir muatan RPJMD 2019 – 2023, termasuk pula mempersiapkan aplikasi terapan untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning), Telecenter Pedesaan dan Telemedicene; disamping melakukan penyempurnaan berkelanjutan terhadap Data Center.

Penuntasan perencanaan tadi, berarti pada tahun anggaran 2020 – 2023 mendatang sudah merupakan tahapan implementasi program dalam bentuk DPA tahun berjalan, sekaligus dengan langkah evaluasi program tahunnya. Perencanaan yang tepat sasaran akan berkorelasi langsung pencapaian keberhasilan pencapaian visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

UPAYA DISKOMINFO PROV. KALTIM MEWUJUDKAN PROVINSI BERPREDIKAT INFORMATIF DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Pemikiran

Komisi Informasi (KI) Pusat pada tanggal 5 November 2018 lalu telah melaksanakan anugrah keterbukaan informasi tingkat nasional kepada badan publik, yang dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, menyebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Selanjutnya pada tanggal 16 November 2018, KI Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan hal yang sama di tingkat daerah, namun perbedaannya hanya penyebutan anugrah-nya saja yang tidak berbeda secara prinsip, dimana KI Pusat memberikan anugrah keterbukaan informasi dan sementara KI Daerah memberikan anugrah website. Namun demikian, dalam hal penilaian keterbukaan informasi tetap merujuk pada informasi yang tersajikan pada website badan publik, yang menggunakan cakupan indikator (konten website) tidak jauh berbeda.

Kedua penganugrahan tersebut merupakan implementasi dari pasal 28 F UUD 1945, yaitu memberikan jaminan bagi warga negara mendapat hak azasinya berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri, lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Artinya, dengan pemberian anugrah tersebut menjadi indikator keterbukaan badan publik, berupa pemberian informasi yang seharusnya kepada publik (“werga negara”), baik informasi berkala, informasi setiap saat maupun informasi sertamerta,   sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, terutama badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan. Apalagi perkembangan era digital saat ini menempatkan informasi/data sebagai komoditas bernilai ekonomi. Disamping kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah melalui keberadaan badan publik.

Menyadari hal ini maka kedepannya Dinas Komnuikasi dan Informatika (KOMINFO), terutama Dinas KOMINFO tingkat Provinsi yang berstatus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pasal 6 disebutkan PPID melekat di Dinas KOMINFO, dengan tugas sebagaimana tertuang  dalam pasal 12. Artinya, sebagai PPID Utama merupakan manifestasi dari keterbukaan informasi bagi Provinsi bersangkutan, tidak terkecuali bagi Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur, dimana  pada tahun 2018 ini predikat yang dicapai adalah “cukup informatif”, baik ditingkat Pusat maupun Daerah, sehingga untuk mencapai predikat menuju informatif atau bahkan informatif diperlukan upaya terencana dengan baik untuk mencapainya.

B. Laporan Yuridis

Dalam pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya dalam ayat (6) pasal yang sama menyebutkan bahwa badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Demikian pula pada pasal 13 ayat (1) huruf b menegaskan kembali bahwa badan publik dapat membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang  berlaku secara nasional.

Pasal  12 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan badan publik dapat membentuk PPID, dimana pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan tugas dan tanggungjawab PPID diantaranya adalah pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai aturan yang berlaku; dan untuk melakukan itu maka PPID harus menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan serta mengamankan informasi yang dikuasainya.

Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltim Tahun 2018 dari Komisi Informasi Pusat
Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (Website Award) Tahun 2018 untuk Dinas Kominfo Provinsi Kaltim dari Komisi Informasi Daerah

C. Indikator Penilaian Dan Hasil Pemeringkatan

Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (Website Award) Tahun 2018 PPID Utama dari Komisi Informasi Daerah

Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam mealakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi badan publik di tahun 2018 ini menerapkan metode berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018, yaitu merujuk dari  daftar questioner yang dijawab badan publik (termasuk PPID Utama di Provinsi), dengan memperhatikan indikator-indikator :

  1. Pengembangan website PPID  setiap badan publik.
  2. Pengumuman informasi publik oleh PPID yang merupakan konten dari website, sehingga informasi tersebut  dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemohon.
  3. Pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik oleh PPID yang tergambarkan pada daftar questioner yang dikembalikan, dan dapat dibuktikan  dari fitur-fitur website.

