Kaltim Komitmen Laksanakan Pembangunan Rendah Karbon

Samarinda – Pemprov Kaltim menerapkan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) berbayar dari Bank Dunia. Ini menjadi salah satu jalan keberhasilan pembangunan hijau ramah lingkungan guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) Syaiful Anwar menerangkan perjalanan Kaltim sebagai Provinsi yang berkomitmen melaksanakan pembangunan rendah karbon memasuki tahun ke-9. Dimulai deklarasikan Kaltim Hijau tahun 2010 dan diperkuat Green Growth Compact tahun 2016 yang ditandatangani berbagai sektor baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, swasta serta perwakilan masyarakat.

“Melalui perjalanan panjang melibatkan banyak pihak, Kaltim berhasil menyusun dokumen program pengurangan emisi gas rumah kaca atau lebih sering disebut dengan dokumen ERPD (Emision Redaction Project Document),” ujar Syaiful pada Workshop bertajuk Mencari Terobosan untuk Mendorong Keterlibatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Kaltim di Hotel Selyca Kamis, Kamis (11/4).

Menurutnya, dengan disetujuinya Dokumen ERPD maka implementasi REDD+ berbasis kinerja dengan Kaltim akan dilaksanakan selama lima tahun (2020-2024). REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca, tapi juga mencantumkan peran konservasi manajemen hutan berkepanjangan.

Dokumen program pengurangan emisi gas rumah kaca  ERPD 2020-2024, akhirnya disetujui Negara-negara donor pada Carbon Fund Meeting di Washington DC Februaru 2019 lalu. Dan mendapat dukungan pendanaan mekanisme intensif positif dari FCPF World Bank,

“Kaltim harus bangga karena menjadi provinsi yang pertama mengimplementasikannya di Indonesia,” ujar Syaiful. (Diskominfo/dir)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − 5 =