Bentuk Perhatian Pemerintah, Parpol Diberi Bantuan Keuangan

Samarinda – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar Bimbingan Teknis Verifikasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Partai Politik (Parpol). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Pembinaan Parpol untuk menyusun laporan keuangan parpol yang transparan dan akuntabel di Hotel Grand Kartika Samarinda, Selasa (2/7).

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim M Sa’duddin mengatakan Bankeu tersebut adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap parpol.

“Parpol yang telah menerima bankeu diwajibkan menyampaikan secara transparan penerimaan atau pengeluaran. Harus benar-benar memperhatikan rambu penggunaan dana,” ujarnya.

Dia juga berpesan parpol berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar tidak melanggar dalam pemanfaatan bankeu tersebut. “Jika melanggar maka berdampak tidak baik terhadap parpol, bisa terkena sanksi sesuai aturan. Gunakan untuk pendidikan politik bagi masyarakat, semoga peserta mendapatkan pencerahan dan pengetahuan tambahan,” ucap Sa’duddin yang juga Kepala Inspektorat Wilayah Kaltim .

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Iwan Darmawan menyatakan bantuan untuk partai politik, pihaknya berpedoman pada Peraturan Mendagri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Di aturan itu, mengamanatkan pengalokasian bantuan keuangan dihitung sebesar 1.200 rupiah per suara sah untuk kursi DPRD Provinsi. Di Kaltim, telah disiapkan anggaran anggaran sebesar 2,1 miliar rupiah. Anggaran ini dapat dicairkan setelah verifikasi tim Badan Kesbangpol Kaltim.

“Karena itu syarat utama pengajuan, kalau parpol tinggal menunggu karena hasil pemeriksaan BPK yang sudah terbit bulan maret lalu” terangnya.

Sementara pengajuan diagendakan dapat terlaksana paling cepat bulan Agustus dan paling lambat pada September. Ini menyesuaikan waktu pelantikan dari Caleg DPRD terpilih.(Diskominfo/dir)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × one =