Setelah melalui tahapan evaluasi/penilaian berdasarkan ketiga kriteria diatas, dilanjutkan dengan tahapan presentasi badan publik, guna menilai komitmen, koordinasi,   dan inovasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa kunci pemeringkatan ini terletak pada konten website, inovasi yang dilakukan serta komitmen daerah(Pemerintah Daerah) dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

Merujuk dari tahapan dan ketiga indikator seperti telah diutarakan sebelumnya, KIP sudah merubah pula metode kualifikasi pemeringkatan badan publik, menjadi :

  • Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
  • Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
  • Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
  • Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
  • Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Adapun hasil akhir dari monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh KIP pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018

NoKualifikasi Badan Publik I
(BP)
MI
(BP)
CI
(BP)
KI
(BP)
TI
(BP)
1.Perguruan Tinggi Negeri17181593
2.BUMN223995
3.Lembaga Non Struktural323474
4.Lembaga Negara & Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
3106719
5.Pemerintah Provinsi456613
6.Kementerian210868
7.Partai Politik00961
Total BP =46015365353303
% Terhadap Total BP3,267,8311,5211,5265,87

Keterangan :

  • I adalah Informatif
  • MI adalah Menuju Informatif
  • CI adalah Cukup Informatif
  • KI adalah Kurang Informatif
  • TI adalah Tidak Informatif

Sumber : Komisi Informasi Pusat

Posisi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah cukup informatif bersama 5 Provinsi lainnya, yaitu selengkapnya Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Utara, Papua dan Bali.

D. Implikasi Pemeringkatan dan Upaya Peningkatannya

Peringkat cukup informatif Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan apabila ingin ditingkatkan menjadi peringkat menuju informatif, akan membutuhkan peningkatan skor penilaian ± 20 poin berdasarkan skor  terendah pada setiap peringkat; Atau, apabila ingin mencapai peringkat informatif dibutuhkan tambahan skor lebih tinggi lagi, yaitu 30 poin berdasarkan skor terendah setiap peringkat. Implikasinya harus mampu mencari faktor pengungkit berdasarkan indikator pengembangan website, cakupan konten informasi yang diumumkan dalam website serta penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Adapun faktor pengungkit dari setiap indikator yang harus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID Utama sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, setiap indikator dilakukan upaya tersendiri. Khususnya untuk indikator pengembangan website relatif lebih banyak, namun cukup dilakukan sekali saja pada awal tahun 2019. Sementara indikator pelayanan dan penyajian informasi publik relatif lebih berat, karena harus dilakukan secara kontinyu guna dapat menyampaikan informasi up to date dan valid kepada masyarakat luas, dan ini dimungkinkan dengan adanya aplikasi Sistem Integrasi Data Informasi Publik (SIDIK), yang merupakan salah satu inovasi yang akan segera diimplementasikan pada tahun 2019.

Tabel Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan PeringkatKeterbukaan Informasi Publik

Sumber : Diolah sendiri

Belajar dari pengalaman Provinsi lain, yang mengintegrasikan pengaduan masyarakat dalam ranah pelayanan PPID, maka langkah yang dilakukan PPID Utama adalah menjadikan Aplikasi ASPIRASI bagian dari pelayanan informasi, termasuk menata kembali media sosial berupa twitter, Instagram dan facebook terkait dengan dioptimalisasikanya kembali peran Media Center dan Contact Center, disamping itu upaya kedepannya untuk terus melakukan inovasi sudah merupakan keharusan, dimana pada tahun 2019 sudah segera diimplementasikan.

E. Pengembangan Sistem Informasi – Wujud Inovasi

Untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, maka pemanfaatn media berbasis teknologi informatika dan komunikasi (TIK) sudah merupakan keharusan, terutama pemanfaatan internet (website), dengan konten informasi yang merujuk pada PP Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Website Dinas KOMINFO (PPID Utama) Provinsi Kalimantan Timur yang dikategorikan cukup informatif, dapat diartikan bahwa konten informasi yang disajikan dalam website belum sepenuhnya berisi informasi terbuka untuk masyarakat umum (publik), terutama informasi yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh PPID Utama, atau masih perlu diolah lebih lanjut berdasarkan masukan dari badan publik (“perangkat daerah”) lainnya yang memiliki/menguasai informasi dimaksudkan.

Kondisi seperti ini mengharuskan dilakukannya inovasi berupa pengembangan aplikasi web base multi users yang dapat mengkoneksikan PPID Utama dengan PPID Pembantu, sehingga validasi informasi dapat dilakukan lebih cepat, sehingga PPID Utama dalam hal ini harus melakukan klasifikasi informasi yang menjadi kewajiban PPID Pembantu. Saat ini, aplikasi tersebut sudah dalam tahap try and error dan akan segera disosialisasikan dalam rangka implementasi di OPD lainnya (PPID Pembantu). Aplikasi dimaksud sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu Sistem Integrasi Data Informasi Publik (SIDIK), dan akan terus dikembangkan fitur-fiturnya. Keunggulan aplikasi SIDIK ini adalah:

  1. Tidak lagi melakukan link system, karena setiap badan publik (perangkat daerah) dapat melakukan entry informasi secara langsung melalui fitur yang disediakan pada website PPID Utama. Link system tetap dipergunakan, apabila ada keinginan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut pada OPD bersangkutan.
  2. Setiap OPD bertanggungjawab untuk meng-entry data informasi publiknya dalam akun tersendiri, serta dilengkapi statistik untuk melihat data yang sudah dimasukan. Ini berarti, keharusan setiap OPD melakukan validasi informasi secara kontinyu dan mandiri.

Selain itu dikembangkan aplikasi yang disebut ASPIRASI, yang memberikan  kesempatan kepada masyarakat (publik) menyampaikan aspirasi/aduan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa hal yang menonjol dari aplikasi ASPIRASI ini adalah:

  1. Masyarakat selaku pengguna (user) dapat memilih kategori aduan atau aspirasi, dan setiap kategori ada pilihan sub kategorinya masing-masing.
  2. Pengguna dengan login berdasarkan KTP, dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan sesuai keinginan, dengan ada notifikasinya.
  3. Disediakan tracking system atas pengaduan atau aspirasi yang disampaikan berdasarkan ID berupa KTP, sehingga masyarakat (user) dapat mengetahui proses yang telah dilakukan oleh badan publik bersangkutan.  
  4. Setiap aduan atau asprasi yang masuk akan ditampilkan secara otomatis di halaman index depan, dengan kategori berserta isi aduan/aspirasi.
  5. Super admin (PPID Utama) dapat meng-creat petugas admin yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti aduan/aspirasi yang masuk.

Aplikasi lainnya adalah chat on line, yaitu fasilitas yang memanfaatkan smartphone untuk memberikan arahan kepada para pemohon memperoleh informasi; atau dengan memanfaatkan smartphone dapat pula mengakses Mobile Aplication melalui play store. Kedua aplikasi yang disebutkan terakhir sudah diimplementasikan, namun chat on line yang sering dimanfaatkan oleh pemohon, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut Mobile Aplication ini; apakah aplikasinya tidak praktis atau kurangnya sosialisasi. Namun demikian, terlepas dari itu semua, kedua aplikasi tadi perlu disempurnakan lebih lanjut.

Keempat inovasi tadi diharapkan dapat lebih mengakselerasi upaya peningkatan layanan informasi yang diberikan PPID Utama beserta PPID Pembantu; dan diharapkan dapat meningkatkan predikat keterbukaan informasi, karena salah satu kriterianya adalah inovasi.

F. Komitmen Pemerintah Provinsi

Perbaikan terhadap indikator penilaian keterbukaan informasi publik dan langkah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui PPID Utama, keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan kuat (komitmen) dari pimpinan daerah.  Komitmen dimaksud dilihat dari tindakan nyata berupa kebijakan dan dukungan terhadap peningkatan kinerja PPID.

Wakil Gubernur dalam tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah telah memberikan komitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui pernyataan resmi dihadapan Komisi Informasi Daerah (KID), dengan memberikan target bahwa pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah OPD yang mencapai peringkat menuju informatif. Dukungan ini sangat berarti untuk memotivasi kerja KID bersama PPID Utama dalam melakukan langkah-langkah nyata dan terprogram. Diawali dengan pengembangan website yang lebih informatif disetiap OPD, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan konten informasinya. Tentunya, secara berkala menjadi kewajiban KID untuk melaporkan kepada Wakil Gubernur terhadap perkembangan keterbukaan informasi publik disetiap OPD berdasarkan upaya kontinyu dalam menyampaikan informasi di website.

Sambut Tahun Baru Bersama Keluarga

SAMARINDA— Tahun Baru 2019 tinggal menghitung hari di penghujung tahun dan malam tahun baru merupakan acara spesial yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang.

Momen ini dirayakan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru dan menutup tahun yang sudah dilewati. 

Oleh karena itu, banyak orang yang ingin benar-benar mempersiapkan acara di malam tahun baru agar terasa spesial, terutama bersama keluarga tercinta. 

Tak harus bepergian ke tempat-tempat populer, tahun baru sebenarnya juga bisa dinikmati di rumah bersama keluarga dan kerabat dekat.

Acara-acara pesta tahun baru di luar sana memang terlihat meriah dan menyenangkan. Tapi jangan salah, kita juga bisa membawa kemeriahan tahun baru bisa dikakukan di rumah sendiri. Di satu sisi, merayakan pesta tahun baru di rumah boleh jadi jauh lebih menyenangkan.

Namun, bersama keluarga merupakan pilihan yang tidak kalah menarik untuk mempererat hubungan keluarga dan menjadikan keluarga lebih harmonis.

Berbagai ide acara menyambut tahun baru bisa dilakukan bersama keluarga, diantaranya yang pertama makan malam bersama adalah acara wajib yang tidak boleh dilewatkan saat merayakan tahun baru bersama keluarga dengan cara membakar jagung dan juga roti yang ditemani dengan segelas kopi atau soda yang bisa membuat malam menjadi lebih meriah.

Kedua, tentu saja kurang lengkap rasanya jika merayakan malam tahun baru tidak ada kembang api. Dan untuk merayakan pesta dengan kembang api tentu saja tidak perlu jauh-jauh menuju ke pusat kota, cukup menggelar pesta kembang api di rumah bersama keluarga.

Selain itu, yang bisa dilakukan lagi saat menyambut tahun baru adalah dengan nonton film, seperti menikmati film terbaru atau juga film-film seri lawas bisa menjadi pilihan yang pas.

Dan yang terakhir, kegiatan yang bisa dilakukan ketika malam pergantian tahun dengan bermain kartu bersama keluarga, bisa bermain kartu remi atau Uno yang tentu saja akan membuat malam menjadi tidak terlupakan.

Bahwa kesederhanaan pesta tahun baru di rumah itu juga bisa terasa meriah dan mengesankan. (diskominfo/ris)

Referensi: kompas.com

Foto : www.google.com

Mengingat Jasa Para Pejuang Jelang Hari Bela Negara

Hari Bela Negara adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawinegara di Sumatera Barat pada tahun 19 Desember 1948. Keputusan ini ditetapkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No.28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara.

Metode Bela  Negara memiliki makna yang sangat dalam. Peringatan ini dilaksanakan untuk mengingat kembali diproklamirkannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Berdirinya PDRI yang disiarkan melalui radio berhasil mematahkan klaim Belanda yang mengatakan bahwa Indonesia telah mati. Anggapan tersebut disampaikan penjajah Belanda karena mereka berhasil menangkap dan memenjarakan para pemimpin Indonesia dan mampu menguasai Ibu Kota Indonesia yang saat itu telah berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Peringatan Hari Bela Negara dilaksanakan dengan tujuan mengingatkan semua rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan merupakan perjuangan semesta yang terlibat. Maknanya sekelompok orang yang terlibat dalam pembelaan Negara yang sudah berjalan setelah kemerdekaan Indonesia 73 tahun.

Karena itu hari peringatan bela Negara ini adalah kesempatan yang baik bagi semua untuk menyadari apa yang akan dibuat di negeri ini untuk Negara dan untuk Bangsa Indonesia. (Diskominfo/dir)

                                                    

Ref : http://www.tribunnews.com

Ibu Wajib Tahu Pentingnya ASI

SAMARINDA – Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi dan gizi yang baik untuk tumbuh kembang bayi. Tidak ada makanan dan minuman yang cocok bagi bayi selama masa menyusui kecuali Air Susu Ibu. ASI memberikan efek baik bagi perkembangan bayi. ASI juga juga dikenal luas sebagai sumber nutrisi terbaik dan terlengkap yang dapat mendukung kesehatan, imunitas, pertumbuhan serta perkembangan bayi.  

Manfaat lain pada pemberian ASI, yakni pada saat proses menyusui, merupakan sebuah manfaat yang tidak bisa tergantikan. Di mana proses menyusui dapat menumbuhkan ikatan batin antara ibu dan bayi, dan bisa membangun ikatan relasi antara ibu dan perkembangan bayi.

Begitu besar manfaat dari ASI, maka organisasi kesehatan dunia World Health Organization  (WHO) menganjurkan agar para ibu memberikan ASI eksklusif. Yaitu hanya memberikan ASI saja tanpa makanan pendamping hingga bayi berusia 6 bulan. Setelah 6 bulan maka bayi dapat diberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tentunya akan mencukupi kebutuhan kalori bayi sehari-hari.

Bahkan sekarang ini Pemerintah di Indonesia ikut mengkampanyekan pentingnya ASI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan, tempat kerja (perusahaan, kantor pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta) harus mendukung program ASI eksklusif dengan memberikan fasilitas ruang laktasi dan memberikan kesempatan ibu bekerja untuk menyusui atau memerah ASI.

Namun, banyak orang tua yang belum sadar akan pentingnya pemberian ASI untuk anaknya. Padahal, manfaat ASI sangat banyak sekali, baik dilihat dari segi ekonomi maupun segi kesehatan Ibu dan anaknya.

ASI secara eksklusif juga sangat dianjurkan, karena hingga saat ini, tidak ada susu formula yang dapat menyamai keuntungan ASI dalam mendukung tumbuh kembang bayi yang optimal. Tidak hanya baik bagi bayi, tetapi juga memberikan manfaat untuk ibu ketika memberikan ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kanker payudara dan juga kanker ovarium.

Dengan demikian penting bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif, karena dalam dekapan ibu selama disusui, bayi bersentuhan langsung dengan ibu sehingga mendapatkan kehangatan, kasih sayang dan rasa aman. (diskominfo/ris)

Referensi: Kementerian Kesehatan dan naturalmoms

Foto        : www.google.com

Taklukkan Revolusi Industri 4.0

PERSIAPKAN DIRI TAKLUKAN

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

ORASI ILMIAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Disampaikan oleh

Diddy Rusdiansyah, SE., M.M., M.Si

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Timur

Pada Acara Rapat Senat Terbuka dan Prosesi Wisuda Tahun Ajaran 2018/2019

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer – Sentra Pendidikan Bisnis (STMIK SPB)

 

Yth. Direktur STMIK SPB

Yth. Bpk/Ibu Dosen dan Civitas Akademika STMIK SPB

Para Wisudawan dan Wisudawati yang kami banggakan.

Para Mahasiswa yang kami cintai.

Dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi.

 

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga memungkinkan kita pada hari ini untuk bersama-sama hadir dalam acara wisuda Sarjana dan Diploma STMIK SPB yang terhormat dan sangat berbahagia ini. Sesuai dengan permintaan Ketua STMIK SPB, sambutan atau lebih tepatnya disebut orasi ilmiah ini mengambil judul “Persiapkan Diri Taklukkan Revolusi Industri 4.0”.

Ketika awal menerima undangan untuk hadir dan diminta menyampaikan sambutan/orasi ilmiah dalam acara wisuda ini, saya selaku Gubernur Kalimantan Timur merasa sangat senang, dan itulah sebabnya saya Alhamdulillah menyanggupi hadir di tempat ini, karena selain temanya sangat menarik, juga memungkinkan saya bersama untuk saling mengingatkan, bahwa beberapa waktu terakhir ini dirasa sangat penting bagi kita untuk kembali merenung sejenak sampai seberapa jauh komitmen, pengabdian dan tanggung-jawab yang  telah kita kontribusikan untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, khususnya Provinsi Kalimantan Timur.

Ini bukan berarti telah terjadi suatu proses panjang ke arah dekadensi pengabdian, akan tetapi dengan dinamika ekonom, politik, sosial budaya di tingkat  nasional maupun daerah, yang sangat fluktuatif dan kadang sulit diprediksi arah perkembangannya, memunculkan suatu pemikiran tentang kebutuhan solusi alternatif yang mungkin bisa dikontribusikan untuk mengatasi berbagai masalah kebangsaan.

 

Para hadirin sekalian yang saya hormati.

Sejak awal memimpin Provinsi Kalimantan Timur ini,  salah satu kredo utama yang selalu saya utarakan  diberbagai kesempatan adalah komunikasi lancar – informasi benar. Kredo tersebut memang menuntut semua Perangkat Daerah untuk menanggung berbagai konsekuensi berat ketika harus mengimplementasikannya secara konsisten dan konsekuen. Dari aspek sarana komunikasinya menuntut adanya kelancaran, dan ini berarti bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika selaku leading sector harus semaksimal mungkin menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi secara baik agar informasi berlangsung tanpa hambatan.

Saat ini Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, sedang melakukan pembenahan Teknologi Informatika dan Koimukasi (TIK), baik yang melibatkan kalangan pelaku industri TIK itu, serta institusi lainnya termasuk perguruan tinggi. Kebijakan ini adalah bagian dari strategi Pemerintah Daerah untuk memperlancar penyediaan akses komunikasi, sehingga informasi yang lingkupnya global dapat diakses dalam lingkup lokal, disamping  dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektornik.

Tuntutan global kemajuan teknologi di bidang penyiaran, dimana Indonesia tidak dapat menghindarinya, yaitu lambat laun peralatan yang menggunakan teknologi analog akan ditinggalkan dan tidak akan diproduksi lagi. Penyiaran televisi digital secara fundamental berbeda dengan analog, dimana seandainya pada analog 1 (satu) kanal frekuensi hanya digunakan untuk menyiarkan 1 (satu) program, sedangkan pada siaran digital teresterial 1 (satu) kanal dapat menyiarkan sampai dengan 6 (enam) program atau bahkan lebih. Penerapkan sistem siaran digital ini akan terjadi efisiensi penggunaan kanal. Ini merupakan peluang untuk tumbuhnya industri penyiaran di daerah, dengan menawarkan program-prrogram siaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam arti kata lainnya, saya mengingatkan terutama kepada pihak civitas akademika bahwa ini peluang menciptakan mahasiswa yang mampu berfikir kreatif sebagai cineas-cineas muda pelaku industri penyiaran lokal (daerah).

Masih dalam ruang lingkup tanggungjawab Pemerintah, perlu saya sampaikan bahwa Keterbukaan informasi Publik sudah  berlaku efektif, sehingga menuntut seluruh badan publik harus anytime well-prepared menghadapi tuntutan masyarakat yang ingin memperoleh informasi sejauh yang tidak dikecualikan. Oleh karenanya, saya minta  Dinas Komunikasi dan Informatika  sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pilot project agar badan-badan publik lainnya terutama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi  dapat mengikuti pola yang serupa sebagai best practice yang efektif. Sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi terhadap Perangkat Daerah dimaksud, yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa kehadiran UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut harus disikapi secara serius dan penuh kehati-hatian.

Hanya saja, untuk diketahui bersama, bahwa meskipun konsentrasi Pemerintah Daerah fokus pada pengembangan TIK,  bukan berarti meninggatkan metode dan pola komunikasi tradisional yang sudah berkembang turun temurun di tengah-tengah masyarakat kita selama ini. Pola komunikasi tradisional seperti pertunjukan kesenian dari berbagai daerah tetap memperoleh porsi yang cukup proporsional dalam sejumlah program Pemerintah Daerah, karena terbukti komunikasi semacam itu mampu mencuatkan kearifan lokal dan memberi peran partisipatif masyarakat yang lebih aktif dalam mendinamisasikan hubungan pemerintah dan masyarakat. Fakta ini juga menunjukkan, bahwa pendekatan sosial budaya tetap memegang peranan penting dalam era disrupsi teknologi seperti saat ini.

 

Para wisudawan/(i) serta hadirin sekalian yang berbahagia,

Saat ini sudah ada kecenderungan sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online, teknologi juga secara masif dimanfaatkan disegala aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan juga harus ikut berubah, baik dalam proses belajar mengajar maupun penyelenggaraan pendidikan.

Perubahan telah terjadi secara global, perubahan telah terjadi dimana-mana. Jika kita tidak mampu beradaptasi atau mengikuti perubahan, kita akan redup secara perlahan. Steven Kotler’s memperkenalkan teorinya “6 D of Exponential Technology”, dimana pertumbuhan teknologi secara eksponensial biasanya terlihat lambat diawal, namun ada masa saatnya tumbuh secara mengejutkan dan berkali-kali lipat dari nilai sebelumnya hingga akhirnya menghancurkan perusahaan-perusahaan yang dulu menganggapnya remeh. Adapun 6 D yang dimaksud adalah: Digitalization, Disruption, Deception, Demonetization, Dematerialization, dan Democratization.

Anak-anak kita yang lahir diatas tahun 2000-an dikatakan sebagai generasi digital native, artinya bahwa anak-anak ini lahir telah dikelilingi oleh teknologi. Tidak heran, kalau anak-anak ini lebih cepat dan mahir dalam memanfaatkan teknologi dibandingkan kita. Begitu juga, konsep sekolah/pendidikan yang mereka pikirkan juga berbeda dengan sekolah/pendidikan yang ada saat ini. Oleh karena itu, semestinya kita juga harus berusaha untuk berevolusi dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Pendidikan saat ini memperlakukan mahasiswa sebagai anak kecil yang perlu dibentuk untuk memegang peran yang direka-reka. Meminjam istilah Prof Vincent Gasperzs, pendidikan yang berwatak pedagogi ini merupakan praktik pendidikan 1.0. Pendidikan kita belum bertransformasi ke pendidikan orang dewasa (andragogi) yang menjadi ciri pendidikan 2.0 dan 3.0, apalagi praktik heutagogi yang memberi ruang kepada peserta didik mendesain belajarnya sendiri (self-directed/determined learning).

Mengacu pada konsep pendidikan 4.0 dalam rangka mengantisipasi terjadinya disrupsi teknologi, yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0, maka STMIK SPB juga diharapkan dapat melakukan perubahan, antara lain; (1) membekali multi-kompetensi/multi-skill kepada lulusannya; (2) pendidik/peserta didik harus aktif mengeksplorasi sumber belajar (learning resources) yang sangat melimpah di dunia maya; (3) memberikan ruang dan waktu yang lebih luas kepada peserta didik untuk membangun kemampuan soft skill-nya, seperti: interpersonal skill, communication, collaboration, creative thinking, analytical thinking, teamwork, dan lain sebagainya; serta dan (4) ikut berkontribusi dalam “program pembelajaran sepanjang hayat” (Lifelong Learning/Continuing Learning), karena pendidikan tidak berhenti setelah memperoleh ijazah.

Pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi baru terus dibutuhkan sesuai dengan perubahan teknologi/pekerjaan. Saat ini, kompetisi di pasar kerja terjadi sangat ketat, banyak pekerja asing yang masuk ke Indonesia untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang ada. Di sisi lain, banyak industri (khususnya industri yang bergerak dibidang teknologi digital) tidak lagi mengandalkan ijazah formal, tetapi lebih mengutamakan daya inovatif dan kreatifitas anak muda.

Lalu, bagaimana peran teknologi dalam revolusi industri terutama dalam konteks kompetensi di pasar kerja, apakah ia akan menghilangkan pekerjaan, atau justru akan memberi peluang yang lebih ?.

 

Para hadirin sekalian yang saya hormati,

Kemunculan Revolusi Industri 4.0 bersamaan dengan demografik yang akan dialami oleh Indonesia di tahun 2030. Demografik dalam artian bahwa Indonesia akan memiliki penawaran tenaga kerja yang jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian terdapat wacana bahwa Revolusi Industri 4.0 ini akan menggantikan banyak pekerjaan, terutama pekerjaan yang low-skilled atau tidak membutuhkan keahlian khusus dan pekerjaan kasar yang digantikan oleh mesin dan Artificial Intelligent (AI),  yang menjadi pertanyaan adalah apakah Indonesia sudah siap menghadapi Revolusi Industri 4.0, dan dampak positif dan negatif apa saja yang akan bawa ?.

Revolusi Industri 4.0 adalah konvergensi teknologi informasi kedalam dunia perindustrian. Mulai dari keamanan siber, augmented reality hingga big data sudah menjadi bagian dari industri agar menjadi lebih efisien dan cost-effective. Kita analogikan dengan sebuah ruangan seminar, dalam Revolusi Industri 4.0 ruangan tersebut telah menjadi smart, dalam artian ia bisa menilai berapa suhu pendingin ruangan yang ideal, pengaturan cahaya melalui sensor yang dimiliki dalam mendeteksi berapa orang di dalam ruangan dan dimana saja mereka berada. Kemampuan penilaian secara smart akan membuat ruangan tersebut menjadi efisien secara konsumsi energi.

Dalam industri, mari kita membayangkan juga demikian, terutama dalam dunia yang semakin rusak akibat eksploitasi, efisiensi energi sudah menjadi keharusan untuk meminimalisir hal tersebut. Melalui Internet of Things (IoT) dan Big Data, teknologi dapat mengumpulkan data-data sebelumnya untuk kemudian memprediksi ke depan apa yang harus dilakukannya, yang biasa kita sebut sebagai machine learning.

Kita tidak membantah bahwa ada efek negatif dari Revolusi Industri 4.0, walaupun bukan dari perspektif bisnis. Salah satunya adalah terkait dengan privasi individu, disebutkan bahwa permasalahan privasi di Uni Eropa sebagai contoh, dilindungi oleh General Data Protection Regulation (GDPR), yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminta izin dari konsumen dan memberitahukan bagaimana data mereka disimpan, termasuk kepada siapa data tersebut diberikan. regulasi tersebut sangat ketat dan tegas terutama bagi perusahaan sekelas Google dan Facebook.

Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman kejahatan yang menggunakan teknologi juga semakin kompleks. Pelaku bahkan tidak harus berada secara fisik di tempat kejadian, namun lewat koneksi internet mereka dapat merusak sistem yang akan berpengaruh pada semua mesin dan teknologi yang berada dalam jaringan.

Terkait dengan persoalan pekerjaan yang akan digantikan, kami berpendapat bahwa perkembangan teknologi justru akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Efek dari Revolusi Industri 4.0 ini bukan mengganti pekerja, namun mengganti pekerjaannya, jadi butuh skill-set yang baru, misalnya posisi Database Administrator nantinya akan digantikan oleh Data Analyst dan itu membutuhkan skill-set yang baru,  sehingga yang harus dilakukan adalah pemerintah dan perusahaan menyiapkan kurikulum dan struktur pendidikan yang mampu mengatasi perubahaan skill-set dan demand dari industri. Kita juga harus serius dalam upaya mengatasi perubahan, jika tidak perusahaan-perusahaan akan mencabut investasinya dan pergi dari Indonesia.

 

Para wisudawan/(i) serta hadirin sekalian yang berbahagia,

Ijinkan saya menyatakan bahwa Saudara semua adalah komponen civitas akademika yang sudah melampaui satu tahapan dalam pembentukan SDM unggul Bangsa Indonesia. Untuk itu saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, sebagai doa saya agar Saudara semua dapat dengan sukses mengarungi tahapan-tahapan pembentukan SDM unggul berikutnya, baik pada jenjang pendidikan berikutnya maupun di lapangan kerja, karena saya yakin, prestasi Saudara selama belajar di STMIK SPB belum sepenuhnya mewujudkan seluruh potensi unggulan dalam diri Saudara masing-masing. Oleh karenanya, Saudara akan terus berkembang mewujudkan segala potensi ini dan menjadi SDM Unggul, menjadi para Pendidik Unggul, dalam rangka menghadapi era Revolusi Industri ini serta mewujudkan Generasi Emas 2045.

Kegemilangan Saudara dalam mewujudkan potensi unggulan dalam diri Saudara hari ini tentunya tak lepas dari peran komponen civitas akademika lainnya. Para dosen, para pegawai yang membantu proses administrasi, dan juga seluruh sistem pendukung di STMIK SPB ini. Untuk itu, mari kita ucapkan terimakasih kepada mereka semua. Kemudian, tak lupa juga saya mengingatkan bahwa tugas para pimpinan, dosen, pegawai STMIK SPB, tak selesai dengan setiap wisudawan yang kita lepaskan, karena kita masih harus mendidik mahasiswa-mahasiswa lainnya yang selalu bertambah setiap tahunnya. Jika kita sudah mencurahkan berbagai potensi unggulan kita dalam proses pendidikan dari tahun ke tahun, maka kita semua masih harus terus menggali dan mewujudkan potensi-potensi unggulan yang masih terpendam dalam diri kita masing-masing.

Sekali lagi, selamat atas kelulusan para wisudawan dan gelar akademik yang diraih sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Dan ucapan selamat juga disampaikan kepada seluruh orang tua dan keluarga yang telah mempercayakan pendidikan para wisudawan kepada STMIK SPB. Semoga apa yang telah diraih setelah menempuh serangkaian aktivitas akademik dan non akademik sesuai bahkan melampaui capaian pembelajaran yang telah ditetapkan di program studi masing-masing, sehingga menghantarkan ke gerbang kesuksesan menyongsong masa depan gemilang.

Wisuda bukanlah acara untuk menyatakan bahwa masa depan belajar dan kerja keras berakhir, justru sebaliknya merupakan sebuah titik pangkal perjuangan yang baru dalam mengimplementasikan kemampuan yang sudah dimiliki.

Jagalah nama baik almamater STMIK SPB, tampilkan diri saudara sebagai insan yang memiliki kapasitas hard skill dan soft skill yang baik, tetap komunikasi dan jalin terus silaturrahim dengan STMIK SPB sebagai almamater saudara, dan sesama alumni dimanapun berada harus memiliki jiwa satu hati yang kuat, berikan kontribusi kepada STMIK SPB berupa masukan, kritik yang konstruktif, dan ide kreatif-solutif dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bekerja tulus, ikhlas dengan tetap menjaga wibawa dan martabat insan akademis khususnya sebagai keluarga besar STMIK SPB..

Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak para wisudawan dan wisudawati untuk tidak mengesampingkan ikatan silaturahim di antara kita semua, karena Alhamdulillah saya selaku Gubernur akan tetap berusaha  memfasilitasi semuanya, semampu yang dapat dilakukan. Kemampuan akademis dan intelektual para wisudawan  sekalian tidak perlu diragukan, karena tanpa itu tidak mungkin dapat diwisuda seperti saat ini.

Tetapi  itu saja tidak cukup, karena wisuda hanya awal dari pengabdian sesungguhnya untuk bangsa dan negara. Kini bangsa kita tercinta ini menanti pengabdian para wisudawan dan wisudawati dalam segala bidang di era informasi dan teknologi yang luar biasa tinggi percepatan dan perkembangan manfaatnya, tetapi juga luar biasa dampak negatifnya jika kita lengah mengantisipasinya.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Demikianlah sambutan ini segera saya  akhiri, dengan harapan agar segala fasilitas komunikasi dan informatika ini bermanfaat bagi kita semua dalam mengoptimalisasikan fungsi perekat bangsa. Lebih dari itu, saya berharap agar STMIK SPB dapat lebih berperan untuk itu dan saya sangat yakin hal tersebut dapat dilakukan. Insya Allah niat baik tentu akan berujung hasil yang baik jika kita galang bersama secara konstruktif. Semoga dengan niat tulus kita dan berbagai upaya yang dilakukan, bangsa Indonesia tetap akan teruji dari berbagai rintangan dan tantangan serta terus bergerak ke arah kemajuan yang komprehensif dalam berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju sekalipun. Insya Allah.

Sekian, terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Samarinda, 1 Desember 2018.

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

DR. Ir. H. Isran Noor, M.Si